pertemuan tatap muka

Penghentian PTM, Ratusan Guru dan Siswa di Kota Bogor Positif Covid-19

PENDIDIKAN·February 13, 2022

Nusantara7.com, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Bogor, Jawa Barat, mengungkapkan, 561 guru dan siswa terpapar Covid-19 dari klaster sekolah. Karena itu dapat dimaklumi jika Satgas Covid-19 belum mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) di semua jenjang.

”Jadi penghentian PTM, bukan dispendik yang menentukan, tapi satgas. Tapi memang salah satunya mungkin melihat angka positif Covid-19 itu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor.

Hanafi menyebutkan, penyebaran kasus positif Covid-19 terdapat di 31 sekolah dari semua jenjang. Dari 561 orang positif Covid-19 itu, sebanyak 342 orang tidak bergejala, 160 bergejala ringan, 36 gejala sedang berat, dan 23 belum diketahui.

Semua data itu, kata Hanafi, bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Bogor. Sebab, yang mengawasi penularan penyakit virus korona tersebut kewenangan dinkes.

Dengan begitu, dinas pendidikan hanya sebagai pelaksana kebijakan akhir dari Wali Kota Bogor mengenai pelaksanaan pembelajaran baik secara jarak jauh maupun tatap muka. Kebijakan tersebut dituangkan melalui surat keputusan Wali Kota yang telah dua kali diperbarui pada Februari.

”Pertama, pada menerbitkan Surat Keputusan (SK) Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor Nomor 01/STPC/02/2022 yang menghentikan PTM di semua jenjang selama satu pekan, 2–7 Februari,” terang Hanafi.

Saat ini, lanjut dia, penghentian tersebut diperpanjang dengan Surat Edaran (SK) Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor Nomor 02/STPC/02/2022 dari tanggal 8–14 Februari. ”Pekan depan diperpanjang atau tidak, saya belum tahu. Kami menunggu kebijakan Satgas selanjutnya,” ucap Hanafi.

Sambil menunggu kebijakan tersebut, Hanafi menjelaskan, seluruh jenjang sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Bogor taat terhadap aturan dengan tidak melaksanakan PTM. (jps)

Mendikbud Nadiem Makarim Kunjungi Jombang, Bupati Mundjidah Terima Pesan Khusus

PENDIDIKAN·October 22, 2021October 23, 2021

Nusantara7.com, Jombang – Bupati Jombang Mundjidah Wahab mendampingi kunjungan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim ke Ponpes (Pondok Pesantren) Tebuireng, Kamis (21/10/2021).

Selain mengikuti pertemuan di dalem kasepuhan (rumah induk pesantren), Mundjidah juga nampak berbincang serius dengan Mendibud Nadiem di depan rumah induk tersebut. Bupati melaporkan kondisi pembelajar tatap muka (PTM) di Jombang. Juga melaporkan bahwa Kabupaten Jombang sudah masuk PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 1. Mendapat laporan itu, Mendikbud memberikan acungan jempol. “Bagus itu,” kata Mendikbud sembari mengangkat jempolnya.

Usai berbincang dengan Bupati Jombang, Mendikbud Nadiem kemudian memasuki rumah induk Ponpes Tebuireng Jombang. “Tadi ada beberapa hal yang dipesankan oleh Pak Menteri. Di antaranya tentang PTM (pembelajaran tatap muka),” kata Bupati Munjidah.

Dalam perbincangan tersebut, lanjut Bupati Jombang, Mendikbud Nadiem Makarim mengharapkan PTM tidak dibatasi. Kemudian rencananya, Januari tahun depan PTM dilakukan secara penuh. “Kalau saat ini PTM masih bergiliran. Insya Allah, Januari sudah (PTM) penuh. Selain itu Mas Menteri juga menyampaikan pesan soal program kampus merdeka dan guru penggerak,” kata Bupati Jombang.

Selain didampingi Bupati Jombang Mundjidah Wahab, dalam kunjungan tersebut Mendikbud Nadiem Makarim disambut pengasuh Ponpes Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfidz atau Gus Kikin. Mereka kemudian melakukan ramah tamah di dalem kasepuhan atau rumah induk pesantren.

Terakhir, Mendikbud Nadiem Makarim melakukan ziarah ke makam yang ada di pesantren tersebut, yakni makam pendiri NU Hadratus Syaikh KH Hasyim Asyari, kemudian makam pahlawan nasional KH Abdul Wahid Hasyim, makam mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta makam KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah. [brj]

Walikota Eri Cahyadi Tegaskan Pembelajaran Tatap Muka di Surabaya Aman

PENDIDIKAN·October 15, 2021

Nusantara7.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memaparkan pembelajaran tatap muka yang aman saat menjadi narasumber dalam bincang wicara bersama UNICEF dan Radio RRI yang digelar secara virtual dari ruang kerjanya di Surabaya, Selasa.

Eri Cahyadi memaparkan rangkaian tahapan dalam menjamin keamanan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk anak-anak di Kota Surabaya, mulai dari vaksinasi untuk guru dan tenaga pengajar, vaksinasi anak, meminta surat persetujuan orang tua, hingga pembentukan Tim Siswa Satgas Sekolah.

“Kami sudah melakukan tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Ada asesmen yang kita lakukan, di mana pemerintah meyakinkan keamanan anak-anak kita saat berada di lingkungan sekolah,” katanya.

Ia juga memastikan bahwa setiap tahapan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk meyakinkan masyarakat, terutama wali murid, bahwa semua perangkat sekolah sudah melakukan vaksinasi.

“Sebagai pemerintah kami meyakinkan orang tua, bahwa semua perangkat sekolah sudah divaksin, kemudian vaksinasi untuk anak di tingkat SD dan SMP juga terus dijalankan,” ujarnya.

Ia menerangkan bahwa Pemkot Surabaya telah membentuk Tim Siswa Satgas Sekolah yang bertugas melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan sekolah.

etiap sekolah memiliki satgas anak, bahkan kami juga memberikan rompi. Mereka bertugas memantau penerapan prokes di sekolah dan menegur hingga melarang warga sekolah yang mengabaikan prokes. Itu kami bangga betul, terhadap anak-anak, bisa menjadi satgas untuk saling mengingatkan temannya,” kata dia.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ini juga meyakinkan orang tua tentang tidak adanya klaster penularan virus di sekolah. Ia menjelaskan apabila terdapat anak yang terpapar Covid-19, hal itu bisa dipastikan bahwa sekolah bukan menjadi satu-satunya tempat penularan Covid-19.

“Lalu bila ada anak yang terpapar, sebetulnya dia juga bisa jadi tidak terpapar di sekolah. Tapi terpapar di luar sekolah. Ini harus disampaikan bahwa penularan Covid-19 tidak mesti dari lingkungan sekolah, bisa saja kena di tempat lain,” katanya.

Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Surabaya Ermi Ndoen mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya untuk membuat suasana PTM di tengah pandemi yang aman bagi anak. “UNICEF sangat mengapresiasi langkah-langkah Pak Eri. Kota Surabaya juga menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki satgas anak untuk pemantauan Covid-19 di sekolah, ini merupakan langkah dari partisipasi anak, sehingga anak berpartisipasi dalam pemantauan sekolah yang sehat dan aman,” katanya.

Menurut dia, Kota Surabaya sudah melakukan pemantauan secara rutin, salah satunya mengikuti Asesmen Nasional. Hal ini membuktikan bahwa semua kriteria yang diminta oleh kementerian bisa terpenuhi dalam PTM. (jwp)

Menteri Pendidikan Nadiem Lebih Khawatir Dampak Pembelajaran Jarak Jauh Daripada Penyebaran Covid-19

PENDIDIKAN·September 30, 2021

Nusantara7.com, – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, selain penularan Covid-19 di satuan pendidikan, hal menakutkan lainnya adalah dampak permanen daripada pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Lebih menyeramkan lagi buat saya adalah dampak permanen daripada PJJ. Ini yang saya wanti-wanti setiap kepala daerah, setiap pemda,” jelasnya melalui webinar Bangkit Bareng dikutip, Selasa (29/9).

Terlebih lagi untuk jenjang pendidikan dasar, seperti PAUD dan SD. Mereka belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 dan butuh didikan dari para guru di satuan pendidikannya.

“Apalagi yang PAUD dan SD di mana murid-muridnya tidak bisa divaksin, mereka lebih penting lagi untuk melangsungkan PTM. PAUD dan SD itu yg dampaknya lebih permanen lebih parah lagi dan kebutuhan mereka untuk PTM lebih tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, wacana menolak PTM terbatas tidak masuk akal ditengah adanya dampak learning loss. Sebab, terkait dengan penularan hanya tinggal penerapan protokol kesehatannya saja di sekolah.

“Kalau ada wacana-wacana bahwa harus tunggu vaksin dulu sebelum masuk PTM. Bagaimana yang mayoritas murid kita di bawah umur 12 tidak bisa divaksin dan mereka lah yang paling punya risiko terbesar untuk pelaksanaan PJJ. Jadi ini harus dimengerti,” tambah Nadiem.

“Jadi penyebaran Covid tentu kita harus selalu wasapda, kita dan Kemenkes sangat memastikan prokes bukan hanya terjadi, tapi kita melakukan hal-hal di luar itu untuk memastikan secara statistik kita bisa mengukur (dampak learning loss),” pungkasnya.

(jwp)