NASIONAL – Page 10

Pilih dari 5 nama yang gagal Capim KPK, sebagai ganti Lili Pintauli

HUKUM DAN KRIMINAL, NASIONAL·July 11, 2022

Nusantara7.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar resmi mengundurkan diri dari jabatan sebagai Pimpinan lembaga antirasuah. Sehingga terjadi kekosongan satu Pimpinan KPK, mengingat kepemimpinan KPK periode 2019-2023 masih tersisa satu tahun masa jabatan.

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan, mekanisme pengganti Pimpinan KPK diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Menurut Tumpak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyerahkan beberapa nama ke DPR RI.

“Ada di dalam Undang-Undang, Pasal 32 Undang-Undang 19 Tahun 2019 silahkan dibaca di situ, nanti presiden akan menyampaikan beberapa nama-nama,” kata Tumpak di Kantor Dewas KPK, Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (11/7).

Menurut Tumpak, Presiden Jokowi akan memilih pengganti Lili dari lima nama yang mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Namun, beberapa nama yang akan diserahkan Presiden Jokowi itu akan diseleksi untuk mengisi kekosongan Pimpinan KPK.

“Dulu ajukan 10, terpilih lima, tersisa lima (yang tidak dipilih) inilah yang akan diajukan presiden kepada DPR,” ujar Tumpak.

Disinyalir, lima nama itu di antaranya I Nyoman Wara, Johanis Tanak, Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, Roby Arya Brata.

Terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan pihaknya telah menerima keputusan presiden (Kepres) terkait pengunduran diri Lili Pintauli dari jabatan Wakil Ketua KPK. Menurut Firli, Presiden Jokowi akan menunjuk pengganti Lili di KPK.

“Bahwa atas pengunduran ini, Bapak Presiden RI telah menyetujui dan menandatangani Kepres 71/P tahun 2022 tentang pemberhentian Pimpinan KPK Ibu Lili Pintauli Siregar, terhitung per tanggal 11 Juli 2022”, ucap Firli.

Firli berujar, berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Firli menyampaikan pihaknya tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan berbudaya antikorupsi.

“KPK berkomitmen terus melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi sebagaimana amanah UU dan bersinergi bersama seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat melalui upaya pendidikan, pencegahan dan penindakan,” pungkas Firli. [jp]

Pertamina pastikan tak ada kenaikan harga Pertalite

NASIONAL·July 11, 2022July 11, 2022

Nusantara7.com – Manajemen PT Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar subsidi, pertalite, solar, dan elpiji 3 kg di tengah adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

“Walau harga Indonesian Crude Price (ICP) untuk BBM dan Contract Price Aramco (CPA) untuk elpiji masih tinggi, harga BBM bersubsidi tidak ikut dinaikkan,”ujar Area Manager Communication Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Taufikurachman, di Medan, Minggu (10/7).

Harga minyak ICP per Juni menyentuh angka 117,62 dolar AS per barel atau lebih tinggi sekitar 37 persen dari harga ICP pada Januari 2022.

Tren harga CPA juga masih tinggi pada Juli mencapai 725 dolar AS per metrik ton (MT) atau lebih tinggi 13 persen dari rata-rata CPA sepanjang 2021.

Taufikurachman menyebutkan, mulai Minggu, 10 Juli, Pertamina melakukan penyesuaian harga untuk produk bahan bakar khusus (BBK) atau BBM nonsubsidi.

Untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut), harga Pertamax Turbo (RON 98) menjadi Rp16.550 dari sebelumnya Rp14.800 per liter

Kemudian Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp16.850 dari Rp14.000 per liter dan Dexlite (CN 51) Rp15.350 dari Rp13.250 per liter. Untuk elpiji non subsidi (bright gas) akan disesuaikan dari sebelumnya Rp91.000, sekarang jadi Rp104.000.

Untuk bright gas 12 kg sebelumnya Rp189.000, sekarang jadi Rp215.000. Menurut dia, penyesuaian BBM terus diberlakukan secara berkala sesuai dengan Kepmen ESDM 62/K/12/MEM/2020 tentang Formulasi Harga Jenis Bahan Bakar Umum (JBU).

Penyesuaian harga dilakukan mengikuti tren harga pada industri minyak dan gas dunia. “Saat ini penyesuaian harga dilakukan kembali untuk produk pertamax turbo dan dex series,”katanya. Hanya pertamax yang merupakan BBM nonsubsidi, harganya tetap atau tidak berubah Rp12.750 per liter. [jp]

Dugaan ACT kirim dana umat ke Kelompok Teroris, BNPT dalami kasus

HUKUM DAN KRIMINAL, NASIONAL·July 6, 2022

Nusantara7.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan mendalami informasi atas dugaan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengirim dana donasi ke kelompok teroris. Saat ini BNPT telah menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Data intelijen tadi kami kaji ada enggak yang relevan dengan distribusi atau pendanaan terorisme. Jikalau ada, maka segera kami tindak lanjuti koordinasi dengan Densus 88 Antiteror sebagai eksekutor di dalam penegakan hukum,” kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid kepada wartawan, Rabu (6/7).

BNPT juga akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri guna mendalami ada atau tidaknya unsur pidana lainnya yang dilakukan ACT. Bareskrim sendiri sudah pernah menerima laporan polisi terhadap ACT atas tuduhan penipuan dan pemalsuan.

“Misalnya pencucian uang, kemudian pidana umum misal penipuan, penggelapan dan sebagainya. Tentu kami koordinasikan dengan Bareskrim dan lain-lain sebagainya,” imbuhnya.

Nurwakhid mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam memberikan dana sumbangan baik berupa sedekah atau infak. Dia menyarankan masyarakat sedekah di lembaga resmi negara.

Sebelumnya, muncul dugaan penyelewengan dana oleh ACT. Dalam laporan yang diterbitkan majalah nasional, menyebutkan jika pendiri ACT, Ahyudin mendapat gaji sampai dengan rp 250 juta per bulan. Selain itu, Ahyudin juga mendapat fasilitas operasional berupa 1 unit Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero, dan Honda C-RV.

Sedangkan untuk jabatan di bawah Ahyudin juga mendapat gaji yang fasilitas yang tak kalah mewah. Para petinggi ACT juga disebut-sebut mendulang cuan dari anak perusahaan ACT. Uang miliaran rupiah diduga mengalir ke keluarga Ahyudin untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian rumah, pembelian perabot rumah.

Selain itu, Ahyudin bersama istri dan anaknya juga disebut mendapat gaji dari anak perusahaan ACT. Kondisi ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Dugaan penyelewengan dana juga dilaporkan terjadi di luar Jakarta. Misalnya, dugaan penggelapan lumbung ternak wakaf di Blora, Jawa Tengah. Selain itu ada pula laporan penyelewengan duit kompensasi dari Boeing atas jatuhnya Lion Air JT-610 untuk pembangunan sekolah, namun sebagian dananya dipakai untuk menutup pembiayaan ACT. Hingga akhirnya pada Januari 2022 lalu, pendiri ACT Ahyudin mengundurkan diri usai diminta oleh para pimpinan. [jp]

Penetapan tanggal Idhul Adha antara Pemerintah dengan Muhammadiyah berbeda

NASIONAL·June 30, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya menetapkan Idul Adha jatuh pada 10 Juli. Keputusan itu berselisih sehari dengan kebijakan Muhammadiyah yang menetapkan Idul Adha pada 9 Juli.

Keputusan Kemenag tersebut diambil melalui sidang isbat tadi malam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap perbedaan itu tidak menjadi bahan pemecah bangsa Indonesia. Hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijah itu diumumkan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi. Dia mengatakan, dari 86 titik pemantauan hilal yang digelar Kemenag di seluruh Indonesia, tidak ada satu pun yang melihat hilal. “Maka, secara mufakat 1 Zulhijah jatuh pada Jumat, 1 Juli 2022 Masehi,” kata politikus PPP tersebut.

Zainut menyatakan, dengan ditetapkannya 1 Zulhijah jatuh pada 1 Juli, berarti Idul Adha dirayakan pada 10 Juli. Sebab, sesuai dengan ketentuan, Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijah.

Dia menerangkan, keputusan sidang isbat itu mengacu pada perhitungan hisab dan rukyatulhilal. Dia menegaskan, metode hisab dan rukyat saling melengkapi.

’’Dua metode itu bukan untuk saling diperhadapkan atau dipertentangkan,’’ tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MUI Abdullah Jaidi menyampaikan, perbedaan Idul Adha tahun ini merupakan sebuah kenyataan yang harus disikapi dengan dewasa. ’’Pemerintah sudah menetapkan Idul Adha jatuh pada 10 Juli. Sementara Muhammadiyah sudah umumkan lebih dahulu Idul Adha pada 9 Juli,’’ jelasnya.

Jaidi mengatakan, perbedaan penetapan hari besar di Indonesia sudah biasa terjadi. Belum lama ini, penetapan awal Ramadan 2022 juga berbeda. ’’Jadi, janganlah perbedaan ini menjadikan perpecahan atau tidak saling menghormati,’’ kata dia.

Jaidi mengajak bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, untuk saling menghormati perbedaan itu. Dia menegaskan, perbedaan tersebut sejatinya didasari pada persoalan wujudulhilal dan rukyatulhilal. Perbedaan keduanya bergantung pada ketinggian hilal.

Dia lantas menjelaskan potensi pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Ketika terjadi perbedaan seperti itu, kapan pelaksanaan puasa Arafah. Apalagi, pelaksanaan Arafah atau wukuf ada di Arab Saudi. Sampai pengumuman hasil sidang isbat Kemenag tadi malam, pemerintah Saudi belum melansir hasil sidang isbat mereka.

Dia menegaskan bahwa puasa Arafah adalah puasa sunah yang dilakukan pada 9 Zulhijah. Maka, yang menjadi acuan adalah keputusan pemerintah setempat. Tetapi, dia tidak melarang ketika warga Muhammadiyah melaksanakan puasa Arafah sesuai dengan ketetapan mereka. Jaidi juga menyampaikan, umat Islam dianjurkan berpuasa mulai 1 sampai 9 Zulhijah. Selain berpuasa, pada tanggal tersebut umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah dan sedekah. ’’Saudara kita fakir miskin menanti uluran tangan kita,’’ tuturnya. (jp)

Secara Resmi, MUI Belum terima Permintaan Soal Fatwa Ganja untuk Medis

NASIONAL·June 30, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum menerima permintaan resmi penerbitan fatwa ganja untuk medis. Hal itu sebelumnya telah diminta oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara terbuka melalui media massa.

“MUI belum menerima petanyaan dan permohonan fatwa secara resmi dari para pihak terkait dengan masalah penggunaan ganja untuk kepentingan medis,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorus Niam Sholeh kepada wartawan, Kamis (30/6).

Kendati demikian, Asrorun menilai keinginan Wapres sebagai bentuk merespon dinamika di tengah masyarakat. MUI menyatakan siap menindaklanjutinya serta melakukan kajian secara komperehensif dalam perspektf keagamaan.

“Kita akan kaji, yang intinya MUI akan berkontribusi dalam memberikan solusi keagamaan atas dasar pertimbangan kemaslahatan umum secara holistik. Apakah bentuknya dengan sosialisasi fatwa yang sudah ada, penguatan regulasi, rekomendasi untuk peyusunan regulasi, atau dalam bentuk fatwa baru,” imbuhnya.

Regulasi yang dimaksud yakni Undang-Undang 35/2009 tentang Narkotika. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa ganja termasuk jenis narkotika golongan I yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan kesehatan.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun, ganja bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.

Pernyataan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini merespons terkait viralnya seorang ibu yang meminta pertolongan agar anaknya diberi ganja medis. “Kalau memang ganja dilarang, dalam arti (ganja dapat) membuat masalah dalam Al-Qur’an dilarang,” kata Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (27/6).

Oleh karen itu, Ma’ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Menurut Ma’ruf Amin, ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.

“Masalah kesehatan saya kira pengecualian dalam membuat fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria. Nah, ini saya minta MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR, jangan sampai nanti ada berlebihan,” tegas Ma’ruf. “Sehingga menimbulkan kemudaratan ada berbagai klasifikasi varietasnya, supaya MUI membuat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas dari pada ganja itu,” sambungnya. (jp)

Wapres Minta Fatwa Ganja untuk medis Diterbitkan, Begini Respons MUI

NASIONAL·June 30, 2022June 30, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) siap melakukan kajian untuk penerbitan fatwa penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Saat ini, MUI masih menunggu permintaan resmi baik itu dari pemerintah atau DPR.

“Kami menunggu permintaan resminya, kemudian nanti kalau kita merespon untuk mengkaji dari pihak terkait utamanya terutama dari mustakdib meminta fatwanya,” kata Ketua MUI Cholil Nafis saat dihubungi Rabu (29/6).

Setelah ada permintaan resmi, MUI akan memanggil para pemohon, lalu para ahli di bidangnya. Kemudian akan dimusyawarahkan untuk memutuskan hukum penggunaan ganja untuk medis.

“Kita mengapresiasi pemerintah, Wapres setelah melihat kondisi dan kenyataan yang mau diterapkan di Indonesia dari perpekstif hukum islam,” jelasnya Cholil.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun, ganja bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.

Oleh karen itu, Ma’ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Menurut Ma’ruf Amin, ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.

Pemerintah akan kaji Legalitas Ganja untuk kebutuhan medis

NASIONAL·June 29, 2022

Nusantara7.com – Pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu kepentingan melegalkan ganja untuk kebutuhan medis. Hal ini dilakukan dengan meminta pendapat dari berbagai ahli terkait legalitas ganja untuk kebutuhan medis.

“Pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu mengenai legalitas ganja untuk tujuan medis,” kata Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tubagus Erif Faturahman dikonfirmasi, Rabu (29/6).

“Akan dilihat baik buruknya dengan cara meminta pendapat atau pandangan para ahli dari berbagai pihak seperti kesehatan, sosial, agama dan lain sebagainya,” sambungnya.

Menurut Erif, jika pendapat dari para ahli lebih banyak positif daripada negatif, bukan tidak mungkin akan melegalkan ganja untuk kebutuhan medis. Namun, perlu aturan khusus untuk menghindari penyalahgunaan.

“Kalau memang positifnya lebih banyak, pasti pemerintah akan melegalkan ganja untuk medis. Itupun dengan mekanisme dan pengaturan ketat,” tegas Tubagus.

Terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun, ganja bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.

“Kalau memang ganja dilarang, dalam arti (ganja dapat) membuat masalah dalam Al-Qur’an dilarang,” ucap Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (27/6).

Oleh karen itu, Ma’ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Menurut Ma’ruf Amin, ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.

“Masalah kesehatan saya kira pengecualian dalam membuat fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria, nah ini saya minta MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR, jangan sampai nanti ada berlebihan,” tegas Ma’ruf.

“Sehingga menimbulkan kemudaratan ada berbagai klasifikasi varietasnya, supaya MUI membuat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas dari pada ganja itu,” imbuhnya.

Pembicaraan ganja untuk kebutuhan medis ini setelah sebelumnya ramai di media sosial terkait seorang ibu yang membawa poster ‘tolong anakku butuh ganja medis’ viral di media sosial, Minggu (26/6). Poster itu dibawa oleh Santi bersama suaminya, Eto, dengan membawa serta anaknya yang bernama Pika.

Mereka melakukan aksi damai di CFD Bundaran HI pada Minggu (26/6). Poster bertuliskan ‘tolong anakku butuh ganja medis’ itu digantungkan Santi di lehernya.

Aksi ibu perjuangkan legalisasi ganja medis untuk anaknya itu mendapat perhatian dari warga. Tidak sedikit warga yang bersimpati atas kondisi Pika.(jp)

Kolaborasi antara BPJS dan Kementerian Perindustrian, Bangun Sinergi

KESEHATAN, NASIONAL·June 28, 2022

Nusantara7.com – BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian RI demi memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada para pekerja melalui Program JKN. Kerja sama ini juga merupakan realisasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, yang merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi jaminan kesehatan dan mencapai Universal Health Coverage (UHC).

“Sampai dengan Mei 2022, tercatat sebesar 240,3 juta jiwa penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN. Masih ada sekitar 33 juta jiwa penduduk Indonesia yang masih belum terdaftar, termasuk di dalamnya dari sektor pekerja,” kata Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun usai menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Perindustrian RI, Senin (27/06).

Adapun saat ini jumlah badan usaha yang telah terdaftar menjadi peserta JKN tercatat sebesar 375.875 entitas, dengan jumlah pekerja sebanyak 18.309.591 jiwa dan jumlah anggota keluarganya sebanyak 21.873.659 jiwa.

Menurut David, pihaknya akan melakukan pertukaran data dengan Kementerian Perindustrian RI yang mencakup data potensi badan usaha maupun potensi jumlah pekerja. Data-data tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung optimalisasi perluasan kepesertaan JKN segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU Badan Usaha).

“Harapan kami, kerja sama ini bisa mendukung efektivitas pelaksanaan Program JKN di sektor industri sekaligus meningkatkan daya saing maupun produktivitas bangsa Indonesia,” ujar David.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian RI, Wulan Aprilianti Permatasari mengatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk mengoptimalkan Program JKN dan pembangunan industri nasional.

“Kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terkait kerja sama ini agar berjalan dengan baik,” ujarnya.(jp)

Raih penghargaan ICC-OSH, Pupuk Kaltim dapat predikat Bintang 4

EKONOMI BINIS, NASIONAL·June 28, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Empat tim gugus inovasi PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) meraih penghargaan pada Indonesia Conference & Competition Occupational Safety and Health (ICC-OSH) 2022 berkat penerapan konsep smart production melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam produksi serta keselamatan dan kesehatan kerja.

“Utamanya dalam menghadapi era digitalisasi dan climate change, perlindungan tenaga kerja sesuai standar K3L wajib terimplementasi secara maksimal dalam mewujudkan lingkungan kerja aman”, kata VP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pupuk Kaltim David Ronaldo Manik dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Tim Pupuk Kaltim yang menerima penghargaan di antaranya Pupuk Kaltim Digisafe, Orkes Pupuk Kaltim Sehat dan SR Squad dengan predikat Bintang 4, serta Fire Fighting Group.

David mengatakan ICC-OSH merupakan salah satu ajang untuk mengukur efektivitas inovasi oleh tiap gugus yang terlibat, guna mendukung komitmen menghadirkan lingkungan kerja aman.

“Dari komitmen itu, kinerja unggul di bidang K3 di potret melalui indicator leading dan lagging, agar berjalan lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi serta otomasi dan upaya digitalisasi,” katanya.

Langkah tersebut juga upaya Pupuk Kaltim untuk meningkatkan kepercayaan konsumen di pasar nasional maupun global, didukung bertaraf internasional seperti IFA Protect and Sustain serta Responsible Care.

Sesuai peta jalan transformasi digital K3, Pupuk Kaltim telah merealisasikan beberapa capaian melalui program inovasi, seperti Sertifikat K3 Online, Safety Representative Online dan e-Permit System, guna melindungi para pekerja dan kecelakaan kerja.

David menjelaskan pihaknya mendorong peningkatan budaya K3 dalam aktivitas kesehariab, sekaligus berpartisipasi aktif dalam menekan potensi risiko di lingkungan kerja untuk kegiatan yang sifatnya unsafe action, unsafe condition, maupun nearmiss.

“Seperti Program We Care, di mana setiap karyawan dapat melaporkan dan melakukan intervensi apabila ditemukan kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, ataupunkejadian nearmiss di tempat kerja,” katanya.

Ia menegaskan peningkatan kinerja K3 yang berkelanjutan merupakan komitmen uama Pupuk Kaltim dalam mewujudkan lingkungan kerja aman, sesuai slogan “Safety is Our Personality” yang diusung perisahaan.(ant)

Vaksin Merah Putih Unair Surabaya, Berharap bisa Didaftarkan ke WHO

KESEHATAN, NASIONAL·June 28, 2022June 28, 2022

Nusantara7.com–Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berharap vaksin Merah Putih didaftarkan ke Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Agar ke depan tidak hanya menjadi alternatif pilihan dalam negeri, tetapi juga menjadi produk ekspor.

Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito, jika vaksin bisa didaftarkan ke WHO dan diekspor, bukan tidak mungkin namanya akan diganti menjadi lebih universal.

”Nanti mungkin dengan nama yang kita mintakan kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) dengan nama yang universal kalau nanti benar-benar diekspor,” ucap Penny Kusumastuti Lukito pada acara Kick Off Uji Klinik Fase 3 Vaksin Merah Putih di Kampus A Universitas Airlangga Surabaya, Senin (27/6).

Penny juga berharap uji klinik fase tiga vaksin Merah Putih berjalan lancar dan hasilnya bisa segera diperoleh. Keberhasilan pengembangan vaksin Merah Putih Unair menjadi kebanggaan bagi seluruh elemen bangsa. Sebab, merupakan vaksin pertama karya anak bangsa.

”Betul-betul dimulai dari awal di dalam negeri. Jadi dari benih vaksinnya ya virusnya dari Indonesia, dari pasien kita di Indonesia. Jadi sangat membanggakan,” tutur Penny.

Sementara itu, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Agusdini Banun Saptaningsih menyatakan, pengembangan vaksin Merah Putih Unair merupakan langkah besar dalam upaya Indonesia mewujudkan kemandirian di bidang produksi vaksin. Pandemi Covid-19, telah menyadarkan pemangku kebijakan untuk memperkuat pertahanan sistem kesehatan.

”Kami juga akan melakukan transformasi bidang kesehatan, salah satunya untuk ketahanan sistem kesehatan melalui resiliensi kefarmasian,” tutur Agusdini Banun Saptaningsih.

Terkait peruntukan vaksin Merah Putih Unair, Agusdini mengatakan, kemungkinan akan digunakan untuk booster dan vaksin anak.

”Kami masih belum bisa memastikan rentang usia anak yang menjadi sasaran vaksin Merah Putih Unair karena masih harus melakukan penelitian lanjutan,” ucap Agusdini Banun Saptaningsih.

Saat ini, Unair Surabaya resmi memulai uji klinik fase tiga vaksin Merah Putih setelah memperoleh izin dari BPOM. ???????Pada uji klinik fase tiga ada 4.005 subjek yang disiapkan untuk mengikuti penelitian dan dibagi dalam tiga kelompok. Yakni satu kelompok kontrol dan dua kelompok perlakuan.(jp)