NASIONAL – Page 10

Pemerintah akan kaji Legalitas Ganja untuk kebutuhan medis

NASIONAL·June 29, 2022

Nusantara7.com – Pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu kepentingan melegalkan ganja untuk kebutuhan medis. Hal ini dilakukan dengan meminta pendapat dari berbagai ahli terkait legalitas ganja untuk kebutuhan medis.

“Pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu mengenai legalitas ganja untuk tujuan medis,” kata Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tubagus Erif Faturahman dikonfirmasi, Rabu (29/6).

“Akan dilihat baik buruknya dengan cara meminta pendapat atau pandangan para ahli dari berbagai pihak seperti kesehatan, sosial, agama dan lain sebagainya,” sambungnya.

Menurut Erif, jika pendapat dari para ahli lebih banyak positif daripada negatif, bukan tidak mungkin akan melegalkan ganja untuk kebutuhan medis. Namun, perlu aturan khusus untuk menghindari penyalahgunaan.

“Kalau memang positifnya lebih banyak, pasti pemerintah akan melegalkan ganja untuk medis. Itupun dengan mekanisme dan pengaturan ketat,” tegas Tubagus.

Terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun, ganja bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.

“Kalau memang ganja dilarang, dalam arti (ganja dapat) membuat masalah dalam Al-Qur’an dilarang,” ucap Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (27/6).

Oleh karen itu, Ma’ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Menurut Ma’ruf Amin, ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.

“Masalah kesehatan saya kira pengecualian dalam membuat fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria, nah ini saya minta MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR, jangan sampai nanti ada berlebihan,” tegas Ma’ruf.

“Sehingga menimbulkan kemudaratan ada berbagai klasifikasi varietasnya, supaya MUI membuat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas dari pada ganja itu,” imbuhnya.

Pembicaraan ganja untuk kebutuhan medis ini setelah sebelumnya ramai di media sosial terkait seorang ibu yang membawa poster ‘tolong anakku butuh ganja medis’ viral di media sosial, Minggu (26/6). Poster itu dibawa oleh Santi bersama suaminya, Eto, dengan membawa serta anaknya yang bernama Pika.

Mereka melakukan aksi damai di CFD Bundaran HI pada Minggu (26/6). Poster bertuliskan ‘tolong anakku butuh ganja medis’ itu digantungkan Santi di lehernya.

Aksi ibu perjuangkan legalisasi ganja medis untuk anaknya itu mendapat perhatian dari warga. Tidak sedikit warga yang bersimpati atas kondisi Pika.(jp)

Kolaborasi antara BPJS dan Kementerian Perindustrian, Bangun Sinergi

KESEHATAN, NASIONAL·June 28, 2022

Nusantara7.com – BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian RI demi memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada para pekerja melalui Program JKN. Kerja sama ini juga merupakan realisasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, yang merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi jaminan kesehatan dan mencapai Universal Health Coverage (UHC).

“Sampai dengan Mei 2022, tercatat sebesar 240,3 juta jiwa penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN. Masih ada sekitar 33 juta jiwa penduduk Indonesia yang masih belum terdaftar, termasuk di dalamnya dari sektor pekerja,” kata Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun usai menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Perindustrian RI, Senin (27/06).

Adapun saat ini jumlah badan usaha yang telah terdaftar menjadi peserta JKN tercatat sebesar 375.875 entitas, dengan jumlah pekerja sebanyak 18.309.591 jiwa dan jumlah anggota keluarganya sebanyak 21.873.659 jiwa.

Menurut David, pihaknya akan melakukan pertukaran data dengan Kementerian Perindustrian RI yang mencakup data potensi badan usaha maupun potensi jumlah pekerja. Data-data tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung optimalisasi perluasan kepesertaan JKN segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU Badan Usaha).

“Harapan kami, kerja sama ini bisa mendukung efektivitas pelaksanaan Program JKN di sektor industri sekaligus meningkatkan daya saing maupun produktivitas bangsa Indonesia,” ujar David.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian RI, Wulan Aprilianti Permatasari mengatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk mengoptimalkan Program JKN dan pembangunan industri nasional.

“Kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terkait kerja sama ini agar berjalan dengan baik,” ujarnya.(jp)

Raih penghargaan ICC-OSH, Pupuk Kaltim dapat predikat Bintang 4

EKONOMI BINIS, NASIONAL·June 28, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Empat tim gugus inovasi PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) meraih penghargaan pada Indonesia Conference & Competition Occupational Safety and Health (ICC-OSH) 2022 berkat penerapan konsep smart production melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam produksi serta keselamatan dan kesehatan kerja.

“Utamanya dalam menghadapi era digitalisasi dan climate change, perlindungan tenaga kerja sesuai standar K3L wajib terimplementasi secara maksimal dalam mewujudkan lingkungan kerja aman”, kata VP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pupuk Kaltim David Ronaldo Manik dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Tim Pupuk Kaltim yang menerima penghargaan di antaranya Pupuk Kaltim Digisafe, Orkes Pupuk Kaltim Sehat dan SR Squad dengan predikat Bintang 4, serta Fire Fighting Group.

David mengatakan ICC-OSH merupakan salah satu ajang untuk mengukur efektivitas inovasi oleh tiap gugus yang terlibat, guna mendukung komitmen menghadirkan lingkungan kerja aman.

“Dari komitmen itu, kinerja unggul di bidang K3 di potret melalui indicator leading dan lagging, agar berjalan lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi serta otomasi dan upaya digitalisasi,” katanya.

Langkah tersebut juga upaya Pupuk Kaltim untuk meningkatkan kepercayaan konsumen di pasar nasional maupun global, didukung bertaraf internasional seperti IFA Protect and Sustain serta Responsible Care.

Sesuai peta jalan transformasi digital K3, Pupuk Kaltim telah merealisasikan beberapa capaian melalui program inovasi, seperti Sertifikat K3 Online, Safety Representative Online dan e-Permit System, guna melindungi para pekerja dan kecelakaan kerja.

David menjelaskan pihaknya mendorong peningkatan budaya K3 dalam aktivitas kesehariab, sekaligus berpartisipasi aktif dalam menekan potensi risiko di lingkungan kerja untuk kegiatan yang sifatnya unsafe action, unsafe condition, maupun nearmiss.

“Seperti Program We Care, di mana setiap karyawan dapat melaporkan dan melakukan intervensi apabila ditemukan kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, ataupunkejadian nearmiss di tempat kerja,” katanya.

Ia menegaskan peningkatan kinerja K3 yang berkelanjutan merupakan komitmen uama Pupuk Kaltim dalam mewujudkan lingkungan kerja aman, sesuai slogan “Safety is Our Personality” yang diusung perisahaan.(ant)

Vaksin Merah Putih Unair Surabaya, Berharap bisa Didaftarkan ke WHO

KESEHATAN, NASIONAL·June 28, 2022June 28, 2022

Nusantara7.com–Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berharap vaksin Merah Putih didaftarkan ke Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Agar ke depan tidak hanya menjadi alternatif pilihan dalam negeri, tetapi juga menjadi produk ekspor.

Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito, jika vaksin bisa didaftarkan ke WHO dan diekspor, bukan tidak mungkin namanya akan diganti menjadi lebih universal.

”Nanti mungkin dengan nama yang kita mintakan kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) dengan nama yang universal kalau nanti benar-benar diekspor,” ucap Penny Kusumastuti Lukito pada acara Kick Off Uji Klinik Fase 3 Vaksin Merah Putih di Kampus A Universitas Airlangga Surabaya, Senin (27/6).

Penny juga berharap uji klinik fase tiga vaksin Merah Putih berjalan lancar dan hasilnya bisa segera diperoleh. Keberhasilan pengembangan vaksin Merah Putih Unair menjadi kebanggaan bagi seluruh elemen bangsa. Sebab, merupakan vaksin pertama karya anak bangsa.

”Betul-betul dimulai dari awal di dalam negeri. Jadi dari benih vaksinnya ya virusnya dari Indonesia, dari pasien kita di Indonesia. Jadi sangat membanggakan,” tutur Penny.

Sementara itu, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Agusdini Banun Saptaningsih menyatakan, pengembangan vaksin Merah Putih Unair merupakan langkah besar dalam upaya Indonesia mewujudkan kemandirian di bidang produksi vaksin. Pandemi Covid-19, telah menyadarkan pemangku kebijakan untuk memperkuat pertahanan sistem kesehatan.

”Kami juga akan melakukan transformasi bidang kesehatan, salah satunya untuk ketahanan sistem kesehatan melalui resiliensi kefarmasian,” tutur Agusdini Banun Saptaningsih.

Terkait peruntukan vaksin Merah Putih Unair, Agusdini mengatakan, kemungkinan akan digunakan untuk booster dan vaksin anak.

”Kami masih belum bisa memastikan rentang usia anak yang menjadi sasaran vaksin Merah Putih Unair karena masih harus melakukan penelitian lanjutan,” ucap Agusdini Banun Saptaningsih.

Saat ini, Unair Surabaya resmi memulai uji klinik fase tiga vaksin Merah Putih setelah memperoleh izin dari BPOM. ???????Pada uji klinik fase tiga ada 4.005 subjek yang disiapkan untuk mengikuti penelitian dan dibagi dalam tiga kelompok. Yakni satu kelompok kontrol dan dua kelompok perlakuan.(jp)

Kolaborasi Mahasiswa KKN dengan Kemenkominfo, untuk meningkatan literasi digital

NASIONAL·June 27, 2022

Nusantara7.com,Jogjakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berupaya meningkatkan, literasi digital di Indonesia. Salah satunya melibatkan program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) UGM Jogjakarta.

Materi soal literasi digital akan disampaikan ke masyarakat di 441 desa yang tersebar di 199 kecamatan di 32 provinsi di seluruh Indonesia.

Rektor UGM Jogjakarta Ova Emilia mengatakan, bersyukur bisa berkolaborasi dengan Kemenkominfo. Apalagi salah satu programnya peningkatan literasi digital. Khususnya di masyarakat pedesaan.

Dia menegaskan, tujuan kolaborasi Kemenkominfo dan UGM adalah untuk mengedukasi masyarakat desa mengenai teknologi digital.

“Upaya ini dalam rangka mendukung program literasi digital oleh Kemenkominfo,” kata Ova dalam keterangan Senin (27/6).

Seperti diketahui kondisi literasi digital masyarakat Indonesia berada di tingkatkan sedang. Hasil survei Indeks Literasi Digital Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center 2021 lalu, menyebutkan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori sedang. Dengan angka 3,49 poin dari 5,00 poin maksimal.

Di hadapan ribuan mahasiswa, Ova Emilia menegaskan bahwa pelaksanaan KKN-PPM merupakan salah satu wujud komitmen UGM dalam mengimplementasikan Education for Sustainable Development (ESD). Yaitu pendidikan yang mendorong perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap. Tujuannya untuk memungkinkan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua.

“Untuk periode kedua tahun 2022 ini, tema kita memperkokoh jaringan persatuan dan kesatuan bangsa dengan berkolaborasi dengan banyak pihak,” jelasnya.

Ova juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kemenkominfo RI melalui program Literasi Digital untuk KKN-PPM periode tahun ini.

Direktur Pengabdian kepada Masyarakat UGM Jogjakarta Irfan Dwidya Prijambada mengatakan saat ini pandemi Covid-19 mulai terkendali. Untuk itu, mulai tahun ini mereka kembali menggelar KKN-PPM secara luring.

“KKN-PPM UGM Periode 2 Tahun 2022 ini akan dilaksanakan selama 50 hari secara luring mulai dari tanggal 25 Juni besok sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022,” jelas Irfan.

Irfan mengatakan, kolaborasi dengan Kemenkominfo merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi dan diluncurkan oleh Kemenkominfo pada 20 Mei 2021. Program ini dilaksanakan di seluruh provinsi se-Indonesia dengan target 50 juta orang memperoleh literasi tentang teknologi digital pada tahun 2024.

Diketahui, literasi Digital di Sektor Pendidikan merupakan salah satu dari tiga sektor yang menjadi target program Literasi Digital, dimana dua sektor lainnya meliputi sektor masyarakat umum atau komunitas dan sektor pemerintahan.(jp)kkn

Pembelian Minyak Goreng dengan PeduliLindungi akan munculkan Masalah baru

NASIONAL·June 27, 2022June 27, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mengkritisi rencana pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pembelian minyak goreng (migor). Menurutnya, akar masalah migor ada pada sisi produksi dan distribusi, bukan karena adanya lonjakan konsumsi.

“Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng (migor) curah secara trial by error alias coba-coba, namun tidak menyelesaikan masalah. Misalnya, kebijakan penggunakan aplikasi Peduli-Lindungi untuk pembeli migor-curah,” kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (27/6).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu meminta pemerintah harusnya fokus menyelesaikan akar masalah. Bukan malah menimbulkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Ia menilai ide penggunaan aplikasi Peduli Lindungi akan menyulitkan masyarakat kecil.

Mulyanto menambahkan, pengguna migor curah nota bene adalah rakyat kecil dan usaha mikro dan kecil yang tidak akrab dengan teknologi smart phone. Bila ini dipaksakan, maka akan menyulitkan mereka. “Hari gini, Pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat,” imbuhnya.

Menurut Mulyanto, kebijakan yang penting dan mendesak sekarang adalah membanjiri pasar dengan migor curah secara cukup dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi). Soal ini yang terkesan lambat dilakukan Pemerintah.

Nyatanya, kondisi yang ada sekarang ini janggal dan paradoksal. Di satu sisi stok CPO dikatakan berlimpah di tangki penyimpanan, dan harga TBS sawit rakyat anjlok mendekati Rp 500 per kilogram. Namun di sisi lain, masih terjadi kelangkaan migor curah dan dengan harga yang jauh di atas HET.

Sekarang ini, CPO tersebut terkesan dianggurkan atau tidak dimaksimalkan untuk produksi migor curah. Jadi wajar kalau ketersediaan migor curah tetap langka dan harganya masih di atas HET. Pemerintah harus mengurai mengapa industri enggan memproduksi migor curah tersebut.

Untuk diketahui Pemerintah akan memulai transisi perubahan sistem penjualan dan pembelian migor curah rakyat pada Senin (27/6). Pembelian minyak goreng curah rakyat nantinya harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau NIK (Nomor Induk Kependudukan). Masa sosialisasi kebijakan ini akan berlangsung selama dua minggu ke depan.(jp)

Pemerintah, sosialisasikan aplikasi PeduliLindungi untuk beli minyak goreng curah

EKONOMI BINIS, NASIONAL·June 24, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Pemerintah akan melakukan sosialisasi dan transisi penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang telah menjadi syarat untuk membeli minyak goreng curah, mulai Senin (27/6).

Melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian, perubahan sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) itu dilakukan untuk membuat tata kelola distribusi MGCR menjadi lebih akuntabel dan bias terpantau mulai dari produsen hingga konsumen.

“Masa sosialisasi akan dimulai besok Senin (27/6) dan akan berlangsung selama dua minggu ke depan. Setelah masa sosialisasi selesai, masyarakat harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan NIK, untuk bias mendapatkan MGCR dengan harga eceran tertinggi (HET),” kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Luhut mengatakan pembelian MGCR di tingkat konsumen akan dibatasi maksimal 10kg untuk satu NIK per harinya dan dijamin bias diperoleh dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.

Minyak goreng curah rakyat dengan harga tersebut bisa diperoleh di penjual/pengecer yang terdaftar resmi dalam program Simirah 2.0 dan juga melalui Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) yakni Warung Pangan dan Gurih.

Luhut mengatakan, pemerintah melakukan upaya perubahan sistem ini untuk memberikan kepastian akan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut dia, penggunaan PeduliLindungi berfungsi menjadi alat pemantau dan pengawas di lapangan untuk memitigasi adanya penyelewengan di berbagai tempat dan dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan juga kenaikan harga minyak goreng.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk merespon sengkarut harga minyak goreng yang terjadi sejak beberapa bulan lalu. Beberapa langkah yang diambil pun mulai membuahkan hasil dengan semakin turunnya harga minyak goreng curah di beberapa daerah.

Meski begitu, Luhut meminta pengawasan terkait distribusi untuk terus dilakukan.

“Saya ingin nantinya distribusi bias dipastikan berjalan hingga ke level terbawah. Jangan sampai ada daerah yang tidak mendapatkan minyak goreng curah rakyat di bawah kebutuhannya. Tapi ini semua masih akan membutuhkan waktu,” tegas Luhut.

Untuk memastikan masa sosialisasi dan transisi berjalan maksimal, Luhut juga telah membentuk Task Force untuk menyebarluaskan informasi terkait transisi sistem baru kepada masyarakat.

Tim itu nantinya akan menyediakan berbagai saluran insformasi untuk melayani pertanyaan ataupun keluhan yang muncul dari masyarakat terkait pembelian MGCR.

Masyarakat nantinya dapat mengakses segala informasi terkait sosialisasi penjualan dan pembelian MGCR melalui resmi media sosial instagram @minyakita.id dan juga website linktr.ee/minyakita.

“Ini merupakan upaya bersama dari Kementerian dan Lembaga terkait untuk mengurai masalah terkait minyak goreng. Pada tahap awal tentu akan membutuhkan penyesuaian, tapi saya yakin masyarakat pasti bias cepat beradaptasi dengan sitem baru ini, karena tujuannya adalah untuk kebaikan bersama,” pungkas Luhut.(ant)

Ombudsman Jatim keluhkan aturan Zonasi PPDB

NASIONAL, PENDIDIKAN·June 24, 2022

Nusantara7.com,Jatim – Tak jauh berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di semua jenjang masih banyak dikeluhkan.

Sejauh ini, yang paling banyak jadi pertanyaan calon siswa/wali murid adalah persyaratan pendaftaran serta sistem penerimaan calon siswa, terutama untuk jalur zonasi.

Hal itu terlihat dari rekapitulasi sementara laporan PPDB yang sudah diterima Posko Pengaduan Ombudsman RI (ORI) Jatim. Hingga kemarin, lembaga tersebut sudah menerima 12 pengaduan. ’’Pengaduan itu terjadi, baik pada PPDB jenjang SMP/sederajat maupun SMA/SMK,’’ kata Kepala Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI Jatim Achmad Khoiruddin.

Dia menjelaskan, salah satu keluhan yang cukup banyak disampaikan para pelapor adalah penentuan zonasi. Yakni, jarak antara domisili calon siswa dan sekolah yang dituju.

Pihak operator sekolah ternyata dianggap salah menentukan titik rumah dengan sekolah tujuan oleh wali murid. ’’Sebagian wali murid sudah meminta adanya perbaikan. Tapi, oleh operator sekolah belum direvisi,’’ katanya.

Selain itu, laporan lain yang masuk adalah soal pemakaian zonasi pada PPDB jalur prestasi. Ada pengaduan yang masuk dari orang tua. Yang merasa anaknya berprestasi karena peringkat pertama di sekolah, tapi kalah dengan peserta lain yang jarak sekolah dengan rumahnya lebih dekat.

’’Karena itu, terkait masih dipakainya sistem zonasi pada jalur prestasi, ORI Jatim tengah mengkaji,’’ kata Kepala Perwakilan ORI Jatim Agus Muttaqin.

Sebab, menurut dia, pertimbangan jarak domisili siswa dengan sekolah tujuan sebenarnya sudah difasilitasi lewat zonasi. ’’Ini masih kami lihat. Apa memang ada aturannya dari peraturan Kemendikbudristek. Atau, hanya turunan petunjuk teknis oleh pemerintah daerah,’’ jelasnya.

Pengaduan lain yang diterima ORI Jatim adalah masa penutupan pendaftaran jalur prestasi di PPDB SMP di Surabaya. Ada laporan telah terjadi perbedaan jam yang tertera dalam sistem PPDB dan waktu yang ada. Di sistem PPDB, ada keterlambatan 20–30 menit.

Ada pula pengaduan perihal status calon peserta dalam kartu keluarga (KK). Ada sekolah yang hanya menerima calon siswa yang berstatus anak kandung. Sementara itu, di luar itu tidak diterima. ’’Ini juga akan diklarifikasi,’’ katanya.

Di bagian lain, penerapan skema zonasi dalam PPDB ternyata belum sepenuhnya mengatasi problem pemerataan persebaran siswa ke semua sekolah negeri. Terbukti, masih banyak sekolah yang sulit menjaring siswa.

Contohnya Magetan. Ada enam sekolah yang gagal menjaring murid baru pada PPDB tahun ini. Salah satunya di SMPN 2 Sukomoro. Sampai-sampai, guru harus datang ke rumah-rumah untuk mendapat siswa.

’’Kalau hanya mengandalkan jalur PPDB yang sudah ditetapkan, tidak ada yang mau mendaftar,’’ kata Kepala SMPN 2 Sukomoro Supatmi kemarin (23/6).(jp)

Angka Kematian di Indonesia meningkat, akibat Varian Omicron BA.4 dan BA.5

KESEHATAN, NASIONAL·June 23, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 tak hanya menaikkan jumlah kasus Covid-19, tetapi juga angka kematian. Meski tak melonjak signifikan, namun angka kematian tetap tercatat naik dibandingkan sebelum BA.4 dan BA.5 terdeteksi di tanah air.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan, selama 6 hari berturut-turut, kasus terus berada di atas angka 1000. Sangat disayangkan, dalam 2 bulan terakhir kasus harian berhasil dipertahankan dibawah 1000 kasus.

“Meskipun angka kenaikan ini terbilang tidak tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, tetapi kenaikan ini merupakan alarm yang perlu kita waspadai,” kata Prof Wiku dalam keterangan virtual baru-baru ini.

Dari perkembangan penanganan terkini, kenaikan kasus mingguan sebesar 105 persen. Dari 3.688 pada minggu lalu, menjadi 7.587 di minggu ini. Kenaikan ini turut mempengaruhi kenaikan kasus aktif, yang sebelumnya 4.734 menjadi 8.594 pada minggu ini. Kenaikan ini terbanyak disumbangkan dari 3 provinsi. Yaitu, DKI Jakarta (naik 2.769 kasus), Jawa Barat (naik 686 kasus), dan Banten (naik 285 kasus).

Dengan meningkatnya kasus positif dan kasus aktif, kata dia, maka seharusnya kasus kematian ditekan dan persentase kesembuhan ditingkatkan. Nyatanya, di minggu terakhir terjadi kenaikan kematian mingguan dari 28 menjadi 44 kasus.

“Dan seharusnya, dengan naiknya angka kematian, maka segera lakukan evaluasi dan mitigasi agar kematian tidak terus meningkat,” jelas Prof Wiku.

“Meskipun jumlahnya tidak besar dibandingkan jumlah kasus positif, seharusnya jumlah kematian dapat ditekan. Selalu saya tekankan bahwa 1 kematian saja terbilang nyawa,” tambahnya.

Selain itu, meskipun persentase kesembuhan terbilang masih tinggi yakni 97,28 persen, sayangnya angka ini sedikit menurun. Seharusnya, angka kembali didorong agar terus meningkat, beriringan dengan upaya penurunan tren kematian.

Ia meminta agar deteksi kasus terus dilakukan sedini mungkin dengan meningkatkan kesadaran menuju ke tempat testing Covid-19 untuk diperiksa. Terutama kepada individu yang bergejala atau setelah itu berkontak erat dengan pasien positif Covid-19.

Vaksinasi Digenjot. Lalu, upaya treatment pasien Covid-19 harus kembali dikuatkan. Adanya peningkatan kematian pada minggu terakhir, maka perlindungan kepada kelompok rentan juga perlu ditingkatkan.

Sehingga perlu terus mendorong vaksinasi dan booster terutama pada penderita komorbid, anak-anak dan lansia untuk melindungi dari penyakit parah dan kematian. Serta perlu pengawasan pada pasien lebih ketat di tempat isolasi terpusat atau rumah sakit rujukan.(jp)

Kemendikbud Buka Rekrutmen PPG Prajabatan, untuk Penuhi Kebutuhan Guru

NASIONAL·June 22, 2022

Nusantara7.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibudristek) membuka rekrutmen Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan sebagai bagian dari upaya menghadirkan generasi baru pendidik di Indonesia.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Iwan Syahril, berharap masyarakat, terutama yang memiliki minat menjadi guru mau mendaftar dan mengikuti rekrutmen PPG Prajabatan. Besarnya partisipasi publik terhadap program ini akan memperbanyak jumlah kehadiran guru baru di Indonesia.

“Program PPG Prajabatan merupakan upaya konkret dari pemerintah untuk mengejar kebutuhan 40 ribu guru baru guna menggantikan para pendidik yang memasuki masa pensiun. Dengan kolaborasi antara Kemendikbudristek bersama LPTK dan partisipasi publik yang tinggi, kami optimistis target 40 ribu guru baru akan tercapai sehingga kualitas pendidikan dalam negeri akan terus meningkat,” kata Iwan.

Program ini mendapatkan apresiasi karena akan mencegah terjadinya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan guru di Indonesia untuk masa mendatang.

Ketua Program Studi PPG Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang tergabung di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Dinn Wahyudi, menilai program PPG Prajabatan merupakan upaya efektif dari pemerintah dalam menjawab persediaan dan kebutuhan pendidik untuk menggantikan guru-guru yang telah memasuki masa pensiun. Mayoritas, guru-guru di level sekolah dasar yang akan purnatugas.

“Kebijakan ini adalah ikhtiar pemerintah mewujudkan keseimbangan kebutuhan guru untuk saat ini dan ke depan. Kemungkinan, banyaknya guru yang pensiun ini perlu diantisipasi dengan merekrut guru-guru baru,” kata Dinn.

Dengan rekrutmen PPG Prajabatan, Dinn meneruskan, kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan guru tidak akan terjadi. Sebab tidak ada kesenjangan dalam lima tahun ke depan. Apabila program ini tidak dijalankan, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh adalah banyaknya guru honorer. “Adanya guru honorer karena ketidakseimbangan antara kebutuhan di sekolah, terutama sekolah dasar dengan fakta rekrutmen guru baru. Jadi memang ikhtiar itu (rekrutmen PPG Prajabatan) bagus karena supply and demand ke depannya lebih baik,” ucap Dinn.

Rekrutmen PPG Prajabatan merupakan kerja sama antara Kemendikbudristek dan Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan untuk mencetak 40 ribu guru baru. Melalui rekrutmen ini, calon mahasiswa diharapkan menjadi guru profesional yang dapat menjadi teladan. Tak hanya itu, mereka juga diharapkan menjadi pendidik yang mampu mengembangkan rencana, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mewujudkan profil pelajar Pancasila.

Calon mahasiswa PPG Prajabatan yang lolos rekrutmen akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah berupa beasiswa untuk mengikuti perkuliahan sampai lulus. Mereka juga mendapatkan kepastian direkrut sebagai guru setelah lulus Pendidikan Profesi Guru. Nantinya, mahasiswa PPG Prajabatan akan mendapatkan modul pembelajaran yang efektif. Modul ini akan menggunakan perangkat belajar yang dikemas secara online, mencakup praktik belajar, menggunakan teknik learning management system, dan dibimbing oleh dosen berpengalaman.

Program PPG Prajabatan terdiri dari 33 SKS mata kuliah, 4 SKS mata kuliah selektif dan 2 SKS mata kuliah elektif. Perkuliahan ini dilakukan selama 2 semester atau 1 tahun. Keseluruhan SKS ini diperuntukan untuk menjadikan mahasiswa PPG Prajabatan menjadi generasi guru baru terbaik di Indonesia. Selain itu, dengan program praktik lapangan (clinical practice), mahasiswa PPG Prajabatan akan memiliki relevansi kuat karena dilakukan di sekolah yang nantinya menjadi tempat mereka mengajar sebagai guru pemula.(jp)