2022 – Page 24 – nusantara7

Pemkot Surabaya pasang 126 CCTV di GBT untuk persiapan AFC U-20

SEPUTAR JATIM·September 1, 2022

N7, Surabaya – Pemkot Surabaya memasang sebanyak 126 CCTV dan ruang kontrol di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) untuk persiapan pelaksanaan kualifikasi Piala AFC U-20 yang akan digelar pada 14-18 September 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya M. Fikser dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Kamis, mengatakan, pada pertengahan September mendatang, GBT akan menjadi tuan rumah untuk pertandingan Grup F yang diisi Timnas Indonesia U-20, Hongkong, Vietnam dan Timor Leste.

“Demi menyiapkan pertandingan itu, kami memasang 126 CCTV di area GBT, mulai dari akses masuk, tempat parkir, hingga semua area di dalam GBT,” kata dia.

Menurut dia, semua CCTV itu sudah terpasang semuanya di kawasan GBT. Bahkan, lanjut dia, pihaknya telah melakukan proses uji coba pemasangan jaringan supaya bisa diakses melalui ruang kontrol atau yang biasa disebut VOC.

Dia memastikan, seluruh CCTV itu akan dapat dilihat di ruang kontrol atau VOC itu. Sebab, lanjut dia, di ruangan tersebut akan dipasang 15 unit televisi ukuran 55 inch yang akan memantau dan memonitor semua kawasan GBT.

Fikser menjelaskan, ruang kontrol yang ada di lantai 2 itu akan ada dua ruangan yakni, pertama, ruangan server yang menjadi tempat perangkat-perangkat aktif Kominfo, mulai dari jaringan, fiber optik, dan juga CCTV. Kini semua perangkat di ruangan tersebut sudah dipasang semuanya dan sudah on.

Kedua, ruang kontrol yang menjadi tempat 15 unit TV. Di ruangan tersebut, kini sedang dilengkapi meja, kursi dan sarana prasarana lainnya.

“Jadi, nanti bentuknya akan mirip dengan CC Room 112 di Siola, meskipun tidak semegah di CC Room 112 ya,” ujar dia.

Fikser juga memastikan, sebanyak 126 CCTV yang dipasang itu akan memonitor semua aktivitas yang ada di kawasan GBT, baik di luar maupun di dalam GBT.

“Jadi, CCTV dan ruang kontrol itu dipasang untuk memantau dan memonitor semua keamanan di seluruh area stadion,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfo Surabaya Tri Aji Nugroho menjelaskan, yang akan bertugas di ruang kontrol itu adalah perwakilan semua pihak yang berkaitan dengan keamanan dan kesehatan, mulai dari petugas kepolisian dan TNI, Satpol PP, BPBD, dan Dinas Kesehatan serta dinas terkait lainnya.

Bahkan, kata dia, nantinya pengawas pertandingan, baik dari pihak AFC atau pun dari FIFA akan disediakan tempat di ruang kontrol tersebut untuk bersama-sama memantau jalannya pertandingan.

“Jadi, perwakilan yang bertugas di ruang kontrol itu akan memantau semua area GBT,” katanya.

Apabila ada keramaian dan kondisi kedaruratan di suatu titik, dan itu terpantau kamera CCTV, maka perwakilan itu akan langsung menghubungi petugas yang ada di lapangan atau yang ada di luar ruang kontrol, sehingga dengan segera petugas yang ada di lapangan itu bisa langsung bergeser ke titik keramaian itu, tambahnya. ant

PKK Kediri gelar seminar bertema P4 pada generasi muda

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 1, 2022

N7,Kediri – Seiring berjalannya waktu dan globalisasi dunia modern,serta pesatnya era teknologi informasi mulai berdampak pada lunturnya nilai-nilai kebangsaan. Guna menumbuhkan kembali jiwa dan semangat kebangsaan para generasi muda di Kota Kediri, hari ini, Rabu (31/8/2022) Tim Penggerak PKK Kota Kediri telah menggelar seminar dengan tema Revitalisasi Pemahaman Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) untuk mempertahankan NKRI di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri.

Seminar yang diikuti oleh 135 peserta dari Pokja 1 kelurahan, pokja 1 kecamatan dan karang taruna se-Kota Kediri tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Ketua TP PKK Kota Kediri, Novita Bagus Alit. Dalam sambutannya, Novita menyampaikan bahwa setiap warga Indonesia wajib mempertahankan NKRI agar kelangsungannya tetap terpelihara. Untuk mempertahankan NKRI tersebut ditentukan oleh sikap dan prilaku dari semua warga di Indonesia.

“Kondisi kehidupan bernegara saat ini sangat kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, penting adanya pemahaman mendalam tentang 4 pilar kebangsaan,yaitu pancasila,UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tungga Ika yang harus tetap bertumbuh kembang,”ungkapnya.

Novita juga menuturkan bahwa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita perlu mengetahui dan memahami pentingnya kedudukan pancasila bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Kita sebagai warga Negara Indonesia berkewajiban untuk memahami dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dari pancasila, mau itu pejabat penyelenggara Negara atau warga sekalipun,”ujarnya.

Lebih lanjut menurut Novita, sebagai bagian dari Pemerintah Kota Kediri, TP PKK juga berperan untuk mendorong generasi muda agar dapat memahami secara mendalam tentang 4 pilar guna mencapai cita-cita dan tujuan mempertahankan NKRI.

”Untuk itulah seminar ini diselenggarakan. Dengan adanya seminar ini, kami berharap sebagai generasi penerus bangsa, para generasi muda di Kota Kediri bisa lebih memahami 4 pilar NKRI dan mau ikut serta dalam memperjuangan NKRI,”ujarnya.

Terakhir Novita berharap agar adanya seminar ini dapat bermanfaat bagi para peserta dan menjadi motivasi untuk ikut serta dalam memajukkan dan memperjuangkan bangsa Indonesia.

Usai sambutan yang disampaikan Novita, acara dilanjutkan dengan seminar dengan narasumber Kompol Kusumardi dari Polres Kediri Kota. bjm

PC tak ditahan karena alasan kesehatan dan punya anak kecil

HUKUM DAN KRIMINAL·September 1, 2022September 1, 2022

N7 – Permintaan kuasa hukum Putri Candrawati agar tidak dilakukan penahanan terhadapnya sudah dikabulkan penyidik Bareskrim Polri.

Hal tersebut diutarakan oleh Arman Hanis selaku kuasa hukum Putri Candrawati setelah merampungkan pemeriksaan konfrontir yang dilaksanakan sejak Rabu, (31/8) pagi tadi.

“Alhamdulillah penyidik mempertimbangkan hal-hal terkait kemanusiaan, ya. Sehingga penyidik mengabulkan, tetapi diminta untuk diberikan wajib lapor 2×1 minggu,” ujarnya di Mabes Polri, Kamis (1/8).

Arman menjelaskan bahwa alasan pihaknya mengajukan permohonan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Putri Candrawati adalah karena dua alasan yang berhubungan dengan kondisi Putri.

“Ibu Putri mempunyai anak kecil, itu yang pertama. Yang kedua, kondisi kesehatan ibu Putri tidak stabil, sehingga kami melakukan permohonan itu,” imbuhnya. “Kami sudah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan karena alasan-alasan sesuai pasal 31 ayat 1 KUHAP itu kita boleh mengajukan permohonan itu dan kita mengajukan karena alasan kemanusiaan,” tambah Arman.

Seperti diketahui, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), Kuat Ma’ruf (KM), dan yang terbaru adalah Putri Chandrawathi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E. ’’RE melakukan penembakan korban,” kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).

Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. “FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak,” jelas Agus.

Sedangkan Putri terekam CCTV berada di di lokasi dan ikut serta dalam proses pembunuhan berencana kepada Brigadir J. ’’(PC) mengikuti dan melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.Dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota polri. Meskipun ybs mengajukan banding.jp

Harga telur di pasar Jember masih belum stabil

EKONOMI BINIS·August 31, 2022

N7, Jember – Harga telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Jember, Jawa Timur masih fluktuatif dan belum stabil seiring dengan pasokan dan naik turunnya permintaan di pasaran.

“Harga telur ayam ras hari ini turun dari Rp30 ribu menjadi Rp28 ribu, namun sebelumnya dua hari yang lalu naik dari Rp28 ribu menjadi Rp30 ribu, sehingga masih fluktuatif,” kata Fatimah, pedagang di Pasar Tanjung Jember, Rabu.

Menurutnya, harga telur ayam ras masih belum stabil karena dipengaruhi jumlah pasokan dari berbagai daerah ke Jember dan naik turunnya permintaan akan komoditas tersebut.

“Harga telur ayam ras di pasar tradisional biasanya mengalami kenaikan seiring dengan permintaan yang tinggi, sedangkan pasokan dari sejumlah daerah sentra telur di Jawa Timur terbatas,” tuturnya.

Ia berharap harga telur ayam ras kembali stabil di kisaran Rp20 ribu hingga Rp22 ribu per kilogram karena kenaikan harga komoditas itu menyebabkan banyak warga yang mengurangi pembelian.

“Fluktuatifnya harga telur ayam ras itu juga dikeluhkan pedagang kue yang membutuhkan telur banyak untuk bahan bakunya, namun terkadang mereka tidak bisa menaikkan harga kue karena khawatir pelanggan beralih ke yang lain,” katanya.

Informasi yang dihimpun di lapangan, kenaikan harga telur yang terus meroket tersebut karena harga pakan ternak yang naik dan permintaan komoditas telur yang juga naik seiring ada bantuan sosial (bansos) telur.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember Bambang Saputro mengatakan harga telur ayam ras memang mengalami kenaikan selama beberapa hari terakhir, namun kadang juga turun.

“Harga telur ayam ras biasanya berkisar Rp20 ribu hingga Rp25 ribu per kilogram, namun pernah tembus di angka Rp30 ribu per kilogram di pasaran, namun kini turun menjadi Rp28 ribu per kilogram,” katanya.ant

Ridwan Kamil klarifikasi soal 414 mahasiswa Bandung positif HIV

NASIONAL·August 31, 2022

N7, Bandung – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung menemukan 414 mahasiswa terinfeksi HIV dan juga ratusan ibu rumah tangga. Data ini bukan data per satu tahun, akan tetapi data akumulaI sejak tahun 1991 hingga 2021.

KPA menemukan pengidap HIV/AIDS di kota Bandung sebanyak 5.943 orang. Data itu merupakan akumulasi dari tahun 1991 hingga Desember 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 414 berstatus mahasiswa dan 664 orang adalah ibu rumah tangga.

“Data itu akumulasi dari tahun 1991 sampai 2021,” kata Kepala Sekretariat KPA Kota Bandung Silvia Dewi kepada JawaPos.com baru-baru ini.

Hal itu juga dibenarkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia mengoreksi berita di media bahwa data tersebut adalah data akumulasi sejak tahun 1991 hingga 2021.

“KOREKSI BERITA: 414 Kasus HIV di kalangan mahasiswa Kota Bandung itu adalah AKUMULASI data selama 30 tahun: 1991-2021. Bukan data dalam 1 tahun,” katanya dalam akun Instagram miliknya, Rabu (31/8).

Kang Emil, sapaannya, sudah memiliki beragam program dan agenda untuk mendeteksi dan menangani masalah ini sudah dilakaksanakan secara progresif oleh Pemprov Jabar. Pemprov Jabar, kata dia, fokus pada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam penanggulangan HIV AIDS dan IMS di Provinsi Jawa Barat. Berikut program yang diklaim sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat.

Melakukan skrining dini Tes HIV pada Populasi Kunci, Ibu Hamil Pasien TB, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di layanan maupun secara mobile.
Melakukan perluasan layanan Konseling tes HIV, Layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan.
Melakukan peningkatan kapasitas petugas Puskesmas dalam pengembangan layanan Test and Treat
Melakukan evaluasi triple eliminasi dengan sasaran Ibu Hamil yang di tes HIV, Sifilis dan hepatitis untuk eliminasi pada bayi lahir dari Ibu positif HIV, Sifilis dan Hepatitis
Melakukan pemantauan Desentralisasi Obat ARV di 27 kab/Kota
Melakukan pemeriksaan Viraload bagi ODHA untuk melihat evaluasi penggunaan ARV pada ODHA
Melakukan pertemuan terkait kolaborasi TB HIV
Melakukan kegiatan Pemetaan Populasi Kunci untuk melidapatkan gambaran Estimasi Populasi Kunci.jp

Kuasa hukum Bharada E minta media hindari disinformasi kasus Brigadir J

HUKUM DAN KRIMINAL·August 31, 2022

N7, Jakarta – Tim kuasa hukum Bharada Richard Eliezer (Bharada E) meminta media menghindari disinformasi terkait kasus pembunuhan Brigadir J dengan mengutip sumber resmi.

“Kami sangat menyayangkan masih banyak media massa yang mengutip keterangan-keterangan orang yang sama sekali tidak mewakili siapapun dalam kasus ini,” kata Koordinator Tim kuasa hukum Bharada E, Ronny Talapessy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ronny menerangkan, mengutip sumber resmi menjadi penting agar tidak terjadi disinformasi terkait proses hukum yang sedang berjalan dalam perkara pembunuhan Brigadir J.

Ia mengatakan tim kuasa hukum Bharada E tidak pernah memberikan keterangan resmi terkait dugaan motif pembunuhan Brigadir J.

Karena itu, kata dia, tim kuasa hukum dan Bharada E tidak bertanggung jawab atas informasi yang beredar di berbagai media massa khususnya terkait dugaan motif pembunuhan Brigadir J.

Untuk itu ia mengimbau seluruh media massa baik online, elektronik maupun cetak untuk mengutip narasumber resmi yang mewakili pihak-pihak yang terkait langsung dengan persoalan pembunuhan Brigadir J.

“Sayangnya keterangan tersebut dijadikan sebagai satu-satunya penjelasan tanpa berupaya memverifikasinya kepada pihak-pihak yang terkait khususnya klien kami sehingga informasi yang beredar membuat publik bingung dan merugikan klien kami,” ucapnya.

Karena itu, kata Ronny, semua pihak sebaiknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berhenti menyampaikan informasi yang bersifat spekulatif yang dapat merugikan Bharada E.

Ronny pun mendukung dan menghormati media massa yang secara serius ingin mengungkap kebenaran dalam kasus ini. Dan berharap agar media massa atau wartawan untuk melaksanakan tugas jurnalistiknya secara ketat sesuai dengan UU Pers dan kode etik berlaku.

“Harapan kami adalah bahwa kasus ini justru harus terang benderang sehingga publik pun mendapatkan kebenaran sesungguhnya atas kasus ini,” kata Ronny.ant

Wali kota Madiun ajak ASN layani masyarakat di luar kantor

SEPUTAR JATIM·August 31, 2022August 31, 2022

N7,Madiun – Wali Kota Madiun Maidi mengajak aparatur sipil negara (ASN) jajarannya ke luar kantor sebagai bagian dari terobosan untuk melayani masyarakat di wilayah setempat.

“Kini, wali kota, wakil wali kota, dan juga ASN bukan lagi dilayani, namun melayani masyarakat. Jadi, ASN harus ke luar dari kantor, jemput bola mendatangi warga untuk memberikan layanan terpadu,” ujar Wali Kota Maidi dalam kegiatan Wali Kota Menyapa dengan tema “Semangat Melayani” dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Suara Madiun Dinas Komunikasi dan Informatika setempat yang digelar di Lapak UMKM Kampir Kelurahan Kanigoro, Selasa.

Menurut dia, pemerintah harus hadir saat dibutuhkan warganya. Dalam pelayanan terpadu, ia meminta ASN Kota Madiun tidak hanya selalu di kantor, tapi juga keliling.

“Sehingga warga tidak lagi datang ke kantor dinas pelayanan, namun ASN yang mendekati warga. Hal itu sudah diwujudkan dengan layanan perpustakaan dan administrasi kependudukan di Kota Madiun, serta PMI,” kata dia.

Orang nomor satu di Pemkot Madiun tersebut menambahkan bahwa seorang ASN adalah pelayan masyarakat sehingga wajib memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya bekerja, ASN juga harus meningkatkan semangat belajar, sebab dengan pengetahuan semakin luas akan membawa perubahan yang besar, inovatif, dan lebih baik.

“Saya bangga bisa melayani warga Kota Madiun dengan baik. Itu yang terus kami tekankan. Ke depan, Pemkot Madiun terus membuat terobosan untuk meningkatkan layanan publiknya,” tambahnya.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dispendukcapil Kota Madiun, Poedjo Soeprantio yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan dinasnya terus melakukan inovasi dalam memberikan layanan publik. Hal itu sejalan dengan ajakan Wali Kota Madiun.

“Dispendukcapil Kota Madiun punya layanan ‘Pecel Adminduk’, yakni pelayanan cepat dan lancar administrasi kependudukan,” kata Pudjo.

Melalui layanan tersebut, pihaknya hadir setiap hari Sabtu dan Minggu di lapak-lapak UMKM tiap kelurahan bergiliran untuk memberikan layanan kependudukan.

“Artinya, kami bekerja tujuh hari tanpa libur untuk melayani kependudukan bagi warga Kota Madiun yang membutuhkan,” katanya.

Sementara itu, kegiatan talk show wali kota Menyapa tersebut mendapat tanggapan antusias dari warga dengan banyak pertanyaan, saran, dan kritik tentang layanan publik Pemkot Madiun.

Dalam kegiatan tersebut juga diselenggarakan pelayanan perpustakaan keliling, mobil layanan adminduk, dan bus PMI untuk donor darah.ant

Presiden agendakan ke Papua serahkan NIB bagi pelaku UMK

NASIONAL·August 30, 2022

N7, Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo pada Selasa (30/8) siang bertolak ke Provinsi Papua. Salah satu agenda presiden menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan perseorangan sebagai salah satu rangkaian agenda kunjungan kerja.

Berdasar keterangan resmi seperti dilansir dari Antara di Jakarta, presiden dan rombongan lepas landas dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 12.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia 1. Kepala Negara dan rombongan akan menempuh penerbangan selama kurang lebih 5 jam 10 menit menuju Papua dan diperkirakan akan mendarat di Bandar Udara Internasional Sentani, Kabupaten Jayapura sekitar pukul 19.10 WIT.

Presiden akan bermalam dan melanjutkan agenda kerja pada Rabu (31/8). Presiden dijadwalkan meresmikan Papua Football Academy (PFA) hingga menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan perseorangan.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Papua antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu, turut pula Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Laksma TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.jp

Naik KA Jarak jauh wajib lakukan vaksin booster

EKONOMI BINIS·August 30, 2022

N7, Jember – Seluruh penumpang kereta api jarak jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi ketiga (booster) dan kebijakan tersebut diberlakukan mulai 30 Agustus 202.

“Aturan tersebut menyesuaikan dengan terbitnya SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi COVID-19,” kata Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daerah Operasi 9 Azhar Zaki di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.

Ia mengatakan perubahan dalam aturan terbaru ini adalah sebelumnya pelanggan yang belum vaksin booster masih diperbolehkan melengkapi dengan hasil negatif RT-PCR, namun mulai 30 Agustus 2022 hal itu tidak berlaku lagi.

Sedangkan penumpang dengan usia 6-17 wajib telah melakukan vaksinasi COVID-19 kedua.

“KAI mengingatkan agar penumpang agar segera melakukan vaksin booster. Mulai hari ini, penumpang yang tidak dapat menunjukkan bukti vaksinasi tersebut tidak akan diperkenankan naik kereta,” tuturnya.

Ia mengimbau masyarakat agar memperhatikan persyaratan terbaru itu dengan saksama agar tetap dapat melanjutkan perjalanannya.

“Calon penumpang KA segera lakukan vaksinasi di lokasi yang disediakan KAI ataupun pemerintah agar tetap dapat menggunakan layanan KA jarak jauh,” kata Azhar.

Sementara bagi penumpang WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri hanya wajib vaksin kedua dan bagi penumpang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Penumpang dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes cepat antigen atau RT-PCR, namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan

“Penumpang tetap diwajibkan dalam kondisi sehat dan menggunakan masker selama dalam perjalanan kereta api dan saat berada di stasiun,” ujarnya.

Untuk masa transisi sosialisasi aturan baru itu, lanjutnya, khusus penumpang dengan tiket keberangkatan 30 Agustus hingga September 2022 yang tidak dapat menunjukkan persyaratan vaksinasi dapat membatalkan tiketnya dengan pengembalian bea 100 persen.

“Kami akan terus menyosialisasikan kebijakan itu dengan harapan para penumpang mempersiapkan diri dan memahami kebijakan ini karena KAI terus berupaya untuk menciptakan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan sehat,” kata Azhar. ant

Kota mojokerto target turunkan angka stunting dari 5,95

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 30, 2022August 30, 2022

N7,Mojokerto – Bulan September 2022, angka stunting Kota Mojokerto ditargetkan turun dari angka 5,95.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat audit kasus stunting sebagai upaya mempercepat penurunan kasus stunting di Ruang Sabha Mandala Madya Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto.

Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) tahun 2021, prevelensi stunting Kota Mojokerto ada di angka 6.9, terendah se-Jawa Timur. Bahkan pada bulan Februari 2022, prevelensi stunting Kota Mojokerto kembali turun di angka 5,95.

“Harapan kita di bulan September nanti, akan ada survei nasional lagi maka tentu harus bisa dibawah 5,95 persen. Karena ini bukti komitmen dan kolaborasi kita bersama, menjadikan Mojokerto sebagai kota zero stunting kedepan,” ujar Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini, Senin (29/8/2022).

Lebih lanjut Ning Ita (sapaan akrab, red) ini, meminta adanya mapping bayi stunting per-kelurahan agar tepat dalam melakukan intervensi. Ini lantaran kasus stunting yang terjadi di masing-masing kelurahan tentu kondisinya berbeda-beda sehingga diperlukan mapping. Pemkot Mojokerto akan mencari solusi terbaik dan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Diharapkan komitmen seluruh stakeholder dalam menyukseskan tujuan nasional 2045 Indonesia generasi emas. Generasi emas harus kita upayakan, kita ikhtiarkan sejak mereka dalam kadungan,” pungkasnya.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Gaguk Tri Prasetyo, serta Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB) dr.Triastutik Sri Prastini Sp A. Selain dihadiri tim audit kasus stunting tingkat kota, forum ini juga menghadirkan narasumber dari Balai Konseling Anak dan Remaja Kota Mojokerto Hannia Pewitasari, S.Psi, M.Psi. bjm