https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

pertumbuhan Ekonomi – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Menteri BUMN Erick Thohir Tak Ingin Pasar Indonesia Jadi Pertumbuhan Ekonomi Bangsa Asing

Menteri BUMN Erick Thohir Tak Ingin Pasar Indonesia Jadi Pertumbuhan Ekonomi Bangsa Asing

Nusantara7.com, Jember  – Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menginginkan adanya hilirisasi produk di Indonesia. Dengan demikian Indonesia tak hanya mengekspor bahan mentah dan hanya menjadi pasar bagi produk asing.

Erick menjelaskan tiga tantangan perubahan zaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni pasar globalisasi, perubahan teknologi yang memunculkan disrupsi, dan ketahanan kesehatan yang menghadirkan musuh tak kasat mata.

“Tidak mungkin perubahan yang terjadi ini kita tidak lakukan konsolidasi, kita tidak mau market kita dijadikan pertumbuhan bangsa asing. Kita tidak anti asing, tapi sudah seyogyanya market kita untuk pertumbuhan bangsa kita,” kata Erick, dalam acara silaturahim dengan Laskar Sholawat Nusantara, di Aula PT Perkebunan Nusantara XII, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (20/11/2021).

Menurut Erick, sumber daya alam Indonesia harus dipakai untuk pertumbuhan bangsa Indonesia. “Karena itu, kemarin Bapak Presiden juga sudah bicara bahwa kita harus menjadi sentra dunia, bagaimana pertumbuhan ekonomi dari Indonesia. Semua negara perlu nikel, perlu kelapa sawit, perlu lain-lain. Saya melihat tembakau, dikirim ke luar negeri. Tidak apa-apa. Yang kita mau hilirisasinya sebagian di Indonesia, bukan hanya mengirim bahan baku,” katanya.

“Kita tidak mau tenaga kerja kita ke depan tidak mendapat kesempatan. Kita tidak mau tidak mendapat kesempatan berusaha. Kita dihadapkan pada bonus demografi luar biasa: tambahan 50 juta anak muda Indonesia. Bonus demografi kalau tidak kita jaga dengan baik, tidak kita rencanakan dengan baik, akhirnya ini menjadi impact yang justru negatif buat kita,” kata Erick.

Kementerian BUMN memparkarsai platform Padi UMKM (Pasar Digital Usaha Mikro Kecil Menengah). Platform ini mempertemukan badan usaha milik negara dengan UMKM, untuk mendorong percepatan, optimalisasi, dan efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM.

Pengadaan barang dan jasa BUMN di bawah Rp 400 juta harus dilakukan UMKM. “Alhamdulillah, Padi UMKM baru diluncurkan sudah mencakup 10.400 UMKM. Ada 120 ribu transaksi senilai Rp 12,4 triliun. Kita kerjasamakan Padi UMKM terbuka dengan seluruh pihak,” kata Erick.

Ada juga program Permodalan Nasional Madani Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) untuk ibu rumah tangga yang memberikan pinjaman Rp 1-4 juta tanpa agunan. “Ketika krisis Covid, nasabahnya tumbuh 5,2 juta orang. Kalau satu ibu rumah tangga memekerjakan satu pegawai, artinya ibu-ibu Mekaar di bawah PNM membuka 5,2 juta lapangan pekerjaan dan tingkat kemacetannya hanya 0,13 persen,” kata Erick. [brj]

Khofifah: IPEI Jawa Timur Ungguli Rerata Nasional bukti terus mendorong pertumbuhan ekonomi

Khofifah: IPEI Jawa Timur Ungguli Rerata Nasional bukti terus mendorong pertumbuhan ekonomi

Nusantara7.com, Surabaya – Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Timur tahun 2020 melampaui pencapaian nasional. Berdasarkan data yang dirilis Badan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, nilai indeks ekonomi inklusif Jawa Timur mencapai 5,92 atau di atas rerata nasional yang mencapai 5,52.

Di Pilar 1 Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Jawa Timur tahun 2020 berada di angka 4,90 sementara nasional 4,64. Begitu juga di pilar 2, dimana pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan Jawa Timur mencapai 6,52 atau jauh diatas nasional yang hanya 4,62. Sementara itu, di pilar 3 dalam hal perluasan akses dan kesempatan Jawa Timur berhasil meraih angka 7,83, sedangkan nasional 6,56.

“Capaian ini merupakan prestasi membanggakan mengingat banyaknya indikator yang dijadikan pengukuran dalam indeks ini,” ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, usai rakor terkait issue dan langkah strategis sektor-sektor fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur.

Khofifah mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, Pemprov Jatim terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Termasuk peningkatan akses ke sarana kesehatan dan pendidikan.

Khofifah memaparkan, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan instrumen yang telah dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas RI untuk mengukur, memantau dan mengendalikan kualitas pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun. IPEI terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi , pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan. Pilar utama ini dibagi lagi atas delapan pilar dengan 21 indikator.

Ke-21 indikator yang digunakan untuk mengukur IPEI tersebut, lanjut Khofifah, antara lain pertumbuhan PDRB riil per kapita, share sektor manufaktur terhadap PDB, rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal, persentase penduduk miskin, harapan lama sekolah hingga rasio jumlah rekening kredit perbankan UMKM terhadap rekening kredit keseluruhan.

“Dalam setiap rencana pembangunan kami selalu mengupayakan bagaima program yang digulirkan dapat mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, buta huruf, beban utang, mencegah penyebaran penyakit, kesetaraan gender, dan menjaga kerusakan lingkungan. Saat ini kami tengah fokus pada upaya mereduksi jumlah kemiskinan ekstrem yang ada di Jawa Timur,” imbuhnya.

Di Jawa Timur, kata Khofifah, terdapat lima kabupaten yang saat ini menjadi daerah pilot project percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro dan Lamongan. Intervensi yang dilakukan berbasis tiga strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yaitu menurunkan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan yang diharapkan capaiannya dapat sesuai target.

Khofifah menyebut jika Pemprov Jatim telah menyiapkan sejumlah jurus guna mencapai target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, bahwa Kemiskinan Ekstrem harus bisa dihilangkan pada akhir 2024.

Diterangkan, fokus program pertama yaitu menurunkan beban pengeluaran, dimana Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 M untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus kepada 50.000 Lansia, Rp 14,4 M untuk 4.000 orang pada Program Asistensi Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin sebesar Rp 1,35 M dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp 882 M.

Sedangkan untuk fokus Peningkatan Pendapatan, Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,85 miliar untuk Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Rp 1,35 M untuk Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Anti Poverty Program sebesar Rp 3,9 miliar.

Dan yang ketiga, guna peminimalan Wilayah Kantong Kemiskinan telah dialokasikan pula Rp 2,45 miliar untuk 1.400 Rumah Tangga (RT) melalui program Elektrifikasi bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, serta Program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) sebesar Rp 30 miliar untuk 2.000 unit rumah. Sedangkan untuk intervensi tahun 2022 akan dihitung kembali mengingat akan ada perluasan ke 25 kabupaten/kota lainnya.

“Insya Allah, saya optimistis jika seluruh program dan intervensi tersebut berjalan massif dan lancar maka angka kemiskinan ekstrem di Jatim dapat turun signifikan. Tentunya hal ini juga mendorong semakin meningkatnya indeks pembangunan ekonomi inklusif di Jatim,” pungkasnya. (brj)