pilpres 2024 – nusantara7

Sekretaris PDI Hasto sebut Ganjar meroket akibat persepsi sebagai penerus Jokowi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·May 16, 2023

Nusantara7.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan tingginya elektabilitas bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo disebabkan oleh momentum pengumuman dan persepsi publik yang menilai Ganjar sebagai penerus kepemimpinan Joko Widodo.

“PDI Perjuangan tentu saja bersyukur bahwa efek deklarasi yang dirancang khusus dan diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri pada momentum yang tepat berdampak pada meroketnya elektoral PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo,” kata Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selain itu, tambahnya, 67 persen responden mempersepsikan Ganjar sebagai sosok yang dinilai mampu melanjutkan kepemimpinan Jokowi.

Hasto mengatakan PDI Perjuangan menyambut positif survei Charta Politika yang merilis hasil survei elektabilitas bakal capres dan partai politik untuk Pemilu Serentak 2024. Charta Politika menyebut, katanya, Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan menempati posisi teratas.

Berdasarkan hasil rilis survei terbaru Charta Politika, elektabilitas Ganjar Pranowo unggul dari Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam simulasi pilpres dengan tiga nama.

Dalam survei itu, Ganjar dipilih oleh 38,2 persen responden, yang kemudian disusul oleh Prabowo Subianto dengan 31,1 persen dan Anies Baswedan meraih 23,6 persen. Sementara itu, untuk partai politik, elektabilitas PDI Perjuangan menempati urutan pertama dengan 22,1 persen.

Hasto pun mengatakan, kerja sama politik dalam rangka memenangkan Ganjar Pranowo akan dilakukan.

“Kerja sama politik dalam bingkai memperkuat sistem presidensial akan dilakukan. Semangatnya membangun Indonesia itu tidak bisa sendiri. Maka, akan dilakukan kerja sama dengan partai politik untuk memperkuat keunggulan strategis Ganjar Pranowo,” ujarnya.

Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. ant

Presiden minta relawan tak buru-buru dalam tentukan dukungan Pilpres 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 30, 2022August 1, 2022

N7,Jakarta – Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas mengatakan Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya untuk tidak terburu-buru terkait penentuan dukungan untuk pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.

“Beliau berpesan untuk relawan ‘ojo kesusu’ (jangan terburu-buru, red.). Beliau pertegas lagi untuk relawan tidak langsung terlibat politik praktis dulu soal capres (calon presiden),” kata Umbas dalam keterangan diterima di Jakarta Sabtu.

Umbas mengatakan Presiden Joko Widodo minta para relawan agar lebih cenderung untuk bekerja membantu pemerintah.

“Presiden berharap relawan tetap solid dan membantu pemerintah. Intinya, Presiden tetap fokus untuk menjaga dan mencermati semua kondisi global yang berpeluang berdampak ke Indonesia,” ucap Umbas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu elemen-elemen relawan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat (Jabar). Umbas mengatakan pertemuan itu berlangsung dengan santai.

“Pertemuan dengan beberapa pimpinan relawan ini sudah lama diagendakan, tetapi baru terealisasi,” kata Umbas.

Selain soal tak buru-buru, Umbas menyebutkan Presiden juga memaparkan mengenai kondisi ekonomi global, termasuk krisis pasca-perang Rusia dan Ukraina.

Menurutnya walau perekonomian Indonesia cukup bagus bahkan menjadi salah satu yang terbaik di dunia, Presiden mengingatkan ancaman resesi perlu menjadi perhatian.ant

Kader PPP Baidowi Ingin Dorong Erick Thohir Jadi Capres di 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 17, 2021December 21, 2021

Nusantara7.com, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, saat di internal partainya ada dorongan dari kader terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk bisa diusung di Pilpres 2024 mendatang.

Baidowi mengaku aspirasi dari kader PPP pun ditampung dengan baik sebagai masukan internal dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang.

“Di internal memang ada suara juga kalau Pak Erick diberikan kesempatan lewat PPP, ya namanya sebagai sebuah usulan dan aspirasi ya wajar-wajar aja kami terima,” ujar Baidowi kepada wartawan, Jumat (17/12).

Menurut Baidowi, adanya dorongan Erick Thohir untuk bisa diusung menjadi capres oleh PPP lantaran beberapa waktu lalu Menteri BUMN tersebut menjadi pembicara di workshop anggota DPRD PPP dari seluruh provinsi.

“Ada aspirasi dari masyarakat khususnya DPRD PPP ingin dengarkan paparan Erick Thohir dalm rangka meningkatkan perekonomian Indonesia dan tingkat kesejahteraan umat. Maka kami undang dan beliau hadir,” katanya.

Menurut Baidowi acara beberapa waktu lalu bukan untuk membicarakan Pilpres 2024 yang akan diusung PPP. Melainkan sebuah forum untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Sehingga dia mengaku usulan-usulan yang disampaikan oleh kader akan ditampung oleh internal PPP.

“Ada juga yang sampai mau mendorong tapi kami tahan karena kan enggak boleh karena bukan forumnya karena itu forumnya dengarkan gagasan-gagasan Erick Thohir tentang keindonesiaan, keislaman dan keanekaragaman,” pungkasnya. (jwp)

Pilpres 2024, Suara Pemilih Jokowi Dulu Bakal Menyebar Kemana Ya?

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 8, 2021December 15, 2021

Nusantara7.com, Pada Pemilu 2019 Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin mendapat suara 55,5 persen atau 85,6 juta. Suara itu nantinya bakal menyebar ke pasangan calon presiden-wapres yang bertarung pada Pemilu 2024 mendatang. Lantas ke mana suara itu nanti melabuhkan pilihan?

Menjelang Pilpres 2024 sejumlah lembaga survei mulai membuat prediksi kontestasi. Berdasar survei Indikator Politik Indonesia, jika Prabowo Subianto maju sebagai capres, dalam survei itu suara menteri pertahanan itu 26,9 persen. Disusul Ganjar Pranowo 23,2 persen dan Sandiaga Uno hanya meraih 4,5 persen. Seluruh responden yang memilih ketiga tokoh itu dulunya adalah pemilih Jokowi pada Pilpres 2019.

Menurut Pengamat komunikasi politik Cecep Handoko, Pilpres 2024 masih belum bisa keluar dari faktor primordial. Sosok dari Jawa tetap mendapat porsi suara. Buktinya Ganjar dan Prabowo mendapat suara yang sangat tinggi. Keduanya berasal dari Jawa. Diperkirakan pemilih Jokowi tidak bergeser pada dua tokoh itu. Sementara untuk Sandiaga Uno cuman mendapat 4,5 persen.

“Dukungan kecil terhadap Sandi boleh jadi karena belum ada rekam jejak keberhasilan di birokrasi. Ketika menjabat wakil gubernur DKI tidak tuntas. Bahkan memilih maju menjadi cawapres. Setelah kalah di Pilpres 2019, dia justru masuk istana,” kata Cecep Handoko kepada wartawan, Rabu (8/12).

Rekam jejak seperti itu akan membuat publik merasa tidak ada konsistensi dari Sandiaga Uno. Sehingga sedikit banyaknya akan berpengaruh pada elektabilitasnya pada Pilpres 2024.

Cecep menilai, pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 sangat beragam, multikultur, beragam etnis, dan cenderung mengedepankan keterbukaan. Mereka menginginkan kampanye non politik identitas. Hal itu membuat mereka bebas menentukan siapa yang akan dipilihnya nanti pada Pilres 2024.

“Pemilih Jokowi kan beragam. Ada juga kelompok relawan. Pemilih Jokowi akan memilih yang sesuai dengan ideologi dan kriteria capres mereka. Apalagi, Jokowi pun kasih kebebasan buat menteri-menterinya nyapres, berarti tidak ada kekhususan arahan untuk pilih capres tertentu,” imbuhnya.

Mengutip data survei Indikator, Cecep tertarik melihat simulasi pasangan antara Ganjar Pranowo-Erick Thohir. Pasangan itu mendapat angka 31,1 persen. Angka itu lebih tinggi dari simulasi Anies Baswedan–Sandiaga Uno (30,8 persen). “Artinya kombinasi Ganjar Pranowo-Erick Thohir justru lebih diminati oleh masyarakat, termasuk di dalamnya pendukung Jokowi,” kata dia.

“Erick dan Ganjar menarik karena keduanya punya latar belakang berbeda baik secara primordial maupun profesi. Ganjar politisi tulen, sementara Erick seorang enterpreneur sukses,” kata Cecep.

Faktor primordial di Pilpres 2024 nanti, masih menjadi penentu. Ganjar merupakan orang Jawa, sementara Erick dari Sumatera. Ini nantinya akan menjadi pertimbangan bagi para pemilih.

Kata Cecep, elektabilitas tergantung dipasangkan dengan siapa. Bahkan, sejauh ini, Ganjar Pranowo merajai berbagai survei. Mamanya tetap unggul meski dipasangkan dengan nama-nama lain, selain Erick Thohir.

Namun begitu juga 2024 masih cukup lama artinya konstelasi masih mencair bisa jadi ada jagoan baru terutama dari latar belakang militer. Kata dia, selain Prabowo ataupun Gatot Nurmatyo boleh jadi akan ada tokoh lain berlatar bekalang militer yang punya kans besar untuk maju Pilpres. (jwp)

DPP PPP Awiek: Duet Airlangga Ketum Golkar dan Suharso Ketum PPP, Duet Komplet Pilpres 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 17, 2021

Nusantara7.com – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, PPP terbuka berkoalisi dengan Partai Golkar. Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bisa menjadi pasangan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Pilpres 2024.

“Bagi PPP berkoalisi dengan partai Golkar terbuka saja, bahkan kemarin sempat ada wacana Airlangga Hartarto dengan Suharso Monoarfa Ketum Golkar dengan Ketum PPP, ya bisa saja sebab syarat koalisi kursi memenuhi,” ujar politikus yang akrab disapa Awiek ini dalam diskusi di DPR RI, Kamis (14/10).

Awiek menilai, dengan memasangkan Suharso dengan Airlangga, maka menjadikan pasangan yang komplet. PPP dan Suharso dari partai religius akan melengkapi Golkar sebagai partai nasionalis. Juga, Suharso akan melengkapi konfigurasi tokoh dari luar Jawa dengan Airlangga yang berasal dari tanah Jawa.

“Syarat konfigurasi nasionalis Islamnya sudah terpenuhi dan Jawa luar Jawanya sudah terpenuhi, itu salah satu opsi,” ujarnya.

Meski begitu, Awiek mengatakan belum ada pembicaraan resmi terkait wacana poros Golkar-PPP tersebut. PPP menghormati dinamika dan strategi partai politik lain dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Kami menghormati apa yang terjadi di partai Golkar dan partai lainnya juga kami di PPP memiliki langkah langkah tersendiri,” ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.

Dalam kesempatan sama, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, Partai Golkar hanya butuh satu partai untuk berkoalisi mengusung pasangan calon presiden. Ace mengatakan, siapa tokoh yang akan menemani Airlangga tergantung dinamika dan komunikasi dengan partai politik lain.

“Partai Golkar sendiri hanya butuh satu partai untuk bisa mencalonkan Pak Airlangga dan nanti capresnya dengan siapa, ya tergantung dari proses dinamika dari komunikasi komunikasi politik yang dilakukan dengan partai-partai yang lain,” ujarnya. (jwp)

Terancam Sanksi PDIP, Ganjar Diminta Deklarasikan soal Pilpres 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 21, 2021September 22, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – PDIP akan memberi sanksi disiplin kepada kader mereka yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024. Pakar politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai Ganjar Pranowo perlu melakukan deklarasi untuk memutuskan maju tidaknya ke Pilpres 2024.

“Kalau menurut saya, kalau Ganjar benar-benar percaya diri, saat ini dia deklar aja akan maju ke Pilpres atau tidak. Kalau seperti ini kan bagaimana kita mau jadiin seorang calon presiden, tapi nggak tahu maunya apa. Dia mau maju atau tidak,” ujar Hendsat kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).

Hensat mengatakan, nama Ganjar kerap dalam survei masuk dalam tiga besar capres 2024. Menurutnya, PDIP ingin mendengar keputusan Ganjar terkait maju atau tidaknya di pilpres mendatang.

“Di lembaga-lembaga survei, dia tiga besar. Tapi kan habis itu nggak pernah ada konkretnya mau apa setelah itu. Misalnya dia bilang terang-terangan, bilang ‘Bu Mega, Mbak Puan, saya Ganjar Pranowo kader PDI Perjuangan, Gubernur Jawa Tengah menyatakan tidak akan maju ke pemilu presiden 2024’,” tuturnya.

“Tapikan itu tidak pernah terdengar, mungkin itu yang ingin di dengar oleh Teuku Umar, mas Ganjar tuh maunya apa,” lanjut Hensat.

Hendsat menyebut Ganjar perlu berhati-hati terhadap dukungan yang telah diberikan kepadanya untuk nyapres di 2024, semisal dukungan dari Jokowi Mania (JoMan).

“Apalagi kemudian Ganjar menerima pinangan dari relawan Jokowi, mestinya Ganjar itu waspada. Maksudnya waspada tuh, relawan itu harusnya sukarela mendukung satu orang dan royal. Dia relawan pak Jokowi, Pak Jokowinya belum selesai tapi sudah pindah ke Ganjar, mau ngapain itu relawan,” tuturnya.

Hensat mengatakan Ganjar dibesarkan oleh PDIP, sehingga menurutnya Ganjar sebaiknya tidak keluar dari PDIP. Saat ini, sambung Hensat, Ganjar perlu fokus dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah.

“Sebetulnya Ganjar ini dibesarkan oleh PDI Perjuangan, jadi menurut saya jangan dia keluar dari PDI Perjuangan. Stay saja sama PDI Perjuangan. Bila nanti calon presiden dari PDI Perjuangan menang lagi, sangat mungkin dia masuk jajaran menteri. Kalau menurut saya dia seharusnya fokus di situ,” katanya.

“Saat ini sebaiknya dia fokus untuk, bisa menyelesaikan tugas dia sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan kinclong, dengan bagus dan baik. Sekarang perbedaan Mas Ganjar dan Pak Jokowi pada saat jadi gubernur tuh Pak Jokowi itu banyak program-programnya yang ready untuk nasional. Ganjar nggak,” sambungnya.

Nama Ganjar Pranowo dikaitkan dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengumumkan partainya akan memberi sanksi disiplin kepada kader yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres. Hal itu terkait dalam beberapa waktu terakhir nama Ganjar santer didukung relawan untuk maju di Pilpres 2024 sebagai ‘the next president’.

“Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai,” kata Hasto saat dihubungi, Senin (20/9).

“Dalam hal ada anggota PDI Perjuangan yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin,” ujarnya. (dtk)