2022 – Page 43 – nusantara7

754 perwira remaja TNI dan Polri dilantik Presiden Jokowi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 14, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara dalam Prasetya Perwira (Praspa) Tentara Nasional Indonesia-Polri tahun 2022 sekaligus melantik 754 perwira remaja dari matra TNI dan Kepolisian.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” kata Presiden Joko Widodo mendiktekan sumpah perwira TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Para perwira yang dilantik oleh Presiden Jokowi itu terdiri atas lulusan Akademi Militer sebanyak 292 orang, lulusan Akademi Angkatan Laut sebanyak 107 orang, lulusan Akademi Angkatan Udara sebanyak 109 orang, dan lulusan Akademi Kepolisian sebanyak 246 orang. Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 44/TNI Tahun 2022 dan Surat Keputusan Presiden Nomor 46/Polri Tahun 2022.

“Khusus TNI, bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga. Khusus Polri, bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Tri Brata dan Catur Prasetya,” ungkap Presiden masih mendiktekan sumpah perwira.

“Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri tauladan membangun karsa serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar. Bahwa say aakan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa,” tambah Presiden.

Dalam acara tersebut, Sekretris Militer Presiden Marsda Tonny Harjono turut membacakan peraih Adhi Makayasa (lulusan terbaik) dari masing-masing akademi, yakni Letnan Dua Rafi Naufal Arfiansyah (dari Akmil), Letnan Dua Pelaut Elang Triasti Fitrananda (dari AAL), Letnan Dua Penerbangan Jeremia Zopi Pramudya (dari AAU) dan Inspektur Polisi Dua Adira Rizki Nugroho (dari Akpol).

Hadir dalam acara tersebut sejumlah undangan terbatas di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jendral Andika Perkasa dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu, hadir pla Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jendral Dudung Abrurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fdjar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Dudung Abdurachman serta pejabat terkait lainnya. [ant]

Ahyudin pendiri ACT klaim penyelewangan dana itu tidak ada

HUKUM DAN KRIMINAL·July 14, 2022July 14, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Pendiri Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin mengklaim tidak ada penyelewengan dana di lembaga ini, yang dibuktikannya dengan hasil audit laporan keuangan oleh lembaga audit yang tidak disebutkan namanya.

“Jadi buat kami Insya Allah audit ACT oleh kantor akuntan publik dengan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) sudah merupakan standar bahwa pengelola keuangan ACT itu baik, tidak ada penyelewengan, tidak ada penyalahgunaan itu,” kata Ahyudin ditemui usai pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (13/7) malam.

Ahyudin untuk keempat kalinya menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, sejak Jumat (8/7) lalu.

Kata Ahyudin, pemeriksaan kali ini terkait dengan laporan keuangan ACT.

Ia pun mengatakan bahwa laporan keuangan ACT sejak tahun 2005 sampai tahun 2020 semuanya sudah diaudit dan mendapatkan predikat WTP.

“Insya Allah ACT lembaga pionir dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan predikat WTP,” ujarnya.

Ahyudin mengklaim jika ada permasalahan di keuangan ACT tidak mungkin akuntan publik mau mengaudit dan mengeluarkan predikat WTP.

“Sejak tahun 2005 sampai 2020, artinya kalau diaudit kemudian predikatnya juga WTP, mana mungkin kantor akuntan audit mau mengeluarkan hasil audit dengan predikat WTP kalau ada penyimpangan,” kata Ahyudin.

Selain Ahyudin, penyidik juga memeriksa Presiden ACT Ibnu Khajar. Keduanya keluar dari ruang pemeriksaan dalam rentang waktu berdekatan.

Ahyudin keluar dari ruang pemeriksaan 23.16 WIB, sedangkan Ibnu Khajar yang didampingi pengacaranya keluar pukul 23.23 WIB.

Berbeda dengan Ahyudin, Ibnu Khajar masih kekeh menghindari wartawan dengan alasan lelah menjalani pemeriksaan.

“Saya lelah ya, (pemeriksaan) maraton 4 hari,” katanya.

Sementara itu, pengacara Ibnu Khajar, Widad Thalib, juga bersikap sama, dan menjanjikan ada waktu untuk bicara kepada publik nantinya.

“Ya nanti ya, ada saatnya kami dari kuasa hukum pasti akan kasih keterangan tapi mohon izin tidak hari ini,” kata Widad.

Tim pengacara Ibnu Khajar keluar sembari membawa koper ukuran 24 inci warna abu-abu. Menurut dia, isi koper adalah dokumen.

Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Kombes Pol. Andri Sudarmaji mengatakan pemeriksaan terhadap kedua petinggi ACT tersebut kembali dilanjutkan esok hari, Kamis (14/7).

Selain Ahyudin dan Ibnu Khajar, penyidik juga meminta keterangan Pengurus ACT/ Senior Vice President Operational Global Islamic Philantrophy Hariyana Hermain.

Pemeriksaan terhadap tiga saksi tersebut dijadwalkan siang hari.

“Besok (pemeriksaan) dilanjut pada pukul 1 (13.00),” kata Andri.

Penyidikan kasus ini terjadi berawal dari dugaan tindak pidana melakukan pengalihan kekayaan yayasan secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, serta pasal penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. [ant]

Fasilitasi PPDB secara offline, semua SMP Swasta buka stand di Balai Kota

PENDIDIKAN, SEPUTAR JATIM·July 13, 2022

Nusantara7.com,Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memfasilitasi SMP swasta untuk menggelar Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) offline di Balai Pemuda, Selasa (12/7/2022). Pelaksanaan PPDB offline itu memberikan kemudahan bagi orangtua calon siswa yang ingin mendaftarkan anaknya di SMP swasta.

Kepala Bidang Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan Surabaya, Tri Endang Kustianingsih mengatakan, pelaksanaan PPDB swasta diikuti oleh 30 stand sekolah se-Surabaya. Para orangtua punya kesempatan memilih sekolah terbaik yang sesuai dengan keinginan.

“Sebenarnya SMP swasta itu sudah kita fasilitasi PPDB Dispendik Surabaya secara online juga, namun ternyata masyarakat masih belum banyak yang tahu kalau SMP swasta juga membuka pendaftaran sampai 14 Juli 2022,” kata Endang di Surabaya, Rabu (13/7/2022).

Endang menyampaikan, di pendaftaran PPDB SMP swasta orang tua akan dipandu langsung oleh guru dari masing-masing sekolah, nantinya setiap perwakilan dari sekolah akan menjelaskan berbagai fasilitas yang dimiliki. Pada dasarnya, ia menjelaskan, setiap sekolah SMP negeri maupun swasta itu sama kualitas dan baiknya.

“Artinya dari segi kualitas tidak ada bedanya, negeri maupun swasta. Karena kami juga memfasilitasi guru untuk meningkatkan kompetensi dalam hal meningkatkan proses pembelajaran sesuai kurikulum merdeka,” jelas Endang.

Ia berharap dengan adanya PPDB SMP swasta ini, para orang tua dapat memanfaatkan dengan baik sesuai program unggulan yang diminati. PPDB offline yang digelar bersamaan dengan penyelenggaraan seleksi Festival dan Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional (FLS2N) itu ada beberapa stand SMP swasta.

Diantaranya ada SMP Muhammadiyah, SMP Pirngadi, SMP 17 Agustus 1945, SMP Stella Maris, SMP YBPK dan masih banyak lainnya dari berbagai wilayah, mulai dari Surabaya pusat, timur, utara selatan dan barat. “Kami buka PPDB SMP swasta secara offline dua hari, mulai hari ini hingga besok Rabu (13/7/2022), bersamaan dengan seleksi FLS2N untuk tingkat Kota Surabaya,” jelas Endang.

Mengenai PPDB swasta, lanjut dia, saat ini sudah ada 181 SMP Swasta yang sudah memenuhi kuota di pendaftaran online melalui website Dispendik Surabaya. Sehingga dengan adanya pendaftaran offline SMP swasta di Balai Pemuda, kuota dari 30 sekolah tersebut bisa terpenuhi.

“Meskipun di web juga ada, kita bantu juga SMP swasta untuk membuka meja stand pendaftaran di sana. Kemudian nanti diarahkan pendaftaran secara online di lokasi. Kami menunjukkan ke masyarakat bahwa sekolah di Surabaya itu banyak, bukan hanya negeri saja, tapi ada swasta dengan program unggulannya,” paparnya.

Yang perlu dibawa saat pendaftaran offline, diharapkan orang tua calon siswa membawa kelengkapan seperti Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan lulus. Apabila memiliki surat keterangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diharapkan juga dibawa sebagai buktinya. Pelaksanaan PPDB SMP swasta ini, digelar mulai pukul 08.00-16.00 WIB.

Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta, Erwin Darmogo mengapresiasi Disdik Surabaya karena telah memberikan fasilitas SMP swasta untuk memenuhi kuota siswa melalui pameran pendidikan di Balai Pemuda. “Kami harapkan orangtua yang anaknya belum mendaftar atau yang masing bingung mau sekolah di mana, bisa segera datang ke Balai Pemuda melihat langsung program unggulan di stan – stan SMP swasta yang ada,” kata Erwin.

Senada dengan Endang, Erwin mengatakan sekolah swasta di Kota Surabaya tidak kalah baiknya dengan negeri, mulai dari fasilitas, program dan kualitas tenaga pendidiknya. Setiap sekolah swasta juga punya berbagai latar belakang, mulai dari keagamaan, akademis, ekstrakurikuler dan lain sebagainya yang bisa disesuaikan dengan karakter calon siswa.

“Kalau orangtua masing bingung dan kesulitan daftar online bisa memilih di sini, mana saja yang cocok untuk anaknya. Pada PPDB swasta ini ada dua jalur yang disiapkan oleh masing – masing sekolah, ada jalur reguler dan mitra warga. Tetapi untuk jalur mitra warga sudah hampir penuh, sedangkan reguler masih banyak kuotanya,” urainya.

Salah satu sekolah yang punya program unggulan di Kota Pahlawan adalah SMP Margie Surabaya. Kepala SMP Margie Surabaya, Sagita Enggar mengatakan, ada berbagai program unggulan mulai dari pertukaran pelajar, sister school dengan Australia dan masih banyak lainnya.

Program pertukaran pelajar itu bukan hanya murid saja, akan tetapi juga bersama guru, mereka berkumpul di sebuah homestay di Australia. Dalam masa pandemi seperti ini, SMP Margie juga menerapkan sekolah online sehingga orang tua tidak perlu khawatir akan kesehatan putra-putrinya.

Di PPDB kali ini, SMP Margie Surabaya menyediakan dua rombongan belajar dengan total 40 siswa. Setiap rombelnya ada 20 siswa, sedangkan saat ini jumlahnya belum mencukupi.

“Masih kurang kuotanya. Kami harap bagi orang tuanya ingin mendaftar bisa konsultasi langsung di Balai Pemuda. Kami juga menerima siswa MBR sekitar 10 hingga 20 persen,” tandasnya. [bjm]

Kurikulum Merdeka Siap di Implementasikan ke 271 sekolah di Gresik

PENDIDIKAN, SEPUTAR JATIM·July 13, 2022

Nusantara7.com – Dinas pendidikan (Dispendik) Gresik terus mematangkan persiapan penerapan kurikulum merdeka yang akan dimulai 18 Juli. Tercatat, ada 184 lembaga SD dan SMP yang mengimplementasikan kurikulum merdeka.

Mulai Senin (11/7) hingga Kamis (14/7), para guru dan kepala sekolah mendapatkan penguatan bimbingan teknis (bimtek) implementasi kurikulum merdeka itu.

Kurikulum merdeka yang diikuti 184 lembaga tersebut merupakan kurikulum merdeka mandiri. Lembaga yang belum menjadi sekolah penggerak mendapatkan kesempatan menerapkan kurikulum merdeka. Namun, dengan catatan, menggunakan biaya mandiri.

Sebanyak 184 lembaga SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, itu meliputi 145 SD dan 39 SMP. Sementara itu, lembaga yang sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun sebelumnya terdapat 87 lembaga. Dengan demikian, pada tahun ajaran 2022–2023, terdapat 271 lembaga SD dan SMP yang menerapkan kurikulum merdeka tersebut.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendik Pemkab Gresik Nur Maslichah menyatakan, 184 lembaga itu mengadopsi sekolah-sekolah yang lebih dulu menerapkan kurikulum merdeka. Salah satu bentuk bimtek tersebut merupakan peningkatan kapasitas SDM.

Ica, sapaan Nur Maslichah, melanjutkan bahwa kurikulum itu merupakan transformasi pendidikan. Bedanya dengan kurikulum sebelumnya adalah bisa fokus mengatasi learning loss, kurikulum lebih sederhana, tetapi mendalam, siswa dituntut lebih aktif, dan pembelajaran paradigma baru. [jp]

Kenang sulitnya memiliki izin usaha, Jokowi cerita saat bagikan NIB

EKONOMI BINIS·July 13, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenang sulitnya memiliki izin usaha saat ia memulai bisnis mebelnya tahun 1988 yang bernama CV Rakabu.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat membagikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Gedung Nanggala, Komplek Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Rabu.

Presiden Jokowi menceritakan bahwa ia tidak bias mengakses permodalan lewat bank karena tidak memiliki izin usaha yang kala itu disebut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Kalau pun ingin mengajukan SIUP, kala itu ia harus membayar dengan biaya yang besarannya cukup memberatkan.

“Kalau saya ingin mengajukan izin, harus bayar. Dan bayarnya untuk saya saat itu sangat berat, sehingga bertahun-tahun saya tidak memiliki yang namanya SIUP saat itu, yang itu sangat diperlukan oleh pengusaha mikro dan kecil kita,” kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara mengajak agar seluruh pelaku UMK untuk dapat mengurus NIB sebagai langkah awal untuk mengembangkan usaha.

Dalam acara tersebut, turut hadir Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki dan Menteri BUMN Erick Thohir

Ada pun Nomor NIB merupakan bentuk legalitas usaha, sekaligus juga bisa digunakan untuk membuka peluang usaha yang lebih besar, seperti akses pembiayaan dan pelatihan.

Melalui aplikasi OSS (Online Single Submission) Indonesia, pelaku UMK Perseorangan dapat dengan mudah mengurus NIB kapan saja, di mana saja, dan tanpa biaya.

Sejak tahun lalu Kementerian Investasi bekerja sama dengan mitra dari BUMN dan perusahaan swasta yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sampoerna, Tokopedia, Gojek, dan Grab untuk memberikan bimbingan secara daring kepada pelaku UMK Perseorangan dalam memproses NIB.

Sistem OSS berbasis risiko diresmikan secara langsung oleh Presiden Jokowi pada Agustus 2021 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sampai dengan 12 Juli 2022 tercatat sebanyak 1.507.235 NIB telah berhasil diterbitkan melalui system OSS. Dari angka tersebut, 98 persen merupakan NIB pelaku UMK dan 2 persen pelaku usaha menengah dan besar. [ant]

Kesehatan Jamaah Haji Diskrining saat tiba di Bandara Debarkasi

KESEHATAN, NASIONAL·July 13, 2022July 13, 2022

Nusantara7.com – Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Sylvana mengatakan, jemaah haji akan diskrining kesehatan saat kedatangan di bandara debarkasi untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Bagi jemaah yang tiba di tanah air, akan dilakukan skrining kesehatan saat kedatangan di bandara internasional debarkasi,” kata Budi di Mekkah, Selasa (12/7).

Skrining yang dimaksudkan adalah pengecekan suhu melalui thermal scanner dan thermal gun, tanda dan gejala serta melakukan observasi terhadap jemaah di asrama haji debarkasi.

Apabila ada jemaah dengan gejala demam atau menunjukkan potensi penyakit menular, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tes antigen. Jika hasil reagen menunjukkan reaktif, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Jika hasilnya positif, akan dirujuk ke fasilitas isolasi terpusat untuk kasus tanpa gejala atau bergejala ringan. Sementara yang bergejala sedang atau berat akan dirujuk ke RS Rujukan Covid-19,” katanya.

Sedangkan jemaah haji yang dinyatakan sehat saat kedatangan dan observasi di asrama haji debarkasi, bisa kembali ke rumah dengan tetap menjalani karantina mandiri dan memantau kondisi kesehatannya selama 21 hari ke depan.

Setiap jemaah akan dibagikan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah haji/K3JH, dan dilakukan pengawasan oleh dinkes setempat. Selain skrining kesehatan, Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan posko kesehatan di bandara untuk pelayanan rawat jalan, emergency, dan rujukan.

Selain itu juga menyediakan mobil ambulans dan tenaga medis sebagai antisipasi terhadap penyakit menular. Kemenkes juga menyiapkan sistem surveilans kesehatan terhadap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air bersama dengan dinas kesehatan kabupaten kota.

Jemaah juga diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan terutama memakai masker dan menggunakan alat pelindung diri selama menjalankan aktivitasnya di luar pemondokan. Sebanyak 4.765 jemaah haji gelombang pertama akan mulai bertolak ke tanah air pada 15 dan 16 juli 2022 melalui Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi. [jp]

Bupati Abdul Latif : AKBP Wiwit Ari Wibisono Selamat Datang Di Bangkalan

LENSA MADURA·July 12, 2022July 13, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menghadiri acara Pamit Kenal Kapolres Bangkalan di Pendopo Agung, Selasa (12/7/2022). Kapolres Bangkalan yang baru dijabat oleh AKBP Wiwit Ari Wibisono yang sebelumnya tugas sebagai Kapolres Pacitan.

AKBP Wiwit Ari Wibisono menggantikan AKBP Alith Alarino yang pindah ke jabatan baru sebagai Kapolres Trenggalek.

Dalam sambutannya, Ra Latif mengatakan AKBP Alith Alarino sudah menunjukkan koordinasi yang sangat baik dengan pemerintah.

Menurutnya , koordinasi itu sangat penting karena proses pengaturan, memadukan atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efesien dan efektif. Sehingga kegiatan menertibkan, mengatur atau menciptakan seluruh hal berjalan dengan lancar secara bersama-sama .

“Saya tidak mau sedih, beliau bergeser karena promosi dan itu patut kita syukuri, jangan pernah menahan karena langkah itu tidak boleh berhenti harus maju,” kata Ra Latif .

Ra Latif juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten Bangkalan kepada AKBP Wiwit Ari Wibisono sebagai Kapolres yang baru, juga ucapan terimakasih atas pengabdian Kapolres AKBP Alith Alarino yang sebelumnya.

“Semoga dengan kehadiran Kapolres yang baru, dapat meningkatkan lagi prestasi dan kinerja Polres Bangkalan,” ucap Bupati Abdul Latif. pem

Pasar saham seharusnya di dominasi Generasi Z

EKONOMI BINIS·July 12, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee menilai bahwa para Generasi Z dan milenial sudah seharusnya mendominasi jumlah investor dan transaksi di pasar saham karena perkembangan informasi tentang saham sangat massif di kalangan mereka.

“Umur-umur (Generasi Z dan milenial) produktif ini adalah peiode akumulasi kekayaan karena pendapatan sudah meningkat dan butuh investasi untuk merencanakan masa tua,” ucapnya saat dihubungi melalui telepon di Jakarta, Selasa.

Hans menambahkan para investor saham dari Generasi Z dan milenial mungkin kalah dari segi dana disbanding generasi sebelumnya, tapi dari segi jumlah investor mereka lebih dominan.

“Mereka lahir di era teknologi yang sudah maju, sejak kecil sudah bermain gadget sehingga informasi tentang investasi saham sangat mudah didapatkan,” katanya.

Kemudian, lanjut Hans, Generasi Z dan milenial dikenal berani dan mau belajar mengenai investasi saham, sehingga diproyeksikan jumlah pelaku pasar modal akan terus mengalami kenaikan.

“Kalau dilihat sekarang jumlah mereka ada 4 juta lebih, jadi saya piker jumlah mereka akan terus bertambah,” ucapnya.

Ia pun menambahkan keunggulan para Generasi Z dan milenial umumnya sekarang ini adalah sangat berani untuk melakukan investasi transaksi saham.

“Secara umum mereka lebih berani ambil risiko di saham, mereka melihat orang lain sukses di pasar saham sehingga berani ambil risiko,” jelasnya.

Peran media social seperti Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok yang terdapat banyak konten-konten mengenai investasi saham juga membuat para Generasi Z dan milenial semakin semangat untuk berkecimpung di investasi saham.

Sebelumnya, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat pada akhir semester I-2022, investor saham didominasi oleh investor berusia di bawah 40 tahun atau Generasi Z dan milenial sebesar 81,64 persen, dengan nilai asset mencapai Rp144,07 triliun. [ant]

Bupati Kediri targetkan Vaksin Booster tiap kecamatan sebanyak 50 persen

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 12, 2022

Nusantara7.com,Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendorong cakupan vaksinasi di setiap kecamatan di angka 50 persen.

Orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini menjelaskan, hal ini menyusul instruksi presiden yang menetapkan vaksinasi booster yang dijadikan syarat izin keramaian dan perjalanan.

“Imbauan Bapak Presiden beberapa hari yang lalu bahwa vaksinasi booster atau dosis tiga adalah syarat untuk perjalanan dan keramaian,” Kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu.

Untuk itu, Mas Dhito meminta Dinas Kesehatan dan camat untuk melakukan percepatan vaksinasi. Utamanya untuk vaksin dosis ke tiga.

Sedangkan bagi kecamatan dengan capaian dosis dua masih di bawah 75 persen, pihaknya meminta agar segera memenuhi capaian tersebut yang kemudian disusul dengan memenuhi 50 persen di dosis ke tiga.

“Jadi saya tekankan lagi, ya. Kecamatan yang dosis duanya sudah tujuh puluh lima persen langsung fokus ke dosis tiga. Kejar ke (capaian) lima puluh persen,” tutur Mas Dhito saat rapat koordinasi perkembangan Covid-19 dan vaksinasi, di Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Keseluruhan kecamatan capaian dosis ke tiga paling tinggi dicapai Kecamatan Pagu 36 persen untuk dosis 3 atau 10.769 dosis.

Kemudian guna mencapai target yang diinginkan, bupati muda berkacamata tersebut mengambil langkah-langkah strategis. Antara lain menggalakkan vaksinasi dor to dor, bekerja sama dengan pihak terkait seperti Polri dan BIN, serta vaksinasi di tempat-tempat fasilitas umum baik tempat wisata maupun saat Jumat Ngopi.

Adapun jumlah dosis yang tersedia di Kabupaten Kediri sebanyak 15.532 yang terdiri dari 10.000 Astra Zaneca dan sisanya PFizer.

Sementara itu, untuk selisih antara jumlah vaksin dan masyarakat yang akan divaksin, Mas Dhito
akan mengajukan kembali stok vaksin ke Kementerian Kesehatan.

“Berapa kebutuhan yang harus kita salurkan. Nanti setelah dari situ kita bersurat ke Kemenkes saya rasa satu dua minggu ini kita akan minta dosis vaksin dengan jumlah yang cukup banyak,” pungkas Mas Dhito. [bjm]

Ibu dan anak yang kurang mampu, wajib diberi bantuan gizi oleh negara

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 12, 2022

Nusantara7.com – Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) telah resmi menjadi RUU Inisiatiaf DPR. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, rancangan regulasi ini akan memberi jaminan kesehatan bagi ibu dan anak, khususnya dari kalangan yang kurang mampu.

“RUU KIA bertujuan mewujudkan rasa aman, tenteram bagi ibu dan anak. Lewat RUU KIA, Negara memiliki kewajiban meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin,” kata Puan, Senin (11/7).

RUU KIA pun diinisiasi demi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Puan menjelaskan, RUU ini tak hanya mengatur soal penambahan cuti melahirkan bagi ibu pekerja dari 3 bulan menjadi 6 bulan serta adanya usul cuti untuk ayah.

“Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang secara optimal. Jadi lewat RUU KIA kita akan pastikan anak mendapatkan hak-haknya. Termasuk juga bagi ibu yang mengandung hingga melahirkan dan merawat anak,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dibutuhkan asupan gizi seimbang dan standar hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Hal ini juga menjadi kewajiban Negara sebab anak-anak akan menjadi generasi penerus bangsa.

“RUU KIA mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan asupan makanan sehat dan gizi seimbang terpenuhi bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu menyusui serta anaknya,” ucap Puan.

Mantan Menko PMK ini menerangkan, RUU KIA mengatur terjaminnya pelayanan serta pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana bagi kesejahteraan ibu dan anak, termasuk dalam hal nutrisi. Puan mengatakan, Pemerintah juga wajib memberikan bantuan kepada ibu dan anak yang secara ekonomi kesulitan mendapat pemenuhan gizi baik.

“Selama ini telah tersedia layanan kesehatan dan pengobatan gratis dari Pemerintah, salah satunya melalui BPJS Kesehatan, tapi hal itu tidak cukup karena belum ada jaminan pemberian asupan makanan sehat dan gizi seimbang bagi ibu hamil, melahirkan, dan menyusui serta anaknya,” sebut ibu dua anak tersebut.

“Kita tahu banyak masalah malnutrisi terjadi di berbagai pelosok negeri. Masalah stunting juga masih banyak di Indonesia. Harus ada upaya tambahan yang perlu kita lakukan untuk membenahi persoalan ini, salah satunya lewat RUU KIA,” imbuh Puan.

Dalam Pasal 27 draf RUU KIA disebutkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan santunan kepada ibu dan anak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Bantuan dan santunan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk makanan sehat dan gizi seimbang, bahan pokok penunjang, makanan pendamping air susu ibu (ASI) dan makanan tambahan. Selain itu, Pemerintah juga berkewajiban memberikan layanan kesehatan dan pengobatan gratis, dan/atau pemberian perlengkapan anak kepada masyarakat kurang mampu.

“Pemberian bantuan dan santunan dilaksanakan secara terukur dan tepat sasaran serta bersifat insidental dan/atau berkelanjutan,” tegas Puan.

Lewat RUU KIA, Pemerintah wajib merumuskan perencanaan serta melaksanakan kebijakan, dan program Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan KIA dalam APBN dan APBD, termasuk pada program pemenuhan gizi.

Dengan adanya RUU KIA, Puan berharap kebutuhan nutrisi Ibu dan anak dapat lebih terjamin. RUU KIA juga diharapkan dapat menurunkan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia.

“Ketika ibu dan anak sejahtera, generasi Indonesia pasti akan berkualitas. RUU KIA dibutuhkan dalam menyambut generasi emas Indonesia,” ucap cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Lebih lanjut, Puan mengatakan RUU KIA mengatur pelibatan keluarga dalam pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak yang meliputi pemenuhan hak dasar keluarga, khususnya kebutuhan dasar ibu dan anak secara layak. Kemudian pembentukan tempat tinggal keluarga ramah anak, perlindungan ibu dan anak dari kerentanan keluarga, serta dukungan terhadap pemenuhan KIA.

“Kemampuan keluarga tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperkuat dan memberikan dukungan pembangunan keluarga sejahtera,” pungkas Puan. [jp]