Bintang Pos, Jakarta – Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, tidak mustahil Indonesia bisa mengalami krisis ulama karena indikator ke arah itu mulai terlihat seperti mulai menurunnya anak-anak masuk Pondok Pesantren (Ponpes) dan makin sedikitnya orang mempelajari kitab kuning.
Pernyataan itu terungkap ketika berlangsung dialog antara Menteri Agama dengan pengurus Nahdlatul Ulama (NU), pengurus lembaga pendidikan Maarif di Gedung Sasana Krida Yogyakarta, Rabu.
Sebelumnya Menag bersama Mendikbud M Nuh menghadiri upacara rapat akbar Hari Ulang Tahun NU di Lapangan Mandala Krida, Yogyakarta pada pagi harinya.
Ia menjelaskan, dewasa ini memang tuntutan lembaga pendidikan Islam harus lebih berkualitas dan memiliki pembeda dengan universitas lainnya di bawah naungan Mendikbud. Perbedaan itu adalah kualitas pendidikan agama yang harus lebih menonjol. Sebab, muara dari pendidikan itu sendiri adalah melahirkan orang berakhlak mulia dengan berpegang pada disiplin ilmu yang dipelajarinya. Jadi, tentu harus punya nilai lebih.
Jika di universitas negeri ada fakultas ilmu sosiologi, di universitas negeri Islam pun hal yang sama dapat dipelajari. Tapi, harus memiliki nilai plus yaitu pelajaran agama dan berakhlak, katanya.
Ia menjelaskan, turunnya minat anak didik masuk Ponpes dan kurangnya animo orang mempelajari kitab kuning diikuti sulitnya posisi lembaga pendidikan islam yang kebanyakan berstatus swasta. Bahkan ada anggota NU tak berkeinginan memasukkan putranya ke lembaga pendidikan Maarif.
Jika lembaga pendidikan Islam tersebut dinegerikan, para kiyai sebagai pengelolanya merasa keberatan. Padahal upaya menegerikan lembaga pendidikan tersebut dimaksudkan untuk memberi rasa keterjaminan dari sisi pembiayaan. Sekarang ini ia melihat para kiyai lebih banyak berkonsentrasi bagaimana memenuhi pembiayaan bagi keberlangsungan Ponpes.
Konsentrasi kiyai pecah, tidak fokus pada pemberian materi pelajaran, katanya.
Para Pembina Ponpes, lanjut Suryadharma Ali, ketika hendak diminta menyerahkan aset Ponpes sebagai persyaratan untuk dinegerikan umumnya menolak. Alasannya, mana mungkin lembaga yang dibangunnya sejak lama tiba-tiba jatuh ke pihak lain. Jadi, hal itulah yang menjadi kesulitan untuk menjadikan lembaga pendidikan swasta untuk dinegerikan. (ant-pgh)
