pppk – nusantara7

Jatim buka kuota PPPK sebanyak 3.811 formasi

SEPUTAR JATIM·October 6, 2022

Nusantara7.com – Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dijadwalkan bakal kembali digelar. Di wilayah Jatim, pemerintah pusat telah memberikan kuota sebanyak 3.811 formasi.

Jumlah tersebut lebih sedikit daripada usulan yang diajukan pemprov sebanyak 4.009 formasi. Sementara itu, untuk seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), dipastikan tidak ada.

Berdasar jatah kuota PPPK yang sudah diterima pemprov, formasi terbanyak adalah tenaga pendidik yang mencapai 2.400 formasi. Disusul tenaga administrasi, kesehatan, dan lainnya.

Sebagaimana tahun lalu, seleksi PPPK akan dilakukan terbuka. Yang diutamakan memang mereka yang sudah bekerja di lingkungan pemprov. ’’Di antaranya, bekerja berturut selama lima tahun, punya sertifikat, dan usia maksimalnya 56 tahun,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni.

Di sela-sela rencana seleksi PPPK, Pemprov Jatim juga tengah menggelar pendataan ulang pegawai non-ASN. Proses yang dimulai sejak awal Oktober tersebut bakal berlangsung selama dua pekan.

Berdasar data BKD Jatim, ada 24.979 pegawai non-ASN yang masuk pendataan sesuai permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Sementara itu, jumlah total pegawai non-ASN mencapai 26.285.

Dia menjelaskan, pendataan pegawai non-PNS tersebut merupakan permintaan dari pemerintah pusat. ’’Lewat pendataan ini, Kemen PAN-RB ingin mengetahui kondisi pegawai di daerah. Terutama yang non-ASN untuk pemetaan,” katanya.

Sementara itu, Kabid Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data, dan Sistem BKD Jatim Hasyim Asy’ari memaparkan, sejauh ini pendataan pegawai non-ASN sudah masuk pada tahapan uji publik. Tujuannya, masyarakat dan pegawai bisa mengoreksi. ’’Mereka yang memenuhi syarat akan masuk pendataan itu,’’ paparnya.

Dalam pendataan tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi para pegawai non-ASN. Di antaranya, sudah bekerja minimal setahun terhitung sejak 31 Desember 2021. Syarat lain pegawai non-ASN mendapat gaji dari APBD maupun APBN. Usia pegawai minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun.

Pendataan itu diperlukan lantaran pemerintah pusat ingin memperjelas mengenai status pegawai, terutama non-ASN. ’’Paling tidak, pada 2023, jumlah pegawai di daerah sudah klir datanya. Sehingga pemerintah bisa melakukan pemetaan kebutuhan pegawai ke depannya,’’ katanya.

HASIL PENDATAAN PEGAWAI NON-ASN DI JATIM

– Pegawai honorer K-2 : 1.475 pegawai

– Pegawai non-ASN : 23.504 pegawai

– Total pegawai non-ASN : 24.979 pegawai. jp

Wabup Sidoarjo Serahkan SK PPPK ke 700 Guru, Berharap amanah saat bertugas

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·June 23, 2022

Nusantara7.com,Sidoarjo – Sebanyak 700 guru resmi berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemkab Sidoarjo. Hal itu ditandai dengan diserahkannya Surat Keputusan Pelantikan PPPK

Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, menyerahkan langsung SK PPPK tahap II yang berlaku selama lima tahun dalam apel di Alun-alun Sidoarjo, Kamis (23/6/2022). Dia menyampaikan selamat kepada para guru yang telah diangkap sebagai PPPK.

“Pengangkatan menjadi PPPK hendaknya harus disyukuri dengan cara bekerja dan beribadah lebih giat karena di luar sana banyak sekali masyarakat yang bercita-cita berada di posisi saudara saat ini namun tidak semua orang memperoleh kesempatan tersebut, oleh karena itu bersyukurlah,” ucap Subandi.

Dia juga berpesan untuk terus meningkatkan dan menunjukan kualitas diri sebagai seorang ASN. Core values ASN Berakhlak harus diwujudkan yaitu harus berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

“Tunjukkan kinerja terbaik, dedikasi dan loyalitas dalam bekerja untuk memberikan pelayanan publik yang bermutu. Teruslah belajar, memperbaiki diri, dan mengembangkan potensi, karena tugas dan tanggungjawab yang kita emban kedepan, akan semakin berat,” pintanya.

Wabup H. Subandi juga berharap untuk dapat bersama mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan. Banyak sektor yang harus dicapai untuk mewujudkannya.

Di antaranya sektor kesehatan pada pembangunan dan pengisian sarana prasarana serta SDM pada rumah sakit Sidoarjo Barat maupun pada sektor pendidikan dengan pemberian beasiswa pendidikan.

Capaian mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan juga ada pada penataan kota dan transportasi terpadu untuk mengurai kemacetan dengan pembangunan proyek frontage di Gedangan serta memperluas ruang terbuka hijau.

Selain itu revitalisasi sungai dan revolusi manajemen sampah dan peningkatan responsibilty atas pengaduan masyarakat 24 jam juga menjadi salah satu yang harus diwujudkan bersama.

“Dari beberapa program kerja tersebut, saya berharap dukungan sepenuhnya dari penjabat Sekretaris Daerah dan kepala perangkat daerah beserta jajaran di bawahnya, yaitu para ASN maupun non ASN di lingkungan unit kerja untuk mampu memahami dan melaksanakan tupoksinya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab, serta berlomba menciptakan kepraktisan, keefektifan dan transparansi untuk mendorong terciptanya good and clean governance,” harap mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo itu.[bj]

Terima SK Pengangkatan, PPPK Guru di Bojonegoro Sumringah

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·June 10, 2022

Bojonegoro – Wajah sumringah nampak dari sejumlah guru yang menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap ll formasi tahun 2021. SK tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah di Pendapa Malowopati, Kamis (9/6/2022).

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan, program pengangkatan guru PPPK merupakan solusi bagi pegawai non ASN agar bisa mendapatkan fasilitas yang hampir setara dengan ASN. Ia berpesan, para PPPK guru agar tetap berintegritas dalam mengajar, loyalitas dalam melaksankan tugas dan kewajiban, ikut serta memperkuat pondasi pendidikan dalam menciptakan generasi yang berkualitas.

“Maka jangan sampai kesempatan ini disia-siakan karena kode etik yang kurang baik dan mendapat punishment dari pembina ASN,” ucapnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro Aan Syahbana mengatakan, formasi PPPK tahun 2021 yang diajukan Pemkab Bojonegoro sebanyak 351 orang, dan terisi pada tahap l sebanyak 250 orang dan tahap ll sebanyak 93 orang. “Dari 351 formasi ada 8 formasi yang tidak terisi,” jelasnya.

Adapun rinciannya, PPPK tahap ll sebanyak 93 orang formasi 2021 adalah formasi guru SD sejumlah 80 formasi yang terdiri dari guru pendidikan agama islam sejumlah 29 formasi, guru kelas sejumlah 51 formasi. Sedangkan formasi guru SMP sejumlah 13 formasi dengan rincian guru IPA 3 formasi, guru penjas orkes sejumlah 4 formasi, dan guru agama islam 6 formasi.

Aan juga menambahkan bahwa Selain menerima SK pengangkatan PPPK, para guru juga mandapatkan surat penghadapan, sekaligus tanda tangan perjanjian kerja yang terhitung mulai 1 Juni 2023.

Sementara itu, salah satu guru penerima SK PPPK Tahap ll formasi 2021 Dwi Normawati dari Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu mengaku sangat senang dan bahagia sekali karena lolos tes dalam program PPPK ini. Ia mendapat formasi di SDN Pajeng 3 Kecamatan Gondang.

Dwi seorang guru PGSD yang dulu mengajar di SDN Bareng 3 Kecamatan Sugihwaras itu juga menceritakan bahwa dirinya sudah mengabdikan diri di dunia pendidikan selama 14 tahun. “Saya mulai mengajar tahun 2009 hingga saat ini, mulai dari gaji 100 ribu rupiah pernah saya terima,” ungkapnya. [bj]

Tidak Lolos Seleksi P3K, Puluhan GTT/ PTT K2 Geruduk DPRD Magetan

PENDIDIKAN·November 2, 2021November 5, 2021

Nusantara7.com, Magetan – Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) kategori khusus (K2) di Magetan tidak lolos seleksi PPPK. Puluhan perwakilan mengadu ke DPRD Magetan, Senin (1/10/2021)

Puluhan perwakilan ini diterima oleh Komisi A DPRD setempat di ruang pertemuan gedung DPRD setempat. Mereka mengeluhkan nasibnya yang tidak lulus tes P3K dan tidak ada formasi bagi PTT. GTT yang lulus PG namun tidak lulus P3K.

Data di Kabupaten Magetan terdapat 312 orang tenaga honorer eks-K2 terdiri dari 45 orang tenaga guru dan 276 tenaga administrasi, sedang untuk tenaga guru sejumlah 45 orang. Sebanyak 33 guru kelas, empat guru PAI, lima guru penjaskes, dua guru bahasa Inggris dan satu guru BP/BK.

Dalam keluhan kesahnya pegawai GTT dan PTT K2 yang ada di Magetan untuk memperjuangkan nasibnya agar tidak ada tes P3K untuk guru honorer K2 dan langsung ditempatkan.

“Pak tolong kami diperhatikan, mohon adanya gaji buat kami yang tidak lolos CPNS minimal sesuai UMR,” kata Sulis perwakilan GTT, Senin (01/11/2021).

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Suwarno Magetan mengaku telah menyiapkan Raperda Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan yang salah satu isinya guru dan tenaga kependidikan administrasi mendapat penghasilan minimal UMK dan rencana sebelum 31 November 2021 sudah disahkan.

Sedangkan BKD Magetan mengatakan untuk penerimaan baik ASN atau P3K harus melalui seleksi karena merupakan keputusan dari Menpan RB dan BKN Pusat dan akan mengusahakan selalu untuk menambah usulan jumlah ASN / P3K.

Namun, adanya ketidakpuasan dari GTT dan PTT K2 terhadap hasil audiensi tersebut. Yakni, adanya keterlambatan pelaksanaan setelah Perda Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan disahkan

“Kami sudah mengabdi 17 tahun lamanya mohon dengan hormat. Usia yang bertambah daya pikir berkurang, kami mohon agar tidak tes lagi. Berdasar tes kemarin, kami kalah cepat saat mengerjakan soal dengan yang lebih muda,” kata salah satu GTT. [brj]

Koordinator P2G tegaskan Pengumuman Seleksi PPPK, Khususnya Guru Honorer K2 akan Lolos Semua

PENDIDIKAN·October 8, 2021October 10, 2021

Nusantara7.com – Setelah mengalami penundaan, dipastikan pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer berlangsung pada Jumat (8/10) besok. Hal ini pun tentunya akan menjadi hadiah bagi para guru honorer di tengah pandemi.

“Kami menunggu hasil pengumuman seleksi PPPK yang sudah beberapa kali diundur. Kabarnya akan diumumkan guru-guru yang lulus pada Jumat,” jelas Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim kepada wartawan dikutip, Kamis (7/10).

Untuk diketahui, penundaan ini juga didasari oleh pertimbangan dalam mengakomodir aspirasi berbagai pihak untuk memberikan keadilan kepada para guru honorer, seperti afirmasi nila. Khususnya guru honorer yang mengabdi lama.

“Pemerintah betul-betul memperlihatkan keberpihakannya kepada para guru khususnya guru honorer yang tengah mengikuti seleksi PPPK. Kami harapkan afirmasi tambahan terhadap guru-guru honorer berdasarkan lama mengabdi mereka,” tutur dia.

Adapun, diperkirakan angka guru yang lolos PPPK pun akan bertambah, di mana sebelumnya diumumkan ada 97 ribu yang dipastikan lolos. Pasalnya, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) PPPK juga menurunkan passing grade, sehingga jumlah guru honorer yang lulus PPPK ini tentu meningkat.

“Khususnya guru-guru honorer K2 yang sudah mengabdi sejak 2005 diluluskan semua toh mereka sudah seleksi, jumlahnya sebenarnya tidak terlalu banyak. Dari BKN jumlahnya 121.954,” tutur Satriwan.

“Kami meminta negara memberi kado hadiah istimewa kepada guru honorer khususnya guru honorer K2, peserta seleksi K2 diloloskan semuanya,” tandasnya.

(jwp)