NASIONAL

Direktorat Jenderal Pajak: Pemberlakuan NIK jadi NPWP tidak otomatis pemilik dikenai pajak

Direktorat Jenderal Pajak: Pemberlakuan NIK jadi NPWP tidak otomatis pemilik dikenai pajak

NASIONAL·

Nusantara7.com, Jakarta – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak otomatis menyebabkan pemilik NIK akan dikenai pajak.

“Untuk pengenaan pajak, pemilik NIK harus telah memenuhi syarat subjektif (termasuk sebagai subjek pajak) dan objektif (mendapatkan penghasilan setahun di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak),” kata Neilmaldrin dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan pemberlakuan NIK menjadi NPWP pada dasarnya akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung.

Pemberlakuan itu pun akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dengan basis data kependudukan, serta memberi kemudahan dan kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional.

Sebelumnya, Neilmadrin menuturkan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP.

Namun, dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), fungsi NIK ditambah menjadi sekaligus sebagai NPWP bagi WP OP.

“Dengan ketentuan baru ini, maka WP OP tidak perlu repot melakukan pendaftaran ke KPP, karena NIK tersebut sudah berfungsi sebagai NPWP,” ucap dia.

(ant)

Kapolri: Selamat HUT TNI ke 76, Sinergitas TNI-Polri Mutlak Sebagai Kekuatan Strategis Hadapi Tantangan

Kapolri: Selamat HUT TNI ke 76, Sinergitas TNI-Polri Mutlak Sebagai Kekuatan Strategis Hadapi Tantangan

NASIONAL·

Nusantara7.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta keluarga besar Polri menyampaikan ucapan atas hari jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-76, yang jatuh pada hari ini, (5/10/2021).

“Saya Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta keluarga besar Polri mengucapkan Dirgahayu TNI ke-76. Semoga TNU semakin profesional, disiplin, militan dan rendah hati serta dapat senantiasa mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Indonesia Maju. Bersatu, berjuang, kita pasti menang untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh,” kata Sigit beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri berpangkat Komjen dalam tayangan video ucapan HUT ke-76 TNI.

Sigit menekankan, sinergitas dan soliditas TNI-Polri adalah kunci untuk menghadapi segala bentuk tantangan ataupun ancaman yang masuk ke Indonesia.

“Soliditas dan sinergitas TNI-Polri mutlak diperlukan sebagai sumber kekuatan strategis dalam rangka menghadapi berbagai tantangan tugas kedepan yang semakin kompleks,” ujar eks Kapolda Banten ini.

Salah satu sinergitas dan soliditas itu diantaranya saat ini adalah, TNI bersama dengan Polri sama-sama menjadi pilar utama dalam menghadapi penanganan Pandemi Covid-19 atau virus corona yang terjadi di Indonesia dewasa ini.

“Pada situasi Pandemi Covid-19 saat ini, TNI bersama Polri merupakan salah satu pilar utama, dalam berbagai upaya pengendalian Covid-19 mulai penegakan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), penguatan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) maupun akselerasi vaksinasi,” ucap mantan Kabareskrim Polri itu.

Sepanjang 76 tahun berkiprah di Indonesia, Sigit menegaskan bahwa TNI selalu setia menjadi garda terdepan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dari segala bentuk ancaman yang ada.

“Dari berbagai ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri dengan profesionalisme, loyalitas dan pengabdiannya TNI selalu hadir dalam mengawal serta menjaga pertahanan wilayah NKRI, baik di darat, laut, maupun udara,” tutur Sigit.

Pada momentum HUT TNI, Kapolri beserta jajaran Mabes Polri juga menyempatkan diri untuk memberikan kejutan dengan membawa kue ulang tahun kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di kantornya Subden Merdeka Barat Denma Mabes TNI, Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Mendapatkan kejutan kecil dari Kapolri, Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Kapolri beserta seluruh jajaran Korps Bhayangkara.

Hadi menyebut, sepanjang menjabat sebagai Panglima, dirinya selalu mendapatkan dukungan ataupun bentuk sinergitas lainnya dari jajaran Polri.

“Diujung masa pengabdian saya pada HUT TNI ke-76, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada jajaran Polri atas kerjasama dan sinergitas kurang lebih selama 4 tahun saya menjabat Panglima TNI telah didukung penuh oleh Polri,” kata Hadi.

Hadi menekankan, meskipun akan memasuki masa purna-tugas, kedepannya jajaran TNI bakal terus bersinergi dan menjaga soliditas yang ada dan sudah baik selama ini bersama dengan Polri.

“Dan saya mengharapkan diakhir pengabdian saya, junior-junior saya nanti akan melanjutkan apa yang sudah menjadi komitmen antara TNI-Polri dengan tetap menjaga sinergi TNI-Polri. Dengan bersinergi kita TNI-Polri akan bersatu, berjuang, pasti kita menang,” ujar Hadi. (brj)

PLN Hadirkan Listrik Tanpa Kedip dalam Upacara Pembukaan PON XX Papua

PLN Hadirkan Listrik Tanpa Kedip dalam Upacara Pembukaan PON XX Papua

NASIONAL·

Nusantara7.com,JAYAPURA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Sabtu (2/10). Sejumlah rangkaian acara menarik turut memeriahkan pembukaan pesta olahraga empat tahunan ini.

Dalam sambutannya, Jokowi mengaku bangga dapat membuka PON pertama di Tanah Papua. PON XX Papua menjadi panggung persatuan, kebersamaan, persaudaraan, kesetaraan, dan keadilan untuk maju dan sejahtera bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suksesnya upacara pembukaan PON XX Papua tak lepas dari kontribusi dan kesigapan PT PLN (Persero) dalam menyediakan listrik yang andal.
Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini mengapresiasi seluruh pihak terkait kelancaran acara tersebut.

“Alhamdulillah pasokan listrik untuk upacara pembukaan PON XX Papua terbukti andal. Kesuksesan gelaran ini menjadi bukti kesetaraan dalam kemajuan seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Keandalan listrik PLN tak hanya ada di Pulau Jawa atau Sumatera, tapi juga di Papua,” ujar Zulkifli.

Untuk memastikan keandalan listrik, PLN telah meningkatkan kompetensi para petugas PLN terutama di 230 titik strategis yang tersebar di empat klaster. Yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Timika, dan Merauke.

Zulkifli mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan keandalan listrik tidak hanya selama PON berlangsung tetapi juga seterusnya bagi seluruh masyarakat di Papua, dan seluruh Indonesia pada umumnya.

Sementara itu Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua & Nusa Tenggara PLN, Syamsul Huda menjelaskan, kecukupan daya di empat klaster PON XX Papua sejak awal dipersiapkan dengan keamanan serta keandalan yang baik.

Dalam mendukung upacara pembukaan, PLN pun menyiapkan sistem Zero Down Time Area atau layanan listrik tanpa kedip di area khusus yang sebelumnya sukses diterapkan di Asian Games 2018.

Di sisi lain, cadangan suplai listrik untuk acara yang dihadiri oleh 10.000 penonton ini berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Waena melalui Gardu Induk (GI) Sentani.

“Semangat kami mengupayakan titik yang kritikal tidak boleh kedip. Terutama untuk acara pembukaan dan titik pertandingan lain yang jumlahnya 45,” pungkas Huda. (rdr)

Presiden Jokowi : PON Ke-XX Papua Panggung Persatuan, Kebersamaan dan Persaudaraan

Presiden Jokowi : PON Ke-XX Papua Panggung Persatuan, Kebersamaan dan Persaudaraan

NASIONAL·

Nusantara7.com,JAYAPURA – Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke-XX Papua resmi dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo di Stadion Lukas Enembe Jaya Pura, Sabtu (2/10/21) malam.

Pembukaan PON XX 2021 yang disiarkan Live Streaming oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden itu juga dihadiri secara virtual oleh Ketua MPRI, Ketua DPRI, Ketua DPD RI, Para Duta Besar Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum KONI beserta ketua panitia besar PON ke-XX Papua, Gubernur Papua Lukas Enembe, serta Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Umum KONI Pusat Soedarmo sekaligus Ketua Tim Keabsahan PON ke-XX Papua mengatakan, Pekan Olahraga Nasional ke XX 2021 di Papua ini diikuti 34 Kontingen dari 34 provinsi, dengan jumlah atlet sebanyak 6116 atlet tamu dan 923 atlet tuan rumah Papua, dengan mempertandingkan 37 cabang olahraga yang terdiri dari 56 disiplin dan 681 nomor pertandingan, memperebutkan 681 medali emas 681 medali perak dan 877 medali perunggu.

Penyelenggaraannya tersebar di 4 Cluster meliputi kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan kabupaten Merauke. Sebanyak 45 venue berstandar nasional bahkan sebagian diantaranya berstandar internasional termasuk yang digunakan untuk upacara pembukaan Pon ke-20 2021 hari ini dan akan berakhir tanggal 15 Oktober 2021.

Dilaporkan, pertandingan sudah dimulai pada 22 September 2021 dengan klasemen sementara perolehan medali sampai dengan sebelum pembukaan malam ini, yaitu Provinsi DKI Jakarta 28 medali emas, Provinsi Papua 17 medali emas, Provinsi Jawa Barat 11 medali emas.

PON ke XX di Papua ini diharapkan tidak hanya sukses prestasi saja, namun juga sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, sukses ekonomi dan sukses pasca Pon ini juga digunakan sebagai ajang meningkatkan silaturahmi menciptakan suasana kebersamaan sesama anak bangsa saling berlaga untuk menjadi yang terbaik namun tetap mengedepankan sportivitas dan rasa persaudaraan serta sebagai alat pemersatu bangsa.

Kegiatan pelaksanaan PON ke XX ini dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat mengingat penyelenggaraan PON ke-XX 2021 saat ini di masa pandemi covid 19.

PON kali ini diharapkan dapat dijadikan kebangkitan prestasi olahraga Indonesia khususnya dan kebangkitan bangsa Indonesia dari masa pandemi covid 19. PON di Papua kali ini diharapkan juga dapat bermanfaat baik terhadap pembinaan olahraga prestasi dan melahirkan atlet masa depan Indonesia yang akan mengangkat harkat dan martabat Indonesia pada setiap event olah raga yang diikutinya.

Presiden RI Joko Widodo pembukaan PON XX-2021 Papua mengungkapkan rasa bangga ditanah Papua dan rasa bangga di stadion terbaik di Asia Pasific ini.

“Kita bangga membuka PON yang pertama kali diselenggarakan ditanah Papua ini,” ungkap Presiden RI Joko Widodo mengawali sambutannya.

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, Pekan Olah Raga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur ditanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional.

Menurut Presiden Joko Widodo, PON XX Papua kali ini juga punya makna besar bagi seluruh masyarakat indonesia.

“PON ini adalah panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan. PON ini adalah panggung kesetaraan dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Presiden juga menyebut, Stadion Lukas Enembe yang sangat megah ini bukan satu satunya simbul kemajuan Papua. Konektifitas laut, konektifitas darat, konektifitas udara, bandara, pelabuhan, jalan lintas Papua serta pengembangan SDM Papua merupakan capaian capaian lain dari kemajuan Papua. Selain terus meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan formal.

“Saya tadi pagi juga meresmikan dimulainya pembangunan Papua Youth Creative Hub, untuk mencetak wirausaha yang sukses yang bisa meningkatkan nilai tambah dari potensi potensi yang ada di Papua,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Prestasi anak muda Papua harus terus di pupuk dan kita kembangkan, prestasi atlet Papua seperti atlet angkat besi Lisa Rombewas, Serafi Anelies Unani (Atletik) Franklin Ramses Burumi (Atletik), Boaz Solossa (Sepak bola). Harus diikuti oleh anak muda anak muda Papua lainnya.

Kreatifitas dibidang musik, seni dan budaya yang sangat membanggakan. Lagu Cuma Saya dari M.A.C dan Jangan Ganggu dari Shine Of Black pasti akan diikuti oleh karya karya yang tak kalah hebat oleh karya karya yang tak kalah hebatnya oleh anak anak muda Papua.

“Mari kita junjung sportivitas, mempererat tali persaudaraan, kebersamaan, keseteraan serta persatuan dan kesatuan bangsa. Yakinlah kemajuan Papua akan berjalan cepat, mari kita tunjukkan partisipasi kita untuk menjamin keberhasilan PON ke-XX ini,” pungkas orang nomor satu di NKRI ini.

(rdr)

Presiden Jokowi nyatakan Batik bagian gaya hidup Indonesia yang mendunia dan diakui PBB

Presiden Jokowi nyatakan Batik bagian gaya hidup Indonesia yang mendunia dan diakui PBB

NASIONAL·

Nusantara7.com,Jakarta – Presiden RI Joko Widodo mengatakan batik telah menjadi bagian gaya hidup Indonesia yang mendunia dan telah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai warisan budaya.

Hal itu disampaikan Presiden melalui unggahan di media sosial Instagram @jokowi dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

“Batik telah menjadi bagian dari gaya hidup Indonesia yang mendunia,” kata Presiden dalam unggahan media sosialnya.

Kepala Negara menyampaikan 12 tahun lalu batik diakui oleh PBB sebagai warisan dunia. Tapi jauh sebelumnya, batik telah menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia.

Dia menyampaikan batik dengan segala corak, simbol, dan filosofinya telah hadir dalam setiap tahap kehidupan manusia Indonesia, dari gendongan bayi, pakaian anak-anak, sampai busana orang dewasa.

“Saya bangga mengenakan batik di setiap kesempatan,” ujar Presiden.

Melalui gambar di dalam unggahannya tersebut, Presiden juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Batik Nasional. (ant)

Kunjungan Kerja Jokowi resmikan Pos Lintas Batas Negara Sota di Merauke Papua

Kunjungan Kerja Jokowi resmikan Pos Lintas Batas Negara Sota di Merauke Papua

NASIONAL·

Nusantara7.com,Jakarta – Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Merauke, Papua, di sela hari kedua kunjungan kerjanya di Papua, Minggu.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan harapan agar PLBN Sota dapat memberikan pelayanan yang baik dan nyaman kepada masyarakat yang hendak melintas menuju Papua Nugini.

“Saya berharap PLBN Sota akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih nyaman kepada masyarakat kita Indonesia yang melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua Nugini,” ujar Presiden dalam sambutannya pada peresmian PLBN Sota yang disiarkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden Jokowi menyampaikan kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus dibangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia dan membanggakan seluruh masyarakat.

Jokowi menambahkan sejak 7 tahun terakhir telah memerintahkan untuk membangun kembali PLBN di berbagai titik di seluruh tanah air.

“Dengan wajah baru, dengan tampilan baru dan juga yang paling penting dengan cara-cara pelayanan yang baru, yang lebih baik, yang menjadi cerminan komitmen kita untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan,” ujarnya.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN kedelapan yang dibangun di perbatasan-perbatasan Indonesia, serta merupakan PLBN kedua yang dibangun di Papua setelah PLBN Skouw di Jayapura.

Kepala Negara melihat PLBN Sota dibangun dengan konsep terintegrasi dan memiliki fasilitas lengkap, antara lain bangunan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, mes pegawai, tempat ibadah, pasar, jalan pedestrian, area parkir, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Ia berharap PLBN Sota dapat meningkatkan pelayanan di wilayah perbatasan serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra perekonomian baru dan membuat masyarakat di perbatasan makin cinta dan bangga terhadap Indonesia.

“Dengan mengucap bismillahirohmanirohim dan dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pos Lintas Batas Negara Terpadu Sota saya nyatakan diresmikan,” ujar Presiden.

Peresmian ditandai dengan pemukulan alat musik Tifa dan penandatanganan prasasti.

Turut hadir dalam peresmian tersebut antara lain Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

(ant)

KPK Tegaskan Pria Ngaku Eks Satpam Sengaja Sebarkan Hoaks soal Bendera HTI

KPK Tegaskan Pria Ngaku Eks Satpam Sengaja Sebarkan Hoaks soal Bendera HTI

NASIONAL·

Nusantara7.com,  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, adanya penyebaran foto berupa bendera Hizbut Tahrir Indonesia di lantai 10 Gedung Merah Putih KPK adalah berita bohong alias hoaks. Hal ini setelah pihak KPK memeriksa sejumlah saksi mengenai adanya informasi tersebut.

“Dalam persitiwa penyebaran foto bendera mirip HTI di salah satu ruang kerja Gedung KPK Merah Putih pada September 2019, tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, bukti dan keterangan lain yang mendukung,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (1/10).

Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menegaskan, pria yang mengaku mantan personel keamanan atau satpam di Gedung Merah Putih KPK itu dinilai sengaja menyebarkan berita bohong alias hoaks.

“Sehingga disimpulkan bahwa yang bersangkutan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi tidak benar (bohong) dan menyesatkan ke pihak eksternal. Hal tersebut kemudian menimbulkan kebencian dari masyarakat yang berdampak menurunkan citra dan nama baik KPK,” sesal Ali.

Dia menyampaikan, perbuatan tersebut
dikategorikan pelanggaran berat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 huruf s Perkom Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.

“Perbuatan yang bersangkutan juga melanggar Kode Etik KPK sebagaimana diatur Perkom Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK,” papar Ali.

Dia menyampaikan, pernyataan ini juga
dinilai melanggar integritas, untuk memiliki komitmen dan loyalitas kepada komisi serta mengenyampingkan kepentingan pribadi/golongan dalam pelaksanaan tugas, melaporkan ke atasan, Direktorat Pengawasan Internal, dan/atau melalui whistle blowing apabila mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan Komisi, tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Komisi.

“Yang bersangkutan juga melanggar nilai profesionalisme, untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis,” tegas Ali.

Sedangkan bagi pegawai yang memasang bendera tersebut, terbukti tidak memiliki afiliasi dengan kelompok/organisasi terlarang. Sehingga tidak terdapat peraturan yang melarang atas perbuatannya.

“Namun KPK mengingatkan seluruh insan komisi, demi menjaga kerukunan umat beragama, insan KPK harus menghindari penggunaan atribut masing-masing agama di lingkungan kerja KPK kecuali yang dijadikan sarana ibadah,” pungkas Ali.

(jwp)

Presiden Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja ke Papua untuk membuka PON XX

Presiden Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja ke Papua untuk membuka PON XX

NASIONAL·

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo bertolak ke Provinsi Papua untuk melakukan kunjungan kerja, membuka Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, dan meresmikan sejumlah infrastruktur.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Kepala Negara beserta rombongan berangkat melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Presiden Jokowi dan rombongan akan langsung bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Papua, antara lain Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin, serta Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar.

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua akan dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi, Sabtu (2/10). Multieven olahraga ini mempertandingkan 37 cabang olahraga.

(ant)

Aktivis Reformasi ’98 Aven Januar Harapkan Jangan Ada Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Aktivis Reformasi ’98 Aven Januar Harapkan Jangan Ada Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

NASIONAL·

Nusantara7.com, Surabaya  – Menjelang tujuh tahun kepemimpinan Jokowi, Jaringan Aktivis Reformasi ’98 menggelar diskusi dan konsolidasi nasional mengkritisi kepemimpinan Presiden Jokowi. Rekomendasi konsolidasi nasional yang dijaring dari puluhan aktivis akan disampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi.

Penggagas Jaringan Aktivis Reformasi ’98 yang sekaligus menjadi Host dalam kegiatan ini, Aven Januar menyatakan, bahwa rekomendasi ini penting untuk mengawal bersama kepemimpinan Joko Widodo dalam masa jabatan yang tersisa kurang lebih 2,5 tahun.

“Kondisi Republik Indonesia saat ini sedang menuju masa transisi, dari pandemi menuju endemi, yang mana banyak prasyarat yang harus dipenuhi menuju berakhirnya pandemi. Yakni, persoalan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Aven Januar kepada media, Jumat (1/10/2021).

Pada kesempatan pertama untuk menyampaikan gagasannya adalah Yordan M Batara Goa, Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga mantan Aktivis Reformasi 1998 dari elemen GMKI Surabaya.

Yordan memaparkan bahwa beban berat sejarah aktivis reformasi ’98 adalah mengawal serta mengkritisi setiap periode kepemimpinan presiden pascareformasi. Dibutuhkan energi yang besar bagi para aktivis untuk tetap terlibat dalam mengawal agenda reformasi menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik.

“Dalam konsolidasi nasional ini dibutuhkan pemikiran yang alternatif dan kritis, tapi tetap solutif bagi bangsa Indonesia. Aktivis ’98 memiliki daya kritis tersebut mengingat sejarah pergolakan di era penurunan Soeharto waktu itu yang menempa pemikiran kritis para aktivis,” tukasnya.

Iwan Dwi Laksono , Ketua Umum DPP Jaman yang juga mantan Ketua Umum LMND Pusat di era pasca reformasi memaparkan, bahwa saat ini Jokowi beserta jajarannya harus dengan cepat melakukan gerakan pemulihan ekonomi nasional. Beberapa sektor ekonomi yang harus dibenahi adalah dukungan pusat pada sektor UMKM.

Selain itu, terkait krisis politik, Iwan berharap tidak ada lagi upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

“Salah satu amanat reformasi adalah mencegah terjadinya potensi kekuasaan yang semakin korup. Jokowi hari ini sudah baik, tapi jika diperpanjang masa jabatannya akan menimbulkan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi kembali,” tegas Iwan.

Anto Kusumayuda, Ketua Umum PPJNA 98 yang juga aktivis Pijar di era reformasi ’98 berpendapat saat ini Jokowi memiliki kepemimpinan yang baik, tetapi tidak didukung anggota kabinet yang mumpuni. Untuk itu, Jokowi harus mengganti menteri-menteri yang merupakan kepanjangtanganan oligarki orde baru.

“Jokowi harus mampu menggiatkan kembali para menterinya khususnya yang leading sektor ekonomi, dalam hal ini bisa mendukung perbaikan ekonomi nasional,” papar Anto.

Pada kesempatan yang terakhir, Henky Kurniadi, anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi PDI Perjuangan memaparkan, bahwa aktivis ’98 harus fokus kembali dengan terlibat aktif dalam gerakan sektoral rakyat dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional Presiden Jokowi beserta jajarannya.

“Aktivis harus mulai terlibat dalam sektor Koperasi Rakyat dan UMKM, bahu membahu membantu rakyat yang kesulitan dalam membangun koperasi dan UMKM yang berkinerja baik. Catatan penting adalah saat krisis ekonomi 1998 yang paling survive adalah sektor UMKM,” tutur Henky Kurniadi.

Ketua Panitia Kegiatan Diskusi dan Konsolidasi Nasional Jaringan Aktivis Reformasi ’98, Aven Januar akan mendokumentasikan dan mengirim kepada Presiden Jokowi dengan tujuan menjadi masukan bagi agenda pemulihan ekonomi nasional.

“Hari ini, kegiatan ini telah diikuti 60 orang dari berbagai elemen aktivis dari berbagai kota. Ada dari Surabaya, Gresik, Malang, Sidoarjo, Bojonegoro dan Jember. Kegiatan ini akan rutin terselenggara setiap dua bulan sekali di Jatim,” pungkas Aven. (brj)

Komisi III DPR Sarifuddin Suding Pertanyakan Rencana Kapolri Rekrut 56 Pegawai KPK

Komisi III DPR Sarifuddin Suding Pertanyakan Rencana Kapolri Rekrut 56 Pegawai KPK

NASIONAL·

Nusantara7.com,– Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bakal merekrut 56 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN di Polri.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR Sarifuddin Suding menyambut baik langkah yang dilakukan oleh Kapolri Sigit tersebut. Hal ini memang perlu dilakukan untuk menghindari kegaduhan terkait polemik TWK ini.

“Saya kira itu langkah bijak ya, paling tidak untuk menghindari kegaduhan terhadap 56 pegawai KPK yang diberhentikan oleh institusinya. Persoalannya, apakah Novel menerima itu atau tidak. Tapi paling tidak ada satu solusi yang ditawarkan institusi kepolisian,” ujar Suddin kepada wartawan, Rabu (29/9).

Namun demikian, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini mempertanyakan kenapa 56 pegawai nonaktif tersebut diterima untuk menjadi pegawai oleh Polri. Namun ditolak oleh lembaga antirasuah.

“Sehingga yang jadi pertanyaan, batasan atau parameter dalam TWK ini apa?. Ini yang saya herankan, ini sebetulnya parameter dan untuk mengukur apa? ini kan ada dua institusi penegak hukum yang sama-sama dalam konteks sebagai aparat pemberantasan korupsi,” katanya.

“Di satu sisi KPK menyatakan tidak lolos dalam konteks itu, tapi di sisi lain kepolisian menerima, sehingga muncul pertanyaan ini parameter apa yang digunakan,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Sudding mengaku pihaknya bakal mengkonfirmasi Kapolri Sigit pada rapat kerja dengan Komisi III DPR ini. Hal supaya ada penjelasan rinci terkait polemik 56 pegawai nonaktif KPK yang tidak lolos TWK.

“Paling tidak supaya ini tidak samar-samar dan ada satu penjelasan yang betul-betul terang benderang, itu diungkapkan saja ketika nanti kita rapat dengan KPK dan kepolisian,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada 27 September 2021 lalu. Sigit memohon kepada Jokowi agar 56 pegawai tak lolos TWK bisa direkrut menjadi ASN Polri.

Sigit mengatakan surat itu telah mendapatkan balasan dari Presiden Jokowi. Pada prinsipnya kepala negara ini merestui usulan dirinya. Surat balasan itu disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Oleh sebab itu, Sigit mengaku saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses perekrutan 56 pegawai nonaktif KPK untuk menjadi ASN Polri.

Adapun, 56 orang pegawai nonantif KPK akan resmi dipecat karena tidak lolos TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN. Mereka akan resmi dipecat pada 30 September 2021 ini.

Para pegawai nonaktif KPK itu sudah memperjuangkan hak mereka ke Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dua lembaga itu menyatakan ada permasalahan dalam proses peralihan kepegawaian KPK lewat TWK ini. (jwp)