Inovasi Aplikasi Perseroan Perorangan keberhasilan Kemenkumham di tahun 2021

Inovasi Aplikasi Perseroan Perorangan keberhasilan Kemenkumham di tahun 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly memaparkan sejumlah keberhasilan dan capaian yang diraih kementerian tersebut selama tahun 2021.

“Salah satu yang direspons Kemenkumham adalah menurunnya perekonomian masyarakat akibat COVID-19,” kata Menkumham pada kegiatan “Refleksi Akhir Tahun Kemenkumham” di Jakarta, Rabu.

Dalam merespons perekonomian nasional yang anjlok akibat COVID-19, Kemenkumham mengeluarkan inovasi aplikasi perseroan perorangan. Tujuannya mendukung percepatan pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air.

“Perseroan perorangan ini mempermudah seseorang dalam membuka usaha dan investasi,” kata Yasona.

Secara pribadi, Yasonna mengatakan telah bertemu dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk membahas dan menindaklanjuti upaya percepatan perekonomian nasional melalui perseroan perorangan.

Yasonna mengatakan pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan dengan mudah dan berbiaya murah oleh pelaku UMKM. Dengan mendirikan perseroan perorangan, maka UMKM akan berbadan hukum dan mendapat akses permodalan dari bank Himbara, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.

Tidak hanya di sektor ekonomi, Kemenkumham berhasil meningkatkan sistem digital terkait kekayaan intelektual komunal yang bertujuan melindungi kekayaan intelektual masyarakat.

Secara umum, kata dia, telah banyak capaian yang dilakukan Kemenkumham. Mulai dari pembentukan regulasi, penegakan, pelayanan hukum, dan pemajuan HAM.

Sebagai salah satu kementerian terbesar di Indonesia yang memiliki kantor wilayah di berbagai provinsi hingga Kantor Atase Imigrasi di sejumlah negara diperlukan pengelolaan dan manajemen yang tepat, ujarnya.

“Untuk mempermudah semua pelayanan di dalam maupun luar negeri tersebut, kita harus menggunakan teknologi digital,” ujar dia. (ant)

Mendagri Tito larang pawai hingga pesta kembang api saat nataru

Mendagri Tito larang pawai hingga pesta kembang api saat nataru

Nusantara7.com, Jakarta -Mendagri Tito Karnavian melarang adanya kegiatan yang akan menimbulkan kerumunan seperti pawai hingga pesta kembang api guna mencegah penyebaran dan potensi lonjakan COVID-19 pada periode Natal dan Tahun Baru 2022.

 

“Selama Natal dan tahun baru tidak boleh berkeliaran, tidak ada perayaan-perayaan, pawai-pawai, arak-arakan, pesta kembang api, alun-alun ditutup dan sebagainya,” kata Mendagri di Jakarta, Senin.

 

Meskipun pawai hingga pesta kembang api pada tahun baru dilarang, Mendagri menyebutkan kegiatan restoran maupun mal masih tetap diizinkan beroperasi tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan ketat

 

“Restoran 75 persen, mal 75 persen, penerapan PeduliLindungi berjalan terus,” ucap Mendagri Tito

 

Mendagri juga meminta agar kepala daerah mengeluarkan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi dalam penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah masing-masing sebagai upaya langkah pencegahan.

 

“Ada sanksinya, kalau tidak ada sanksinya percuma,” kata Mendagri.
Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan para kepala daerah menggelar rapat koordinasi untuk pencegahan penyebaran COVID-19 selama periode libur Natal dan tahun baru.

 

“Rapat ini menindaklanjuti arahan presiden, tadi malam beliau mengadakan ratas yang dihadiri Bapak Menkes dan kami, hadir sejumlah kabinet lain. Intinya adalah kita mengelola pandemi di Natal-tahun baru ini, ada potensi kerumunan masyarakat sehingga kita tidak ingin seperti tahun lalu, terjadi lonjakan,” ucapnya.

 

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut kata Mendagri perlu pembatasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Kemudian masyarakat juga diminta supaya tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

 

“Mengantisipasi serta merespons varian Omicron, meskipun karakternya sedang dipelajari terus. Ada sejumlah langkah-langkah tolong yang perlu disampaikan ke publik dan masyarakat. Apa pun varian, nomor 1 prokes,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, menurut Mendagri persiapan lainnya untuk pencegahan lonjakan COVID-19 di akhir tahun yakni seperti penguatan perbatasan, kemudian percepatan vaksinasi. Strategi-strategi dibuat mulai dari tindakan pencegahan hingga antisipasi bila terjadi penyebaran. (ant)

ISNU Harap Gus Yahya bawa NU bangun jejaring teknologi informasi

ISNU Harap Gus Yahya bawa NU bangun jejaring teknologi informasi

Nusantara7.com, Surabaya – Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur Dedy Rahman Prehanto berharap NU di bawah pimpinan Kiai Haji Yahya Cholil Staquf mampu membangun jejaring di bidang teknologi informasi.

“Ini agar mendorong warga Nahdliyin membangun pergaulan, jejaring, dan ekosistem di bidang teknologi informasi di lingkungan NU,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Senin.

Tujuannya, kata dia, diharapkan semakin menjadikan teknologi informasi sebagai media dakwah dan informasi, mengingat perkembangannya saat ini sangat pesat, terutama bagi kaum milenial.

“Semoga dengan terpilihnya Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU dapat lebih memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan roda organisasi,” ucap dia.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FT Universitas Negeri Surabaya tersebut juga  mengucapkan selamat atas terpilihnya Gus Yahya menjadi orang nomor satu di NU masa khidmat 2021-2026 pada Muktamar Ke-34 di Provinsi Lampung.

Dalam pandangannya, terpilihnya Gus Yahya yang dulunya pernah menjadi Juru Bicara Kiai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentunya sangat memberikan dampak yang positif bagi NU.

Menurut dia, Gus Yahya sangat cocok dan pas memimpin PBNU dengan kapasitas dan kapabilitas serta rekam jejak yang disebutnya luar biasa.

“Selamat kepada Gus Yahya. Semoga dengan terpilihnya beliau sebagai ketua umum PBNU dapat membuat Nahdlatul Ulama semakin berkembang ke depannya,” tutur Dedy. (ant)

Wapres Ma’ruf Amin tutup Muktamar ke-34 NU di Lampung

Wapres Ma’ruf Amin tutup Muktamar ke-34 NU di Lampung

Nusantara7.com, Jakarta  – Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin menutup gelaran Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 24 Desember 2021 di Provinsi Lampung secara resmi.

“Saya mengapresiasi NU yang sukses menjalankan muktamar dengan damai dan penuh kesejukan,” kata dia, di Bandarlampung, Jumat.

Dalam pidatonya, Wapres pun mengingatkan bahwa Khittah Nahdliyah (garis perjuangan NU) adalah Khittah Nabawiyah (garis perjuangan para nabi), dan Khittah Nabawiyah adalah Khittah Ishlahiyah (garis perjuangan perbaikan).

“Sehingga saya pun meyakini bahwa organisasi NU bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa ini di berbagai bidang,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa NU adalah organisasi perbaikan, gerakan para ulama dalam memperbaiki umat dalam keagamaannya maupun kemasyarakatannya.

“Dalam tataran tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan, serta global seluruhnya menjadi khittah NU dalam melakukan perbaikan-perbaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih KH Yahya Cholil Staquf menyebutkan terdapat dua agenda besar NU dalam menyongsong abad kedua, sebagaimana tema Muktamar ke-34 ini yaitu Satu Abad NU: Kemandirian dalam Berkhidmat untuk Peradaban Dunia.

kita menginginkan untuk memancangkan dua agenda besar menyongsong abad ke dua NU, yakni membangun kemandirian warga, kemudian meningkatkan peran dalam pergulatan NU untuk mendukung perdamaian dunia, katanya.

Pada pelaksanaan Muktamar ke-34 NU sedikitnya ada enam komisi yang dibentuk yakni komisi qanuniyah yang membahas persoalan perundang-undangan, komisi maudhuiyah yang fokus pada isu-isu tematik, komisi waqiiyah yang fokus pada status hukum fiqih kasus-kasus aktual, komisi organisasi, komisi program, dan komisi rekomendasi.  (ant)

AHWA minta Miftachul Akhyar tidak rangkap jabatan

AHWA minta Miftachul Akhyar tidak rangkap jabatan

Nusantara7.com, Jakarta – Rais Aam PBNU terpilih Miftachul Akhyar diminta agar tidak rangkap jabatan dan didorong untuk fokus dalam pembinaan serta pengembangan NU ke depan, sesuai dengan pendapat anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).

“Ada anggota AHWA berpendapat, kalau ingin menjadi Rais Aam NU diharapkan untuk tidak rangkap jabatan di organisasi yang lain. Ada pandangan seperti itu, dan disetujui dan Rais Aam diminta fokus dalam pembinaan NU ke depan,” ujar anggota AHWA Zainal Abidin saat membacakan hasil rapat AHWA Muktamar Ke-34 NU, Jumat.

Saat ini Kiai Miftah menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan begitu, Kiai Miftach harus melepaskan jabatan tersebut dan fokus dalam pembinaan PBNU.

Saat diminta untuk tidak rangkap jabatan, kata Zainal, Miftachul menyatakan akan taat pada keputusan tersebut.

“Kiai Miftach mengatakan sami’na wa atha’na,” kata Zainal.

Sebelumnya, Miftachul Akhyar kembali terpilih menjadi Rais Aam PBNU periode 2021-2026 setelah dilakukan musyawarah sembilan anggota AHWA pada Muktamar Ke-34 NU di Universitas Lampung, Bandar Lampung, Jumat.

“Kami semua sepakat para sesepuh kiai dan tidak ada perbedaan pendapat, kami bulat sepakat menunjuk Kiai Miftachul Akhyar menjadi Rais Aam PBNU 2021-2026,” ujar Zainal Abidin.

Dengan penunjukan ini maka Kiai Miftah melanjutkan sebagai Rais Aam untuk periode kedua (sebelumnya Pj. Rais Aam). Menurut Zainal, dalam proses pemilihan berlangsung secara hangat tanpa ada perbedaan pendapat.

Miftachul Akhyar sebelumnya menjabat sebagai Penjabat Rais Aam PBNU selepas Ma’ruf Amin maju dalam Pemilu Presiden 2019 lalu. Lelaki kelahiran 30 Juni 1953 ini merupakan Pengasuh Ponpes Miftachus Sunnah Kota Surabaya.

Rais Aam adalah jabatan tertinggi di organisasi NU. Adapun sembilan anggota AHWA yang ditugasi untuk memilih Rais Aam adalah KH Mustofa Bisri, KH Ma’ruf Amin, KH Miftachul Akhyar, KH.Dimyati Rais, KH TG Turmudzi, KH Anwar Mansur, KH Nurul Huda, KH Buya Marbun dan KH Zainal Abidin. (ant)

Menko Polhukam  Sebutkan Presiden sudah kirim Surpres RUU Perubahan ITE ke DPR

Menko Polhukam Sebutkan Presiden sudah kirim Surpres RUU Perubahan ITE ke DPR

Nusantara7.com, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan Surat Presiden terkait RUU Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ke DPR

 

“Surat sudah ditandatangani Presiden, dan Surat Presiden (Surpres) tersebut sudah dikirim ke DPR RI pada 16 Desember 2021,” kata Mahfud dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat.

 

Surat Presiden pada 16 Desember 2021 tersebut Bernomor R-58/Pres/12/202 dengan perihal RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan melampirkan satu berkas naskah RUU.
 

Dalam isi surat, selain menyampaikan RUU, kata dia, agar RUU tersebut segera dibahas dalam sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama.

 

Surat Presiden itu, kata Mahfud, mencantumkan bahwa untuk keperluan pembahasan RUU tersebut, Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU tersebut.

Pemerintah akan melakukan revisi UU ITE secara terbatas yang menyangkut substansi. Ada empat pasal yang akan direvisi, yaitu pasal 27, 28, 29, dan 36. Selain revisi empat pasal itu, kata dia, akan ada penambahan pasal baru di revisi UU ITE, yakni Pasal 45C. (ant)

Jokowi secara resmi membuka Muktamar ke-34 NU di Lampung

Jokowi secara resmi membuka Muktamar ke-34 NU di Lampung

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo secara resmi membuka Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) yang diselenggarakan di Lapangan Pondok Pesantren Darussaadah, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu.

“Dengan mengucap bismillahirohmanirohim, pada pagi hari ini, saya secara resmi membuka Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama,” ujar Presiden dalam sambutannya di acara Muktamar NU yang disaksikan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.

Presiden dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada NU yang telah membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 dan menyukseskan program vaksinasi.

Presiden juga berterima kasih atas kiprah NU yang terus mengawal kebangsaan, toleransi, kemajemukan, UUD 1945, kebinekaan, dan NKRI.

“Kita harapkan dengan itu kita terus bisa menjaga dan merawat bangsa dan negara yang kita cintai,” ujar Presiden.

Presiden menghadiri Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Selain Presiden, turut hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin beserta istri Wury Ma’ruf Amin.  (ant)

Pembukaan Muktamar ke 34 sesuai kekhasan NU

Pembukaan Muktamar ke 34 sesuai kekhasan NU

Nusantara7.com, Surabaya – Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad hadir pada pembukaan Muktamar PBNU ke-34 di Pondok Pesantren Daarussa’adah Lampung Tengah, Lampung, Rabu.

“Kita bisa lihat semua, suasana Muktamar sangat sejuk, tidak ada suasana panas, dan pembukaannya berjalan sangat lancar dengan kekhasan NU,” ujarnya dalam keterangan tertulis diterima di Surabaya, Rabu sore.

Gus Sadad, sapaan akrabnya, khutbah iftitah dari Rais Aam KH Miftachul Achyar menggambarkan suasana sejuk dan menegaskan bahwa NU berada dalam fitrah sebagai pemimpin kemajuan keberagamaan dunia.

“Hal itu disimbolisasi dari tongkat Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari pada masa kelahiran NU, menandakan NU menjadi komando. Dukungan dan pengakuan dari dunia Islam menunjukkan hal itu,” ucap keluarga besar Ponpes Sidogiri, Pasuruan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut berharap para muktamirin bisa menjaga momentum menuju ke arah yang bisa melahirkan gagasan besar sebagai kontribusi NU pada dunia.

“Saya juga berharap Muktamar ini tidak dibawa menjadi agenda politik praktis, karena hal itu akan merendahkan tema besar yang telah digagas oleh para kiai-kiai,” kata dia. (ant)

Jokowi tetap bangun infrastruktur apa pun caciannya

Jokowi tetap bangun infrastruktur apa pun caciannya

nusantara7.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo tetap akan melakukan pembangunan infrastruktur meski sejumlah pihak mencela dan mencaci kebijakan tersebut.

“Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi ke mana-mana. Ya, apa pun cacian hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus (pembangunan infrastruktur) ini,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-7 PSI tahun 2021 yang juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra yang juga kader PSI, Ketua Umum PSI Giring Ganesha, dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, serta para pengurus PSI lainnya.

“Sekali lagi kita ingin bersaing dengan negara-negara lain, kita ingin membangun sebuah peradaban, kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, kita ingin meningkatkan competitiveness negara kita dan paling penting membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya,” ungkap Presiden.

Fondasi yang ia maksudkan adalah dengan penyediaan infrastruktur di seluruh Indonesia.

“Karena buat saya jalan itu adalah kesejahteraan. Kalau tidak ada jalan, tidak ada infrasktruktur, tidak ada barang-barang ini, tidak akan mungkin. Akan tetapi, jangan hanya berpikir yang dibangun hanya yang gede-gede, yang kecil-kecil kita urus, loh,” kata Presiden.

Presiden Jokowi dalam presentasinya lalu menunjukkan penggunaan dana desa sejak 5 tahun terakhir yang sudah mencapai Rp400,1 triliun.

“Sampai hari ini kita sudah transfer ke desa selama 5 tahun Rp400,1 triliun untuk bangun jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar rakyat, bumdes, urusan kecil-kecil semuanya kita urusi. Memang yang kelihatan tol tetapi kecil-kecil ini kita urus, air bersih desa, posyandu, ini yang tidak terpotret masyarakat,” ungkap Presiden.

Padahal, menurut Presiden Jokowi, selama 5 tahun terakhir sudah terbangun 227.000 kilometer jalan desa.

“Itu pun menurut saya masih kecil karena desa kita ada 74.900 berarti ini per desa berapa? Hanya 3 kilometer, kecil ini. Kemudian embung kecil-kecil di desa ada 4.500 unit. Kalau dibagi 74.900 desa juga jumlahnya masih kecil sekali, masih sangat kurang inilah yang akan menopang ekonomi kita utamanya ekonomi di desa,” jelas Presiden.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi kader PSI yang menjadi anggota DPRD karena mengawal APBD.

“APBD jangan tidak diurus, yang kecil-kecil itu diurus. Rp1 juta, Rp2 juta, Rp5 juta, Rp10 juta, urus. Apalagi yang sudah masuk ke miliar, triliun, urus betul karena begitu ini salah sasaran, APBN APBD tidak akan jadi barang,” ucap Presiden.

Berdasarkan pengalamannya sebagai mantan wali kota dan gubernur, Presiden Jokowi menyebut bila anggaran di APBD dan APBN diecer ke berbagai mata anggaran, tidak akan menjadi barang yang bermanfaat untuk rakyat.

“Kalau uang APBD, APBN itu diecer-ecer, tidak akan jadi barang, percaya kepada saya. Jadi, pemimpin-pemimpin daerah itu harus berani menggiring anggaran tentu saja dengan mengotot dengan DPRD-nya agar anggaran itu fokus, mau apa sih 1—2 tahun ini?” katanya.

Jokowi melanjutkan, “Oh, mau merampungkan pasar, ya, sudah konsentrasikan duit itu ke situ, jangan semuanya dinas diberi akhirnya setahun habis tidak jelas apa yang sudah dihasilkan, enggakjelas karena sudah diecer-ecer. Itu model kekeliruan kita bertahun-tahun.”

Presiden Jokowi pun meminta bila tidak bisa 100 persen APBD fokus pada satu hal, setidaknya 60—70 persen APBD dapat dikonsentrasi ke pembangunan.

“Tahun ini selesaikan seluruh pasar harus dibangun bersih, tahun depan urusi semua sekolah, tahun depannya lagi urusan jalan di kampung jadi menggontrolnya lebih gampang, mengeceknya lebih mudah. Kenapa sih diecer-ecer sampai ribuan mata anggaran? Sampai 40 ribu—50 ribu mata anggaran? Supaya ngontrol-nya sulit. Itu saja jawabannya sebetulnya,” ungkap Presiden.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengajak kader PSI bekerja keras sehingga partai tersebut dapat lolos ke DPR.

“PSI harus lolos ke Senayan. Kami buat gaduh Senayan agar uang rakyat tidak terus digerogoti perampok memakai kedok ‘wakil rakyat’,” kata Grace.
(ant)

Jumlah penumpang kapal laut diprediksi naik 1,2 persen pada nataru 2021

Jumlah penumpang kapal laut diprediksi naik 1,2 persen pada nataru 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Yefri Maidison memprediksi adanya kenaikan jumlah penumpang kapal laut sebanyak 1,2 persen pada periode libur Natal dan tahun baru dibandingkan tahun sebelumnya.

Yefri, dalam acara kerja sama persiapan libur Natal dan tahun baru 2022 dengan pemegang kebijakan pelabuhan di Surabaya, Selasa, mencatat saat ini di Teminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Tanjung Perak, terdapat sekitar 1.500 orang penumpang kapal laut setiap harinya.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyediakan 1.286 kapal laut secara nasional guna membantu kelancaran perjalanan penumpang kapal laut. Rinciannya terdiri atas 26 kapal milik Pelni, 111 kapal armada perintis, dan 1.149 kapal armada perintis.

“Kami juga telah melakukan beberapa persiapan, misalnya, penerapan protokol kesehatan, cek fisik armada, pantau kondisi cuaca, dan kesehatan para penumpang,” katanya.

Sementara itu, apabila ada penumpang kapal berasal dari warga negara asing (WNA), diwajibkan melampirkan surat perizinan perjalanan yang telah diverifikasi oleh KKP.

“Kalau belum ada, tidak kami layani,” ujar Yefri Maidison.

CEO PT Pelindo (Persero) Sub Regional Jatim Onny Djayus menambahkan Terminal Penumpang Kapal laut Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak juga telah siap menghadapi peningkatan jumlah penumpang kapal laut untuk arus Natal dan tahun baru.

Ia mengatakan saat ini Pelindo Sub Regional Jatim telah mendirikan posko terpadu sebagai tempat komunikasi dan koordinasi antar berbagai instansi terkait, untuk penyediaan fasilitas dan layanan angkutan kapal laut.

Posko itu yang telah dimulai pada H-8 (17 Desember 2021) hingga H+7 (8 Januari 2022) itu juga sebagai antisipasi dalam penanggulangan ancaman terhadap fungsi keamanan pelabuhan.

Sementara itu, untuk mencegah penularan COVID-19, para penumpang kapal laut harus mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2021.

“Dalam aturan itu, persyaratan melakukan perjalanan jarak jauh adalah sudah melakukan vaksin lengkap sebanyak 2X, hasil negatif antigen, mendownload aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan sertifikat sudah vaksin,” katanya.

Sedangkan bagi calon penumpang yang belum memiliki sertifikat vaksin dosis kedua diharuskan melakukan tes usap. (ant)