Nusantara7.com, Jakarta – Sebanyak 8 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami lonjakan kasus Covid-19 selama kurun waktu tanggal 1-7 November 2021.
Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (9/11/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Menurut Wiku lonjakan kasus tersebut dapat diketahui menggunakan analisis 7-day moving average periode tanggal 1 – 7 November 2021 yang bersumber dari data Kementerian Kesehatan melalui sistem Bersatu Lawan COVID-19.
Delapan dari 38 kabupaten/kota atau 21,05% yaitu Pacitan, Banyuwangi, Madiun, Bojonegoro, Trenggalek, Mojokerto Ngawi dan Pamekasan.
Bupati/walikota dapat menggunakan analisis dengan cara membandingkan rata-rata kasus harian selama 7 hari dengan rata-rata kasus harian selama 7 hari sebelumnya.
“Apabila kabupaten/kota menunjukkan peningkatan maka hal ini perlu diantisipasi terlebih kita akan segera memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru),” kata Wiku
Sejumlah daerah lain terkait tren kenaikan di Jawa yaitu di Provinsi Banten terdapat 2 dari 8 kabupaten/kota atau 25% yaitu Lebak dan Kota Tangerang.
Di DKI Jakarta, terdapat 3 dari 6 kabupaten/kota atau 50% yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat terdapat 7 dari 27 kabupaten kota atau 26% yaitu Sukabumi, Cirebon, Sumedang, Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok. Di DI Yogyakarta terdapat 2 dari 5 kabupaten kota atau 40% yaitu Kulonprogo dan Bantul.
Sementara di Jawa Tengah terdapat 10 dari 35 kabupaten/kota atau 28,6% yaitu Banjarnegara, Boyolali, Grobogan, Temanggung, Tegal, Wonosobo, Karanganyar, Blora, Kendal dan Kota Surakarta.
Dari persebaran tersebut maka terlihat bahwa penyumbang terbesar kabupaten/kota yang meningkat berasal dari Jawa Tengah yaitu memiliki 10 kabupaten/kota yang mengalami tren kenaikan kasus. Dimohon kepada seluruh bupati dan walikota dari kabupaten/kota ini untuk terus membaca menganalisis data.
“Apabila para bupati/walikota dapat memantau dan menganalisis data di wilayahnya masing-masing, maka sedikit saja ada tren peningkatan dapat terdeteksi dan terantisipasi dengan lebih cepat,” tegas Wiku. (brj)