https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

yuhronur efendi – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Sektor pertanian Lamongan tumbuh positif pada 2021 dilihat dari NTP

Sektor pertanian Lamongan tumbuh positif pada 2021 dilihat dari NTP

Nusantara7.com, Lamongan – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyebut sektor pertanian di wilayahnya masih tumbuh positif meski di tengah pandemi, yang terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) Lamongan naik tipis 2 persen dari 104,84 tahun 2020 menjadi 106,81 pada 2021.

Yuhronur dalam siaran persnya di Lamongan, Selasa, mengatakan dengan naiknya NTP mengisyaratkan kesejahteraan petani Lamongan semakin meningkat, apalagi saat ini juga dibarengi dengan kenaikan harga gabah kering giling yang mencapai angka Rp4.400.

“Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah di antaranya pemberian bantuan alat pertanian modern, subsidi pupuk hingga pengentasan hama tikus yang menjadi momok petani Lamongan,” kata Yuhronur, yang pernah menjabat Sekda Lamongan tersebut.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan Sukriyah menyebutkan berbagai peningkatan produksi terus dilakukan termasuk mendukung infrastruktur pertanian. Seperti pembangunan jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani, pengerukan embung sumur pantek dan lain sebagainya.

Ke depan, kata Sukriyah, akan terus melakukan berbagai inovasi termasuk melakukan inovasi Manajemen Tanam Sehat (MTS), yakni budi daya padi hibrida di lahan tadah hujan atau lahan kering.

“Ke depan kami juga akan terus melakukan inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian khususnya komoditas padi di Lamongan,” katanya.

Sukriyah menyebut kenaikan NTP Kabupaten Lamongan juga didukung oleh kenaikan produksi tanaman, salah satunya komoditas padi.

Pada tahun 2021 dengan luas panen 154.204 hektare mampu memproduksi sebesar 1.196.310 ton padi sehingga produktivitasnya 7,76 ton per hektare. Produktivitasnya naik 2,35 persen dari tahun 2020 yang tercatat 7,58 ton per hektare.

Sementara laporan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), NTP Jawa Timur pada Februari 2022 turun 0,59 persen dari 102,33 menjadi 101,72.

Penurunan NTP disebabkan indeks harga yang diterima petani turun sebesar 0,55 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,05 persen.

Pada Februari 2022, dua subsektor pertanian mengalami penurunan NTP, sedangkan tiga subsektor lainnya mengalami kenaikan.

Subsektor yang mengalami penurunan NTP terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan sebesar 1,37 persen dari 104,54 menjadi 103,11, diikuti subsektor peternakan sebesar 1,10 persen dari 100,77 menjadi 99,67.

Sebaliknya subsektor yang mengalami kenaikan NTP terbesar adalah hortikultura sebesar 3,89 persen dari 96,27 menjadi 100,01, diikuti subsektor perikanan sebesar 1,13 persen dari 102,72 menjadi 103,89 dan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,12 persen dari 99,99 menjadi 100,11. (atr)

Lamongan Nominator Invesment Award Jatim 2021, Realisasikan Target Investasi

Lamongan Nominator Invesment Award Jatim 2021, Realisasikan Target Investasi

Nusantara7.com, Lamongan  – Sebagai salah satu nominator Investment Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, Kabupaten Lamongan telah memenuhi indikator utama yang menjadi dasar penilaian.

Indikator itu seperti kebijakan Kepala Daerah yang pro terhadap pertumbuhan investasi, layanan yang memudahkan bagi calon investor untuk menanamkan modal, realisasi investasi, dan perencanaan penyusunan investasi.

Salah satu indikatornya, capaian realisasi investasi Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 sebesar Rp 2,573 milyar dari target Rp 2,257 milyar. Hal itu tampak meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 2,281 milyar.

“Di tengah pandemi Covid-19, Lamongan masih bisa merealisasikan target investasi untuk terwujudnya kejayaan yang berkeadilan,” papar Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, di hadapan tim juri dalam pleno nominator Investment Award Provinsi Jawa Timur tahun 2021, Selasa (28/9/2021), di Mercure Grand Mirama, Surabaya.

Menurut Bupati yang akrab disapa Bupati YES tersebut, investasi di Kabupaten Lamongan cenderung stabil, hal ini menunjukkan para pelaku usaha tidak terpengaruh karena situasi ini dimanfaatkan para pelaku usaha untuk melakukan perluasan usaha maupun investasi baru, sehingga pada saat situasi kondusif, perusahaan siap melakukan operasional.

Selain itu, orang nomor satu di Lamongan ini juga menambahkan, bahwa hal tersebut didukung oleh keunggulan-keunggulan inovasi perijinan yang ada di Kabupaten Lamongan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, di hadapan tim juri dalam pleno nominator Investment Award Provinsi Jawa Timur tahun 2021, Selasa (28/9/2021), di Mercure Grand Mirama, Surabaya.

“Keunggulan berinvestasi di Lamongan yaitu telah memiliki sejumlah inovasi yang memudahkan pelayanan perijinan, tracking sistem dan pengaduan, serta tersedianya informasi potensi dan peluang investasi berbasis digital, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, potensi dan peluang investasi di Kabupaten Lamongan, hanya dengan mengunduh Sippoma di Playstore,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Kabupaten Lamongan juga mengadopsi standar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait kelembagaan investasi dan kepatuhan terhadap Online Single Submition (OSS). Dengan OSS, pengusaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai kewajiban pengusaha.

[brj]

 

Bupati Lamongan Berharap Jaringan Gas Hadir di 27 Kecamatan

Bupati Lamongan Berharap Jaringan Gas Hadir di 27 Kecamatan

Nusantara7.com, Lamongan – Gas dalam kemasan LPG merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibangunnya Jargas (Jaringan Gas) adalah langkah kongkrit agar negara memiliki ketahanan dan kedaulatan energi yang kuat melalui penyediaan energi secara mandiri dengan pemanfaatan sumber energi gas bumi dalam negeri.

Di Kabupaten Lamongan, Jargas sendiri mulai masuk pada tahun 2019, sebanyak 4 ribu SR (sambungan rumah) telah dipasang. Hingga saat ini, ada 5.935 SR sedang dalam masa konstruksi. Nah, pada Selasa (21/9/2021), Bupati Lamongan Yuhronur Efendi membuka pelaksanaan konsultasi publik studi pendahuluan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) di Tanjung Kodok Beach Resort. Dalam konsultasi ini, peserta juga dapat memberikan masukan dan saran terkait pengembangan Jargas.

“Alhamdulillah, kita sudah ada 4 ribu SR kemarin, kemudian ini sekitar 6 ribu, hampir 10 ribu SR yang sudah dilaksanakan. Nah, hari ini kita lakukan konsultasi publik, maksudnya kita diminta untuk memberikan masukan pemikiran dalam percepatan pengembangan Jargas, supaya tidak hanya 10 ribu, kalau bisa lebih dari itu,” ujar bupati yang akrab disapa Bupati YES dalam sambutannya.

Selanjutnya, karena memiliki nilai lebih dibanding LPG, lanjut Bupati YES, Jargas diharapkan mampu mengurangi impor dan beban subsidi LPG. Gas bumi ini memiliki kelebihan berupa lebih bersih, lebih efisien, lebih aman, murah, dan mampu mengurangi beban negara.

Tak hanya itu, Bupati YES juga mengajak masyarakat untuk terus mendorong dan mensupport keberadaan Jargas di Lamongan. Ke depan, keberadaan Jargas juga diharapkan tidak hanya ada di 2 kecamatan (Deket dan Lamongan), namun kecamatan lain di Kabupaten Lamongan juga bisa merasakan manfaatnya.

“Monggo didorong dan disupport, kalau Jenengan mau, kita juga semangat. Mudah-mudahan ini bisa terwujud tidak hanya di Kecamatan Deket dan Lamongan, tapi juga di kecamatan lain. Suatu saat dengan KPBU ini, bisa ada jaringan gas di 27 kecamatan,” imbuh Bupati YES.

Sementara itu, Koordinator Perencanaan dan Pengadaan Infrastruktur Migas, Sugiharto menuturkan, bahwa target pemerintah 3.489.555 SR dengan skema pembiayaan melalui APBN dan Non-APBN. Non APBN ini, kata Sugiharto, menggunakan dana KPBU maupun BUMN.

“Pembangunan jargas dengan skema KPBU ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan jargas yang semakin masif, sehingga tujuan penghematan subsidi LPG, pengurangan defisit neraca perdagangan migas, serta target jargas sebanyak 4 juta SR dapat tercapai. Proses konsultasi ini untuk menguatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas KPBU dalam rangka mendiskusikan penjabaran pembangunan jargas,” terang Sugiharto. [brj]