Bintang Pos, Bojonegoro – KPU Bojonegoro, Jatim, optimistis mampu merampungkan verifikasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Pilgub Jatim, meskipun DP4 yang jumlahnya mencapai 1,075 juta jiwa baru diserahkan kepada panitia pemungutan suara (PPS).
“Verifikasi DP4 baru dimulai hari ini. Kami optimistis pelaksanaan verifikasi bisa selesai, sebab waktu verifikasi lamanya dua pekan,” kata Ketua KPU Bojonegoro Mundzar Fahman, Selasa.
Ia menjelaskan pihaknya menerima DP4 Pilgub Jatim dari KPU Provinsi Jatim, Sabtu (1/6). DP4 Pilgub Jatim itu kemudian dikirimkan kepada 28 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk diteruskan ke panitia pemungutan suara (PPS) di 430 desa/kelurahan.
“Pengiriman DP4 dari KPU Provinsi Jatim ke KPU di daerah memang ada keterlambatan. Tapi kami kurang tahu penyebab keterlambatannya, sebab pengadaan logistik ada di Surabaya,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, PPS bersama petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) baru mulai melakukan verifikasi DP4 hari ini dengan mendatangi langsung warga di rumahnya.
Ia mengakui kemungkinan DP4 yang diterima itu masih mencantumkan pemilih yang sudah meninggal dunia atau pemilih yang belum masuk dalam DP4.
“Saya kira banyak data pemilih yang sudah meninggal dunia masih masuk DP4,” ujarnya.
Mengenai hasil verifikasi, katanya, akan diumumkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS) pada 15 Juni. DPS itu akan diumumkan di tempat umum selama 21 hari untuk mendapatkan tanggapan masyarakat, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).
“Sesuai jadwal penetapan DPT Pilgub Jatim dilakukan setelah pengumuman DPS selama 21 hari,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PPS Desa Sukorejo, Kecamatan Kota, Bojonegoro Rumpoko memperkirakan pelaksanaan verifikasi DP4 akan terbentur dengan warga yang menjalani verifikasi tidak bisa dijumpai di rumah.
Namun, katanya, PPS dan PPDP di desa sudah sepakat akan mengambil jalan tengah untuk formulir yang seharusnya ditandatangani warga yang diverifikasi akan ditandatangani petugas.
“Sepanjang jumlah warga di sebuah keluarga sesuai dengan DP4, maka kita tandatangani. Kalau harus menunggu warga yang diverifikasi ya sulit bisa rampung, sebab sebagian besar warga keluar rumah untuk bekerja,” katanya. (ant)
