2021 – Page 29 – nusantara7

KKPJ minta Presiden Bersihkan Oportunis Politik di Pemerintahannya

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·November 5, 2021November 9, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membersihkan oportunisme politik di dalam pemerintahannya. Yakni, mereka yang sudah mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024.

KKPJ merupakan relawan pendukung Jokowi dari berbagai organisasi. Di antaranya, Projo, Seknas Jokowi, Bara JP, Kapt, Almisbat, RPJB, Duta Jokowi, RKIH, serta Joman. Para loyalis Jokowi ini berkumpul pada Kamis (4/11/2021) sore di bilangan selatan Jakarta.

“Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan melihat perkembangan situasi politik pemerintahan yang gamang dalam penanganan lanjutan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, soal vaksin berbayar, isu perburuan rente di balik kebijakan tes PCR dalam moda transportasi publik dan sampai perilaku beberapa oknum menteri yang terlalu kentara ingin menjadi Capres/Cawapres di 2024,” kata Sekretaris Jenderal Almisbat (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat) Piryadi Kartodiharjo dalam siaran persnya yang diterima beritajatim.com, Jumat (5/11/2021).

Para oportunis politik itu, lanjut Piryadi, sudah selayaknya tidak diberi tempat dan kesempatan dalam pemerintahan. Karena mereka hanya akan mencoreng dan membahayakan “warisan” yang kelak akan ditinggalkan presiden Jokowi.

“Karena itu, sebagai teman seperjuangan, sebagai pendukung loyal, kami mengusulkan agar Presiden Jokowi segera melakukan pembersihan dan pembaruan pemerintahan. Para pemburu rente dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang jelas telah membajak Visi Indonesia Maju harus segera diamputasi sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah,” sambungnya.

Piryadi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut KKPJ menelurkan 9 poin yang dihasilkan diskusi panjang. Selain soal pembersihan kabinet dari oportunis politik, juga berbagai persoalan lainnya. Semisal tentang aroma kepentingan bisnis dalam penanganan pandemi.

Mulai dari vaksin berbayar, wajib RT-PCR, Bansos, Karantina dan lain lain. Juga tentang terseretnya anggota kabinet dalam kasus hukum. Hal itu, menurut KKPJ, bukan saja menampar reputasi Presiden Jokowi, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan dan pengingkaran terhadap cita-cita politik bersama.

“Kami memohon kepada presiden untuk mengembalikan pemerintahan ke rel perjuangan Visi Indonesia Maju sebagai wujud pengemban amanat rakyat yang diberikan dalam Pilpres 2019,” ujar pria yang pada 1993 dipenjara di Rutan Salemba karena dituduh menghina Presiden Soeharto. [brj]

Berikut ini poin-poin resume lengkap hasil diskusi Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ)

KKPJ mengevaluasi perjalanan dua tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan penanganan pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1,5 tahun. Sebagai apresiasi atas berbagai keputusan pemerintahan yang berhasil bertahan dalam situasi resesi, KKPJ tetap bersemangat mendukung Presiden Jokowi terus membangkitkan Indonesia dari resesi dan pandemi.
Bagi KKPJ, adalah tugas bersama sebagai komponen Bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, efektif, dan membawa seluruh Rakyat Indonesia menuju kesejahteraan.
Dalam membaca konteks global saat ini, KKPJ mengapresiasi kepemimpinan Jokowi untuk memanfaatkan panggung internasional seperti G20 dan pertemuan iklim (COP Glasgow) dalam membawa solusi Indonesia untuk dunia.
Namun sebagai pendukung dan teman seperjuangan Presiden Jokowi dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju, KKPJ melihat bagaimana agenda perubahan “dibajak” oleh kelompok kepentingan dalam kabinet pemerintahan yang nyata nyata bertentangan dengan Visi Indonesia Maju Presiden Jokowi.
KKPJ sangat prihatin melihat begitu banyak manuver kelompok politik besar berwatak pemburu rente, yang mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan memanfaatkan bencana pandemi global, bergerak bebas menggunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan presiden Jokowi, memanipulasi dan membahayakan legacy yang sudah dibangun oleh presiden, hanya untuk tujuan mempersiapkan kepentingan sempit mereka.
Aroma kepentingan bisnis dalam penanganan pandemi terlalu besar untuk diabaikan. Mulai dari vaksin berbayar, Wajib RT-PCR, Bansos, Karantina dan lain lain, terseretnya anggota kabinet dalam kasus hukum bukan saja menampar reputasi Presiden Jokowi, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan dan pengingkaran terhadap cita-cita politik bersama. Kami memohon kepada Presiden untuk kembalikan pemerintahan ke rel perjuangan Visi Indonesia Maju sebagai wujud Pengemban Amanat Rakyat yang diberikan dalam Pilpres 2019.
Oportunisme politik di dalam pemerintahan harus ditertibkan dan dibersihkan. Mereka yang sudah mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024, sudah selayaknya tidak diberi tempat dan kesempatan dalam pemerintahan, yang hanya akan mencoreng dan membahayakan “warisan” yang kelak akan ditinggalkan presiden Jokowi.
Karena itu, sebagai teman seperjuangan, sebagai pendukung loyal, kami mengusulkan agar Presiden Jokowi segera melakukan pembersihan dan pembaruan pemerintahan. Para pemburu rente dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang jelas telah membajak Visi Indonesia Maju harus segera diamputasi sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah.
Kami memandang bahwa pembersihan pemerintahan sudah cukup mendesak dilakukan. Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin harus fokus pada upaya keluar dari tekanan pandemi Covid 19 dan berkonsentrasi penuh untuk dapat memimpin ekonomi dunia pada tahun 2022 (G-20). Sebagai loyalis, KKPJ akan tetap bersama Presiden Jokowi sampai akhir jabatan kepresidenan 2024. Keyakinan KKPJ atas Jokowi dan agenda kebangsaannya akan tetap mewarnai perpolitikan nasional Indonesia.

Semoga Tuhan Semesta Alam melindungi kita semua, Bangsa Indonesia.
Jakarta 4 November 2021.

KELOMPOK KERJA PENDUKUNG JOKOWI (KKPJ) :
PROJO, SEKNAS JOKOWI, BARA-JP, KAPT, ALMISBAT, RPJB, DUTA JOKOWI, RKIH, JOMAN, DLSB-NYA.

Dishub Jatim: Alasan Perut Warga Tetap Bandel Beroperasi, Perahu Terbalik di Perbatasan Tuban-Bojonegoro

SEPUTAR JATIM·November 4, 2021November 6, 2021

Nusantara7.com,Surabaya – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim ikut buka suara terkait penyeberangan lintas kabupaten di atas sungai Bengawan Solo yang menggunakan perahu dari Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban menuju Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.

Dishub Jatim menegaskan sama sekali tidak pernah mengeluarkan izin trayek pada lintasan tersebut. “Kami beberapa kali melakukan penertiban di lintasan tersebut, namun warga tetap mengoperasikan perahu tersebut. Kami tidak pernah mengeluarkan izin trayek pada lintasan penyeberangan sungai antardaerah tersebut,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Nyono dikonfirmasi Kamis (4/11/2021).

Pihaknya beberapa kali telah melakukan penertiban aktivitas penyeberangan di lintasan tersebut, namun warga tetap saja mengoperasikan perahu dengan alasan untuk mencari penghasilan.

“Warga tetap bandel mengoperasikan karena alasan perut, padahal dari sisi keamanan operasional perahu penyeberangan tersebut tidak layak,” ujarnya.

Aspek keamanan dimaksud Nyono baik dari sisi dermaga, perahu, hingga nahkoda maupun ABK yang tidak memiliki sertifikasi.

Karena alasan tersebut, Dishub Jatim maupun Kementerian Perhubungan yang berwenang dalam urusan keselamatan penyeberangan tidak pernah mengeluarkan izin trayek lintasan penyeberangan sungai tersebut.

Diberitakan sebelumnya, perahu penyeberangan dari Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban menuju Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro yang dikemudikan Kasiyan terbalik akibat derasnya arus sungai Bengawan Solo pada Rabu (3/11/2021).

Data kantor SAR Surabaya hingga Rabu sore, 10 penumpang selamat dan 7 lainnya masih dalam pencarian. Pencarian dihentikan sementara sejak Rabu pukul 17.00 WIB karena derasnya arus sungai dan terbatasnya jarak pandang. (brj)

Bupati Bangkalan Ra Latif Dampingi Gubernur Khofifah Tanam Mangrove

LENSA MADURA·November 4, 2021November 5, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Rangkaian Hari Jadi Ke-76 Provinsi Jawa Timur (Jatim) digelar di Kabupaten Bangkalan. Perayaannya dilakukan dengan penanaman bibit bakau di ekowisata mangrove Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kamis (4/11).

Penanaman mangrove itu dipandu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Mantan menteri sosial (Mensos) itu didampingi beberapa pejabat penting. Salah satunya, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron.

Khofifah menyampaikan, penanaman mangrove dilaksanakan untuk revitalisasi pohon bakau. Tujuannya, mengantisipasi terjadinya abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Bangkalan. Nandur mangrove akan terus dilakukan di berbagai daerah di Jatim. Titik-titiknya juga sudah dipetakan Dinas Kehutanan Jatim.

Karena itu, pihaknya akan terus memasifkan penanaman mangrove di berbagai daerah di Jatim. ”Kami akan terus masifkan di berbagai titik yang sudah siap tanam. Maka akan kami tanam,” tegasnya.

Khofifah berharap pelestarian mangrove mendapat support dari berbagai pihak. Terutama, komunitas pencinta alam untuk bersama-sama merawat lingkungan, khususnya pohon bakau. ”Banyak hal yang akan kita dapatkan nilai tambah dengan penanaman mangrove ini. Salah satunya pengurangan gas emosi dan global warming,” imbuhnya.

Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengutarakan, penanaman pohon mangrove di wilayah pesisir sangat penting. Mangrove menjadi tumbuhan yang dapat menahan terjangan ombak. Dengan begitu, dapat mengurangi risiko terjadinya abrasi.

Pria yang akrab disapa Ra Latif itu akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar Bangkalan dijadikan sebagai daerah prioritas dalam penanaman mangrove. Apalagi, dari 18 kecamatan di Bangkalan, 10 di antaranya berada di wilayah pesisir.

”Kami berharap masyarakat turut menjaga mangrove yang sudah ada. Dampaknya nanti akan kembali ke kita sendiri,” harap Ra Latif. ram

Bupati Bangkalan Ra Latif Lepas Pemain Perseba Hadapi Bajol Ijo

LENSA MADURA·November 4, 2021November 5, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Perseba Bangkalan akan memulai pertandingan perdana melawan Bajol Ijo Surabaya di Stadion A. Yani Sumenep sore ini. Sebelum bertolak ke Kota Keris, skuad Perseba Bangkalan menjalani prosesi pelepasan di Pendapa Agung, Kamis (4/11).

Pelepasan pemain dan ofisial tim kebanggaan Kota Salak itu dilakukan oleh Bupati Abdul Latif Amin Imron. Pria yang juga sebagai pembina Perseba Bangkalan itu akan memberikan bonus kepada pemain dan ofisial bila bisa juara di kompetisi Liga 1.

”Untuk memotivasi pemain, kami akan memberikan bonus kepada pemain jika bisa juara,” ucapnya pria yang biasa dipanggil Ra Latif tersebut.

Orang nomor wahid di kabupaten ujung barat Pulau Madura itu menyampaikan, Perseba Bangkalan banyak dihuni oleh pemain lokal. Meski begitu, dirinya tetap berharap pemain bisa berbicara banyak di kompetisi Liga 3 musim ini. ”Harapan kami bisa naik kasta ke Liga 2,” tutur mantan wakil ketua DPRD Bangkalan tersebut.

Manajer Perseba Moch. Fauzan Jakfar menyampaikan, Perseba Bangkalan tergabung di grup I. Satu grup dengan Madura FC, Cahaya Muda Pamekasan, Mitra Surabaya, dan Bajol Ijo Surabaya. ”Di laga perdana, Perseba akan menghadapi Bajol Ijo Surabaya,” ucap pria yang juga ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bangkalan.

Pria yang biasa dipanggil FJ itu optimistis Perseba Bangkalan akan berbicara banyak dalam kompetisi Liga 3 musim ini. Sebab, persiapan sangat maksimal. Juga telah beberapa kali melakukan uji coba dengan sesama kompetitor Liga 3.

”Perseba sudah melakukan beberapa sparring partner dengan beberapa tim. Jadi insyaallah, Perseba akan menghadapi semua pertandingan di grup ini dengan maksimal,” tandasnya. ram

Cara Jaga Mata Agar Tidak Mudah Lelah Saat Bekerja

KESEHATAN·November 4, 2021November 6, 2021

Nusantara7.com,Surabaya – Mata terasa berat, sakit kepala bagian depan, mata berair merupakan beberapa hal umum yang sering dirasakan ketika kita membaca dalam waktu yang lama. Hal ini dikenal dengan istilah eye fatigue atau mata lelah.

Mata lelah tidak mengenal usia, tetapi sering dialami oleh orang yang banyak melakukan membaca atau aktivitas jarak dekat. Kondisi tersebut bisa diatasi dengan beberapa hal salah satunya dengan penggunaan lensa kacamata yang didesain khusus agar aktivitas jarak dekat menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.

Meski banyak yang mengira jika kacamata merupakan penyebab mata lelah. Padahal justru sebaliknya, kacamata bisa membantu seseorang untuk mengurangi eye fatigue. Namun selain penggunaan kacamata yang didesain khusus, ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan agar tidak mudah mengalami mata lelah. Berikut ini caranya.

Beristirahat dari layar gawai

Untuk jeda singkat, direkomendasikan aturan 20-20-20. Jadi caranya, saat menatap layar gawai setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar gawai dan fokus pada objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Cara ini akan mengalihkan mata dari sinar layar gawai yang menjadi penyebab dari mata mudah lelah. Hal ini juga efektif agar mata kembali memproduksi cairan setelah selama 20 menit menatap layar gawai atau laptop.

Hindari pemicu alergi

Alergi memicu pelepasan histamin dalam tubuh, menyebabkan pembuluh darah melebar serta mata dan hidung terasa gatal dan iritasi. Alergi juga menyebabkan pembengkakan, yang membuat mata terlihat bengkak dan lelah. Salah satu alergi pada mata biasanya disebabkan oleh hewan, atau debu. Oleh karena itu, sebaiknya hindari tempat kerja yang berdebu, dan banyak terdapat hewan kecil seperti nyamuk, lalat, atau yang lain. Ini demi menghindari kontak mata dengan partikel yang bisa menyebabkan alergi.

Tetap terhidrasi

Cara terbaik untuk menghidrasi mata adalah dengan minum banyak air. Dengan minum air yang banyak minimal 2 liter sehari, juga dapat mengurangi resiko penyakit lain.

Terakhir jika gejala mata lelah terjadi, bisa coba dengan mengompres air hangat dan dingin. Letakkan kompres hangat di atas mata guna mengendurkan otot-otot mata. Kemudian letakkan kompres dingin di mata untuk meningkatkan aliran darah ke mata. Jangan sepelekan mata lelah, karena mata merupakan salah satu indera yang paling penting dalam kehidupan. [brj]

KTT G20 di Bali Indonesia, Presiden Jokowi undang Pangeran Mohammed Bin Zayed

NASIONAL·November 4, 2021November 6, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo berencana mengundang Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ), untuk hadir sebagai tamu pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali tahun 2022 mendatang saat Indonesia memegang presidensi G20.

Hal tersebut diutarakan oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral dengan Pangeran MBZ yang digelar di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Rabu (3/11).

“KTT G20 tahun depan akan diselenggarakan di Bali 30-31 Oktober 2022. Saya telah berencana mengundang Yang Mulia sebagai tamu presidensi Indonesia tahun depan. Saya sangat berharap Yang Mulia dapat menerima undangan saya ini,” ujar Presiden Jokowi sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis dini hari.

Di hadapan Pangeran MBZ, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa presidensi G20 Indonesia tahun 2022 akan mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Selama presidensi, Indonesia juga akan memberikan perhatian terhadap sejumlah isu yaitu digitalisasi dan transisi energi untuk memastikan ketersediaan teknologi bersih yang terjangkau bagi semua, keuangan inklusif khususnya bagi UMKM, perempuan, dan kelompok marginal, serta investasi untuk ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya di Hotel Emirates Palace menyampaikan bahwa Putra Mahkota menyambut baik undangan Presiden Joko Widodo tersebut.

“UAE akan menjadi salah satu tamu undangan untuk KTT G20 di bawah presidensi Indonesia,” ujar Menlu.

Menlu juga menjelaskan bahwa pertemuan yang dilakukan antara kedua pemimpin berlangsung cukup lama, sekitar 2,5 jam. Selain soal G20, kedua pemimpin juga membahas berbagai macam isu termasuk masalah kerja sama di bidang energi terbarukan, pembangunan ibu kota baru, investasi, dan perdagangan.

Isu lain yang dibahas kedua pemimpin yakni mengenai travel corridor arrangement (TCA). Indonesia telah memiliki TCA dengan PEA sejak 29 Juli 2020 yang merupakan salah satu TCA pertama yang dimiliki Indonesia pada masa pandemi. Menurut Menlu, dengan adanya vaksin dan platform-platform perlindungan, maka TCA ini harus diperkuat.

“Oleh karena itu, kedua belah pihak telah sepakat untuk memperkuat TCA dengan saling pengakuan sertifikat vaksin dan juga integrasi platform perlindungan perjalanan,” jar Menlu.

Presiden Jokowi dan Putra Mahkota MBZ juga berkomitmen memperkuat kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan ibu kota baru. Kedua pemimpin sepakat untuk menindaklanjuti secara intensif berupa pertemuan-pertemuan pada tingkat teknis.

“Beliau mengarahkan untuk terus diintensifkan khusus membahas mengenai pembangunan ibu kota baru,” jelasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Pangeran MBZ yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk PEA Husin Bagis. (ant)

PWNU Jatim : PPP harus terus komunikasi dengan pengurus NU maupun pengasuh pondok pesantren

SEPUTAR JATIM·November 4, 2021November 6, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menyarankan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus melakukan komunikasi dengan pondok pesantren untuk menyamakan persepsi politik.

“PPP harus terus berkomunikasi, baik dengan pengurus NU maupun pengasuh pondok pesantren, khususnya di Jatim,” ujar Wakil ketua Rois Syuriah PWNU Jatim KH Anwar Iskandar dalam siaran pers yang diterima di Surabaya, Rabu.

Selain itu, diharapkan PPP menampung para putra-putri dan dzuriyah dan kader-kader NU yang memiliki potensi dalam merealisasikan kepentingan politik.

Sedangkan, Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar menyampaikan PPP harus menyiapkan kader yang memiliki potensi bagus serta dekat dengan kalangan NU serta pondok pesantren.

“Kader ini dipersiapkan untuk pemilihan legislatif, serta meminta untuk melakukan pemetaan daerah yang memiliki peluang suara bagus untuk PPP,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Jatim Hj Mundjidah Wahab menerima masukan dari pengurus PWNU dan menegaskan pihaknya membuka peluang bagi para kader NU.

“Kami membuka pintu selebarnya untuk putra-putri pengasuh ponpes asparagus dan nawaning untuk mengambil bagian dari kepengurusan PPP di semua tingkatan baik ranting, kecamatan, kota, kabupaten maupun provinsi,” tuturnya.

Bupati Jombang itu menjelaskan, di era kepengurusannya, PPP Jatim mengambil tagline “PPP Back To Pesantren, Back To NU”.

“Karena dalam sejarah PPP tidak bisa lepas dari NU,” kata dia. (ant)

Khofifah: IPEI Jawa Timur Ungguli Rerata Nasional bukti terus mendorong pertumbuhan ekonomi

EKONOMI BINIS·November 4, 2021November 6, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Timur tahun 2020 melampaui pencapaian nasional. Berdasarkan data yang dirilis Badan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, nilai indeks ekonomi inklusif Jawa Timur mencapai 5,92 atau di atas rerata nasional yang mencapai 5,52.

Di Pilar 1 Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Jawa Timur tahun 2020 berada di angka 4,90 sementara nasional 4,64. Begitu juga di pilar 2, dimana pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan Jawa Timur mencapai 6,52 atau jauh diatas nasional yang hanya 4,62. Sementara itu, di pilar 3 dalam hal perluasan akses dan kesempatan Jawa Timur berhasil meraih angka 7,83, sedangkan nasional 6,56.

“Capaian ini merupakan prestasi membanggakan mengingat banyaknya indikator yang dijadikan pengukuran dalam indeks ini,” ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, usai rakor terkait issue dan langkah strategis sektor-sektor fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur.

Khofifah mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, Pemprov Jatim terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Termasuk peningkatan akses ke sarana kesehatan dan pendidikan.

Khofifah memaparkan, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan instrumen yang telah dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas RI untuk mengukur, memantau dan mengendalikan kualitas pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun. IPEI terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi , pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan. Pilar utama ini dibagi lagi atas delapan pilar dengan 21 indikator.

Ke-21 indikator yang digunakan untuk mengukur IPEI tersebut, lanjut Khofifah, antara lain pertumbuhan PDRB riil per kapita, share sektor manufaktur terhadap PDB, rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal, persentase penduduk miskin, harapan lama sekolah hingga rasio jumlah rekening kredit perbankan UMKM terhadap rekening kredit keseluruhan.

“Dalam setiap rencana pembangunan kami selalu mengupayakan bagaima program yang digulirkan dapat mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, buta huruf, beban utang, mencegah penyebaran penyakit, kesetaraan gender, dan menjaga kerusakan lingkungan. Saat ini kami tengah fokus pada upaya mereduksi jumlah kemiskinan ekstrem yang ada di Jawa Timur,” imbuhnya.

Di Jawa Timur, kata Khofifah, terdapat lima kabupaten yang saat ini menjadi daerah pilot project percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro dan Lamongan. Intervensi yang dilakukan berbasis tiga strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yaitu menurunkan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan yang diharapkan capaiannya dapat sesuai target.

Khofifah menyebut jika Pemprov Jatim telah menyiapkan sejumlah jurus guna mencapai target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, bahwa Kemiskinan Ekstrem harus bisa dihilangkan pada akhir 2024.

Diterangkan, fokus program pertama yaitu menurunkan beban pengeluaran, dimana Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 M untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus kepada 50.000 Lansia, Rp 14,4 M untuk 4.000 orang pada Program Asistensi Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin sebesar Rp 1,35 M dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp 882 M.

Sedangkan untuk fokus Peningkatan Pendapatan, Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,85 miliar untuk Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Rp 1,35 M untuk Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Anti Poverty Program sebesar Rp 3,9 miliar.

Dan yang ketiga, guna peminimalan Wilayah Kantong Kemiskinan telah dialokasikan pula Rp 2,45 miliar untuk 1.400 Rumah Tangga (RT) melalui program Elektrifikasi bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, serta Program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) sebesar Rp 30 miliar untuk 2.000 unit rumah. Sedangkan untuk intervensi tahun 2022 akan dihitung kembali mengingat akan ada perluasan ke 25 kabupaten/kota lainnya.

“Insya Allah, saya optimistis jika seluruh program dan intervensi tersebut berjalan massif dan lancar maka angka kemiskinan ekstrem di Jatim dapat turun signifikan. Tentunya hal ini juga mendorong semakin meningkatnya indeks pembangunan ekonomi inklusif di Jatim,” pungkasnya. (brj)

Menko Marves Luhut : Tak Ada Keuntungan Pribadi Didapat dari Bisnis GSI

NASIONAL·November 3, 2021November 5, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi menerangkan, partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekannya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain untuk membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar. Bantuan melalui perusahaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal.

“Kenapa bukan menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia adanya dari perusahaan. Dan, memang tidak ada yang kita sembunyikan di situ,” tegas Jodi Mahardi, Juru Bicara Menko Luhut, Rabu (3/11/2021).

Seperti diketahui, pada masa-masa awal pandemi tahun lalu, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat. GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham. Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis.

Hingga saat ini, tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya. Keuntungan GSI justru banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan, termasuk di Wisma Atlet.

Menko Luhut selama ini juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan, sehingga menjadi semakin terjangkau untuk masyarakat. Ketika kasus menurun, ia juga menjadi pihak yang mendorong penggunaan tes antigen. GSI juga tidak pernah kerjasama dengan BUMN maupun mendapatkan dana dari pemerintah. Justru mereka berinisiatif melakukan genome sequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan.

“Partisipasi dari Pak Luhut di GSI ini adalah bagian dari upaya yang bisa dilakukan untuk membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal dulu, selain juga berbagai donasi pemberian alat-alat tes PCR dan reagen yang diberikan kepada fakultas kedokteran di beberapa kampus,” lanjut Jodi.

Jodi menambahkan, Menko Luhut selama ini memang kerap memberikan bantuan untuk berbagai kepentingan pengembangan Sumber Daya Manusia serta Research and Development di berbagai bidang. Seperti yang juga dilakukannya untuk Nusantic, salah satu startup di bidang bioscience, untuk mengembangkan reagen PCR buatan anak bangsa yang saat ini telah mulai diproduksi oleh Biofarma.

Menko Luhut dan rekan-rekan lainnya juga mengumpulkan donasi untuk kemudian menyumbangkan fasilitas test PCR kepada setidaknya tujuh fakultas kedokteran di Indonesia, terdiri dari fakultas kedokteran UI, Unpad, Undip, UGM, Unair, Udayana, dan USU. Nilai donasi ini mencapai lebih dari Rp 60 miliar.

“Pak Luhut tidak pernah mau membuka hal-hal yang sifatnya sumbangan seperti ini. Tapi silakan saja dicek. Ini terpaksa kami buka supaya bisa menjadi pelajaran, karena kita tidak ingin ke depan ketika ada orang-orang di negeri ini yang berniat tulus untuk membantu jadi berpikir dua kali karena takut mendapat tuduhan macam-macam seperti ini,” pungkasnya. [brj]

Mojokerto Sukses Jadi Tuan Rumah Festival Rempah Nusantara Jawa Timur 2021

SEPUTAR JATIM·November 3, 2021November 5, 2021

Nusantara7.com, Mojokerto – Festival Perahu Naga ‘Susur Sungai Brantas’ menjadi penanda ditutupnya ‘Festival Jalur Rempah Titik Simpul Jawa Timur 2021’. Kota Mojokerto sukses menjadi tuan rumah selama tiga hari, yakni dari tanggal 1 hingga 3 November 2021.

Festival yang berlangsung selama tiga hari di Bumi Majapahit ini resmi ditutup oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek RI, Dr Hilmar Farid di Pendopo Sabha Krida Tama, Rumah Rakyat Kota Mojokerto. Selain Festival Perahu Naga, juga workshop menghadirkan tokoh nasional, pameran komoditi rempah dan diskusi praktisi rempah.

Tidak hanya Kota Mojokerto, terdapat tiga titik lokasi ‘Festival Jalur Rempah Titik Simpul Jawa Timur 2021’, yaitu Surabaya dan Kediri. Ketiga lokasi tersebut dipilih karena wilayahnya dilintasi Sungai Brantas. Di mana oleh sejarah tercatat sebagai sungai yang memiliki peran cukup besar dalam transportasi perdagangan rempah.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengaku, bangga dengan terpilihnya Kota Mojokerto menjadi tuan rumah bagian dari ‘Festival Rempah Nusantara Jawa Timur 2021’. “Tentu dalam tiga hari ini ada satu kesan yang mendalam bagi kami masyarakat Kota Mojokerto,” ungkapnya, Rabu (3/11/2021).

Lantaran Kota Mojokerto menjadi tuan rumah bagian dari event Kementerian Pendidikan dan Ristek Dikti, yaitu jalur rempah. Menjadi tuan rumah event tersebut, lanjut Ning Ita (sapaan akrab, red), tidak pernah terbayangkan dibenak Wali Kota. Ini menjadi angin segar bagi masyarakat Kota Mojokerto dan sekitarnya terhadap kebangkitan ekonomi dan budaya.

“Selama hampir dua tahun terjadi PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) akibat pandemi Covid-19. Sejak pandemi masyarakat harus dibatasi dari berbagai kegiatan berupa ekspresi diri karena mengikuti aturan pengendalian Covid-19. Mulai tahun 2019, bidang kebudayaan masuk dalam skala prioritas pembangunan lima tahun,” tuturnya.

Berupa pembangunan pariwisata berbasis sejarah budaya. Prioritas dalam RPJMD Kota Mojokerto dapat terwujud jika ada kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak termasuk support dari Kementerian. Event tersebut, tegas Wali Kota, bukan menjadi yang pertama dan terakhir.

“Kami berharap, event ini bukan menjadi yang pertama dan terakhir, melainkan Kota Mojokerto siap menjadi tuan rumah Festival Jalur Rempah pada tahun-tahun mendatang dengan membuat event yang lebih meriah. Dengan ribuan masyarakat yang terlibat secara langsung di dalamnya,” katanya.

Ia mengaku dengan adanya event Festival Jalur Rempah tersebut, memberikan satu semangat tersendiri bagi masyarakat Kota Mojokerto untuk membangkitkan kembali serta mengembangkan kebudayaan warisan leluhur di era Majapahit. Wali Kota berjanji akan terus mengembangkan event-event berbasis budaya.

“Ke depan event- event yang berbasis budaya seperti ini akan terus kami kembangkan. Karena kami ingin Kota Mojokerto ini yang dulu merupakan jantung dari peradapan Nusantara, jantung dari Mojopahit juga akan kembali moncer dan menjadi menjadi jantung Nusantara,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek RI, Dr Hilmar Farid mengatakan, Kota Mojokerto mempunyai anugerah warisan budaya dan sejarah yang luar biasa. “Walaupun sebentar di Kota Mojokerto namun saya bisa merasakan bahwa Kota Mojokerto ini memang dapat anugerah dari yang Maha Kuasa,” tuturnya.

Yakni anugerah warisan budaya sejarah yang luar biasa. Pihaknya berharap anugrah tersebut harus dikembangkan. Lebih lanjut ia juga mengaku, semangat mengembangkan warisan budaya dan sejarah di Kota Mojokerto juga tidak lepas dari semangat Wali Kota Mojokerto.

“Semua tidak lepas dari peran Ibu Wali Kota yang concern terhadap budaya warisan leluhur. Untuk itu saya sangat- sangat berterima kasih dengan segala semangat dan komitmennya untuk memajukan kebudayaan,” pungkasnya.

Selain Hilmar Farid, turut hadir secara langsung dalam penutupan ‘Festival Jalur Rempah Titik Simpul Jawa Timur 2021’, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Dr Sri Untari Bisowarno, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbud Ristek Dr Restu Gunawan dan Kepala BPCB Jawa Timur Zakaria Kasimin. [brj]