NASIONAL – Page 4 – nusantara7

Pelimpahan berkas perkara Ferdy Sambo dkk diterima Kejagung

NASIONAL·September 16, 2022

N7 – Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung terima pelimpahan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Berkas perkara dengan lima tersangka itu, salah satunya Irjen Pol. Ferdy Sambo, telah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.

Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Jampidum Kejaksaan Agung Agnes Triani mengatakan, pihaknya menerima pelimpahan berkas tersebut pada Rabu (14/9). ”Betul pada Rabu (14/9) pukul 11.30 WIB, kami telah menerima berkas perkara atas nama tersangka FS dan kawan-kawan untuk dilakukan penelitian kembali terkait petunjuk yang telah kami sampaikan sebelumnya,” kata Agnes seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (16/9).

Kelima berkas tersebut adalah tersangka Irjen Pol Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Putri Candrawathi. Menurut Agnes, sebelum dilimpahkan kembali, jaksa peneliti melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut pengembalian berkas (P-19) dari jaksa ke penyidik Polri.

”Dari hasil koordinasi kami sebelum petunjuk tertulis, sebagian sudah dipenuhi penyidik. Lalu berkas masuk, kami sedang teliti,” terang Agnes.

Dia mengatakan, berkas yang telah masuk dan diterima JPU kembali diteliti apakah sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan jaksa oleh penyidik.

”Apabila petunjuk kami sudah dipenuhi kami akan nyatakan lengkap. Apabila belum dipenuhi kami akan segera berkoordinasi dengan penyidik dalam rangka pemenuhan petunjuk yang belum terpenuhi,” papar Agnes.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara tahap I tersangka Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf pada Jumat (19/8). Setelah diteliti selama 14 hari, jaksa penuntut umum menyatakan berkas belum lengkap (P-18) dan dikembalikan dengan petunjuk jaksa (P-19) pada Kamis (1/9).

Sementara itu, Jampidum Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara atas nama tersangka Putri Candrawathi pada Senin (29/8). Berkas dikembalikan untuk dilengkapi penyidik pada Kamis (8/9).

Kini berkas perkara kelima tersangka telah dilimpahkan kembali oleh penyidik ke jaksa penuntut umum pada Rabu (14/9). Selanjutnya penyidik menunggu jaksa penuntut untuk meneliti berkas perkara apakah sesuai petunjuk dan dinyatakan lengkap atau (P-21).

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, jika berkas selesai diteliti dan dinyatakan lengkap atau P-21, dilanjutkan dengan tahap II, yakni pelimpahan berkas perkara disertakan dengan penyerahan tersangka beserta barang bukti.

”Kalau sudah dikembalikan lagi dari penyidik ke JPU, diteliti kembali kemudian kalau dinyatakan lengkap P-21 yang diikuti dengan tahap dua penyerahan barang bukti dan tersangka perkara,” tutur Ketut.

Dalam perkara itu kelima tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 juncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, dan atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. jp

Kemenkumham Indra minta Jokowi pilih ASN internal jadi dirjen imigrasi

NASIONAL·September 14, 2022

N7 – Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) periode 2009-2011 M Indra meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih ASN internal untuk menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham. Dia menyebut, banyak ASN yang selama ini menapaki karier di bidang keimigrasian.

“Saya kira itu imigrasi itu satu profesi yang dilandasi satu undang-undang dan itu pekerjaan yang sifatnya khusus. Di sana jadi dirjen, selain bicara leadership tapi profesionalisme juga diperlukan di situ,” kata Indra kepada wartawan, Rabu (14/9).

Dia menyebut, banyaknya permasalahan di imigrasi karena selama ini pimpinan Imigrasi dipilih dari orang luar. Akibatnya, tidak menguasai sepenuhnya persoalan di imigrasi. Belum lagi karakter orang yang menjadi Plt tidak mau mendengarkan orang lain dan tidak mau belajar.

“Syarat pemimpin itu dia itu kan sebenarnya harus menguasai secara teknis dan substansi itu jelas. Dia harus tahu dari hulu sampai hilir kerjaan imigrasi, dia harus tahu apa persoalan di imigrasi. Ia harus mengenali anatomi organisasi terus mengenali SDM tentunya,” jelas Indra.

Meski demikian, dirinya tidak anti terhadap orang luar menjadi Dirjen Imigrasi. Dia juga mengakui banyak orang memiliki kapasitas untuk menjadi Dirjen Imigrasi. Hanya saja, lebih baik memberikan SDM di internal atua berkarir di Imigrasi yang memiliki kapasitas menjadi Dirjen.

“Jadi kalau menurut saya, jadi Dirjen lebih baik memilih orang dalam, ada yang sudah eselon 1 kok, ada yang sudah S3 eselon 1, kenapa nggak dipilih. Jadi kenapa mesti ngambil dari luar. Jadi sepertinya organisasi Kemenkumham ini batu loncatan dari luar untuk mendapat apalah gitu yah,” ucap Indra.

Selain itu, kata Indra, jika Dirjen Imigrasi dipimpin oleh orang dalam, maka memberikan optimisme kepada mahasiswa Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan ASN karir di Direktorat Imigrasi. Terlebih, Poltekim merupakan lembaga pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan Kemenkumham, yang menyelenggarakan pendidikan profesional kedinasan, terutama diarahkan pada penerapan keahlian, dan ilmu pengetahuan di bidang keimigrasian.

“Beri mereka kesempatan dan tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan amanah itu secara baik dan benar,” pungkas Indra.

Sebagaimana diketahui, Plt Dirjen Imigrasi Kemekumhan Widodo Ekatjahjana mendapat sorotan setelah disentil Presiden Jokowi yang mengakui mendapat banyak laporan jelek mengenai kinerja layanan Imigrasi, terutama terkait visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Jokowi pun meminta Imigrasi berubah total atau semua pejabatnya diganti. jp

Menag cari solusi atasi polemik pembangunan gereja di Cilegon

NASIONAL·September 13, 2022

N7 – Kementerian Agama (Kemenag) tengah mencari solusi untuk mengatasi masalah polemik pembangunan gereja di Cilegon, Banten. Dalam waktu dekat, Kemenag akan mengundang sejumlah pihak termasuk Wali Kota Cilegon untuk membahas ini.

“Kita akan diskusikan solusinya dengan Wali Kota Cilegon dan tokoh masyarakat. Saya mengundang mereka untuk bertemu pada 14 September mendatang,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Selasa (13/9).

“Saya sudah terima laporan dari tim, undangan pertemuan di kantor Kementerian Agama ini sudah dikirim ke para pihak, termasuk Wali Kota Cilegon,” sambungnya.

Pihak lain yang diundang, antara lain Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Dari internal Kemenag, akan hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten, Plt. Dirjen Bimas Kristen Kemenag, dan Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon.

Menurut Yaqut, persoalan ini perlu didudukkan secara jernih dan tidak emosional. Untuk itu, pertemuan para stakeholders terkait sangat penting untuk menyamakan persepsi persoalan dan menyelesaikan masalahnya.

“Beragam perspektif akan kita diskusikan bersama, baik dari aspek regulasi, kesejarahan, dan masing-masing relevansinya dalam konteks kehidupan kebangsaan masa kini. Insya Allah solusi terbaiknya akan bisa segera dicapai,” imbuhnya.

Yaqut yakin akan ada solusi terbaik. Sebab, semangat hidup beragama adalah mendekatkan manusia kepada Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin sempit ruang bagi manusia untuk saling membenci dengan lainnya. Insya Allah akan ada solusi terbaiknya,” tandasnya. Jp

Bharada E jalani terapi trauma usai dipaksa menembak Brigadir J

NASIONAL·September 12, 2022

N7 – Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E dikabarkan kondisinya sudah semakin baik pasca menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Namun, dia disebut masih mengalami trauma atas peristiwa tersebut.

Pengacara Bharada E, Ronny Talapessy mengatakan, kliennya saat ini lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia juga telah menjalani terapi psikologi selama 1,5 jam untuk menghilangkan traumanya.

“Kita lihat masih ada trauma,” kata Ronny saat dihubungi, Senin (12/9).

Oleh karena itu, Ronny meminta kepada Bareskrim Polri agar Bharada E diberi waktu untuk bertemu dengan keluarganya. Paslanya, sejak ditahan dalam kasus ini, dia belum pernah bertemu dengan keluarga.

“Kita akan minta supaya klien saya bisa dipertemukan dengan orang tua untuk menguatkan mental, memulihkan trauma, nanti kita akan minta ke kepolisan,” jelasnya.

Diketahui, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), KM, dan yang terbaru adalah Putri Candrawathi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E.

“RE melakukan penembakan korban,” kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).

Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. “FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak,” jelas Agus.

Sedangkan Putri terekam CCTV berada di di lokasi dan ikut serta dalam proses pembunuhan berencana kepada Brigadir J. “(PC) mengikuti dan melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. jp

Masyarakat diminta lapor jika BLT BBM diselewengkan

NASIONAL·September 9, 2022September 9, 2022

N7 – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menegaskan, pihaknya akan mengawal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) demi memastikan hak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, Bukhori meminta masyarakat untuk melaporkan langsung kepada anggota DPR RI di daerah pemilihan (dapil) masing-masing jika mendapati penyelewengan pada BLT BBM.

“Era disrupsi informasi ini telah mendorong masyarakat untuk memiliki sensitivitas yang tinggi dan rasa kepedulian kolektif. Peristiwa di tengah masyarakat, semisal mengenai BLT yang disunat atau tidak tepat sasaran, mudah terungkap melalui kanal-kanal informasi yang ada dan bisa diakses siapapun,” kata Bukhori dalam keterangan pers, Jumat (9/9).

“Kemajuan teknologi telah membantu masyarakat untuk berani speak up atas penyimpangan yang terjadi di tengah mereka, termasuk soal penyelewengan bansos,” sambungnya.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah 1 itu mengungkapkan, pihaknya memiliki sejumlah sumber daya yang memadai di antaranya tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), relawan, dan jaringan yang dibentuknya di dapil masing-masing. Dalam rangka kerja kolaborasi, sumber daya ini akan dikerahkan untuk mengawal sekaligus mengontrol penyaluran BLT BBM di lapangan.

“Mereka akan memonitor sekaligus menyampaikan laporan pada kami yang berada di pusat terkait dinamika di lapangan supaya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kami sebagai Anggota DPR,” tegas Bukhori.

Laporan masyarakat secara langsung kepada Anggota DPR di dapil, jika mendapati suatu penyimpangan atau pemotongan BLT di wilayahnya merupakan cara paling efektif. Anggota DPR, khususnya yang ditempatkan di Komisi VIII dapat berkomunikasi langsung dengan pembuat kebijakan yakni Kementerian Sosial.

“Sebab, jika lewat aparat pemerintah, belum tentu mereka berani menyampaikan secara langsung kepada Menteri Sosial, apalagi ditambah dengan tantangan birokrasinya,” ungkap Bukhori.

Sementara, Command Center yang disediakan oleh Kementerian Sosial pada nomor telepon 021171 yang disebut siaga 24 jam serta siap melayani bila ada keluhan, banyak pihak yang meragukannya serta hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya.

“Salah satu cara paling mudah adalah menemui langsung Anggota Dewan dan sampaikan keluhannya. Selain itu, juga bisa melalui stafnya atau orang-orangnya di dapil karena semua keluhan atau temuan akan langsung disampaikan kepada Mensos mengingat selama ini komunikasi antara Komisi VIII DPR dengan Mensos terjalin baik dan tidak ada jarak,” pungkasnya. jp

20 juta vaksin dosis IndoVac tahap pertama siap diproduksi Bio Farma

NASIONAL·September 8, 2022September 8, 2022

N7 – BUMN Farmasi PT Bio Farma (Persero) siap memproduksi vaksin IndoVac, dimana untuk tahap awal produksi maksimal mencapai 20 juta dosis. Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengatakan jumlah tersebut dapat dinaikkan menjadi 40 juta dosis per tahun pada 2023 dengan penambahan fasilitas produksi, dikutip dari ANTARA.

Selanjutnya, kapasitas produksi bisa dinaikkan lagi menjadi 100 juta dosis per tahun pada 2024, tergantung pada kebutuhan dan permintaan.

“Kemudian IndoVac bisa digunakan untuk vaksinasi individu berusia 18 tahun ke atas secara massal,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (8/9).

Honesti menuturkan pengembangan vaksin IndoVac telah dilakukan sejak November 2021, bekerja sama dengan Baylor College of Medicine (BCM) Amerika Serikat yang menyediakan bibit (seed) vaksin dengan platform protein rekombinan sub-unit berbasis ragi (yeast based).

Saat ini IndoVac telah melakukan uji klinis fase 1 dan 2, serta dalam proses uji klinis fase 3 untuk usia 18 tahun ke atas.

“Penggunaan platform teknologi vaksin IndoVac sangat menguntungkan karena kompatibel dengan peralatan dan fasilitas yang tersedia di pabrik kami. Selain itu, platform teknologi protein rekombinan ini juga memiliki benefit lain yaitu dapat diadaptasi ke varian (strain) baru COVID-19,” katanya. Dari hasil uji klinis fase 1 dan 2, lanjutnya, IndoVac memiliki efikasi juga tidak kalah dengan vaksin COVID-19 lainnya.

Honesti mengatakan sejak Juli 2022, Bio Farma intensif berkomunikasi dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk pemenuhan data-data pendukung, sehingga izin penggunaan darurat Emergency Use Authorization (EUA) diharapkan dapat dirilis dalam waktu dekat, diperkirakan pertengahan September 2022.

Pada saat yang sama pihaknya juga mengajukan sertifikasi kehalalan IndoVac. Vaksin tersebut, lanjutnya, telah melewati audit aspek kehalalan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Bio Farma juga sudah memulai uji klinis untuk vaksin lanjutan (booster) sejak 1 September 2022.

“Kami sudah mendapatkan PPUK (Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis) dari BPOM untuk uji klinis vaksin IndoVac booster. Selanjutnya, Bio Farma akan melakukan uji klinis vaksin IndoVac untuk anak-anak setelah mendapatkan PPUK dari BPOM,” kata Honesti.

Bio Farma melaksanakan uji klinis vaksin booster di RSUP Dr Hasan Sadikin, Bandung, dan dan Rumah Sakit Prof IGNG Ngoerah l, Bali.

Pihaknya juga telah mendaftarkan nama vaksin IndoVac ke Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM pada 29 Juli 2022. “Saat ini masih dalam tahap pengumuman. Jika tidak ada keberatan dari pihak lainnya, maka proses ke tahap berikutnya sampai keluar sertifikat merek IndoVac sebagai paten Bio Farma dari Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.

“Vaksin COVID-19 BUMN karya Bio Farma yang memiliki TKDN hampir 80 persen ini menjadi langkah menuju kemandirian sektor kesehatan. Dengan TKDN sebesar itu kita berharap dapat mengurangi ketergantungan pada vaksin impor. Pada akhirnya hal itu akan berdampak positif dalam penghematan devisa negara,” ungkap Honesti.

Dalam jangka panjang, pasar ekspor vaksin juga menjadi tujuan Bio Farma, di mana BUMN itu telah mendaftarkan Emergency Use Listing (EUL) ke Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“Vaksin ini nantinya bisa digunakan di negara-negara lain melalui mekanisme support Covax Facility (multilateral). Melalui vaksin Covid-19, Bio Farma berharap dapat berkontribusi dalam mendukung kesehatan dunia, tidak hanya di Indonesia,” tutur Honesti. Jp

Pesawat TNI AL jenis Bonanza jatuh di perairan Surabaya

NASIONAL·September 7, 2022

N7, Surabaya – Sebuah pesawat udara (Pasud) latih jenis G-36 Bonanza T-2503 milik TNI AL mengalami kecelakaan dan jatuh di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), Jawa Timur, Rabu.

“Pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat melaksanakan latihan dengan KRI-KRI di jajaran Koarmada II,” kata Kepala Dinas Penerangan Koarmada II Letkol Asep Aryansyah melalui keterangan tertulisnya di Surabaya.

Menurut Letkol Asep, untuk penyebab jatuhnya pesawat T-2503, hingga saat ini masih belum diketahui.

Saat ini, kata dia, TNI Angkatan Laut mengerahkan 13 KRI, 1 KAL,1 Tim Kopaska, dan 1 Tim Penyelam dan dipimpin langsung Pangkoarmada II dan Komandan Guspurla Koarmada II. ant

Waktunya pemerintah ringankan beban rakyat akibat harga BBM naik

NASIONAL·September 7, 2022September 7, 2022

N7 – Ekonom senior Faisal Basri menilai penyesuaian harga minyak merupakan fenomena global. Oleh karena itu kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi harus dipahami dengan baik. Menurutnya, kenaikan harga BBM sudah terjadi hampir di semua negara, termasuk produsen besar seperti Arab Saudi.

“Harga di Indonesia lebih murah dibandingkan produsen utama minyak, Arab Saudi,” kata Faisal kepada wartawan, Rabu (7/9).

Setelah kenaikan harga, pemerintah selanjutnya memitigasi dampak potensi meningkatnya inflasi serta mengurangi tekanan pada masyarakat yang rentan secara ekonomi.

“Gunakan semua instrumen untuk meringankan beban rakyat,” jelas Faisal.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan, salah satu tujuan dari kebijakan subsidi adalah redistribusi, agar distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan menetapkan harga lebih murah, barang yang disubsidi menjadi dapat dijangkau oleh masyarakat yang miskin sekalipun.

“Subsidi BBM tampak tidak sejalan dengan tujuan tersebut karena ternyata orang miskin sedikit menggunakan BBM dari pada orang kaya. Sementara itu, subsidi BBM membutuhkan anggaran sangat besar,” ujar Faisal.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan subsidi BBM selama ini justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.

“Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,” ucap Jokowi. jp

Pernyataan Kak Seto dianggap membela Putri Candrawathi

NASIONAL·September 6, 2022September 6, 2022

N7 – Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto menuai reaksi negatif dari netizen di dunia maya beberapa waktu belakangan. Penyebabnya, dia dinilai membela anak-anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Bahkan, netizen menyebut PC tidak ditahan gara-gara Kak Seto.

Kak Seto menjelaskan ada pemahaman yang salah dari publik dalam memahami pernyataannya. Dia pun menegaskan pernyataannya soal tidak menahan atau menjadikan tahanan rumah bagi ibu yang sedang memiliki anak kecil tidak secara khusus ditujukan kepada Putri Candrawathi. Tapi, kepada semua ibu yang harus menjalani hukuman pidana, sementara dia memiliki anak kecil di bawah 2 tahun.

Kak Seto menegaskan, penundaan penahanan atau tahanan rumah bukan dalam rangka mengistimewakan ibunya yang sedang mengalami masalah hukum. Akan tetapi, demi memberikan hak-hak kepada anak. Sebab hak anak tidak boleh diabaikan begitu saja.

“Ini sudah lama saya serukan. Kepentingan anak harus dikedepankan. Ini bukan mengistimewakan ibunya, tapi demi pemenuhan hak asasi anak,” kata Kak Seto kepada JawaPos.com.

Kak Seto heran pernyataannya malah diartikan membela anak-anak dan keluarga Ferdy Sambo. “Saya tangani kasus anak jalanan, waktu gempa di NTT naik perahu kecil menempuh gelombang laut untuk sampai ke suatu pulau ketemu anak-anak. Apa itu jadi berita? Tidak,” ujarnya.

“Saya meluncur ke Bekasi. Anak-anak jadi korban setelah truk menabrak sekolah di Bekasi. Saya juga diminta menangani anak korban pelecehan seksual di Batang, Jawa Tengah,” tuturnya.

Dia tidak marah kepada netizen lantaran pernyataannya disalahpahami dan disebut membela Putri Chandrawathi. Dia menganggap itu bagian dari risiko perjuangannya dalam membela hak-hak anak. “Saya malah dianggap membela keluarga Sambo dan mendapatkan uang,” keluh Kak Seto.

Pernyataan mengedepankan hak-hak dan kepentingan anak di tengah hukuman pidana yang harus dijalani ibu sebenarnya bukan kali ini saja diungkapkan Kak Seto. Sejak puluhan tahun silam Kak Seto sudah menyampaikan rekomendasinya kepada sejumlah lembaga terkait. Salah satunya kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Kak Seto menegaskan dirinya sempat menangani sejumlah masalah yang cukup rumit dan dilematis. Misalnya menangani sekaligus memberikan rekomendasi untuk perlindungan anak-anak pelaku terorisme, anak perampok, hingga anak pembunuh. Anak-anak tidak berdosa ini ikut terkena dampak negatif atas tindakan pidana yang dilakukan orang tuanya.

Posisi Kak Seto dalam sejumlah kasus tersebut tegas untuk merekomendasikan anak-anak harus diberikan perlindungan oleh negara. “Karena itu amanat UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak yang memerlukan perlindungan khusus wajib dilindungi oleh negara,” pungkasnya. jp

Jokowi kunjungan kerja dan bagikan bansos ke masyarakat kepulauan Tanimbar

NASIONAL·September 2, 2022

N7 – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana diagendakan mengawali kegiatan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat (2/9). Presiden dan rombongan akan menyapa pedagang sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima manfaat di Pasar Olilit.

Bantuan sosial yang diberikan tersebut berupa Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, presiden juga akan menyerahkan BLT bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat di Kantor Pos Saumlaki.

Selanjutnya, dilansir dari Antara, presiden dijadwalkan meninjau optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wermomolin di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Usai melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Tanimbar, Jokowi menuju Bandar Udara Pattimura, Maluku, dengan menggunakan Pesawat Khusus RJ-85 guna melanjutkan perjalanan ke Lampung menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Rombongan Presiden Jokowi tiba di Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (1/9) sekitar pukul 17.35 Waktu Indonesia Timur (WIT), setelah melakukan kunjungan kerja di Jayapura dan Mimika, Papua, sejak Selasa (30/8).

Turut mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. jp