SURABAYA – Politik balas dendam di DPRD Kota Surabaya semakin kelihatan setelah munculnya dua nama yang direkom oleh DPP PDIP untuk menggantikan wawali Bambang DH (BDH). Hal tersebut dikarenakan buntut dari molornya pelantikan Ketua DPRD Surabaya Mochammad Mahmud beberapa waktu lalu, yang dimana Fraksi PDI Perjuangan terkesan memperlambat.
Dengan munculnya rekom DPP PDIP terhadap dua nama Calon Wawali yaitu Wisnu Sakti Buana (WS) Wakil Ketua DPRD Surabaya dan Syaifudin Zuhri (SZ) Ketua Fraksi PDIP, yang kemungkinan besar akan dipersulit dalam permohonan persetujuan di gedung Dewan supaya proses pergantian BDH berjalan lancar dengan aklamasi kemungkinan besar akan sulit terwujud oleh salah satu fraksi pemenang pemilu.
Hal tersebut dikarena sikap tak jelas Wisnu Sakti Buana Wakil Ketua DPRD Surabaya, saat mengesahkan ketua DPRD Surabaya beberapa lalu, membuat Fraksi Demokrat akan membalas dendam dengan bermanuver politik memilih calon wawali yang tidak direkom oleh DPP PDIP. Dan perlu diingat, saat ada proses pergantian ketua DPRD Surabaya, PDI Perjuangan yang dikenal getol mengulur-ulur upaya Partai Demokrat. Bisa saja, dalam penentuan wawali ini, Demokrat memiliki peran besar. Sebab, Demokrat memiliki kursi paling banyak sebagai partai peraih suara terbesar di Surabaya.
Untuk memilih wawali, walau DPC PDI Perjuangan telah mengusulkan nama ke wali kota sesuai rekomendasi DPP, tetap saja di dewan harus melalui pemilihan dalam paripurna istimewa. Di DPRD sendiri, akan dibentuk panitia pemilihan yang akan merumuskan tata tertib pemilihan. Apakah harus lewat voting atau cukup dengan aklamasi saja.
Jika WS memang berambisi menjadi wawali demi kepentingannya, maka komunikasi yang dijalin WS ke legislator di DPRD Surabaya harus benar-benar maksimal. Jika komunikasi itu hanya setengah-setengah saja, maka bisa jadi WS akan terjungkal. Karena sampai sekarang fraksi Demokrat masih ingat betul peran PDIP yang sengaja memperlambat pelantikan ketua dewan.
“Mekanisnya nanti akan dibentuk panitia pemilih yang akan menetapkan tatibnya bagaimana. Apakah cukup aklamasi atau voting saja. Bahkan sebelumnya ada pansus atau hanya tim kecil yang memilih panitia pemilih ini. Masih belum diketahui apakah pansus yang membentuk panitia pemilih ini akan memilih anggotanya berdasar main comot dari komisi atau fraksi-fraksi. Jika fraksi, maka komposisi Demokrat yang paling besar duduk di panitia pemilih karena memiliki suara terbesar,” kata Agus Sudarsono, salah satu anggota Fraksi Partai Golkar. Kamis (4/7).
Jika posisi panitia pemilih ini lebih dominan dari Demokrat, bisa dipastikan, upaya politik balas dendam terhadap ulah PDI Perjuangan saat proses pemilihan ketua dewan, terjadi. Dan jika panitia pemilih menentukan harus lewat voting, WS harus bekerja keras dan disinilah letal politik balas dendam yang dilakukan fraksi Demokrat.
Sementara itu Syaifudin Zuhri membantah akan adanya politik balas dendam yang akan di layangkan oleh salah satu Fraksi pemenang pemilu. Mengingat sejauh ini komunikasi antar fraksi masih terjalin dengan baik. Dan dalam penetapan Wawali nanti, diyakini akan berjalan lancar tanpa vooting melainkan langsung aklamasi memilih Wisnu Sakti Buana menggantikan posisi Bambang DH.
“ Saya yakin tidak ada politik balas dendam, karena kita sudah melakukan apa yang telah ditetapkan oleh aturan maupun mekanisme yang ada, serta sudah menjadi tekad kami untuk melancarkan Pak Wisnu sebagai pengganti BDH,” kata Ketua Fraksi Syaifudin Zuhri. Ditempat terpisah anggota fraksi Demokrat Rusli yusuf saat dihubungi Surabaya Pagi menyatakan, mekanisme pemilihan Wawali nanti memang kesemuanya terserah dari ketua DPRD Surabaya melalui rapat paripurna. Apakah dipilih melalui mufakat ataupun vooting. sp
