AHWA minta Miftachul Akhyar tidak rangkap jabatan

AHWA minta Miftachul Akhyar tidak rangkap jabatan

Nusantara7.com, Jakarta – Rais Aam PBNU terpilih Miftachul Akhyar diminta agar tidak rangkap jabatan dan didorong untuk fokus dalam pembinaan serta pengembangan NU ke depan, sesuai dengan pendapat anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).

“Ada anggota AHWA berpendapat, kalau ingin menjadi Rais Aam NU diharapkan untuk tidak rangkap jabatan di organisasi yang lain. Ada pandangan seperti itu, dan disetujui dan Rais Aam diminta fokus dalam pembinaan NU ke depan,” ujar anggota AHWA Zainal Abidin saat membacakan hasil rapat AHWA Muktamar Ke-34 NU, Jumat.

Saat ini Kiai Miftah menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan begitu, Kiai Miftach harus melepaskan jabatan tersebut dan fokus dalam pembinaan PBNU.

Saat diminta untuk tidak rangkap jabatan, kata Zainal, Miftachul menyatakan akan taat pada keputusan tersebut.

“Kiai Miftach mengatakan sami’na wa atha’na,” kata Zainal.

Sebelumnya, Miftachul Akhyar kembali terpilih menjadi Rais Aam PBNU periode 2021-2026 setelah dilakukan musyawarah sembilan anggota AHWA pada Muktamar Ke-34 NU di Universitas Lampung, Bandar Lampung, Jumat.

“Kami semua sepakat para sesepuh kiai dan tidak ada perbedaan pendapat, kami bulat sepakat menunjuk Kiai Miftachul Akhyar menjadi Rais Aam PBNU 2021-2026,” ujar Zainal Abidin.

Dengan penunjukan ini maka Kiai Miftah melanjutkan sebagai Rais Aam untuk periode kedua (sebelumnya Pj. Rais Aam). Menurut Zainal, dalam proses pemilihan berlangsung secara hangat tanpa ada perbedaan pendapat.

Miftachul Akhyar sebelumnya menjabat sebagai Penjabat Rais Aam PBNU selepas Ma’ruf Amin maju dalam Pemilu Presiden 2019 lalu. Lelaki kelahiran 30 Juni 1953 ini merupakan Pengasuh Ponpes Miftachus Sunnah Kota Surabaya.

Rais Aam adalah jabatan tertinggi di organisasi NU. Adapun sembilan anggota AHWA yang ditugasi untuk memilih Rais Aam adalah KH Mustofa Bisri, KH Ma’ruf Amin, KH Miftachul Akhyar, KH.Dimyati Rais, KH TG Turmudzi, KH Anwar Mansur, KH Nurul Huda, KH Buya Marbun dan KH Zainal Abidin. (ant)

Menko Polhukam  Sebutkan Presiden sudah kirim Surpres RUU Perubahan ITE ke DPR

Menko Polhukam Sebutkan Presiden sudah kirim Surpres RUU Perubahan ITE ke DPR

Nusantara7.com, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan Surat Presiden terkait RUU Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ke DPR

 

“Surat sudah ditandatangani Presiden, dan Surat Presiden (Surpres) tersebut sudah dikirim ke DPR RI pada 16 Desember 2021,” kata Mahfud dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat.

 

Surat Presiden pada 16 Desember 2021 tersebut Bernomor R-58/Pres/12/202 dengan perihal RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan melampirkan satu berkas naskah RUU.
 

Dalam isi surat, selain menyampaikan RUU, kata dia, agar RUU tersebut segera dibahas dalam sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama.

 

Surat Presiden itu, kata Mahfud, mencantumkan bahwa untuk keperluan pembahasan RUU tersebut, Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU tersebut.

Pemerintah akan melakukan revisi UU ITE secara terbatas yang menyangkut substansi. Ada empat pasal yang akan direvisi, yaitu pasal 27, 28, 29, dan 36. Selain revisi empat pasal itu, kata dia, akan ada penambahan pasal baru di revisi UU ITE, yakni Pasal 45C. (ant)

Jokowi secara resmi membuka Muktamar ke-34 NU di Lampung

Jokowi secara resmi membuka Muktamar ke-34 NU di Lampung

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo secara resmi membuka Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) yang diselenggarakan di Lapangan Pondok Pesantren Darussaadah, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu.

“Dengan mengucap bismillahirohmanirohim, pada pagi hari ini, saya secara resmi membuka Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama,” ujar Presiden dalam sambutannya di acara Muktamar NU yang disaksikan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.

Presiden dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada NU yang telah membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 dan menyukseskan program vaksinasi.

Presiden juga berterima kasih atas kiprah NU yang terus mengawal kebangsaan, toleransi, kemajemukan, UUD 1945, kebinekaan, dan NKRI.

“Kita harapkan dengan itu kita terus bisa menjaga dan merawat bangsa dan negara yang kita cintai,” ujar Presiden.

Presiden menghadiri Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Selain Presiden, turut hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin beserta istri Wury Ma’ruf Amin.  (ant)

Pembukaan Muktamar ke 34 sesuai kekhasan NU

Pembukaan Muktamar ke 34 sesuai kekhasan NU

Nusantara7.com, Surabaya – Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad hadir pada pembukaan Muktamar PBNU ke-34 di Pondok Pesantren Daarussa’adah Lampung Tengah, Lampung, Rabu.

“Kita bisa lihat semua, suasana Muktamar sangat sejuk, tidak ada suasana panas, dan pembukaannya berjalan sangat lancar dengan kekhasan NU,” ujarnya dalam keterangan tertulis diterima di Surabaya, Rabu sore.

Gus Sadad, sapaan akrabnya, khutbah iftitah dari Rais Aam KH Miftachul Achyar menggambarkan suasana sejuk dan menegaskan bahwa NU berada dalam fitrah sebagai pemimpin kemajuan keberagamaan dunia.

“Hal itu disimbolisasi dari tongkat Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari pada masa kelahiran NU, menandakan NU menjadi komando. Dukungan dan pengakuan dari dunia Islam menunjukkan hal itu,” ucap keluarga besar Ponpes Sidogiri, Pasuruan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut berharap para muktamirin bisa menjaga momentum menuju ke arah yang bisa melahirkan gagasan besar sebagai kontribusi NU pada dunia.

“Saya juga berharap Muktamar ini tidak dibawa menjadi agenda politik praktis, karena hal itu akan merendahkan tema besar yang telah digagas oleh para kiai-kiai,” kata dia. (ant)

Jokowi tetap bangun infrastruktur apa pun caciannya

Jokowi tetap bangun infrastruktur apa pun caciannya

nusantara7.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo tetap akan melakukan pembangunan infrastruktur meski sejumlah pihak mencela dan mencaci kebijakan tersebut.

“Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi ke mana-mana. Ya, apa pun cacian hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus (pembangunan infrastruktur) ini,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-7 PSI tahun 2021 yang juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra yang juga kader PSI, Ketua Umum PSI Giring Ganesha, dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, serta para pengurus PSI lainnya.

“Sekali lagi kita ingin bersaing dengan negara-negara lain, kita ingin membangun sebuah peradaban, kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, kita ingin meningkatkan competitiveness negara kita dan paling penting membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya,” ungkap Presiden.

Fondasi yang ia maksudkan adalah dengan penyediaan infrastruktur di seluruh Indonesia.

“Karena buat saya jalan itu adalah kesejahteraan. Kalau tidak ada jalan, tidak ada infrasktruktur, tidak ada barang-barang ini, tidak akan mungkin. Akan tetapi, jangan hanya berpikir yang dibangun hanya yang gede-gede, yang kecil-kecil kita urus, loh,” kata Presiden.

Presiden Jokowi dalam presentasinya lalu menunjukkan penggunaan dana desa sejak 5 tahun terakhir yang sudah mencapai Rp400,1 triliun.

“Sampai hari ini kita sudah transfer ke desa selama 5 tahun Rp400,1 triliun untuk bangun jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar rakyat, bumdes, urusan kecil-kecil semuanya kita urusi. Memang yang kelihatan tol tetapi kecil-kecil ini kita urus, air bersih desa, posyandu, ini yang tidak terpotret masyarakat,” ungkap Presiden.

Padahal, menurut Presiden Jokowi, selama 5 tahun terakhir sudah terbangun 227.000 kilometer jalan desa.

“Itu pun menurut saya masih kecil karena desa kita ada 74.900 berarti ini per desa berapa? Hanya 3 kilometer, kecil ini. Kemudian embung kecil-kecil di desa ada 4.500 unit. Kalau dibagi 74.900 desa juga jumlahnya masih kecil sekali, masih sangat kurang inilah yang akan menopang ekonomi kita utamanya ekonomi di desa,” jelas Presiden.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi kader PSI yang menjadi anggota DPRD karena mengawal APBD.

“APBD jangan tidak diurus, yang kecil-kecil itu diurus. Rp1 juta, Rp2 juta, Rp5 juta, Rp10 juta, urus. Apalagi yang sudah masuk ke miliar, triliun, urus betul karena begitu ini salah sasaran, APBN APBD tidak akan jadi barang,” ucap Presiden.

Berdasarkan pengalamannya sebagai mantan wali kota dan gubernur, Presiden Jokowi menyebut bila anggaran di APBD dan APBN diecer ke berbagai mata anggaran, tidak akan menjadi barang yang bermanfaat untuk rakyat.

“Kalau uang APBD, APBN itu diecer-ecer, tidak akan jadi barang, percaya kepada saya. Jadi, pemimpin-pemimpin daerah itu harus berani menggiring anggaran tentu saja dengan mengotot dengan DPRD-nya agar anggaran itu fokus, mau apa sih 1—2 tahun ini?” katanya.

Jokowi melanjutkan, “Oh, mau merampungkan pasar, ya, sudah konsentrasikan duit itu ke situ, jangan semuanya dinas diberi akhirnya setahun habis tidak jelas apa yang sudah dihasilkan, enggakjelas karena sudah diecer-ecer. Itu model kekeliruan kita bertahun-tahun.”

Presiden Jokowi pun meminta bila tidak bisa 100 persen APBD fokus pada satu hal, setidaknya 60—70 persen APBD dapat dikonsentrasi ke pembangunan.

“Tahun ini selesaikan seluruh pasar harus dibangun bersih, tahun depan urusi semua sekolah, tahun depannya lagi urusan jalan di kampung jadi menggontrolnya lebih gampang, mengeceknya lebih mudah. Kenapa sih diecer-ecer sampai ribuan mata anggaran? Sampai 40 ribu—50 ribu mata anggaran? Supaya ngontrol-nya sulit. Itu saja jawabannya sebetulnya,” ungkap Presiden.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengajak kader PSI bekerja keras sehingga partai tersebut dapat lolos ke DPR.

“PSI harus lolos ke Senayan. Kami buat gaduh Senayan agar uang rakyat tidak terus digerogoti perampok memakai kedok ‘wakil rakyat’,” kata Grace.
(ant)

Jumlah penumpang kapal laut diprediksi naik 1,2 persen pada nataru 2021

Jumlah penumpang kapal laut diprediksi naik 1,2 persen pada nataru 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Yefri Maidison memprediksi adanya kenaikan jumlah penumpang kapal laut sebanyak 1,2 persen pada periode libur Natal dan tahun baru dibandingkan tahun sebelumnya.

Yefri, dalam acara kerja sama persiapan libur Natal dan tahun baru 2022 dengan pemegang kebijakan pelabuhan di Surabaya, Selasa, mencatat saat ini di Teminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Tanjung Perak, terdapat sekitar 1.500 orang penumpang kapal laut setiap harinya.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyediakan 1.286 kapal laut secara nasional guna membantu kelancaran perjalanan penumpang kapal laut. Rinciannya terdiri atas 26 kapal milik Pelni, 111 kapal armada perintis, dan 1.149 kapal armada perintis.

“Kami juga telah melakukan beberapa persiapan, misalnya, penerapan protokol kesehatan, cek fisik armada, pantau kondisi cuaca, dan kesehatan para penumpang,” katanya.

Sementara itu, apabila ada penumpang kapal berasal dari warga negara asing (WNA), diwajibkan melampirkan surat perizinan perjalanan yang telah diverifikasi oleh KKP.

“Kalau belum ada, tidak kami layani,” ujar Yefri Maidison.

CEO PT Pelindo (Persero) Sub Regional Jatim Onny Djayus menambahkan Terminal Penumpang Kapal laut Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak juga telah siap menghadapi peningkatan jumlah penumpang kapal laut untuk arus Natal dan tahun baru.

Ia mengatakan saat ini Pelindo Sub Regional Jatim telah mendirikan posko terpadu sebagai tempat komunikasi dan koordinasi antar berbagai instansi terkait, untuk penyediaan fasilitas dan layanan angkutan kapal laut.

Posko itu yang telah dimulai pada H-8 (17 Desember 2021) hingga H+7 (8 Januari 2022) itu juga sebagai antisipasi dalam penanggulangan ancaman terhadap fungsi keamanan pelabuhan.

Sementara itu, untuk mencegah penularan COVID-19, para penumpang kapal laut harus mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2021.

“Dalam aturan itu, persyaratan melakukan perjalanan jarak jauh adalah sudah melakukan vaksin lengkap sebanyak 2X, hasil negatif antigen, mendownload aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan sertifikat sudah vaksin,” katanya.

Sedangkan bagi calon penumpang yang belum memiliki sertifikat vaksin dosis kedua diharuskan melakukan tes usap. (ant)

Wakil Ketua Komisi III :  Saya Respect ke Kapolri, Soal Fenomena ‘No Viral, No Justice’

Wakil Ketua Komisi III : Saya Respect ke Kapolri, Soal Fenomena ‘No Viral, No Justice’

Nusantara7.com, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti fenomena tagar “No Viral, No Justice” yang ditujukan pada jajarannya. Kapolri Listyo Sigit pun segera memerintahkan para polisi untuk menerima dan melakukan evaluasi diri atas munculnya tagar-tagar tersebut.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Ahmad Sahroni menyampaikan pandangannya. Sahroni menyebut bahwa Polri memang belum sempurna tapi tetap terus menerima masukan dari masyarakat.

“Memang Polri belum sempurna, masih ada yang harus terus diperbaiki. Namun, yang terpenting dari sebuah lembaga khususnya Polri kita saat ini ialah mereka sudah sangat terbuka dalam menerima masukan. Jadi, memang keviralan ini bisa menjadi perbaikan buat kita semua agar berbagai kekurangan yang ada di Polri bisa diperbaiki kedepannya,” ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (20/12).

Legislator Partai Nasdem itu juga menilai bahwa Kapolri sejauh ini sudah sangat sigap dalam menindak laporan yang ditujukan kepada lembaganya. Hal ini terbukti dari ditindaknya berbagai oknum di instansi kepolisian yang melanggar aturan.

“Sebenarnya kalau kita lihat sejauh ini, respons Pak Kapolri bersama Propam juga sudah sangat sigap dan cepat dalam menindak laporan. Saya respect kepada Kapolri yang sudah membuka mata, telinga, pikiran dan hati,” katanya.

“Mengakui kalau memang lembaganya harus dibenahi, dan langsung bertindak cepat dan tegas. Zaman sekarang sulit mencari pemimpin dan lembaga yang bisa terbuka pada kritik besar seperti ini. Terlebih lagi ini lembaga Kepolisian yang powerful,” tambahnya.

Sahroni juga meminta agar warga tidak ragu untuk terus mengawasi kinerja kepolisian. Kata dia, lembaga kepolisian ini sangat besar, tentu terdapat kekurangan. Maka dari itu, dia pun mempersilakan masyarakat melapor jika menemukan berbagai pelanggaran oleh oknum di Kepolisian.

“Selain itu, Pak Kapolri juga sudah berkali-kali menegaskan supaya rakyat jangan takut lapor. Jadi, mari kita sama-sama awasi demi kepolisian yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya. (jwp)

Gus Yahya : Tidak ada capres dan cawapres Pemilu 2024 dari PBNU

Gus Yahya : Tidak ada capres dan cawapres Pemilu 2024 dari PBNU

Nusantara7.com, Jakarta – Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan tidak ada calon presiden atau wakil presiden dari PBNU pada Pemilu 2024.

“Saya tidak mau ada calon presiden dan wakil presiden dari PBNU,” katanya di Jakarta, Minggu.

Gus Yahya merupakan salah seorang kandidat kuat sebagai ketua umum PBNU pada Muktamar NU ke-34 di Lampung, 22-23 Desember 2021.

“Mari istrahat dulu, mari sembuhkan dulu luka-luka dan mengutuhkan kembali polarisasi yang sudah terjadi,” pesannya.

Dia menegaskan yang perlu dilakukan saat ini adalah mengembalikan marwah NU dengan cita-cita peradaban yang mulia bagi seluruh umat manusia.

“Salah satu cara memperjuangkan adalah kemaslahatan Indonesia,” ujarnya.

Gus Yahya tidak menyangkal jika ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan PBNU untuk kepentingan pribadi hingga kepentingan politik.

“Mari kita gunakan cara berpikir Gus Dur dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Beliau tidak pernah peduli dengan kepentingan sendiri atau kelompok,” kata Gus Yahya menegaskan.

Namun, ia menegaskan tidak berprasangka negatif terhadap berbagai macam kepentingan itu, karena bagi dia hal yang wajar.

“Setiap orang punya kepentingan, tetapi bagaimana saya ajak untuk mengejar kepentingan masing-masing melalui cara untuk membawa maslahat untuk semua orang,” jelas Gus Yahya.

Menurut dia, perlu dilakukan adalah mencari cara agar berbagai macam kepentingan itu dapat terlayani dan di sisi lain, kemuliaan yang di cita-citakan juga tercapai dan terlayani dengan baik.

Gus Yahya menyebut salah satu alasannya maju sebagai ketua umum PBNU untuk menghidupkan kembali idealisme, visi, dan cita-cita KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

“Alasan mencalonkan sebagai ketua umum PBNU merupakan momentum sangat tepat untuk menghadirkan kembali Gus Dur,” ungkapnya.

Kata dia, idealisme, visi dan cita-cita Gus Dur masih relevan sampai sekarang. Secara sosiologis dia melihat hal itu masih akan relevan hingga puluhan tahun akan datang.

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 dijadwalkan pada 22-23 Desember 2021 di Lampung. Dua kandidat yang diperkirakan berkompetisi yakni Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Ketua Umum PBNU saat ini KH Said Aqil Siroj.

Muktamar NU diperkirakan diikuti sebanyak 2.295 peserta berasal dari 34 PWNU (102 orang), 521 PCNU (1.563 orang), 31 PCINU (93 orang), 14 badan otonom (42 orang), dan 18 lembaga (54 orang) di tingkat pusat.

Selain itu, ditambah pula utusan PBNU dari unsur syuriyah (32 orang), mustasyar (15 orang), a’wan (20 orang), dan tanfidziyah (38 orang) ditambah jumlah panitia sebanyak 336 orang.

(ant)

Truecaller Global Spam Report, Indonesia masuk posisi enam

Truecaller Global Spam Report, Indonesia masuk posisi enam

Nusantara7.com, Jakarta – Truecaller Global Spam Report memuat 20 negara teratas yang terdampak di 2021, dan Indonesia kembali menempati posisi enam teratas dengan peningkatan jumlah spam yang signifikan.

Di Indonesia, penipu mengincar target dengan cara yang sangat ilmiah dan tepat sasaran, bahkan dapat menggali detail informasi latar belakang dan catatan keuangan korbannya.

Masalah ini diperparah dengan masih sangat sedikit masyarakat Indonesia yang menyadari tindakan penipuan ini, hanya satu persen dari seluruh panggilan yang diblokir ditandai sebagai penipuan, sementara angka ancaman scam terus tumbuh subur.

“Data kami menunjukkan bahwa orang Indonesia menjadi target penipuan dengan semakin tingginya tingkat teror komunikasi tidak diinginkan, menyebabkan jutaan pengguna smartphone di Indonesia berisiko menjadi korban penipuan,” ujar CEO dan Co-Founder Truecaller Alan Mamedi dalam keterangannya, Jumat.

Alan mengatakanTruecaller menyediakan teknologi dan keahlian yang tepat guna membantu melindungi masyarakat di Indonesia dari ancaman yang terus mengganggu ini.

“Kami percaya data yang ditampilkan dalam Global Spam Report edisi kelima ini dapat membantu masyarakat di Indonesia untuk mengetahui dan memahami cara kerja spam, serta menggunakan informasi ini untuk melawan ancaman spam call,” kata dia.

Lonjakan panggilan spam di Indonesia membutuhkan aksi lanjutan yang serius. Sebuah agensi keamanan siber SOCRadar baru saja meluncurkan laporan lanskap ancaman siber di Indonesia, yang mengamati bahwa terjadi peningkatan ancaman situs gelap atau dark web.

Terdapat database dari jutaan orang Indonesia dijual bebas di situs gelap mengandung informasi sensitif seperti nama, nomor telepon, tanggal lahir, nomor KTP, hingga gaji bulanan. Dalam hal kategori spam, sebagian besar spam call berasal dari layanan keuangan, sedangkan berada di posisi kedua adalah spam yang berasal dari sales mencapai 19 persen.

Data Statistik lain yang tak kalah penting adalah Indonesia menjadi salah satu dari dua negara (selain Vietnam) dalam daftar 20 negara dengan spam terbanyak yang mencatatkan lebih dari dua kali lipat peningkatan volume panggilan spam selama Januari hingga Oktober 2021 saja.

Pada bulan Januari, total volume panggilan spam yang dilaporkan mencapai hampir 12,6 juta. Angka ini kemudian naik menjadi 25,8 juta panggilan spam pada Oktober 2021. Rata-rata orang Indonesia menerima 14 panggilan spam setiap bulan.(ant)

KAI ingatkan aturan terbaru perjalanan KA periode Nataru 2022

KAI ingatkan aturan terbaru perjalanan KA periode Nataru 2022

Nusantara7.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) kembali mengingatkan kepada calon penumpang untuk memperhatikan tiga ketentuan terbaru perjalanan kereta api pada periode Natal dan Tahun Baru 2022.

“Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI telah mengeluarkan Surat Edaran terkait aturan perjalanan kereta api (KA) di Masa Angkutan Nataru, yaitu SE Kemenhub Nomor 112 Tahun 2021 yang berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 s.d 2 Januari 2022,” kata Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Eva mengatakan, masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021/2022 PT KAI akan dimulai pada 17 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022 atau berjalan selama 19 hari.

Adapun aturan baru yang berlaku sesuai SE Kemenhub nomor 112 Tahun 2021 antara lain:

1. Calon penumpang usia di atas 17 Tahun
– Wajib Vaksin Dosis Lengkap (Vaksinasi Dosis kedua). Jika belum lengkap maupun dikarenakan alasan medis, maka tidak dapat melakukan perjalanan.
– Menunjukkan hasil negatif Rapid Test Antigen 1×24 jam atau RT-PCR 3×24 jam

2. Calon penumpang Usia 12 s.d 17 Tahun
– Vaksin minimal Dosis pertama. Jika belum dapat divaksin dikarenakan alasan medis, dapat menyertakan surat keterangan dari dokter spesialis atau dokter rumah sakit pemerintah sebagai pengganti vaksin.
– Menunjukkan hasil negatif Rapid Test Antigen 1×24 jam atau RT-PCR 3×24 jam

3. Calon penumpang usia di bawah 12 Tahun
– Menunjukkan hasil negatif RT-PCR 3×24 jam
– Wajib Didampingi orang tua

Lanjut dia, berdasarkan uraian SE Kemenhub Nomor 112 Tahun 2021 tersebut, khususnya pada point aturan bagi calon penumpang Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) usia di bawah 12 tahun yaitu wajib menunjukkan hasil RT-PCR, Daop 1 Jakarta mengimbau bagi orang tua atau pendamping dapat mempersiapkan pemeriksaan tes RT-PCR dengan memperhitungkan jadwal keberangkatan.

“Saat ini KAI belum memiliki layanan pemeriksaan RT-PCR di area stasiun. Selain itu, untuk hasil pemeriksaan RT-PCR juga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pemeriksaan antigen,” ujarnya.

KAI mengimbau penumpang yang akan berangkat pada periode masa Nataru yakni 24 Desember 2021 s.d 2 Januari 2022 agar memperhatikan kembali seluruh persyaratan, dan bagi para penumpang atau pendamping penumpang usia di bawah 12 tahun agar memperhatikan antara waktu pemeriksaan RT-PCR dengan jadwal keberangkatan, agar terhindar dari tertinggal KA.

PT KAI Daop 1 Jakarta juga masih melayani vaksinasi di stasiun, bagi penumpang KAJJ yang akan memanfaatkan layanan vaksinasi tersebut dapat menghubungi petugas kesehatan Stasiun Gambir maupun Pasarsenen.

Selain itu, Daop 1 Jakarta mengimbau kepada para pelanggan agar mematuhi protokol kesehatan baik saat di stasiun maupun di atas KA dengan memakai masker yang benar menutup hidung dan mulut, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari berbicara satu arah maupun dua arah, menghindari makan bersama, dan menggunakan hand sanitizer.

Pelanggan juga harus dalam kondisi sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare, dan demam), dan suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius.

Eva menambahkan, upaya pencegahan penyebaran Covid 19 telah dilakukan dari sisi prasarana stasiun dan sarana kereta.
Seluruh area dan perangkat yang rentan disentuh banyak orang dibersihkan menggunakan cairan disinfektan secara rutin, penyediaan perangkat pembersih tangan seperti cairan antiseptik dan perangkat cuci tangan yang dilengkapi sabun dipastikan selalu tersedia dan berfungsi baik.

KAI senantiasa mengikuti dan mematuhi seluruh ketentuan dari pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 pada moda transportasi KA.

Informasi perjalanan KA dapat diketahui melalui saluran resmi milik PT KAI (Persero) diantaranya aplikasi KAI Access, website resmi kai.id, Contact Center 121 line (021)121, Layanan pelanggan cs@kai.id dan Sosial media @keretaapikita @kai121. (ant)