EKONOMI BINIS – Page 16

Erick Thohir bagi-bagi alat pengemasan, bantu UMKM naik kelas

EKONOMI BINIS·February 24, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Menteri BUMN, Erick Thohir terus mendukung ekonomi pro-rakyat, salah satunya melalui pemberdayaan UMKM untuk naik kelas.

Upaya Erick Thohir ini disambut baik oleh UMKM Padang Panjang dengan diterimanya bantuan alat kemasan yang dikirimkan melalui Rumah BUMN Padang Panjang.

Keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Kamis, menyebutkan bantuan yang diserahkan berupa alat kemasan botol diamond sebanyak 5.000 buah. Bantuan diterima langsung oleh fasilitator Rumah BUMN Padang Panjang, Muharyuno Wizu dan diserahkan oleh PT Telkom (Persero) Tbk.

Bantuan yang merupakan tindak lanjut dari kunjungan yang sebelumnya dilakukan oleh Staf Erick Thohir, Arya Sinulingga ini diharapkan dapat membantu meringankan beban produksi UMKM binaan Rumah BUMN Kota Padang Panjang sehingga produk yang ditawarkan dapat semakin bersaing.

“Selain bantuan ini, Pak Erick Thohir juga sangat berharap UMKM Bapak Ibu untuk go digital melaui pasar online agar barang Bapak Ibu dapat langsung terkoneksi kepada pembeli dimana saja” harap Arya.

Visi Erick Thohir dalam meningkatkan kapabilitas usaha nyatanya sejalan dengan isu prioritas presidensi G20 yang akan mendorong agenda transformasi digital di Indonesia. Posisi G20 cukup signifikan dalam isu kebijakan pemanfaatan teknologi digital, dimana saat ini pemanfaatan teknologi digital telah dilakukan di hampir seluruh kegiatan ekonomi di dunia. (ant)

Wawali Armuji sikapi kelangkaan tempe dan tahu di Kota Surabaya akibat mogok produksi

EKONOMI BINIS·February 23, 2022February 23, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyikapi adanya kelangkaan tempe dan tahu di Kota Pahlawan, Jatim, menyusul aksi mogok produksi yang dilakukan oleh kelompok perajin tempe akibat harga kedelai melonjak.

“Para perajin tempe sementara berhenti produksi karena untuk membeli kedelai terlalu tinggi , sedangkan perajin tahu menurun angka produksinya,” kata Wakil Wali Kota (Wawali) Armuji di Surabaya, Rabu.

Menurut Armuji, pihaknya telah mengunjungi langsung para perajin tempe yang ada di Kelurahan Kebonsari dan perajin tahu di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya pada selasa (22/2).

Saat kunjungan itu, Armuji sempat mengobrol dengan para perajin tempe dan tahu. Mereka mengelu karena harus menebus kedelai dengan harga lebih mahal. Pada waktu normal harga kedelai berada di Rp6.000 hingga 7.000/Kg, sedangkan saat ini mencapai lebih dari Rp11.000/Kg.

Menanggapi hal itu, Wawali Armuji akan segera berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk merumuskan jalan keluar terhadap permasalahan produksi tahu dan tempe yang berbahan baku kedelai tersebut.

“Tadi juga untuk menjaga harga stabil, ada beberapa ukurannya diperkecil,” ujarnya.

Selain itu, Wawali juga mendorong Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan agar segera menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga kedelai yang meroket dan membawa dampak luas.

“Semoga harga-harga bahan pokok mampu dikendalikan mendekati Puasa Ramadhan,” katanya. (ant)

Target 1 juta ton, Kementerian Pertanian upayakan perbaikan standarisasi kualitas kedelai lokal

EKONOMI BINIS·February 22, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mengupayakan perbaikan standarisasi kualitas kedelai lokal agar bisa diterima dan digunakan oleh produsen tahu dan tempe, seiring upaya peningkatan produksi dengan target 1 juta ton yang sedang dilakukan.

Direktur Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian Yuris Tiyanto saat dihubungi di Jakarta, Selasa, mengakui bahwa kualitas kedelai lokal tidak terstandarisasi dengan baik dan memiliki kualitas yang berbeda-beda.

“Kalau bicara kualitas, memang kita akui petani itu modalnya kurang, dampaknya dia menjual masih hijau, cepat-cepat, hasil panennya kedelai masih hijau sudah dijual sehingga kalau dipanen itu kan campur antara kuning dan hijau, itu tidak disukai oleh produsen tempe,” kata Yuris.

Namun dia mengatakan Kementerian Pertanian pada tahun ini mulai memperbaiki standarisasi kualitas kedelai dan juga proses pascapanen, beriringan dengan peningkatan produksi dengan target 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri.

“Kita sudah coba dengan tahun ini, mencoba pascapanen yang lebih bagus. Dengan kita bantu dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) petani tidak tergantung pada panen yang masih hijau sudah diambil, sehingga hasil panennya bisa optimal. Ditambah proses pasca panen bagus insya Allah nanti pedagang tempe akan puas,” katanya.

Yuris juga mengungkapkan alasan produsen tahu dan tempe tidak melirik kedelai lokal, selain kualitas standarisasi yang lebih rendah dibandingkan kedelai impor, harga kedelai lokal juga lebih tinggi.

Dia mengatakan bahwa petani tidak bisa menjual kedelai dengan harga yang lebih rendah karena sudah sesuai dengan harga acuan produsen yaitu Rp8.500 per kg.

“Kedelai impor itu harganya dulu di bawah Rp8.500, pada posisi sekarang kedelai impor kan susah nih karena kedelai Brasil dan Amerika diborong China, dampaknya ke Indonesia berkurang. Di sisi lain di Indonesia kedelai lokalnya sudah sampai seharga sekarang ini di Rp9.000 sampai Rp10.000, nah mereka tidak kuat, kira-kira begitu,” kata Yuris. (ant)

Tidak ikut mogok,Perajin tahu takwa di Kediri naikkan harga jual

EKONOMI BINIS·February 21, 2022February 22, 2022

Nusantara7.com, Kediri – Perajin tahu takwa di Kediri, Jawa Timur, terpaksa menaikkan harga jual tahu seiring harga kedelai yang mahal hingga Rp11 ribu per kilogram.

Wakil Paguyuban Kampung Tahu Kota Kediri Marjuni mengemukakan harga tahu takwa yang dijual saat ini sebesar Rp23 ribu per 10 biji, naik dari sebelumnya Rp22 ribu per 10 biji tahu.

“Kami terpaksa menaikkan Rp1.000 untuk harga jual tahu. Harga kedelai kini Rp11 ribu per kilogram. Ini sudah naik dua kali (harga kedelai), tapi kami baru menaikkan harga tahu takwa sekali saja,” katanya di Kediri, Senin.

Ia menyebutkan harga kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu yang mencapai Rp11.000 per kilogram membuat para perajin tahu seperti dirinya kesulitan.

Namun, para perajin tahu takwa memutuskan tidak sampai ikut mogok massal seperti di kota besar lainnya.

Selain menaikkan harga jual tahu takwa, pihaknya juga mengurangi produksi dari sekitar 40 kilogram kedelai setiap harinya menjadi sekitar 30 kilogram kedelai.

“Kami tidak ikut mogok massal. Kalau mogok, siapa nanti yang membayar pegawai, kasihan juga. Kami hanya ingin harga kedelai stabil, jadi harga tahu pun juga tidak dinaikkan,” kata pengelola tahu merek MJS Kota Kediri ini.

Ia berharap, harga kedelai nantinya bisa stabil, sehingga harga jual tahu pun juga bisa stabil. Dengan itu, pelanggan pun tidak akan lari ke tempat lain.

“Yang kami harapkan itu, harga stabil. Kami menyiasatinya bingung, kalau harga (kedelai) naik. Ini kan belum stabil, jadi belum bisa normal,” ungkap Marjuni.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Salim Darmawan menjelaskan harga kedelai di pasaran dunia saat ini memang mahal, sehingga terimbas kepada negara yang impor. Di Indonesia, kebutuhan impor kedelai hingga 80 persen.

Ia menambahkan, selama ini, perajin tahu dan tempe mengandalkan kedelai impor sebagai bahan baku usahanya.

“Kedelai kan memang dari pasaran dunia mahal, jadi penurunan pasokan global. Makanya imbas ke harga beli di negara pengimpor. Kalau dari komunikasi dengan beberapa perajin tahu, untuk produk tahu dari penjul tidak berani serta merta menaikkan harga, karena konsumen akan lari,” jelas Salim Darmawan.

Dirinya juga sudah komunikasi dengan beberapa perajin tahu dan tempe di Kota Kediri, dan mayoritas tidak akan ikut mogok massal dengan tidak produksi.

“Saya kira mereka tetap jalan normal. Intinya, asal barang tidak langka tidak masalah dengan harga sekian tetap ada profit margin, namun berkurang. Jadi, tidak ada mogok massal,” kata Salim.

Di Kampung Tahu Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, ada sekitar 11 orang perajin tahu dan sekitar 15 orang perajin tempe. (ant)

Produk UMKM Jember hasilkan transaksi puluhan juta rupiah pada Lelang perdana

EKONOMI BINIS·February 20, 2022February 22, 2022

Nusantara7.com, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur menggandeng pihak swasta menggelar lelang perdana produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) unggulan kabupaten setempat dengan nilai transaksi mencapai puluhan juta rupiah.

Lelang perdana produk UMKM itu dibuka oleh Bupati Jember Hendy Siswanto bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kasih Fajarini yang dihadiri sejumlah pejabat dan pengusaha di Taman Edukasi Wisata Botani di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Minggu.

“Lelang produk UMKM itu sebagai langkah konkret gerakan membeli produk lokal untuk perekonomian Jember yang lebih baik,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto usai membuka kegiatan lelang perdana produk UMKM di kabupaten setempat.

Untuk mencintai produk lokal, lanjutnya, memang perlu sedikit sentuhan seperti itu bahwa produk Jember tidak kalah dan penjualannya tidak boleh biasa-biasa saja.

“Masyarakat tidak perlu jauh-jauh membeli kopi dan kakao ke luar daerah Jember karena di sini merupakan produk terbaik di Indonesia, sehingga dengan lelang seperti itu bisa membangkitkan gairah untuk cinta produk lokal,” katanya.

Ia berpesan kepada pelaku UMKM, agar mereka terus memperbaiki kualitas produknya dengan mutu yang lebih bagus dan Pemkab Jember siap mendukungnya melalui Dinas Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Ayo terus dipacu produk UMKM kita dengan harga lebih murah dan kualitas bagus. Kami dari Pemkab Jember melalui Dinas Koperasi siap membantu,” katanya.

Lelang perdana produk UMKM tersebut menembus transaksi sebesar Rp46 juta, padahal harga dasar barang yang dilelang sekitar Rp23 juta dengan jumlah 22 produk yang diikuti 67 peserta.

Sementara Direktur PT Solusindo Sinergi Lelang, Nurul Ikhsan mengatakan tujuan lelang itu adalah gerakan membeli produk lokal terutama produk UMKM dan untuk pemulihan ekonomi nasional.

“Alhamdulillah lelang perdana produk UMKM di Jember termasuk sukses karena dari harga limit barang terjual dua kali lipatnya. Ke depan akan dilakukan secara daring dan luring,” katanya.(atr)

Cak Thoriq Bupati Lumajang gelar operasi pasar minyak goreng

EKONOMI BINIS·February 19, 2022

Nusantara7.com, Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, akan menggelar operasi pasar bekerja sama dengan pemilik gudang minyak goreng untuk mengatasi kelangkaan komoditas bahan pokok tersebut di kabupaten setempat.

“Saya ingin adanya intervensi dari semua distributor agar barang yang dikirim ke toko-toko maupun minimarket salah satu prioritasnya adalah minyak goreng karena hampir semua toko-toko dan toko modern tidak punya stok minyak goreng di gudang,” kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq di Lumajang, Sabtu.

Ia akan melakukan kerja sama dengan pemilik gudang minyak goreng untuk melakukan operasi pasar, dengan harapan nantinya minyak goreng di pasaran Kabupaten Lumajang kembali normal.

“Upaya tersebut dilakukan merupakan bagian dari langkah dan upaya dalam pencegahan adanya penimbunan minyak goreng, mengingat saat ini warga Lumajang sudah mulai banyak yang mengeluhkan terkait kelangkaan minyak goreng di pasaran,” tuturnya.

Bupati Lumajang yang biasa disapa Cak Thoriq itu sudah melakukan inspeksi mendadak ke beberapa gudang logistik minyak goreng dan minimarket yang ada di kabupaten setempat pada Jumat (18/2) sore.

“Kami ingin mengecek secara langsung stok minyak goreng di Kabupaten Lumajang apakah benar-benar kosong atau memang di gudang ada, tetapi tidak di distribusikan,” katanya.

Saat berada di lokasi, Bupati Lumajang bersama rombongan tidak menemukan adanya penimbunan karena terlihat beberapa gudang mulai kehabisan stok minyak goreng yang akan dikemas dengan ukuran 1 liter dan 2 liter.

“Saya berharap agar distribusi minyak goreng dari beberapa pabrik dan pergudangan yang ada di Surabaya dan Gresik segera dilakukan kepada toko-toko atau gudang yang ada di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Sementara salah seorang warga Lumajang Farida mengaku kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng baik di toko modern berjaringan maupun pasar tradisional dengan satu harga Rp14 ribu per liter sesuai dengan kebijakan pemerintah.

“Beberapa kali saya mau membeli minyak goreng di Alfamart dan Indomaret semuanya kosong, sehingga kami kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng karena barangnya langka,” katanya.(ant)

Transformasi belanja dengan program “JATIM BEJO”

EKONOMI BINIS·February 18, 2022February 19, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan transformasi belanja melalui program JATIM BEJO (JAwa TIMur BElanJa Online) untuk membangun kepercayaan atau trust dalam ekosistem pengadaan barang/jasa (PBJ).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, program JATIM BEJO salah satunya adalah optimalisasi pemanfaatan toko daring merupakan salah satu bagian dari e-marketplace, yang juga sangat cocok diterapkan dalam kondisi pandemi COVID-19

“Dengan internalisasi ini, diharapkan terjadi percepatan dan stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya belanja online pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera terwujud,” ujar Khofifah melalui keterangannya, Jumat.

Sehingga, lanjut Khofifah, transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa lebih terjamin, sekaligus sebagai strategi dalam rangka memberikan stimulus kestabilan ekonomi daerah, melalui upaya peningkatan peran serta bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara daring.

Agar terjadi optimalisasi pembinaan pelaku usaha mikro, dalam pengadaan barang/jasa melalui toko daring ini lebih dapat memberikan dampak positif yang lebih luas, maka Pemerintah provinsi Jawa Timur berkolaborasi dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama melakukan perubahan budaya kerja menuju digitaliasi proses pengadaan barang/jasa.

“Terutama pengadaan langsung yang bersifat nontransaksional. Untuk mempercepat transformasi digital, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan komitmen untuk memanfaatkan e marketplace,” ujar Khofifah.

Dalam pengadaan barang/jasa, maka setiap tahun sekali dilakukan penganugerahan penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota maupun pelaku usaha yang telah bertransaksi melalui JATIM BEJO.

Program JATIM BEJO ini, masih kata Khofifah, tidak sekedar memberikan manfaat bagi internal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tetapi memberikan alternatif cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, cepat, dan mudah terhadap belanja pengadaan langsung.

“Ini juga memudahkan aparat pengawasan internal pemerintah untuk melaksanakan pengawasan, serta menunjang keberhasilan strategi nasional, dan pencegahan korupsi dalam aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang/Jasa,” kata Khofifah.

Ia membeberkan, JATIM BEJO juga memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha, memajukan sektor perbankan, mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat, serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk daerah.

Tidak hanya itu, JATIM BEJO juga memberikan peningkatan kepada usaha mikro dan usaha kecil, serta memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pelayanan publik dan

Hingga saat ini, tercatat ada delapan kota dan 21 kabupaten yang menyatakan bergabung dengan program JATIM BEJO. Total, pelaku UMK yang bergabung berjumlah 1.947 penyedia, dengan jumlah komoditas 36.105 produk.

“Setiap tahun jumlah transaksi belanja langsung melalui program JATIM BEJO selalu meningkat, yang awalnya tahun 2020 hanya sebesar Rp180 juta, menjadi Rp47,2 miliar pada Tahun 2021, dan Tahun 2022 sampai dengan untuk bulan Februari saja telah mencapai Rp4,2 miliar,” ungkap Khofifah.

Dan capaian ini, berdasar data yang dirilis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada pertengahan 2021, menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam transaksi pengadaan barang/jasa melalui toko daring yang tertinggi di seluruh Indonesia.

“Hal ini jelas sekali sebagai bukti nyata dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap program strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK KPK) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi antara lain terselenggaranya toko daring,” ucapnya.

Bukti ini keberhasilan ini, sekaligus merupakan wujud dari NAWA BHAKTI SATYA yaitu Jatim Amanah dan Jatim Berdaya yang dilakukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa berkolaborasi dengan banyak stakeholder baik internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pihak eksternal menuju optimis JATIM BANGKIT melalui Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa.(ant)

Gubernur Khofifah siapkan 15 desa devisa di Jatim ke LPEI

EKONOMI BINIS·February 16, 2022

Nusantara7.com, Madiun – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan sebanyak 15 desa di wilayahnya yang memiliki potensi ekonomi kreatif untuk diusulkan sebagai desa devisa ke pemerintah pusat bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“Tahun 2022 ini, Jawa Timur mendapat kuota sebanyak 15 desa untuk menjadi desa devisa. Saya meminta ke LPEI agar bisa diperluas menjadi 20 desa devisa,” ujar Gubernur Khofifah saat berkunjung di sentra batik Oemah Batik Candi di Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Selasa.

Menurut dia, Oemah Batik Candi di Desa Candimulyo Kabupaten Madiun layak untuk diusulkan menjadi satu dari 15 desa devisa karena selama ini sentra batik tersebut konsisten dengan produk batik tulisnya.

Pemprov Jawa Timur saat ini memang sedang mencari untuk menemukan desa-desa di wilayahnya yang memiliki potensial untuk dijadikan desa devisa.

Selain di Oemah Batik Candi di Desa Candimulyo Kabupaten Madiun, sebelumnya Gubernur Khofifah telah berkunjung ke Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang yang memiliki potensi sebagai penghasil manik-manik berbahan dasar limbah beling yang telah memiliki pasar ekspor.

Gubernur juga telah berkunjung ke Desa Margorejo dan Desa Kedung Rejo di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban sebagai desa perajin batik tulis tenun gedog khasTuban.

Pihaknya menjelaskan saat ini di Jawa Timur telah ada tiga desa devisa, salah satunya adalah Desa Wedani di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang merupakan produsen sarung berkualitas dan dijuluki desa tenun.

“Saat ini tim LPEI sedang melakukan visitasi dan assement di beberapa desa yang kita usulkan menjadi desa devisa. Nantinya yang menentukan lolos menjadi desa devisa adalah LPEI dan diharapkan semua lolos sehingga bisa menjadi pendongkrak kesejahteraan masyarakat desa,” kata dia.

Adapun, desa devisa merupakan program pendampingan yang digagas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank berbasis pengembangan masyarakat atau komunitas.

Program desa dvisa memberi kesempatan bagi wilayah yang memiliki produk unggulan berorientasi ekspor untuk mengembangkan potensinya secara ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Terdapat sejumlah pertimbangan aspek dalam menentukan desa devisa. Yaitu produk, konsistensi dan keberlanjutan produksi, pemberdayaan masyarakat dan koordinasi antarpemangku kepentingan, produsen dan manajerial, infrastruktur, serta sarana penunjang lainnya. (atr)

INKA raih dua penghargaan K3 dari Disnaker dan transmigrasi jatim

EKONOMI BINIS·February 14, 2022February 15, 2022

Nusantara7.com, Madiun – PT Industri Kereta Api atau PT INKA (Persero) meraih dua penghargaan sekaligus di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang diserahkan di Surabaya pada Senin, 14 Februari 2022.

Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko PT INKA (Persero) Andy Budiman mengatakan penghargaan tersebut berupa kategori pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja dan penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di tempat kerja dengan hasil pencapaian memuaskan.

“Penghargaan ini merupakan cambuk bagi kami untuk memperbaiki standar operasi, pola, prosedur, dan sebagainya. Karena kadang-kadang sesuatu yang sifatnya rutin kemudian menurun dan kemudian diabaikan, ini yang tidak boleh terjadi,” ujar Andy Budiman dalam keterangannya di Madiun, Senin.

Terkait prestasi tersebut, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Disnakertrans Jatim dan jajaran atas penghargaan yang telah diberikan kepada PT INKA (Persero) maupun kepada anak perusahaan dan afiliasi.

Andy berharap PT INKA (Persero) dapat selalu konsisten dalam menerapkan SOP dan disiplin untuk mempertahankan penghargaan terkait manajemen K3.

Dalam kesempatan itu, PT IMS dan PT Rekaindo Global Jasa yang merupakan anak perusahaan dan afiliasi PT INKA (Persero) juga berturut-turut mendapat penghargaan K3.

Adapun PT IMS mendapatkan penghargaan kategori Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di tempat kerja dan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau zero accident. Demikian juga, PT Rekaindo Global Jasa juga mendapatkan penghargaan yang sama, yakni Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau zero accident.

Sementara, Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo menyatakan apresiasinya kepada PT INKA (Persero) yang telah memberikan perlindungan luar biasa dalam hal manajemen K3 perusahaan beserta anak perusahaannya.

Pihaknya menilai, ketika manajemen K3 dilakukan, maka semua lini akan menjadi perhatian yang tentunya dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan.(atr)

SIG dukung pemerintah wujudkan “net zero carbon emission” melalui energi baru

EKONOMI BINIS·February 12, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mendukung pemerintah mewujudkan komitmen Indonesia mencapai target net zero carbon emission pada 2060, salah satunya melalui penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).

“SIG sejak tahun 2021 telah melakukan beberapa program kerja utama yang merupakan bagian dari SIG Sustainability Initiatives untuk mendukung penurunan emisi karbon, di antaranya penurunan clinker factor, peningkatan pemakaian alternative fuel dan efisiensi energi (listrik dan thermal),” kata Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, upaya lain yang dilakukan SIG dalam mendukung penurunan emisi karbon adalah implementasi renewable energy berupa panel surya.

Komitmen SIG dalam mewujudkan Program Netral Karbon 2060 tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI), antara Direktur Utama SIG Donny Arsal dan Direktur Utama BKI Rudiyanto yang disaksikan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury.

Selain SIG, penandatanganan MoU juga dilakukan BKI dengan sejumlah BUMN di antaranya PT Pertamina, PT PLN, Perum Perhutani, PT Pupuk Indonesia, MIND ID, PTPN, dan PT EMI.

“SIG telah menyelesaikan pilot project solar panel 10 kW yang terpasang di beberapa plant yaitu Ghopo-Tuban, Semen Padang dan Semen Tonasa dan telah beroperasi dengan baik menghasilkan energi listrik yang dimanfaatkan pada peralatan pabrik,” kata Vita.

Perseroan melakukan pengendalian emisi yang dihasilkan pada proses produksi melalui pemanfaatan teknologi sistem electrostatic precipirator, conditioning tower, dan bag filter di pabrik untuk mengelola emisi debu.

SIG juga memanfaatkan panas gas buang dari proses pembakaran sebagai pembangkit listrik dengan teknologi waste heat recovery power generation (WHRPG) di Pabrik Tuban dan Indarung.

“SIG memanfaatkan sampah kota yang sebelumnya telah diolah menjadi refused derived fuel (RDF) sebagai energi alternatif pengganti batu bara di Pabrik Narogong dan Cilacap yang merupakan solusi untuk pengelolaan lingkungan masyarakat yang lebih baik,” ujar Vita. (atr)