SEPUTAR JATIM – Page 35

Moeldoko Berdayakan Peran Pesantren Cegah Radikalisme, JAMMI Dukung Imbauannya

SEPUTAR JATIM·September 28, 2021

Nusantara7.com,– Pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menyatakan radikalisme dan intoleransi yang menyusup di tengah masyarakat dan lembaga pendidikan, direspons oleh banyak kalagan. Salah satunya Jaringan Mubalig Muda Indonesia (JAMMI).

Moeldoko juga menilai, pentingnya pendidikan dan pembentukan karakter secara komprehensif dan kolaboratif, di antaranya dengan melibatkan peran pondok pesantren (Ponpes).

Koordinator nasional JAMMI, Irfaan Sanoesi mengatakan, pernyataan Moeldoko tersebut harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Misalnya temuan Badan Intelejen Negara (BIN) di lembaga pendidikan tingkat perguruan tinggi yang menemukan 39 persen mahasiswa terpapar paham radikalisme.

Irfaan juga menambahkan penelitian terbaru Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta pada tahun 2021 mengungkap 30,16 persen mahasiwa memiliki sikap toleransi yang rendah.

“Embrio paham radikalisme kan sikap intoleransi. Tidak bisa menerima perbedaan, dan memaksakan kehendak,” terangnya, .

“BIN menemukan sekitar 39 persen mahasiswa terpapar paham radikalisme. Sementara itu, embrionya, sikap intoleransi diungkap oleh riset PPIM UIN Jakarta pada tahun 2021. Mereka menemukan 30,16 persen mahasiswa memiliki sikap toleransi yang rendah,” sambungnya.

Oleh karena itu, menurut JAMMI, imbauan KSP Moeldoko ini mesti menjadi perhatian bersama bagi pemerintah maupun kalangan elemen masyarakat.

“Ini alarm dini bagi semua pihak agar mewaspadai gerakan dan paham terorisme yang menyusup di tengah masyarakat,” kata Irfaan.

Lebih lanjut, JAMMI mengajak semua anak bangsa bahu membahu melakukan upaya preventif terbaik agar paham intoleransi dan radikalisme ini tidak merusak integrasi bangsa.

“Saya kira salah satu upaya itu, seperti yang Pak Moeldoko singgung saat di Pesantren Lirboyo, perlunya revitalisasi peran pesantren sebagai pusat pembangunan karakter. Tentu memerlukan dukungan dan political will pemerintah agar dapat melibatkan pesantren dalam tiap program upaya preventif, deradikalisasi maupun counter-narasi paham radikalisme apalagi terorisme,” jelasnya.

Pihaknya juga meyakini jejaring pesantren berkontribusi besar dalam meng-counter narasi-narasi paham keagamaaan yang rigid dan kaku. JAMMI misalnya menyebut peran pesantren yang biasa belajar kitab kuning bercorak ahlus sunnah wal jama’ah an-nahdiyah yang membentuk pola pikir yang inklusif, moderat, dan mencintai tanah air.

Begitu juga kontribusi jejaring alumni pesantren yang menyebarkan paham agama wasatiyah (moderat) yang mematahkan paham radikalisme sehingga paham itu tidak laku di tengah masyarakat. Sementara
di perguruan tinggi, JAMMI berharap agar pemerintah dapat membuka lebar gerbang perguruan tinggi negeri maupun swasta bagi kalangan santri. Jauh lebih baik jika pemerintah menyediakan beasiswa.

“Santri masuk kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) itu udah biasa, tapi kalau masuk PTN seperti UI (Universitas Indonesia), UGM (Universitas Gadjah Mada), ITB (Institut Teknologi Bandung), IPB (Institut Pertanian Bogor) dan sebagainya itu ‘kan jarang banget. Barangkali mahasiswa yang terpapar itu belum pernah berkenalan dengan kitab-kitab kuning sehingga mudah terdoktrin paham radikalisme,” pungkasnya.

(jwp)

Pemberantasan Distribusi Rokok Ilegal dengan Gandeng Masyarakat Melalui Kegiatan Sosialisasi

SEPUTAR JATIM·September 27, 2021September 28, 2021

Nusantara7.com, Kediri– Pemerintah Kota Kediri sosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan kepada Pemuda-Pemudi Muhammadiyah terkait bea dan cukai dengan menggandeng Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Kota Kediri, Senin (27/9/2021).

“Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi produk hukum terkait dengan cukai, yang terlaksana dengan menggandeng ikatan pemuda-pemudi Muhammadiyah. Mengingat situasi saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19, panitia membagi kegiatan ke dalam dua hari, yakni hari Senin dan Rabu. Senin untuk pemuda, dan Hari Rabu untuk pemudi dengan topik kajian mengenai cukai,” papar Ardi Handoko, Kepala Bagian Kesra Kota Kediri.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Surya tersebut bertujuan untuk menghimpun pemuda-pemudi Muhammadiyah guna membangun wawasan serta membedah topik-topik kajian tertentu. Hal tersebut penting dilakukan demi mewujudkan sumber daya manusia yang kritis dan unggul untuk kemajuan kelompok maupun organisasi.

“Dengan adanya kegitan dari Bea dan Cukai ini, khususnya cukai rokok, Kami sangat mendukung kegiatan ini agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan pemerintah, terutama di bidang cukai, seperti rokok ilegal maupun minuman tanpa pita cukai jangan sampai beredar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu perku adanya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat demi memerangi permasalahan tersebut,” imbuh Ardi.

Pada kesempatan yang sama, Hendratno Agus Sasmito, Kepala Sub Seksi Layanan Informasi Bea Cukai Kediri menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kediri merupakan salah satu pemerintah yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), oleh karena itu harus mengikutsertakan dari pihak Bea Cukai untuk memberikan pemahaman, penelaahan, tentang perundang-undangan Bea dan Cukai, penjelasan cukai, edukasi mengenai rokok ilegal, serta cara menangkal dan mempersempit peredaran rokok ilegal.

“Kalau masyarakat sudah paham mengenai cukai dan rokok ilegal tersebut, bisa sangat membantu kami dalam mengumpulkan penerimaan negara di sektor cukai,” jelas Hendratno. Pihaknya menambahkan bahwa cukai merupkan sektor yang komprehensif, jadi meskipun negara sedang digempur pandemi Covid-19 tetap dapat mencapai target yang telah dibebankan oleh pemerintah.

Sebelum mengakhiri materi, Hendratno mengimbau kepada masyarakat untuk turut serta dalam memberantas peredaran rokok ilegal. “Apabila menemukan barang ilegal tanpa cukai, yang harus dilakukan pertama, membeli produk tersebut. Setelah membeli diharapkan untuk melapor kepada aparat terkait, bisa aparat desa maupun kepolisian. Atau bisa menghubungi langsung nomor informasi DJBC Kota Kediri di nomor 081335672009,” terangnya.

Pemuda-pemudi Muhammadiyah melalui Nico Perlambang Agung, Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Kediri mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Kediri khususnya melalui Bagian Kesra dan DJBC Kota Kediri karena berkat terselenggaranya kegiatan ini. “Kami semakin tercerahkan mengenai materi peraturan perundang-undangan, selain itu kami juga mendapatkan materi yang menarik mengenai pemuda dalam bingkai Islam dan Indonesia,” tambah Nico.

“Kami belum banyak mengetahui informasi mengenai cukai. Berkat informasi yang disampaikan narasumber dari DJBC Kota Kediri, kami semakin paham bahwa masalah cukai itu kompleks dan tidak sesederhana yang kita kira. Selama ini kita hanya tahu di permukaannya saja, tanpa mengetahui fungsi cukai dan landasan dalam membuat perundang-undangan mengenai cukai,” ungkapnya.

Pihaknya juga siap membantu pemerintah dalam memerangi peredaran rokok ilegal di masyarakat. “Kita sebagai masyarakat harus membantu pemerintah, khususnya dalam hal sosialisasi, termasuk melakukan edukasi kepada masyarakat, karena apa yang dilarang dalam perundang-undangan cukai juga menjadi bagian larangan dalam agama yang menjadi misi dakwah Muhammadiyah. Jadi di sini ada kesamaan visi dalam menegakkan undang-undang, baik undang-undang pemerintahan maupun syariat,” ungkap Nico.

Menurutnya, Pemkot merupakan mitra kerja, pengayom masyarakat, serta pelindung organisasi seperti salah satunya Muhammadiyah, tentunya harus saling menjaga bersinergi. Ia menilai kegiatan ini merupakan langkah awal yang baik dalam menjalin sinergi antara Pemkot dengan Muhammadiyah. “Kami berharap semoga pada kesempatan-kesempatan berikutnya dapat diadakan kegiatan yang menjangkau masyarakat luas,” tandasnya. [brj]

Putus Rantai Penyebaran Covid, Operasi Yustisi Tetap Digelar di Jombang

KESEHATAN, SEPUTAR JATIM·September 26, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Jombang – Meski Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sudah masuk PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 1, namun upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 terus dilakukan. Salah satunya adalah menggelar operasi yustisi di titik keramaian.

Hal itu untuk mengingatkan agar tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). Masyarakat tetap diminta menerapkan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas). Salah satu titik keramaian yang dipantau petugas gabungan adalah Bravo Swalayan yang ada di Jl Nurcholis Madjid Jombang, Selasa (21/9/2021).

Razia ini melibatkan berbagai unsur. Di antaranya, Kodim 0814, Polres Jombang, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP Kabupaten Jombang. “Saat ini Jombang sudah level 1. Namun kami tetap menggelar operasi yustisi,” jelas Kaur Bin Ops (KBO) Satuan Binmas Polres Jombang, Iptu Heru Widodo, saat melakukan operasi yustisi di Bravo Swalayan.

Operasi Yustisi terus digencarkan meski penyebaran COVID-19 di Jombang, Jawa Timur secara perlahan mulai melandai dan di PPKM turun level 1. Operasi Yustisi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan.

Dengan razia tersebut, Heru berharap, kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan semakin meningkat. Dengan begitu, kasus Covid-19 di Jombang tidak akan meningkat lagi seperti beberapa bulan sebelumnya. “Alhasil, masyarakat sudah tertib menggunakan masker dan menjaga jarak,” ujarnya. [brj]

Wagub Emil: Banyak Warga Bekerja Tapi Masih Miskin, Bukan Urusan Dinsos Saja

SEPUTAR JATIM·September 25, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak membuka rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jatim bersama Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Jatim di Hotel Harris Surabaya.

“Tugas Wakil Bupati dan Wakil Wali kota ini cukup berat, sebagai ketua TKPK ini dalam mempercepat pengentasan kemiskinan,” ungkap Emil.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memberikan arahan untuk melakukan pengentasan kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada tahun 2024 dapat mencapai 0%. “Ada kurang lebih 600 ribuan keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem, jika ini dikerjakan bersama-sama, pemprov dan pemda pasti akan bisa diatasi,” tuturnya.

Emil yang merupakan Ketua TKPK Jatim ini mengajak untuk melihat secara detail kondisi kemiskinan yang ada di Jawa Timur. “Bagaimana cara mengentaskan kemiskinan? Kita harus mulai melihat lagi kemiskinan ini bukan hanya urusan dinas sosial, karena banyak yang sudah bekerja tetapi masih masuk kedalam kategori miskin,” ulasnya.

“Persentase penduduk miskin kita turun namun penduduk miskin jauh dari angka pengangguran,” lanjutnya.

Beberapa waktu lalu, Pemprov Jatim telah memberikan suplemen BPNT, hal ini dilakukan berdasarkan temuan lapangan. “Suplemen BPNT ini diluncurkan beberapa waktu lalu harus dilakukan nilainya sama untuk masyarakat yang ada di perkotaan dan pedesaan,” jelas Emil.

Wagub Emil mengatakan, Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup tinggi terhadap kemiskinan di daerah perkotaan. “Sebanyak 666 kecamatan kita berikan suplemen selama tiga bulan, kemiskinan di perkotaan lebih terdampak dibandingkan di pedesaan,” imbuhnya.

Di akhir kesempatannya, Wagub Emil mengajak seluruh Wakil Bupati dan Wakil Walikota untuk mendukung perbaikan data kemiskinan. “Isu penanggulangan kemiskinan yakni verifikasi dan validasi DTKS meliputi NIK invalid, masyarakat yang pindah dan meninggal tidak dilaporkan. Selain itu, kami coba petakan masalah-masalah untuk program kerja ke depan pada tahun 2022, harapannya kab/kota bisa menyesuaikan,” pungkasnya. (brj)

Bupati Jember :Jember Fashion Carnaval Diminta Gelar Pertunjukan dan Workshop di Desa

SEPUTAR JATIM·September 25, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Jember – Jember Fashion Carnaval diminta mengedukasi warga di desa-desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dengan demikian ekonomi kreatif di desa-desa bisa tumbuh.

Demikian salah satu pembicaraan antara Bupati Hendy Siswanto dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno baru-baru ini di Kabupaten Jember, baru-baru ini. “Saya meminta agar JFC dikemas lebih dalam lagi dan menyampaikan agar JFC melakukan edukasi ke desa-desa, bukan hanya di (perkotaan) Jember,” kata Hendy, Rabu (22/9/2021).

Jember Fashion Carnaval adalah kegiatan karnaval jalanan terpanjang di dunia yang digagas almarhum Dynand Fariz sejak 2002. Setiap tahun, JFC selalu diikuti ratusan peserta dan disaksikan puluhan ribu orang.

“Kan banyak orang di desa yang ingin ikut-ikutan juga. Di satu sisi ini fesyen, dan di satu sisi adalah kerajinan pernak-pernik. Saya minta ke JFC agar bisa menggelar acara ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa,” kata Hendy. Pergelaran ini melibatkan partisipasi warga setempat.

Selama ini, menurut Hendy, potensi ekonomi kreatif di masyarakat yang muncul dari JFC belum tergarap sama sekali. “Mereka masih kerja sendiri sampai sekarang. Peran pemerintah belum terlalu nyodok di sini. Hanya event tertentu. Nanti kita akan kolaborasikan dengan desa wisata dan wisata-wisata daerah lain di luar dan di dalam Jember,” katanya.

Menurut Hendy, tidak semua warga Jember tahu hasil kerajinan tangan lokal. “Hanya orang-orang tertentu. Maka itu harus ada jualan (perdagangan) berputar antar satu desa dengan desa lain. Pernik-pernik yang dipakai JFC mau saya kawinkan (dengan produk lokal desa) di situ. Di setiap kecamatan ada semacam bengkel workshop. Pesertanya orang-orang desa yang berminat. Jadi setiap ada event JFC akan ada warga desa yang berjualan pernik-pernik produksi lokal,” katanya.

Rencananya, JFC akan digelar lagi secara luring dan daring pada November 2021. Bupati menginginkan agar pergelaran tersebut mematuhi protokol kesehatan yang ketat. [brj]

Wali Kota Surabaya bersama Kepala Dinas PU Bina Marga Tinjau Pelebaran Saluran dan Normalisasi Box Culvert

SEPUTAR JATIM·September 24, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Menjelang datangnya musim hujan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan peninjauan ke lokasi pelebaran saluran air serta naturalisasi box culvert. Kali ini, lokasi yang ditinjau berada di kawasan Surabaya Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Tandes dan Benowo.

Eri meninjau pengerjaan pelebaran saluran di Jalan Raya Darmo Indah Surabaya. Kemudian, dilanjutkan menuju Jalan Tubanan Baru, tepatnya di lokasi pembuatan bozem atau tempat penampungan air.

“Hari ini sama Kepala Dinas PU Bina Marga, kita melihat saluran-saluran yang sudah kita lakukan perbaikan. Jadi Insya Allah, dari daerah ini dibuatkan bozem, nanti ada pintu air,” kata Eri saat berada di lokasi pengerjaan bozem di Jalan Tubanan Baru, Selasa (21/9/2021).

Menurutnya, mengatasi genangan ataupun banjir tidak bisa dilakukan di satu titik lokasi, tapi dengan melihat kawasan. Makanya, sebelum melakukan pelebaran saluran di Jalan Raya Darmo Indah, pihaknya sudah menyiapkan bozem untuk tempat menampung air.

“Kalau bicara banjir atau genangan kan tidak bisa satu tempat, tapi kawasan yang kita cari. Karena itu meski banjir dan genangan airnya di sana (Jalan Raya Darmo Indah), penanganannya di sini (bozem), bukan hanya di sana. Airnya ditampung di bozem, setelah itu saluran di sana baru diperlebar,” jelasnya.

Eri menyebut, setelah di kawasan ini sudah tidak terjadi genangan saat turun hujan, maka pengerjaan selanjutnya dapat difokuskan ke lokasi lain. Terutama, kawasan yang masih terjadi genangan air ketika turun hujan.

“Jadi kita baru kemudian ke kawasan lain yang masih ada genangan airnya. Yang posisinya ada di daerah Ketintang, Margodadi. Jadi penyelesaiannya tidak bisa perspot-spot, tapi harus berdasarkan zona,” katanya.

Eri juga menjabarkan, bahwa permasalahan genangan atau banjir, penyelesaiannya harus dilakukan dengan skala prioritas. Termasuk pula dengan melihat elevasi atau ketinggian. Harapannya, anggaran untuk antisipasi banjir ini lebih efektif dan efisien.

“Hari ini saya minta Kepala Dinas PU memetakan yang ada genangan dan banjir di titik mana. Jadi anggaran tahun 2022 prioritasnya kita harus berani mengatakan di mana (genangan). Misal titiknya (genangan) ada 10. Dengan genangan air segitu, maka genangan jadi empat atau enam. Tidak semua digabung tanpa skala prioritas,” papar dia.

Maka dari itu, Eri menyebut, yang namanya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) serta pokok pikiran dari DPRD itu bagaimana bisa mengkoneksikan saluran. Sehingga, bukan hanya fokus terhadap kecepatan pengerjaan saluran.

“Semua tetap dibangun, tetapi lihat elevasi dan skala prioritasnya. Mana wilayah yang harus dibangun dulu. Jadi Insya Allah (anggaran) sekitar Rp 600 miliar totalnya untuk Januari-Desember 2021, salah satunya untuk pengerjaan ini,” tuturnya.

Setelah meninjau pelebaran saluran dan bozem, Wali Kota Eri kemudian bergeser ke Jalan Raya Sememi Surabaya, tepatnya sebelum makam Babat Jerawat. Di sana, petugas dari DPUBMP Kota Surabaya melakukan pengerukan endapan lumpur di dalam saluran box culvert menggunakan dua alat berat.

Eri pun terlihat tak canggung untuk turun langsung meninjau ke bawah saluran box culvert tersebut. Dari hasil tinjauannya itu, ia melihat, bahwa endapan lumpur posisinya sudah hampir setengah dari tinggi box culvert, sehingga perlu dilakukan normalisasi.

“Ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah) betul. Tadi saya bilang ke Kepala Dinas PU, ayo ke depannya tahun 2022 harus punya alat. Ini kalau yang di sini, belum pedestrian-pedestrian lainnya. Makanya saya bilang 2022 anggarkan, harus kita cari sama-sama alat yang bisa mendorong sampah di setiap titik,” pungkasnya. [brj]

Pakar Epidemiologi Nilai Pantas Surabaya Level 1, Wali Kota Eri Bersyukur

SEPUTAR JATIM·September 24, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Kebersamaan dan gotong royong warga Kota Surabaya dalam mengatasi pandemi Covid-19 akhirnya menuai hasil. Kini, Kota Surabaya berstatus level 1 berdasarkan asesmen situasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI per tanggal 14 September 2021.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku bersyukur lantaran Kota Pahlawan telah berstatus level 1. Menurutnya, dari enam indikator penilaian asesmen Covid-19 Kemenkes, Kota Surabaya telah memadai. “Alhamdulillah dari hasil asesmen Kementerian Kesehatan, Surabaya hari ini masuk ke level 1. Dari enam indikator itu, kita semuanya sudah memadai,” kata Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Kamis (16/9/2021).

Oleh karena itu, Wali Kota Eri menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, stakeholder maupun seluruh elemen di Kota Surabaya. Sebab, berkat gotong-royong dan kerja keras bersama Kota Surabaya bisa berada di level 1 sesuai asesmen situasi Covid-19 Kemenkes. “Alhamdulillah, matur nuwun (terima kasih) semua warga Surabaya. Ini berkat perjuangan njenengan (anda) semua, termasuk stakeholder. Saya haturkan (ucapkan) banyak terima kasih, ayo kita jaga level 1 ini sehingga Surabaya bisa terus berkembang,” tuturnya.

Meskipun Surabaya masuk level 1 berdasarkan asesmen situasi Covid-19 Kemenkes, namun dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, Kota Surabaya masih berada di level 3.

Salah satu alasan kenapa Surabaya belum masuk ke level 1 karena berkaitan dengan vaksinasi di wilayah aglomerasi (Surabaya, Gresik, Sidoarjo). Artinya, capaian vaksinasi di wilayah aglomerasi itu juga menjadi indikator penurunan level. Makanya, Wali Kota Eri langsung berkoordinasi dengan Bupati Gresik dan Bupati Sidoarjo untuk membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi. Bagi dia, wilayah Surabaya aglomerasi ini saling keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

“Kami berkoordinasi dengan Gresik dan Sidoarjo untuk membantu percepatan vaksinasinya, misalkan kita membantu tenaga kesehatannya. Saya yakin, tidak lama (capaian vaksin) di wilayah aglomerasi ini akan segera tercapai. Karena Surabaya bergantung pada Gresik, Sidoarjo dan begitu sebaliknya,” ungkap dia.

Meski demikian, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini kembali mengajak masyarakat maupun seluruh elemen agar berjuang bersama mewujudkan zona hijau. Ia berharap, dalam waktu singkat, Surabaya bisa segera berada di zona hijau, sehingga kehidupan maupun roda perekonomian dapat kembali normal.

“Terima kasih warga Surabaya. Kita terus berjuang bersama agar bisa zona hijau, harus kita wujudkan dalam waktu tidak lama. Agar ekonomi Surabaya bangkit dan semua normal kembali. Sehingga kebahagiaan warga Surabaya terwujud dan tidak lagi terhambat Covid-19,” imbuhnya.

Dinilai Pantas Level 1

Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Dr. Windhu Purnomo menegaskan bahwa Surabaya memang pantas masuk ke level 1, karena kalau dilihat dari indikatornya, baik dari kapasitas responnya dan transmisi komunitasnya sudah memenuhi semuanya dan di bawah standart atau level 1 semuanya.

Jika dilihat dari transmisi komunitasnya, ada tiga indikator yang diukur, yaitu kasus aktif atau konfirmasinya yang dinilai sudah bagus di angka 8,81 per 100 ribu penduduk, angka ini sudah di bawah standart Kemenkes 20 per 100 ribu penduduk. Kemudian untuk rawat inapnya 3,43 per 100 ribu penduduk, angka ini sudah di bawah standart Kemenkes 5 per 100 ribu penduduk. Lalu untuk angka kematiannya, Surabaya sudah 0,65 dan standartnya Kemenkes tidak boleh lebih dari 1. “Berarti oke semua kalau dilihat dari sini,” kata Dr. Windhu.

Selanjutnya, khusus untuk kapasitas responnya juga ada tiga indikator, yaitu untuk positivity ratenya sudah 0,41 persen dan angka ini sudah jauh di bawah 5 persen sesuai standart Kemenkes dan jauh di bawah ambang batas WHO 5 persen. Lalu untuk tracingnya sekarang di Surabaya sudah 1:20,71 dan angka ini jauh melampaui target Kemenkes 1:15, angka ini tertinggi di Jatim dan salah satu tertinggi di Indonesia. Kemudian untuk BOR-nya sekarang 14,45 persen dan sudah jauh dari standart Kemenkes 40 persen. Bahkan, jika dilihat dari tingkat kesembuhannya juga sangat tinggi hingga mencapai 95,88 persen, angka ini sudah di atas rata-rata nasional. “Jadi, sudah bagus semuanya dan sudah cocok,” tegasnya.

Di samping itu, ia juga memastikan bahwa Surabaya pantas level 1 karena capaian vaksinasinya sangat tinggi. Berdasarkan data terbaru dari Dinkes Surabaya, vaksinasi dosis pertama di Kota Surabaya sudah mencapai 101,32 persen dan khusus lansianya sudah mencapai 90,10 persen. Padahal, dari level 2 ke level 1 itu standart vaksinasi dosis pertamanya 70 persen dan untuk lansianya 60 persen. “Ini sudah luar biasa, sehingga kita pantas di level 1,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa jumlah pasien Covid-19 yang masih rawat inap di rumah sakit, seharusnya tidak menjadi penghambat dan penghalang Surabaya masuk level 1. Sebab, pasien-pasien ini merupakan kiriman dari daerah-daerah lain. Selama ini, jumlah pasien di RS ini menjadi salah satu indikator penentuan asesmen level oleh Kemenkes.

Namun, pasien yang dimaksud di RS tidak memandang daerah asal pasien. Padahal, pasien yang dirawat di Kota Surabaya kebanyakan merupakan kiriman dari luar daerah. Bahkan dalam sepekan, selisih yang terjadi mencapai 462 kasus. Apalagi, beberapa RS di Surabaya menjadi rujukan utama di wilayah Indonesia Timur. “Selisih jumlah pasien di RS dan jumlah kasus aktif ini cukup aneh dan menjadi anomali data untuk Kota Surabaya. Anomali ini kemudian membuat level asesmen Surabaya tak kunjung turun. Seharusnya Kemenkes itu memperbaharui peraturan mengenai batas pasien RS itu,” tegasnya.

Karena Surabaya sudah masuk ke level 1, maka Pembina Persakmi Estiningtyas Nugraheni meminta masyarakat tidak euforia dengan kondisi seperti ini. Sebab, banyak warga yang tidak tinggal di Kota Surabaya tapi bekerja dan beraktivitas di Kota Pahlawan. “Kita harus konsisten dan komitmen. Jangan sampai kita abai dan lengah mengingat penyakit ini menular dari orang ke orang, seiring dengan banyaknya kegiatan dan pertemuan masyarakat,” kata Esti.

Ia juga mengapreasi Pemkot Surabaya dalam menangani pandemi Covid-19. Menurutnya, kerjasama semua elemen masyarakat membuat pengendalian Covid-19 dari hulu ke hilir dapat berjalan dengan baik.

“Kita harus terus berkomitmen terhadap pengendalian Covid-19 dari sektor hulu hingga ke hilirnya. Semoga apa yang menjadi keberhasilan ini dapat terus dipertahankan,” pungkasnya. [brj]

PKB dan Bupati Jember Sepakati Insentif dan Asuransi Ketenagakerjaan untuk Guru Ngaji

SEPUTAR JATIM·September 23, 2021

Nusantara7.com, Jember – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah bertemu dengan Bupati Hendy Siswanto. Mereka membicarakan alokasi dana insentif guru ngaji dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021.

Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi dan Sekretaris Itqon Syauqi bertemu dengan Hendy di Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat (17/9/2021) kemarin. “Kami menyampaikan pesan dan amanat dari pengurus NU. Jadi NU melalui PKB menginginkan ada penghormatan terhadap guru ngaji dalam bentuk insentif, insya Allah terakomodasi di Perubahan APBD,” kata Ayub, Selasa (21/9/2021).

Kurang lebih ada 13 ribu orang guru ngaji yang akan menerima insentif. “Insya Allah nominalnya sekitar Rp 1,5 juta per orang, ditambah mendapatkan hak dan diikutkan program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan,” kata Ayub.

“Substantif, bupati sepakat dengan kami dan NU, bahwasanya guru ngaji adalah garda terdepan pembinaan karakter generasi bangsa. Maka ini harus diakomodasi, termasuk diikusertakan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Ayub.

Namun PKB mengusulkan agar anggaran insentif guru ngaji tidak dialokasikan sebagai bantuan sosial, agar bisa dianggarkan dan diberikan setiap tahun. “Dalam Peraturan Mendagri, bantuan sosial tidak bisa diberlakukan berturut-turut. Kami mengusulkan kepada bupati dan DPRD Jember agar bantuan ini berupa insentif agar bisa terus-menerus,” kata Ayub.

Ayub mendesak kepada pemerintah daerah dan pimpinan DPRD Jember agar berkonsultasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri. Bantuan sosial diberikan insidentil. “Guru ngaji masa insidentil? Mereka punya jadwal mengajar yang jelas, membantu program pendidikan pemerintah dalam menanamkan budi pekerti dan karakter serta dasar-dasar ilmu agama, dan itu dilakukan terus-menerus, sama halnya dengan guru tidak tetap dan kader posyandu. Mereka bisa mendapat insentif tiap tahun, kenapa guru ngaji kok tidak bisa?” katanya.

Rencananya, akan ada peningkatan jumlah guru ngaji yang akan mendapat bantuan dalam APBD Jember 2022 dari 13 ribu orang menjadi 24 ribu orang. “Itulah kenapa saya berharap anggaran untuk guru ngaji ini tidak dicantolkan sebagai bantuan sosial agar penataan anggaran untuk 2022 enak,” kata Ayub. [brj]

Bupati Lamongan Berharap Jaringan Gas Hadir di 27 Kecamatan

SEPUTAR JATIM·September 23, 2021

Nusantara7.com, Lamongan – Gas dalam kemasan LPG merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibangunnya Jargas (Jaringan Gas) adalah langkah kongkrit agar negara memiliki ketahanan dan kedaulatan energi yang kuat melalui penyediaan energi secara mandiri dengan pemanfaatan sumber energi gas bumi dalam negeri.

Di Kabupaten Lamongan, Jargas sendiri mulai masuk pada tahun 2019, sebanyak 4 ribu SR (sambungan rumah) telah dipasang. Hingga saat ini, ada 5.935 SR sedang dalam masa konstruksi. Nah, pada Selasa (21/9/2021), Bupati Lamongan Yuhronur Efendi membuka pelaksanaan konsultasi publik studi pendahuluan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) di Tanjung Kodok Beach Resort. Dalam konsultasi ini, peserta juga dapat memberikan masukan dan saran terkait pengembangan Jargas.

“Alhamdulillah, kita sudah ada 4 ribu SR kemarin, kemudian ini sekitar 6 ribu, hampir 10 ribu SR yang sudah dilaksanakan. Nah, hari ini kita lakukan konsultasi publik, maksudnya kita diminta untuk memberikan masukan pemikiran dalam percepatan pengembangan Jargas, supaya tidak hanya 10 ribu, kalau bisa lebih dari itu,” ujar bupati yang akrab disapa Bupati YES dalam sambutannya.

Selanjutnya, karena memiliki nilai lebih dibanding LPG, lanjut Bupati YES, Jargas diharapkan mampu mengurangi impor dan beban subsidi LPG. Gas bumi ini memiliki kelebihan berupa lebih bersih, lebih efisien, lebih aman, murah, dan mampu mengurangi beban negara.

Tak hanya itu, Bupati YES juga mengajak masyarakat untuk terus mendorong dan mensupport keberadaan Jargas di Lamongan. Ke depan, keberadaan Jargas juga diharapkan tidak hanya ada di 2 kecamatan (Deket dan Lamongan), namun kecamatan lain di Kabupaten Lamongan juga bisa merasakan manfaatnya.

“Monggo didorong dan disupport, kalau Jenengan mau, kita juga semangat. Mudah-mudahan ini bisa terwujud tidak hanya di Kecamatan Deket dan Lamongan, tapi juga di kecamatan lain. Suatu saat dengan KPBU ini, bisa ada jaringan gas di 27 kecamatan,” imbuh Bupati YES.

Sementara itu, Koordinator Perencanaan dan Pengadaan Infrastruktur Migas, Sugiharto menuturkan, bahwa target pemerintah 3.489.555 SR dengan skema pembiayaan melalui APBN dan Non-APBN. Non APBN ini, kata Sugiharto, menggunakan dana KPBU maupun BUMN.

“Pembangunan jargas dengan skema KPBU ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan jargas yang semakin masif, sehingga tujuan penghematan subsidi LPG, pengurangan defisit neraca perdagangan migas, serta target jargas sebanyak 4 juta SR dapat tercapai. Proses konsultasi ini untuk menguatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas KPBU dalam rangka mendiskusikan penjabaran pembangunan jargas,” terang Sugiharto. [brj]

Bupati Jember : Siapkan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Terkait Perpres

SEPUTAR JATIM·September 23, 2021

Nusantara7.com, Jember – Bupati Hendy Siswanto segera merespons Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, dengan mengalokasikan anggaran untuk pesantren dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2021.

Hal ini dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember Ayub Junaidi, Selasa (21/9/2021). “Saya mewakili Pengurus Cabang NU Jember menyampaikan soal aspirasi terkait perpres, Jumat (17/9/2021), dan disambut baik oleh bupati,” katanya.

Menurut Ayub, bupati menginginkan beberapa hal. “Pertama, bupati ingin mengajukan sarana dan prasarana pesantren, khususnya kebersihan tempat MCK (Mandi Cuci Kakus). Kedua, bupati menyampaikan bahwasanya akan ada pemberdayaan ekonomi di pesantren,” katanya.

Ayub meminta kepada bupati agar benar-benar memperhatikan kesiapan pesantren dalam menerima program pemberdayaan ekonomi. “Karena setiap pesantren tidak sama. Ada pesantren yang memiliki program pemberdayaan ekonomi dengan budidaya pertanian dan lainnya, serta pesantren yang mengembangkan wisata reliji,” katanya.

Ayub senang bupati menyambut baik keinginan warga nahdliyyin. “Saya sampaikan: Pak Bupati, yang terpenting dari aturan-aturan yang sudah ditelurkan pemerintah adalah implementasinya. Saya minta tahun depan kalau DPRD Jember tidak bisa mengajukan peraturan daerah inisiatif tentang pondok pesantren, ya eksekutiflah yang mengajukan. Jadi kelihatan bahwa bupati ada keinginan besar menyambut baik Undang-Undang Pesantren maupun Perpres Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren,” katanya. [brj]