situbondo – nusantara7

BPS Situbondo lakukan pendataan Regsosek Oktober hingga November 2022

EKONOMI BINIS·September 21, 2022

N7, Situbondo – Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo, Jawa Timur, mulai melaksanakan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022.

Sebanyak 1.233 orang petugas pendataan Regsosek bertugas mengumpulkan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraannya. Karena nantinya nantinya akan menjadi data tunggal pemerintah pusat hingga daerah.

“Pendataan Regsosek ini diharapkan mampu menghadirkan data keluarga yang valid sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat,” kata Bupati Situbondo, Karna Suswandi di Situbondo, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa hasil pendataan Regsosek nantinya akan menjadi data tunggal yang menjadi acuan pemerintah pusat hingga daerah dalam pengambilan berbagai kebijakan program-program maupun bantuan.

Oleh karena itu, lanjut bupati, pendataan Regsosek penting dilakukan dan dalam pelaksanaannya harus dipersiapkan sebaik mungkin agar menghasilkan data keluarga yang valid. Regsosek ini, kata dia, merupakan reformasi program perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah pusat untuk dijadikan sebagai data tunggal.

“Perlu adanya bersinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan BPS yaitu lembaga yang punya kewenangan melakukan pendataan. Kolaborasi penting sehingga kegiatan Regsosek ini mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan Situbondo Berjaya (berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya),” ujar dia.

Bupati meminta kepala desa dan camat proaktif menyosialisasikan Regsosek kepada seluruh lapisan masyarakat, agar masyarakat bisa memahami ketika pendataan Regsosek dilakukan oleh petugas.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Situbondo, Bagas Susilo mengatakan hasil pendataan Regsosek akan digunakan pemerintah setelah Juli 2023.

Bagas mengaku, data berbasis keluarga yang ada saat ini perlu diperbaiki karena banyak data yang salah dan kurang lengkap, sehingga pemberian bantuan kepada keluarga baik miskin maupun tidak miskin tidak tepat sasaran.

“Data yang ada selama ini fokus dengan yang miskin. Padahal ada keluarga yang berstatus menengah seperti pelaku UMKM juga butuh bantuan,” katanya.

Bagas menambahkan, petugas melakukan pendataan Regsosek sesuai dengan kondisi ekonomi dan data keluarga mulai dari sangat miskin, miskin, rentan miskin, menengah, hingga keluarga mampu atau kaya. ant

Gubernur Jatim resmikan Movable Bridge di Pelabuhan Jangkar Situbondo

SEPUTAR JATIM·December 19, 2021January 6, 2022

Nusantara7.com, Situbondo – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan dermaga gerak (movable bridge/ MB II) di Pelabuhan Jangkar Situbondo, Jawa Timur, Minggu.

Dermaga gerak yang merupakan jembatan yang dapat bergerak mengikuti pasang surut air laut, agar kendaraan dapat berpindah tempat dari kapal ke dermaga dan sebaliknya.

“Dermaga movable bridge II yang baru diresmikan di Pelabuhan Jangkar ini merupakan bagian dari percepatan koneksitas di antara pulau-pulau di Madura, seperti Pulau Sepudi, Pulau Raas dan Kangean serta Kalianget,” kata Gubernur Khofifah kepada wartawan di Situbondo.

Dengan pengembangan dermaga gerak di Pelabuhan Jangkar Situbondo, lanjut dia, diharapkan akan berdampak besar pada perkembangan konektivitas antara Jawa dan kepulauan di Madura.

“Semoga dengan hadirnya movable bridge II di Pelabuhan Jangkar ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua,” tutur Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa karena terus memberikan dukungan untuk Kabupaten Situbondo.

“Terima kasih Ibu Gubernur, ini sungguh luar biasa. Kami akan menyelesaikan hal-hal yang belum terpenuhi, seperti pelebaran akses menuju Pelabuhan Jangkar. Harapan kami ke depan pelabuhan penyeberangan ini mampu menjadi penyangga Provinsi Jatim,” kata Bung Karna, sapaan bupati.

Pelabuhan Jangkar sendiri merupakan pelabuhan yang strategis dan memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan sebagai pelabuhan regional bahkan nasional yang mampu menjangkau kepulauan Madura, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan bahkan Nusa Tenggara Timur. Kedalaman perairan di pelabuhan ini cukup dalam serta memiliki lokasi strategis dan aman terhadap gelombang.

Ada tiga kapal feri yang melayani dari Pelabuhan Jangkar menuju kepulauan di Madura, yakni KMP Munggiyango Hulalo melayani Rute dari Pelabuhan Jangkar ke Pulau Kangean – Kalianget, dan KMP Satya Kencana dan KMP Dharma Kartika melayani dari Pelabuhan Jangkar ke Pulau Sapudi – Kalianget dan Pulau Raas – Kalianget. (ant)

Program tanggung jawab sosial perusahaan, PT PII beri pelatihan UMKM Situbondo

EKONOMI BINIS·December 17, 2021December 21, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) memberikan pelatihan kepada sejumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai wujud program tanggung jawab sosial perusahaan agar UMKM bisa naik kelas.

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) M. Wahid Sutopo mengatakan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan ini, pelaku UMKM bisa lebih berkembang usahanya dalam mendukung perekonomian daerah dan nasional.

Menurut ia, UMKM memiliki kontribusi dan peran penting dalam perekonomian nasional dalam hal pembentukan produk domestik bruto serta penyerapan tenaga kerja.

“Sektor UMKM telah terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi seperti pada saat krisis ekonomi 1998 atau pada saat pandemi Covid-19 yang terjadi sampai saat ini,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima ANTARA.

Sutopo menimpali, “Diharapkan dengan adanya pembinaan UMKM secara berkelanjutan ini, pada saat proyek jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi rampung dikerjakan, para pelaku UMKM lokal di Situbondo dapat menangkap peluang-peluang ekonomi baru”

PT PII sebagai salah satu Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan merupakan penjamin proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi yang aksesnya melalui wilayah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Sutopo menambahkan pengembangan UMKM masih menghadapi sejumlah hambatan untuk melahirkan UMKM yang mampu berorientasi ekspor, tidak hanya untuk pasar lokal. Tantangan pengembangan UMKM ini bermuara pada kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia pada akses modal, teknologi, kualitas produk, serta kemampuan manajerial.

“Pemerintah telah merancang target pengembangan UMKM selama lima tahun ke depan, seperti dipaparkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Peran serta berbagai pihak termasuk BUMN mutlak diperlukan guna mendukung target pengembangan UMKM tersebut. Dalam hal ini PT PII sebagai salah satu BUMN turut andil dalam mendukung program pengembangan UMKM,” pungkas Sutopo.

Adapun pembinaan yang diberikan kepada pelaku UMKM Situbondo juga mencakup pelatihan-pelatihan yang diperlukan, antara lain pelatihan kewirausahaan, keamanan pangan dan
standarisasi produk, tata kelola keuangan, tata kelola usaha dan produksi, kemasan, pemasaran dan distribusi.

Selain itu, PT PII juga memilih dua UMKM terbaik dari seluruh peserta untuk diberikan fasilitas paket pengepakan, termasuk paket logo desain UMKM dan juga pemberian kemasan baru untuk produk.

Direktur Tiga Langkah Suharti Sadja selaku mitra yang ditunjuk PT PII mengatakan bahwa program CSR pembinaan UMKM Situbondo ini mencakup pelatihan-pelatihan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha. (ant)

Karna : Pengajuan pinjaman dana PEN untuk rakyat Situbondo

SEPUTAR JATIM·August 5, 2021August 6, 2021

Madura9, Situbondo – Bupati Situbondo Karna Suswandi menegaskan bahwa pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Masyarakat (PEN) yang merupakan program pemerintah pusat untuk kepentingan rakyat dalam rangka memulihkan perekonomian dampak pandemi COVID-19.

“Yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah mengusulkan pinjaman PEN adalah selain ada refocusing anggaran, juga karena keterbatasan APBD kita. Karena APBD dari tahun ke tahun terus menurun dampak pandemi,” kata Bung Karna, sapaan bupati, di Situbondo, Jawa Timur, Kamis.

Menurut ia, pro-kontra suatu kebijakan di daerah adalah hal yang wajar dan semua pihak semestinya bersikap dengan kepala dingin. Pemerintah daerah sengaja mengajukan pinjaman PEN ke pemerintah pusat karena dana yang dibutuhkan untuk pembangunan sangat mendesak.

Bung Karna menjelaskan program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN itu diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19.

“Karena kita semua tidak pernah tahu, sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Pemerintah pusat mengeluarkan program pinjaman dana melalui program PEN ini, sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam mengatasi infrastruktur, khususnya di perdesaan. Bentuknya adalah pinjaman dengan bunga kecil,” tuturnya.

Kata dia, pengajuan pinjaman PEN sebesar Rp250 miliar akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan juga irigasi pertanian. Tujuannya untuk pemulihan ekonomi rakyat akibat pandemi.

“Semakin banyak kegiatan pembangunan infrastruktur tentunya pertumbuhan ekonomi akan membaik. Perlu kami sampaikan di masa pandemi pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi sampai minus 2,33 persen,” ucapnya.

Bupati menambahkan ada ratusan ruas jalan di perdesaan yang rusak dan jika dibiarkan, kondisi infrastruktur jalan itu akan rusak berat dan sulit ditangani oleh pemerintah daerah.

“Mendapatkan pinjaman PEN bukan perakara yang mudah, karena ada sekitar 300 kabupaten/kota di Indonesia yang mengajukan pinjaman PEN ke pemerintah pusat. Situbondo masih belum tahu, apakah pengajuan pinjaman ini disetujui atau ditolak. Ini bentuk usaha kami,” ujarnya. ant