https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

nadiem – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Mendikbudristek Luncurkan Program Revitalisasi Bahasa Daerah

Mendikbudristek Luncurkan Program Revitalisasi Bahasa Daerah

Nusantara7.com, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan terbaru Merdeka Belajar. Program yang masuk dalam episode 17 ini bergerak dalam Revitalisasi Bahasa Daerah.

“Hari ini kami meluncurkan Merdeka Belajar episode 17 yakni Revitalisasi Bahasa Daerah dan Merdeka Belajar ini kami lakukan pas dengan hari Bahasa Ibu Internasional 21 Februari,” kata dia dalam Peluncuran Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah, Rabu (23/2).

Nadiem mengatakan program ini dibentuk guna melindungi bahasa daerah dari kepunahan. Dikatakan olehnya, secara global dalam 30 tahun terakhir ada 200 bahasa daerah yang punah di seluruh dunia.

Angka tersebut tentunya sangat besar. Mengingat bahwa Indonesia memiliki sejumlah bahasa daerah, apabila hal itu terjadi secara signifikan, maka kekhasan daerah tersebut akan terkikis.

Ia pun menambahkan, program ini dibangun agar kekayaan bahasa daerah Indonesia tetap terjaga, yang mana terdapat 718 jenis bahasa daerah. “Tapi sayang sekali banyak bahasa daerah yang terancam punah,” kata dia.

Nadiem pun meyakinkan, program ini diluncurkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, yakni bahasa bukan sekadar kumpulan kata. Namun, juga merupakan identitas suatu bangsa.

“Kalau bahsa daerah kita punah itu artinya kita kehilangan identitas, kehilangan kebhinekaan, kita hilang bukan hanya sejarah tapi segala jenis kearifan lokal,” tandas dia. (jps)

Menteri Pendidikan Nadiem Lebih Khawatir Dampak Pembelajaran Jarak Jauh Daripada Penyebaran Covid-19

Menteri Pendidikan Nadiem Lebih Khawatir Dampak Pembelajaran Jarak Jauh Daripada Penyebaran Covid-19

Nusantara7.com, – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, selain penularan Covid-19 di satuan pendidikan, hal menakutkan lainnya adalah dampak permanen daripada pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Lebih menyeramkan lagi buat saya adalah dampak permanen daripada PJJ. Ini yang saya wanti-wanti setiap kepala daerah, setiap pemda,” jelasnya melalui webinar Bangkit Bareng dikutip, Selasa (29/9).

Terlebih lagi untuk jenjang pendidikan dasar, seperti PAUD dan SD. Mereka belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 dan butuh didikan dari para guru di satuan pendidikannya.

“Apalagi yang PAUD dan SD di mana murid-muridnya tidak bisa divaksin, mereka lebih penting lagi untuk melangsungkan PTM. PAUD dan SD itu yg dampaknya lebih permanen lebih parah lagi dan kebutuhan mereka untuk PTM lebih tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, wacana menolak PTM terbatas tidak masuk akal ditengah adanya dampak learning loss. Sebab, terkait dengan penularan hanya tinggal penerapan protokol kesehatannya saja di sekolah.

“Kalau ada wacana-wacana bahwa harus tunggu vaksin dulu sebelum masuk PTM. Bagaimana yang mayoritas murid kita di bawah umur 12 tidak bisa divaksin dan mereka lah yang paling punya risiko terbesar untuk pelaksanaan PJJ. Jadi ini harus dimengerti,” tambah Nadiem.

“Jadi penyebaran Covid tentu kita harus selalu wasapda, kita dan Kemenkes sangat memastikan prokes bukan hanya terjadi, tapi kita melakukan hal-hal di luar itu untuk memastikan secara statistik kita bisa mengukur (dampak learning loss),” pungkasnya.

(jwp)

Vaksinasi Bukan Kriteria Pembukaan Sekolah Tegas Nadiem

Vaksinasi Bukan Kriteria Pembukaan Sekolah Tegas Nadiem

Jakarta – Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menjelaskan bahwa kondisi yang mendukung pembukaan pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah adalah level PPKM di setiap daerah. Nadiem mengatakan vaksinasi Corona bukanlah syarat untuk sekolah tatap muka.

“SKB 4 Menteri tidak pernah berubah kecuali satu saja, bahwa yang PPKM level 4, itu tidak boleh melakukan PTM, itu saja. Di level 1, 2, dan 3, di mana semakin banyak daerah yang turun dari 4 ke 3, apalagi di Jawa dan Bali karena angkanya sudah lumayan cepat turun. Untuk PPKM level 1, 2, dan 3 itu semuanya itu SKB 4 Menteri masih berlaku,” kata Nadiem dalam raker dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan akun YouTube DPR, Senin (23/8/2021).

Dalam penjabarannya, Nadiem mengatakan lebih dari separuh sekolah di Tanah Air saat ini berada di daerah PPKM level 1 hingga 3. Angka tersebut menurut Nadiem akan membesar, sebab daerah yang mengalami PPKM level 4 akan segera turun.

“Jadi karena PPKM level 1, 2, dan 3 itu semuanya boleh melalukan PTM terbatas, sekitar 63% sekolah kita itu ada di level 1, 2, dan 3, dan angka 63% ini akan semakin membesar, karena banyak sekali daerah yang level 4 akan turun terutama di Jawa dan Bali, kalau di luar Jawa dan Bali lumayan masih meningkat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Nadiem mengatakan 63% sekolah yang berada di daerah PPKM level 1 hingga 3 bisa melaksanakan sekolah tatap muka secara terbatas, yakni melakukan protokol kesehatan dan hybrid.

“Jadi sekarang, bapak-ibu anggota Komisi X, 63% dari sekolah kita sudah bisa melaksanakan PTM. Ini suatu hal yang mungkin mengejutkan, tapi ini adalah hasil perjuangan kita bahwa pada saat angka-angka mulai menurun, kita bilang semua level 1 sampai 3 harus boleh melakukan tatap muka,” ucapnya.

Vaksinasi Bukan Kriteria Pembukaan Sekolah

Selain itu, masih dalam penjabaran yang sama, Nadiem menegaskan bahwa vaksinasi bukan syarat untuk sekolah tatap muka. Syarat sekolah tatap muka adalah level PPKM di sebuah daerah.

“Vaksinasi itu bukan pra kondisi atau kriteria pembukaan sekolah. Saya ulangi sekali lagi, vaksinasi itu bukan keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah. Kondisinya untuk membuka sekolah adalah dia adalah ada di level 1 sampai 3, itu saja. Level 1 dan 3, semua sekolah di level 1 dan 3 boleh melaksanakan tatap muka,” sebut Nadiem.

Vaksinasi guru ditegaskan Nadiem syarat untuk membuka sekolah tatap muka. Jika guru di daerah PPKM level 1 hingga 3 sudah divaksinasi, sekolah wajib melakukan sekolah tatap muka.

“Tapi vaksinasi guru menjadi kondisi kewajiban membuka tatap muka. Jadi bukan vaksinasi dulu baru tatap muka, tapi gurunya sudah vaksinasi, dia wajib memberikan opsi tatap muka. Ini sangat berbeda, karena banyak di masyarakat banyak berpendapat ‘oh, berarti harus vaksinasi dulu’, tidak,” ucap Nadiem.

“Malah kalau sudah divaksinasi gurunya lengkap, itu diwajibkan, kalau di level 1 dan 3,” imbuhnya. (dtk)