“Disinilah sinergitas harus dibangun. Selain itu komunikasi antar kabupaten/kota dan provinsi terus dilakukan dengan menyelaraskan pandangan demi iklim Jatim yang kondusif. Semua ini tak lain untuk melindungi kepentingan masyarakat Jatim dalam melakukan usahanya,“ tegas Ketua DPRD Jatim, Imam Sunardhi.
Contohnya adalah persoalan kasus konflik yang melibatkan Sunni di Sampang-Madura, tingginya tingkat penyebaran narkoba yang sudah masuk di semua sisi dan lapisan masyarakat. “Jika dua hal ini dibiarkan sudah barang tentu akan merugikan masyarakat. Bahkan, bisa menjadi persoalan sosial dan mengganggu kepentingan keamanan dan stabilitas di Jatim,“ tambah pria yang juga politikus dari Demokrat.
Imam Sumardhi menegaskan dengan menggagas sinergitas antar legislatif diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang ada demi kepentingan propinsi dengan kabupaten/kota. Salah satunya terkait dengan disparitas wilayah antara kabupaten dan kota.
“Dengan komunikasi intensif, diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang melibatkan provinsi dan kabupaten/kota diantaranya soal disparitas antar wilayah,“ tegasnya.
Dengan adanya komunikasi yang intensif antar DPRD Jatim dengan DPRD kabupaten/ kota se Jatim diharapkan mampu membangun produk hukum dalam bentuk peraturan daerah (perda.red) yang lebih komunikatif. “Dengan sering ketemu seperti ini tentunya tidak ada jurang pemisah antar wilayah. Khususnya dalam melakukan pembahasan produk perda. Saya kira ini bakal jauh lebih efektif,“ tandas Imam serius.
Disampaikan pula dengan perkembangan situasi politik terkait dengan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 mendatang akan membawa perkembangan politik di tanah air. Kondisi ini juga dipastikan akan terjadi di Jawa Timur. “Menghadapi persoalan tersebut, jauh-jauh hari kedepan legislative se Jatim sudah melakukan komunikasi. Sehingga, panasnya persaingan dunia politik diharapkan tidak mengganggu kebijakan dalam membela kepentingan rakyat, sebagaimana tugas dan fungsi lembaga dewan,“ tegas dia.
Sementara itu, wakil ketua DPRD Jatim Faf Adisiswa mengatakan, komunikasi antar lembaga legislatif di Jatim harus terus dibangun agar kebutuhan pelayanan di masyarakat tidak terganggu. Sebab banyak hal dan dampak negatif karena lemahnya komunikasi. “Pentingnya komunikasi ya di sini. Hal ini semata-mata agar ada keterbukaan dan kebutuhan melayani masyarakat tidak terganggu,“ tandas Faf Adisiwo.
Termasuk dengan digelarnya rapat non-formal yang dilakukan antar lembaga legislatif, diharapkan mampu mendapatkan hal yang positif demi pembangunan dan pelayanan masyarakat. Karena fungsi lembaga dewan sebagai pengawasan, mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal. “Kita berharap banyak ditemukan formulasi solutif dengan pertemuan dengan DPRD Kabupaten/Kota,” urai dia.
Di sisi lain, Sekwan DPRD Jatim mengatakan pertemuan dalam bentuk sinergitas sudah berlangsung selama 3 kali dalam tahun ini. Gagasan usulan pertemuan tersebut tersebut disampaikan jajaran pimpinan dan anggota DPRD ke Sekretariat dewan agar ide komunikatif dengan 38 lembaga dewan se-Jatim dapat terjalin demi menyikapi permasalahan an konflik yang terjadi di Jatim. “Ini sudah tahun ketiga, komunikasi intensif ini diharapkan mampu menjadi ajang mencari solusi terbaik, meski dilakukan tidak secara formal,” urai Soekardo.
Mantan Kepala Satpol PP Pemprov Jatim ini juga menyampaikan banyak hal yangdapat digali dari pertemuan tersebut. Sementara soal teknis komunikasi lebih diserahkan pada anggotadan pimpinan dewan.
“Sekwan hanya melakukan tugas teknis pelayanan kegiatan kedewanan. Dan saya kira ide tersebut sangat bagus, terbukti sampai tahun ketiga kegiatan seperti ini masih berjalan di Jawa Timur,“ urai pejabat murah senyum ini.dprd-jat
