pemprov jatim – nusantara7

Tahun ini Program “Jatim Puspa” untuk Sampang sasar enam desa

LENSA MADURA·April 9, 2022April 12, 2022

Nusantara7.com, Sampang – Program pemberdayaan pengusaha perempuan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang diberi nama “Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa)” untuk Kabupaten Sampang pada 2022 menyasar enam desa.

“Jumlah desa yang menjadi sasaran program ini sesuai dengan hasil koordinasi antara Pemkab Sampang dengan Pemprov Jatim beberapa waktu lalu,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Chalilurrahman di Sampang, Sabtu.

Enam desa itu yakni Desa Taman dan Labuhan, Kecamatan Sreseh, Desa Kebun Sareh dan Temoran, Kecamatan Omben, Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung, dan Desa Bire Timur, Kecamatan Sokobanah.

Ia menjelaskan, jumlah desa sasaran program “Jatim Puspa” 2022 di Sampang kali ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya.

Pada 2021 jumlah desa yang menjadi sasaran program pemberdayaan ekonomi untuk perempuan pengusaha di Sampang itu sebanyak sembilan desa.

Sembilan desa itu yakni Desa Patarongan, Bringin Nunggal, dan Jeruk Purut, Kecamatan Torjun, Desa Apa’an dan Ragung, Kecamatan Pangarengan, Desa Panggung dan Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Desa Dharma, Kecamatan Camplong, dan Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal.

“Bantuan tahun 2021 sebanyak 227 KPM, dan per KPM menerima bantuan senilai Rp2,5 juta dengan total anggaran Rp567 juta lebih. Tapi khusus untuk bantuan tahun 2022 jumlah KPM belum ditentukan dan masih menunggu informasi lebih lanjut dari Pemprov Jatim,” katanya menjelaskan.

Chalilurrahman menjelaskan, ketentuan tentang calon penerima bantuan program “Jatim Puspa” Pemprov Jatim 2022 ini sama dengan ketentuan 2021.

Ketentuan itu antara lain telah memiliki usaha dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta tidak terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

“Ketentuannya sama dengan ketentuan yang ditetapkan pada 2021, yakni penerima tidak menerima bantuan di program lain, karena sasaran penerima adalah pelaku usaha mikro dan masuk kategori miskin atau kurang mampu,” kata dia.

Pemkab Sampang, kata dia, telah menyampaikan sosialisasi kepada masing-masing desa sasaran dengan tujuan agar aparat desa bisa membantu mengawal realisasi bantuan tersebut agar tepat sasaran. (ant)

Pemprov Jatim targetkan 1,5 juta produk UMKM Jatim tersertifikasi halal pada 2022

EKONOMI BINIS·February 26, 2022February 27, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan sebanyak 1,5 juta produk UMKM setempat mengantongi sertifikat halal pada 2022, sebagai upaya mendorong perekonomian setempat melalui sertifikasi produk.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sambutan kegiatan “Semarak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia (BWI)” secara virtual, Sabtu, mengatakan secara nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), produk yang tersertifikasi halal ditargetkan bisa mencapai 10 juta produk UMKM.

“Oleh karena itu, program pendampingan sertifikasi halal dan perluasan Rumah Kurasi yang saat ini dicanangkan Bank Indonesia sangat diperlukan mencapai target tersebut,” kata Khofifah.

Ia optimistis target itu bisa tercapai, karena sejumlah perguruan tinggi di Jatim juga sudah memiliki penyelia (pengawas) dan halal center, sehingga mampu mendorong mencapai target yang diharapkan.

Sementara itu, kegiatan Gernas BBI dan BWI yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mendukung Fokus Presidensi G20, dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi global melalui inklusi keuangan digital.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Budi Hanoto mengatakan, semarak Gernas BBI merupakan wujud bahwa Jawa Timur turut memupuk rasa cinta dan bangga terhadap produk buatan Indonesia.

Kegiatan tersebut, juga sejalan dengan program Optimistis Jatim Bangkit 2022 melalui kegiatan unggulan yang berfokus pada perluasan Rumah Kurasi, sertifikasi kurator, dan sertifikasi halal melalui skema Ikrar Halal.

“Berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak multiplier effect terhadap kinerja UMKM Jawa Timur,” katanya.

Dalam kegiatan itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) melakukan perluasan Rumah Kurasi.

Target Rumah Kurasi mencapai 1.000 produk UMKM terkurasi, agar memiliki standar mutu dan kelayakan yang baik sehingga ke depan produk-produk tersebut mampu dipasarkan secara nasional dan mampu bersaing secara global. (ant)

Transformasi belanja dengan program “JATIM BEJO”

EKONOMI BINIS·February 18, 2022February 19, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan transformasi belanja melalui program JATIM BEJO (JAwa TIMur BElanJa Online) untuk membangun kepercayaan atau trust dalam ekosistem pengadaan barang/jasa (PBJ).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, program JATIM BEJO salah satunya adalah optimalisasi pemanfaatan toko daring merupakan salah satu bagian dari e-marketplace, yang juga sangat cocok diterapkan dalam kondisi pandemi COVID-19

“Dengan internalisasi ini, diharapkan terjadi percepatan dan stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya belanja online pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera terwujud,” ujar Khofifah melalui keterangannya, Jumat.

Sehingga, lanjut Khofifah, transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa lebih terjamin, sekaligus sebagai strategi dalam rangka memberikan stimulus kestabilan ekonomi daerah, melalui upaya peningkatan peran serta bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara daring.

Agar terjadi optimalisasi pembinaan pelaku usaha mikro, dalam pengadaan barang/jasa melalui toko daring ini lebih dapat memberikan dampak positif yang lebih luas, maka Pemerintah provinsi Jawa Timur berkolaborasi dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama melakukan perubahan budaya kerja menuju digitaliasi proses pengadaan barang/jasa.

“Terutama pengadaan langsung yang bersifat nontransaksional. Untuk mempercepat transformasi digital, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan komitmen untuk memanfaatkan e marketplace,” ujar Khofifah.

Dalam pengadaan barang/jasa, maka setiap tahun sekali dilakukan penganugerahan penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota maupun pelaku usaha yang telah bertransaksi melalui JATIM BEJO.

Program JATIM BEJO ini, masih kata Khofifah, tidak sekedar memberikan manfaat bagi internal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tetapi memberikan alternatif cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, cepat, dan mudah terhadap belanja pengadaan langsung.

“Ini juga memudahkan aparat pengawasan internal pemerintah untuk melaksanakan pengawasan, serta menunjang keberhasilan strategi nasional, dan pencegahan korupsi dalam aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang/Jasa,” kata Khofifah.

Ia membeberkan, JATIM BEJO juga memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha, memajukan sektor perbankan, mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat, serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk daerah.

Tidak hanya itu, JATIM BEJO juga memberikan peningkatan kepada usaha mikro dan usaha kecil, serta memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pelayanan publik dan

Hingga saat ini, tercatat ada delapan kota dan 21 kabupaten yang menyatakan bergabung dengan program JATIM BEJO. Total, pelaku UMK yang bergabung berjumlah 1.947 penyedia, dengan jumlah komoditas 36.105 produk.

“Setiap tahun jumlah transaksi belanja langsung melalui program JATIM BEJO selalu meningkat, yang awalnya tahun 2020 hanya sebesar Rp180 juta, menjadi Rp47,2 miliar pada Tahun 2021, dan Tahun 2022 sampai dengan untuk bulan Februari saja telah mencapai Rp4,2 miliar,” ungkap Khofifah.

Dan capaian ini, berdasar data yang dirilis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada pertengahan 2021, menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam transaksi pengadaan barang/jasa melalui toko daring yang tertinggi di seluruh Indonesia.

“Hal ini jelas sekali sebagai bukti nyata dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap program strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK KPK) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi antara lain terselenggaranya toko daring,” ucapnya.

Bukti ini keberhasilan ini, sekaligus merupakan wujud dari NAWA BHAKTI SATYA yaitu Jatim Amanah dan Jatim Berdaya yang dilakukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa berkolaborasi dengan banyak stakeholder baik internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pihak eksternal menuju optimis JATIM BANGKIT melalui Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa.(ant)

Pemprov Jatim Raih Penghargaan Pembina Program Kampung Proklim 2021 dari KLHK

SEPUTAR JATIM·October 21, 2021October 23, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali berhasil meraih penghargaan terbaik sebagai Pembina Program Kampung Proklim Tingkat Provinsi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar dalam acara puncak Festival Iklim Nasional Tahun 2021 di Gedung Manggala Wanabhakti kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Dr Ardo Sahak yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur.

Untuk diketahui, penghargaan tersebut merupakan strata tertinggi dalam ajang Proklim. Tahun 2019 lalu, Khofifah juga menerima penghargaan serupa tingkat nasional karena dinilai aktif dalam mendukung dan mengembangkan Proklim yang disertai berbagai kebijakan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca guna menekan laju perubahan iklim.

Proklim sendiri adalah program untuk memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Program ini berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

“Penghargaan ini bukanlah tujuan utama, karena menahan laju perubahan iklim harus dilakukan semua individu, tidak cukup jika hanya pemerintah. Saya mengajak semua elemen khususnya relawan pecinta lingkungan untuk terus aktif,” ungkap Khofifah saat ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (21/10/2021).

Khofifah berharap jumlah kampung iklim di Jawa Timur dapat terus bertambah sehingga upaya pengendalian perubahan iklim semakin cepat terwujud. Menurut Khofifah, Proklim merupakan bagian dari upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Adaptasi, kata Khofifah berarti menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim, sedangkan mitigasi mengacu pada upaya dan cara-cara mengurangi emisi gas rumah kaca melalui gaya hidup rendah emisi dalam kehidupan kita sehari-hari. Perubahan Iklim, tambah Khofifah, akan berdampak fatal jika aksi mitigasi tidak dilakukan sejak dini.

“Salah satu dampaknya adalah anomali cuaca dan iklim. Efeknya bisa terjadi gagal panen sehingga memicu kerawanan pangan dan fluktuasi harga di pasar. Dampak lanjutannya pada kestabilan sosial, ekonomi, dan juga politik,” tuturnya.

“Setiap individu dapat berkontribusi dalam mitigasi dengan cara mengurangi penggunaan kantong plastik, tidak membuang sampah sembarangan, membatasi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan sarana transportasi umum, hemat listrik dan air dan menanam pepohonan,” tambah Khofifah.

Tidak lupa Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas semua kepedulian dan ikhtiar seluruh elemen masyarakat Jawa Timur atas peran serta aktifnya dalam penguatan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Di Jawa Timur. (brj)

Pulihkan Pendidikan Serbuan Vaksinasi TNI/Polri di Mojokerto Targetkan Kelompok Pelajar

KESEHATAN·October 16, 2021October 17, 2021

Nusantara7.com, Mojokerto – Untuk mempercepat program vaksinasi pemerintah pusat serta pemulihan ekonomi, serbuan TNI/Polri dan pemerintah daerah di Kabupaten Mojokerto menargetkan kelompok pelajar. Ini dilakukan dalam rangka memulihkan kondisi pendidikan yang sempat ditutup saat pandemi Covid-19.

Kapolres Mojokerto AKBP Apip Ginanjar bersama dengan Dandim 0815 Letkol Inf Beni Asman dan Bupati Ikfina Fahmawati memantau langsung pelaksanaan serbuan vaksinasi di MAN Sooko. Kegiatan vaksinasi kali ini juga dipantau oleh Kodam V Brawijaya, Polda Jatim dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Jawa Timur dan diikuti oleh sekitar 1.025 siswa-siswi melalui Zoom Meeting dengan panglima TNI juga Kapolri. Harapan pemerintah agar capaian vaksin terus ditingkatkan sampai dengan 70 persen untuk pemulihan kondisi menjadi level 1 di seluruh wilayah Jatim.

“Kami bersama Forkopimda Kabupaten Mojokerto siap meyukseskan program pemerintah untuk percepatan vaksin hingga target 70 persen dapat segera tercapai di wilayah hukum Polres Mojokerto,” ungkap Kapolres Mojokerto, AKBP Apip Ginanjar di sela-sela pengecekan serbuan vaksinasi di MAN Sooko, Jumat (15/10/2021). [brj]