Bintang Pos, Surabaya – Ratusan sekolah di Sumatera Utara memutuskan ujian nasional bagi SMA/SMK sederajat akan diselenggarakan pekan depan karena paket soal hingga Selasa (16/4) belum mereka terima. Sepekan ini, semua siswa diliburkan sambil menunggu kedatangan paket soal.
Ruangan kelas SMA Yayasan Pendidikan Pamasta, Kabupaten Deli Serdang, Selasa kemarin kosong. Seluruh siswa yang semestinya mengikuti ujian nasional (UN) diliburkan karena tidak kebagian soal.
”Saya minta mereka pulang lagi dan mengatakan UN ditunda pekan depan mulai 22 April,” kata Kepala SMA Yayasan Pendidikan Pamasta, H Siringoringo, di kantornya.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan dan Olahraga Deli Serdang Idris menjelaskan, terdapat puluhan sekolah yang meliburkan siswanya karena kekurangan soal UN. Jumlah siswa mencapai 1.300 orang. Keputusan ini diambil setelah Idris berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumut.
Hal serupa terjadi di Tapanuli Tengah. Tidak kurang dari 20 sekolah memulangkan siswanya yang hendak ikut UN. ”Naskah soal tak ada, tak mungkin kami fotokopi karena tidak cukup waktu. Makanya kami pulangkan,” kata Kepala Bagian Humas Kabupaten Tapaluni Tengah Iwan Sinaga.
Di Kabupaten Samosir, semua sekolah yang berjumlah 22 SMA/SMK tidak ada yang menjalankan UN lantaran naskah soal tidak mencukupi. Di Samosir, terdapat 2.652 siswa yang seharusnya mengikuti UN.
”Kami kesulitan memberikan penjelasan kepada siswa dan orangtua siswa,” kata Asisten Pemerintahan Kabupaten Samosir Ombang Siboro.
Kepala SMA Tamora, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Tuti Sri Wahyuni menjelaskan, banyak orangtua yang tidak bisa menerima alasan penundaan UN.
Koordinator Pengawas Ujian Nasional Sumut yang juga Rektor Universitas Negeri Medan Ibnu Hajar Damanik menjelaskan, ada 521 sekolah yang kekurangan naskah soal UN. Dia meminta agar UN ditunda pekan depan.
Sementara itu, di sejumlah daerah, UN tetap terselenggara meski diwarnai berbagai persoalan, seperti kekurangan paket soal atau lembar jawaban yang terlalu tipis.
Evaluasi menyeluruh
Pakar kurikulum dari Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Salam, berpendapat banyak keluhan soal penyelenggaraan UN. Karena itu, sudah selayaknya penyelenggaraan UN dievaluasi, mulai dari metode, cara kerja, hingga penganggaran.
Tuntutan evaluasi dan bahkan penghapusan UN juga muncul di Jakarta. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo mengatakan, kekacauan penyelenggaraan UN merupakan momentum untuk mencari model evaluasi bagi siswa.
Sekretaris Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan mengatakan, UN berbiaya mahal, tetapi tidak mampu mengukur kualitas pendidikan nasional yang sebenarnya.
Itje Chodidjah, praktisi pendidikan dan anggota Ikatan Guru Indonesia (IGI), mengatakan, pemerintah harusnya lebih dulu mengejar layanan pendidikan yang terstandar secara nasional. ”Bukan evaluasinya dulu yang dikejar,” kata Itje.
Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan terbuka jika akan dilakukan audit atas persoalan kekacauan UN itu, baik audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga akan memenuhi panggilan Komisi X DPR untuk menjelaskan duduk persoalan kisruh UN tersebut.
”Namun yang menjadi prioritas sekarang adalah mencari solusi agar UN bagi sejumlah daerah yang belum mendapat paket soal, bisa terselenggara dengan baik,” kata Nuh.(kom-kba)
