https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

SEPUTAR JATIM – Page 38 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Sampang dan Pamekasan masuk PPKM level 2, Tegas Satgas COVID-19 Jatim

Sampang dan Pamekasan masuk PPKM level 2, Tegas Satgas COVID-19 Jatim

Madura9, Surabaya – Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur mengumumkan di wilayahnya saat ini terdapat dua daerah, yakni Kabupaten Sampang dan Pamekasan di Pulau Madura yang masuk ke pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2.

“Benar, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Timur dr. Makhyan Jibril ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa.

Selain dua daerah masuk PPKM level 2, sebanyak 18 kabupaten/kota di Jatim tercatat PPKM level 3, dan 18 kabupaten/kota lainnya masih level 4.

Rincian untuk daerah PPKM level 3, yakni Kabupaten Pasuruan, Pacitan, Sumenep, Probolinggo, Tuban, Jember, Bojonegoro, Situbondo, Bondowoso, Nganjuk, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, dan Bangkalan. Kemudian, Kota Pasuruan, Surabaya, dan Mojokerto.

Berikutnya, untuk daerah PPKM level 4, yaitu Kabupaten Tulungagung, Madiun, Malang, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Kediri, Jombang, Blitar, Banyuwangi, dan Lumajang. Selain itu, Kota Batu, Malang, Madiun, Kediri, Blitar, dan Probolinggo.

Dokter Jibril yang juga anggota Satuan Tugas Kuratif Penganangan COVID-19 Jatim tersebut mengimbau masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan meski sudah ada daerah berstatus level 2 dan banyak level 3.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan penurunan tingkat PPKM di beberapa daerah, termasuk Surabaya Raya (Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo) menjadi level 3 pada 24-30 Agustus 2021.

Alasan pemerintah, menurut Presiden Jokowi adalah sejak titik puncak kasus pada 15 Juli 2021, kasus konfirmasi positif terus menurun.

Di sisi lain, berdasarkan data Satgas Pengendalian COVID-19 Jatim hingga 16.00 WIB, kasus kumulatif terkonfirmasi positif sebanyak 375.165 kasus.

Rinciannya, konfirmasi dirawat sebanyak 18.636 kasus (4,97 persen), konfirmasi sembuh 329.462 (87,82 persen), dan konfirmasi meninggal dunia 27.067 (7,21 persen).

Sedangkan mengenai percepatan vaksinasi, berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Jatim, total sasaran sebanyak 31.826.206 orang yang terdiri atas tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan dan masyarakat umum, ditambah warga usia 12 hingga 17 tahun.

Hingga sore tadi, total vaksinasi se-Jatim dosis pertama sudah diikuti sebanyak 8.949.456 orang atau 28,12 persen, sedangkan vaksinasi dosis kedua mencapai 5.002.803 orang atau 15,72 persen. (ant)

Ada empat daerah zona merah COVID-19 di Jatim

Ada empat daerah zona merah COVID-19 di Jatim

Madura9, Surabaya  – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan saat ini status zona merah atau berisiko tinggi terhadap penyebaran COVID-19 di wilayahnya tersisa empat daerah.

“Data tersebut berdasarkan update dari Satgas Penanganan COVID-19 Nasional sore ini. Dari 38 kabupaten/kota, empat yang masih berstatus zona merah,” ujarnya ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu malam.

Keempat daerah yang masih zona merah tersebut, yakni Kabupaten Ponorogo, Nganjuk, Blitar, dan Kota Batu.

Sedangkan kabupaten/kota berstatus zona oranye atau berisiko sedang terdapat 25 daerah, meliputi Kabupaten Jombang, Madiun, Trenggalek, Ngawi, Gresik, Bondowoso, Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto, Kediri, Malang, Sidoarjo, Banyuwangi, Lumajang, Jember, Magetan, Pacitan, dan Tulungagung.

Kemudian, Kota Surabaya, Mojokerto, Blitar, Probolinggo, Kediri, Malang, dan Madiun.

Selanjutnya, kabupaten/kota berstatus zona kuning atau berisiko rendah terdapat sembilan daerah, yaitu Kabupaten Sampang, Sumenep, Lamongan, Bojonegoro, Bangkalan, Tuban, Pamekasan, Situbondo, serta Kota Pasuruan.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan saat ini terjadi penurunan tingkat keterisian di rumah sakit (bed occupancy ratio/BOR), baik dari RS statis, RS darurat COVID-19 maupun rumah isolasi setelah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Ia menjelaskan, kondisi BOR COVID-19 di Jatim pada 3 Juli 2021 dibandingkan 24 Agustus 2021 mengalami penurunan.

Rinciannya, BOR ICU RS dari 78 persen menjadi 51 persen, BOR Isolasi RS dari 81 persen menjadi 29 persen, BOR RS Darurat dari 69 persen menjadi 28 persen dan BOR Rumah Isolasi dari 50 persen menjadi 26 persen.

“Artinya, BOR ICU RS turun 27 persen, BOR Isolasi RS turun 52 persen, BOR RS Darurat turun 41 persen, dan BOR Rumah Isolasi turun 24 persen,” ucap Khofifah.

Kendati demikian, orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut berharap masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat agar semakin banyak daerah zona berisiko rendah.

“Bahkan, harapan kita semua segera ada zona hijau atau tak berisiko (terkendali). Sekali lagi, terapkan protokol kesehatan secara ketat,” kata gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Sementara itu, berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Jatim hari ini pukul 16.00 WIB, terdapat tambahan sebanyak 1.619 kasus baru terkonfirmasi positif, 2.690 kasus sembuh dan 206 kasus meninggal dunia.

Secara kumulatif, total terkonfirmasi positif COVID-19 hingga saat ini sebanyak 376.784 kasus, dengan rincian 17.359 kasus (4,61 persen) dirawat, lalu 332.152 kasus (88,15 persen) sembuh, dan 27.273 kasus (7,24) persen meninggal dunia.

Satpol PP Sampang Segel Apotek Jalan Pahlawan akibat Abaikan Peringatan

Satpol PP Sampang Segel Apotek Jalan Pahlawan akibat Abaikan Peringatan

Madura9, Sampang – Lantaran dibangun di atas fasilitas umum (fasum) atau trotoar, sebuah bangunan apotek yang berada di jalan Pahlawan, Kelurahan Rongtengah, Kabupaten Sampang, disegel oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Tak hanya itu, pembangunan yang berdiri di atas lahan negara itu juga diduga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kasatpol PP Sampang. Suryanto mengatakan. Penyegelan itu dilakukan karena bangunan tersebut belum mengantongi UMB serta melanggar sejumlah ketentuan aturan yang disyaratkan Pemerintah Daerah. “Kami lakukan penyegelan berdasarkan surat pelimpahan dari OPD terkait, karena bangunan tersebut berdiri di atas lahan fasilitas umum,” ujar Suryanto, Rabu (25/8/2021).

Dikatakannya, sebelum dilakukan penyegelan, OPD terkait sudah melayangkan surat peringatan. Namun, hal itu juga belum diindahkan. “Sanksinya, pemilik bangunan harus segera membongkar. Jika tidak, kami yang akan membongkarnya,” tegasnya.

Suryanto pun berharap kepada masyarakat agar mendirikan banguan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena jika melanggar akan disanksi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). “Kami berharap masyarakat memahami dan tidak melanggar aturan saat mendirikan bangunan, karena selain dilarang juga merugikan warga lainya,” tandasnya. (brj)

Surabaya PPKM Level 3, Akses Jalan Mulai Dibuka

Surabaya PPKM Level 3, Akses Jalan Mulai Dibuka

Madura9, Surabaya – Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 baru diterapkan di Surabaya. Sejumlah ruas jalan di Surabaya masih mengalami penyekatan walaupun telah dilonggarkan pada PPKM level 4 kemarin.

Eka (31) yang berprofesi sebagai ojek online mengeluhkan jalanan yang masih disekat. “Walaupun dilonggarkan tetapi kadang di jam tertentu kan masih macet, kayak di depan itu (depan bundaran Waru),” ujarnya.

Dikonfirmasi, AKBP Teddy Chandra selaku Kasatlantas Polrestabes Surabaya menjelaskan bahwa di masa PPKM level 3, peraturan pembatasan jalan masih sama seperti sebelumnya.

“Untuk pengendalian dan pembatasan mobilitas di jalan masih sama,” ujar Teddy.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut akan terus berlangsung hingga ada evaluasi lebih lanjut.

“Masih sama hingga ada evaluasi, nantinya ini untuk menjaga masyarakat juga agar angka penularan tidak naik lagi,” ujarnya.

Tidak lupa, Teddy pun berpesan agar masyarakat tetap menaati protokol kesehatan yang ada. Ia pun menghimbau agar masyarakat tidak keluar rumah jika memang tidak ada kepentingan.

“Tetap taati protokol kesehatan agar kita bisa menang melawan pandemi ini,” tutup Teddy. (brj)

Ponorogo Kembali Masuk PPKM Level 4, Kematian Positif Covid Tinggi

Ponorogo Kembali Masuk PPKM Level 4, Kematian Positif Covid Tinggi

Madura9, Ponorogo – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Ponorogo kembali diperpanjang lagi. Hal tersebut berdasarkan Intruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 35 tahun 2021 tentang PPKM level 4,3,2 Covid-19 di Jawa-Bali tertanggal 23 Agustus 2021.

Kabupaten Ponorogo yang minggu lalu turun ke level 3, dalam Inmendagri yang aktif sampai tanggal 30 Agustus itu, kembali naik menjadi level 4. Dengan naik level ini, praktis akan dilakukan pengetatan kegiatan yang sebelumnya dilonggarkan saat di level 3.

“Saya rasa kita akan menyesuaikan ketentuan yang ada. Kalau diberlakukan PPKM level 4, tentu teknisnya akan menyesuaikan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Pramono, Selasa (24/8/2021).

Agus mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kembalinya Ponorogo ke level 4. Angka kematian (fatality rate) pasien Covid-19 di bumi reyog yang cukup tinggi.

“Ya saya rasa kembalinya Ponorogo ke level 4 karena jumlah pasien positif yang meninggal masih tinggi,” katanya.

Selain tingkat kematian pasien Covid-19 yang tinggi, Agus menyebut jumlah tracing dan testing harian di bumi reyog juga masih rendah atau belum memenuhi target yang dibebankan oleh pemerintah. Terlebih lagi mobilitas masyarakat di waktu malam hari juga masih cukup tinggi.

“Ini yang lagi kita bahas dalam rapat evaluasi PPKM bersama Forkopimda di Makodim 0802 Ponorogo hari ini,” katanya.

Dalam rapat hari ini, kata Agus semua sepakat untuk mensukseskan program tracing. Sebab, jika hanya mengandalkan dari tenaga kesehatan (nakes) di puskesmas akan sulit tercapai target. Sebab menyadarkan masyarakat juga tidak gampang. Butuh kerjasama lintas sektor untuk mendukung tracing dan testing ini.

“Jadi kalau mengandalkan teman-teman di puskesmas saja juga sulit, sebab menyadarkan masyarakat juga tidak gampang,” pungkasnya Agus.

Jumlah pasien Covid-19 yang meninggal di Ponorogo sudah mencapai 1.136 orang. Hal tersebut berdasarkan data dari Dinkes Jatim. Dalam PPKM level 3 sebelumnya, yakni periode 16-23 Agustus 2021, tercatat ada 101 orang yang meninggal karena covid-19. Dalam sehari bisa terjadi 13-15 kasus kematian akibat virus corona tersebut. (brj)

Lumajang masuk nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021

Lumajang masuk nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021

Madura9, Lumajang – Dua desa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masuk nominasi ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Alhamdulillah Desa Wisata Ranupani dan Desa Wisata Adat Argosari masuk nominasi 300 besar ADWI 2021,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Yoga Pratomo di Lumajang, Senin.

Ia mengaku bersyukur atas pencapaian dua desa yang berada di Kecamatan Senduro yang letaknya di kaki Gunung Semeru tersebut, bahkan Desa Ranupani masuk peringkat 100 besar.

“Kami mohon dukungan dan partisipasi semua pihak untuk menjadikan dua desa di Kabupaten Lumajang menjadi wisata kelas dunia melalui program tersebut,”tuturnya.

Capaian tersebut menjadi sebuah awal perjuangan pariwisata di Kabupaten Lumajang, sehingga pihaknya juga meminta dukungan masyarakat untuk menjadikan kedua desa tersebut menjadi desa wisata unggulan dan berkelas dunia.

Pelaksanaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 telah berlangsung sejak awal Juli 2021 dan tercatat ada 1.831 desa wisata yang ikut serta dalam ADWI 2021.

Jumlah tersebut melebihi target awal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) hanya 700 peserta.

Optimalisasi ADWI 2021 itu bisa menjadi semangat baru bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di desa-desa wisata. Rangkaian kegiatan ADWI 2021 dimulai dar bimbingan teknis dan workshop kelas Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021.

Kegiatan Bimtek dan Workshop Daring ADWI 2021 ini dibagi dalam tujuh sesi berdasarkan wilayah, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, dan Bengkulu (pada 22 Juli 2021); Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung (23 Juli 2021); Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat (24 Juli 2021); DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat (27 Juli 2021); D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah (28 Juli 2021); Jawa Timur dan Bali (29 Juli 2021); serta Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Gorontalo (30 Juli 2021).

Melalui kegiatan yang dilakukan secara daring ini pengelola desa wisata yang telah mendaftarkan ADWI 2021 mendapatkan bimbingan teknis serta workshop yang tujuannya mempertajam serta memaksimalkan persiapan untuk memasuki tahapan berikutnya. ant

Produktivitas Petani Bawang Merah Nganjuk Meningkat Menggunakan Pupuk Non Subsidi PG

Produktivitas Petani Bawang Merah Nganjuk Meningkat Menggunakan Pupuk Non Subsidi PG

Gresik- Pandemi covid-19 tidak menyurutkan petani bawang merah asal Nganjuk, meningkatkan produktivitas. Berkat pemupukan berimbang dengan menggunakan pupuk non subsidi dari Petrokimia Gresik (PG) bisa menghasilkan panen naik mencapai 20 persen.

Hasil panen yang bawang merah yang digelar di Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso di lahan seluas 87 hektar. Sebagai bukti bila menggunakan pupuk non subsidi sesuai rekomendasi bisa meningkatkan hasil panen.

Dirut PG Dwi Satriyo Annurogo menyatakan bahwa di masa pandemi Covid-19, peran sektor pertanian menjadi semakin penting dan strategis, sehingga kegiatan produksi pertanian harus semakin digenjot, terutama di daerah-daerah yang menjadi sentra pertanian.

“Kabupaten Nganjuk, sebagai penghasil utama bawang merah di Jawa Timur menjadi prioritas kami terkait produktivitas bawang merah,” ujarnya, Kamis (19/08/2021).

Untuk rekomendasi pemupukan berimbang menggunakan pupuk non subsidi. Yaitu 650 kilogram/Ha pupuk NPK Phonska Plus, 200 kg/Ha pupuk ZA, 200 kg/Ha pupuk NPK Petro Nitrat, 400 kg/Ha pupuk NPK Petro Ningrat, serta pupuk organik Petroganik sebanyak 2 ton/Ha.

“Formula tersebut terbukti mampu meningkatkan hasil panen bawang merah sebesar 20 persen, dari rata-rata 14 ton/Ha menjadi rata-rata 16,8 ton/Ha,” tutur Dwi Satriyo.

Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi menyatakan kehadiran Petrokimia Gresik di tengah petani bawang ini benar-benar menjadi solusi pertanian. Sehingga, petani bawang sejahtera, yang pada akhirnya juga akan mengangkat perekonomian masyarakat.

Seperti diketahui, sumbangan pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk mencapai 34 persen hingga 36 persen tiap tahunnya. Tidak salah jika sentra pertanian menjadi prioritas utamanya.

“Kendala yang sering muncul ketika panen raya bawang merah adalah harga yang anjlok. Untuk itu diperlukan sinergi antarstakeholder untuk mencari solusi, salah satunya dengan Petrokimia Gresik,” pungkas Marhaen Djumadi.

(brj)

Kemensos Aktivasi Fitur ‘Usul’ dan ‘Sanggah’ di Aplikasi Cek Bansos untuk Perbaikan Data Kemiskinan

Kemensos Aktivasi Fitur ‘Usul’ dan ‘Sanggah’ di Aplikasi Cek Bansos untuk Perbaikan Data Kemiskinan

Malang– Menteri Sosial Tri Rismaharini terus mendorong perbaikan data kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Hari ini, Kemensos mengaktivasi fitur “usul” dan “sanggah” pada aplikasi Cek Bansos.

Menurut Mensos, aktivasi fitur “usul” dan “sanggah” sebagai terobosan dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat ( exclusion error-red), dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan ( inclusion error-red ).

“Dengan fitur ini, masyarakat bisa ikut mengontrol pembaruan data. Keterlibatan masyarakat juga bisa mengakselerasi proses pembaruan sehingga membantu tugas pemerintah daerah karena sesuai dengan UU No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data menjadi kewenangan pemerintah daerah,” kata Mensos Risma, dalam acara “Sosialisasi Virtual Aplikasi Cek Bansos” yang digelar secara virtual, Selasa (17/08/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Mensos berharap, dengan penambahan fitur tersebut tidak bermaksud meniadakan kewenangan pemerintah daerah. “Dengan fitur ini, bisa menjadi alat kontrol dari kemungkinan kekurangtepatan menetapkan penerima bantuan. Inilah yang dibutuhkan pemerintah daerah,” katanya.

Pada bagian lain, Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lili menyatakan bahwa dalam UU No. 13/2011 warga tidak mampu berhak mengusulkan diri untuk mendapatkan bantuan. Fitur tersebut sebagai implementasi amanah UU supaya warga yang sebelumnya tidak bebas mengusulkan diri karena berbagai alasan, bisa terakomodasi.

Sebagai mandat dari undang-undang, maka partisipasi masyarakat adalah pilihan yang harus diambil dalam penyaluran bansos. Selain itu, juga karena besarnya data yang harus dikelola dan peran strategis data itu sendiri yang menjadi rujukan dari berbagai program dukungan untuk masyakat kurang mampu.

“Adapun bila terdapat sengketa dalam pembaruan data, ada tahapan _quality assurance_ yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi,” beber Suhadi.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin menambahkan fitur ini dibuat untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kemensos. Dalam mendukung perbaikan data, Kemensos memiliki program 3 tahap perbaikan.

Pertama, berupa pembenahan dan integrasi data yang sebelumnya terdiri dari empat pulau data. “Saat ini sudah berhasil disatukan 3 pulau data. Kemensos telah mengesahkan data secara periodik setiap bulan, yakni bulan Mei, Juni, dan Juli dalam penyelesaian,” ujarnya.

Yang kedua adalah inklusifitas. “Dengan adanya fitur itu, memungkinkan masyarakat dapat mengakses bantuan. Masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan haknya, kini mendapatkan kesempatan,” kata Agus Zainal.

Kemudian aspek ketiga adalah keterbukaan atau transparansi. Dengan aplikasi cek bansos dimungkinkan berjalannya pengawasan secara bersama-sama sehingga penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Agus menyampaikan apresiasi atas peran sejumlah daerah yang telah melakukan pembaruan data dan menyampaikan usulan baru bagi penerima bantuan. “Usulan daerah banyak yang masuk dan kami berterimakasih sekali. Pusdatin Kesos siap melakukan supervisi dengan datang ke daerah, bila terdapat kendala dalam penyampaian usulan,” pungkasnya. (brj)

Launching Mobil Respon Cepat Vaksin Keliling

Launching Mobil Respon Cepat Vaksin Keliling

Surabaya– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Polrestabes Surabaya menggelar peluncuran Mobil Respon Cepat Vaksin Keliling Kota Surabaya di Tugu Pahlawan, Surabaya.

Peluncuran mobil itu dihadiri oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Dr Nico Afinta, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Anton Elfrino, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Prosesi peluncuran itu ditandai dengan pemotongan pita oleh Kapolda Jatim Nico Afinta dan pecah kendi oleh Wali Kota Eri.

Mobil Respon Cepat Vaksin Keliling Kota Surabaya itu merupakan program yang dimotori oleh Polrestabes Surabaya. Setidaknya ada 22 unit mobil bantuan dari berbagai stakeholder yang siap digunakan untuk melakukan percepatan vaksinasi di seluruh wilayah Kota Pahlawan.

Pada kesempatan itu, Kapolda Jatim Nico Afinta mengatakan, sebanyak 22 unit Mobil Respon Cepat Vaksin Keliling Kota Surabaya siap digunakan untuk melayani masyarakat Surabaya. Mobil itu juga sudah disertai tenaga medis (nakes), pengemudi, dan anggota TNI-Polri dalam upaya percepatan vaksinasi.

“Mobil ini sudah siap untuk melayani masyarakat Surabaya. Ada nakesnya dan ada juga anggota TNI-Polri apabila dibutuhkan untuk percepatan vaksinasi,” kata Kapolda Jawa Timur Nico Afinta, Senin (16/8/2021).

Ia menjelaskan, mobil itu digunakan untuk menyasar masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran dan tidak dapat mendatangi gerai-gerai vaksin yang telah disediakan. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat mendaftarkan diri untuk dapat menerima pelayanan dari mobil respons cepat vaksin Forkopimda.

“Sasarannya seperti nelayan, pedagang di pasar-pasar, ataupun nanti juga bisa berdasarkan permintaan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada masyarakat yang ingin wilayahnya dikunjungi mobil tersebut dapat mendaftarkan diri dengan cara menghubungi 110 atau bisa melalui RT, RW, Babinsa, maupun Bhabinkamtibmas.

“Setelah terdaftar vaksinasi, mobil ini akan berangkat ke tempat itu. Nanti kita akan siapkan vaksinnya,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi inisiatif kerjasama yang dilakukan oleh jajaran Pemkot Surabaya dan Polrestabes Surabaya. Menurutnya, ini menunjukkan semangat untuk mewujudkan kegotong-royongan dalam menghadapi permasalahan vaksinasi di masa pandemi Covid-19. Ia juga berharap, melalui percepatan vaksinasi ini dapat memulihkan kembali kondisi di Kota Surabaya.

“Saya salut dan terimakasih mudah-mudahan ini berguna untuk masyarakat Surabaya, khususnya menyambut 17 Agustus HUT ke – 76 RI,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Eri mengatakan, Mobil Respon Cepat Vaksin Keliling Kota Surabaya sudah beroperasi di 22 titik mulai hari ini. Menurutnya, setiap mobil itu dapat melakukan vaksinasi hingga 500 dosis dalam sehari. “Jadi total sehari itu bisa 500 satu mobil ini. Kita akan kumpulkan per RW, per puskesmas, 500, 500 ganti-ganti gitu ya,” kata Wali Kota Eri.

Ia mengungkapkan, Pemkot Surabaya akan menambahkan 10 unit mobil untuk menjangkau lebih banyak wilayah. Sehingga, total ada 32 unit mobil yang akan beroperasi melayani masyarakat. “Insya Allah kita tambah 10 unit, total nanti ada 32 unit. Nanti kalau ini sudah selesai di Surabaya bisa dipakai di daerah lain juga,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, mobil itu digunakan untuk melakukan vaksinasi dosis kedua. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk pelaksanaan vaksinasi dosis pertama apabila stok vaksin masih tersedia dan vaksinasi dosis kedua sudah terpenuhi.

“Sebenarnya ini untuk dosis kedua yang belum divaksin. Tapi kita akan lihat nanti yang masuk ada berapa. Kalau ternyata yang belum vaksin ada seribu orang sementara kita punya 1500 dosis kedua, ya sisanya itu yang 500 kita kasih untuk yang dosis pertama. Nanti kita akan bagi mobilnya,” kata dia.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan juga mengatakan, Mobil Respon Cepat Vaksin Keliling Kota Surabaya merupakan hasil kolaborasi antara Polrestabes Surabaya dan Pemkot Surabaya. Tidak hanya itu, mobil ini juga merupakan bantuan dari partisipasi gotong-royong berbagai stakeholder dan pengusaha.

“Sesuai dengan perintah bapak Kapolda Jatim untuk melaksanakan percepatan serbuan vaksinasi merdeka maka kami bekerjasama dengan Pemkot Surabaya,” ujarnya.

Ia menerangkan, mobil itu akan digunakan hingga dua bulan kedepan. Namun, apabila masih dibutuhkan maka mobil itu akan dioperasikan kembali. Pihaknya menargetkan sekitar 11.000 dosis vaksin setiap harinya.

“Dengan adanya vaksin gerai ini kita menargetkan kurang lebih 11.000 dosis per hari. Namun, dengan adanya tambahan mobil dari pemkot, total target kita menjadi sekitar 16.000 dosis per hari,” pungkasnya.

(brj)

Lahir Agustus Bebas Biaya Pembuatan dan Perpanjangan SIM untuk Warga Probolinggo

Lahir Agustus Bebas Biaya Pembuatan dan Perpanjangan SIM untuk Warga Probolinggo

Kota Probolinggo – Bagi warga Kota Probolinggo yang lahir di bulan Agustus, polisi memberikan keistimewaan. Polisi menggratiskan biaya perpanjangan SIM bagi warga Kota Probolinggo yang lahir di bulan Agustus.

Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota AKP Roni Faslah mengatakan perayaan HUT ke-76 RI sudah 2 tahun ini tidak bisa dirayakan karena pandemi. Karena itu pihaknya merayakannya dengan menggratiskan biaya perpanjangan SIM bagi yang lahir di bulan Agustus dan masa berlakunya habis di bulan ini.

“Tidak bisa merayakan HUT RI dengan meriah karena masih pandemi COVID-19. Jadi program ini kita gelar untuk mengingat perjuangan para pahlawan dengan memberi gratis biaya perpanjangan SIM yang masa berlakunya habis di bulan Agustus,” ujar Roni.

Selain menggratiskan biaya perpanjangan SIM, satuan anggota sabuk putih ini juga secara rutin membagikan bendera merah putih dan masker merah putih ke pengguna jalan di sepanjang jalan protokol di Kota Probolinggo.

“Kita juga membagikan bendera merah putih dan masker merah putih ke para pengendara di jalanan di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Ini merupakan rangkaian memeriahkan HUT ke-76 RI,” kata Roni.

Roni mengimbau agar warga selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Polisi berpesan jangan menggelar acara HUT RI dengan mengundang kerumunan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. (dtk)