Nusantara7.com, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menggandeng akademisi Universitas Jember untuk mengerjakan rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“RDTR berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi,” kata Bupati Hendy Siswanto, dalam sidang paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022, di gedung DPRD Jember, Rabu (10/11/2021).
Menurut Hendy, Perda RDTR ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. “Termasuk di dalamnya program pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana,” katanya.
“Saat ini, RDTR perkotaan Jember sedang disusun dan bekerjasama dengan Universitas Jember. Selanjutnya, RDTR perkotaan Jember menjadi dasar penerbitan pemberian izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Hendy.
Mangku Budi, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jember, mengingatkan bahwa Perda RDTR adalah pekerjaan rumah pemkab. “Ini harus segera digarap serius,” katanya.
Disebut pekerjaan rumah, karena sejak masa pemerintahan Bupati Faida, Pemkab Jember belum pernah memasukkan rancangan perda RDTR selama menjabat. Hendy Siswanto sendiri saat debat calon bupati putaran ketiga Pilkada Jember, di Surabaya, Selasa (1/12/2020) malam, mengusung isu tersebut.
“Kalau kita segera punya RDTR, kita yakin mau berusaha apapun, mau mengembangkan apapun akan terjamin. Dan di Jember saat ini belum punya RDTR itu. Ini persoalan buat kita semua,” kata Hendy.
“Bagaimana kita berani membangun apapun dengan berdasar RTRW saja (Rencana Tata Ruang Wilayah). Kurang. Harus ada RDTR. Kalau ini RDTR ini tak ada, yang dirugikan sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor perikanan, dan yang paling penting industri. Industri kita ini tidak tidak jelas, mau dibangun di mana,” kata Hendy.
Ketidakjelasan ini mengakibatkan investor takut. “(Investor berkata) kalau kami membangun di satu tempat akan bermasalah di tempat lain,” kata Hendy dalam debat bertema memperkokoh NKRI dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional ini.
Hendy mengatakan, jika terpilih akan segera menuntaskan RDTR. “Karena itu tanggung jawab bupati dan legislatif,” katanya. [brj]