POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Bintang Pos, Sumenep  – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2014 yang tercatat sebanyak 915.204 orang. Continue reading →

Bintang Pos, Lumajang – Kejaksaan Negeri Lumajang benar-benar akan menguak sejumlah kasus korupsi pada proyek yang dikerjakan oleh dinas instansi terkait. Data di Kejaksaan, ada 2 kasus yang disidik dan 3 kasus korupsi yang dibidik. Continue reading →

Bintang Pos, Kediri – Rapat sosialisasi pelaksanaan kampanye pemilihan umum walikota (Pilwali) Kediri berubah menjadi ajang penghakiman terhadap Satpol PP dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Sejumlah tim pemenangan pasangan calon (paslon) menghujat pemberedelan alat peraga, beberapa waktu sebelumnya. Continue reading →

Bintang Pos, Surabaya – Pernyataan Irwanto Limantoro, Ketua FPD DPRD Surabaya yang mengatakan bahwa anggotanya dipastikan bakal mendukung sekaligus memilih Wisnu Sakti Buana (WS) menjadi Wakil Walikota dimentahkan M Anwar, anggota Komisi A asal FPD yang kini juga menjadi anggota Pansus Pemilihan. Continue reading →

Bintang Pos, Jakarta  – Kepastian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi akan maju menjadi calon presiden, hingga kini masih menjadi teka-teki. Continue reading →

Bintang Pos, Jakarta  – PDI Perjuangan senang jika banyak pihak atau tokoh yang berminat menginginkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diduetkan dengan para kandidat Capres di 2014. Sebab banyak capres seperti Prabowo dan Aburizal Bakrie (Ical) yang kepincut dengan Jokowi. Continue reading →

Bintang Pos, Sidoarjo – Anggota legislatif dan calon legislatif (Caleg) dari Partai Hanura diwajibkan melakukan sosialisasi dan pengenalan terhadap Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo (HT) sebagai Capres-Cawapres 2014. Sosialisasi dalam kesempatan apapun. Continue reading →

Bintang Pos, Malang – Politic Policy Development (Poldev) Malang mendesak Bupati Malang Rendra Kresna untuk mempercepat proses pencopotan Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Edi Suhartono. Sikap Poldev itu setelah rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah jelas, jika Kadiknas telah melakukan pelanggaran sebanyak 14 item. Sehingga, dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, maka Edi sudah pantas dicopot dari jabatan Kadiknas. Continue reading →