https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

menteri pendidikan – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Kemendikbud Buka Rekrutmen PPG Prajabatan, untuk Penuhi Kebutuhan Guru

Kemendikbud Buka Rekrutmen PPG Prajabatan, untuk Penuhi Kebutuhan Guru

Nusantara7.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibudristek) membuka rekrutmen Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan sebagai bagian dari upaya menghadirkan generasi baru pendidik di Indonesia.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Iwan Syahril, berharap masyarakat, terutama yang memiliki minat menjadi guru mau mendaftar dan mengikuti rekrutmen PPG Prajabatan. Besarnya partisipasi publik terhadap program ini akan memperbanyak jumlah kehadiran guru baru di Indonesia.

“Program PPG Prajabatan merupakan upaya konkret dari pemerintah untuk mengejar kebutuhan 40 ribu guru baru guna menggantikan para pendidik yang memasuki masa pensiun. Dengan kolaborasi antara Kemendikbudristek bersama LPTK dan partisipasi publik yang tinggi, kami optimistis target 40 ribu guru baru akan tercapai sehingga kualitas pendidikan dalam negeri akan terus meningkat,” kata Iwan.

Program ini mendapatkan apresiasi karena akan mencegah terjadinya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan guru di Indonesia untuk masa mendatang.

Ketua Program Studi PPG Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang tergabung di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Dinn Wahyudi, menilai program PPG Prajabatan merupakan upaya efektif dari pemerintah dalam menjawab persediaan dan kebutuhan pendidik untuk menggantikan guru-guru yang telah memasuki masa pensiun. Mayoritas, guru-guru di level sekolah dasar yang akan purnatugas.

“Kebijakan ini adalah ikhtiar pemerintah mewujudkan keseimbangan kebutuhan guru untuk saat ini dan ke depan. Kemungkinan, banyaknya guru yang pensiun ini perlu diantisipasi dengan merekrut guru-guru baru,” kata Dinn.

Dengan rekrutmen PPG Prajabatan, Dinn meneruskan, kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan guru tidak akan terjadi. Sebab tidak ada kesenjangan dalam lima tahun ke depan. Apabila program ini tidak dijalankan, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh adalah banyaknya guru honorer. “Adanya guru honorer karena ketidakseimbangan antara kebutuhan di sekolah, terutama sekolah dasar dengan fakta rekrutmen guru baru. Jadi memang ikhtiar itu (rekrutmen PPG Prajabatan) bagus karena supply and demand ke depannya lebih baik,” ucap Dinn.

Rekrutmen PPG Prajabatan merupakan kerja sama antara Kemendikbudristek dan Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan untuk mencetak 40 ribu guru baru. Melalui rekrutmen ini, calon mahasiswa diharapkan menjadi guru profesional yang dapat menjadi teladan. Tak hanya itu, mereka juga diharapkan menjadi pendidik yang mampu mengembangkan rencana, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mewujudkan profil pelajar Pancasila.

Calon mahasiswa PPG Prajabatan yang lolos rekrutmen akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah berupa beasiswa untuk mengikuti perkuliahan sampai lulus. Mereka juga mendapatkan kepastian direkrut sebagai guru setelah lulus Pendidikan Profesi Guru. Nantinya, mahasiswa PPG Prajabatan akan mendapatkan modul pembelajaran yang efektif. Modul ini akan menggunakan perangkat belajar yang dikemas secara online, mencakup praktik belajar, menggunakan teknik learning management system, dan dibimbing oleh dosen berpengalaman.

Program PPG Prajabatan terdiri dari 33 SKS mata kuliah, 4 SKS mata kuliah selektif dan 2 SKS mata kuliah elektif. Perkuliahan ini dilakukan selama 2 semester atau 1 tahun. Keseluruhan SKS ini diperuntukan untuk menjadikan mahasiswa PPG Prajabatan menjadi generasi guru baru terbaik di Indonesia. Selain itu, dengan program praktik lapangan (clinical practice), mahasiswa PPG Prajabatan akan memiliki relevansi kuat karena dilakukan di sekolah yang nantinya menjadi tempat mereka mengajar sebagai guru pemula.(jp)

Menteri Pendidikan Nadiem Lebih Khawatir Dampak Pembelajaran Jarak Jauh Daripada Penyebaran Covid-19

Menteri Pendidikan Nadiem Lebih Khawatir Dampak Pembelajaran Jarak Jauh Daripada Penyebaran Covid-19

Nusantara7.com, – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, selain penularan Covid-19 di satuan pendidikan, hal menakutkan lainnya adalah dampak permanen daripada pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Lebih menyeramkan lagi buat saya adalah dampak permanen daripada PJJ. Ini yang saya wanti-wanti setiap kepala daerah, setiap pemda,” jelasnya melalui webinar Bangkit Bareng dikutip, Selasa (29/9).

Terlebih lagi untuk jenjang pendidikan dasar, seperti PAUD dan SD. Mereka belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 dan butuh didikan dari para guru di satuan pendidikannya.

“Apalagi yang PAUD dan SD di mana murid-muridnya tidak bisa divaksin, mereka lebih penting lagi untuk melangsungkan PTM. PAUD dan SD itu yg dampaknya lebih permanen lebih parah lagi dan kebutuhan mereka untuk PTM lebih tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, wacana menolak PTM terbatas tidak masuk akal ditengah adanya dampak learning loss. Sebab, terkait dengan penularan hanya tinggal penerapan protokol kesehatannya saja di sekolah.

“Kalau ada wacana-wacana bahwa harus tunggu vaksin dulu sebelum masuk PTM. Bagaimana yang mayoritas murid kita di bawah umur 12 tidak bisa divaksin dan mereka lah yang paling punya risiko terbesar untuk pelaksanaan PJJ. Jadi ini harus dimengerti,” tambah Nadiem.

“Jadi penyebaran Covid tentu kita harus selalu wasapda, kita dan Kemenkes sangat memastikan prokes bukan hanya terjadi, tapi kita melakukan hal-hal di luar itu untuk memastikan secara statistik kita bisa mengukur (dampak learning loss),” pungkasnya.

(jwp)

Vaksinasi Bukan Kriteria Pembukaan Sekolah Tegas Nadiem

Vaksinasi Bukan Kriteria Pembukaan Sekolah Tegas Nadiem

Jakarta – Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menjelaskan bahwa kondisi yang mendukung pembukaan pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah adalah level PPKM di setiap daerah. Nadiem mengatakan vaksinasi Corona bukanlah syarat untuk sekolah tatap muka.

“SKB 4 Menteri tidak pernah berubah kecuali satu saja, bahwa yang PPKM level 4, itu tidak boleh melakukan PTM, itu saja. Di level 1, 2, dan 3, di mana semakin banyak daerah yang turun dari 4 ke 3, apalagi di Jawa dan Bali karena angkanya sudah lumayan cepat turun. Untuk PPKM level 1, 2, dan 3 itu semuanya itu SKB 4 Menteri masih berlaku,” kata Nadiem dalam raker dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan akun YouTube DPR, Senin (23/8/2021).

Dalam penjabarannya, Nadiem mengatakan lebih dari separuh sekolah di Tanah Air saat ini berada di daerah PPKM level 1 hingga 3. Angka tersebut menurut Nadiem akan membesar, sebab daerah yang mengalami PPKM level 4 akan segera turun.

“Jadi karena PPKM level 1, 2, dan 3 itu semuanya boleh melalukan PTM terbatas, sekitar 63% sekolah kita itu ada di level 1, 2, dan 3, dan angka 63% ini akan semakin membesar, karena banyak sekali daerah yang level 4 akan turun terutama di Jawa dan Bali, kalau di luar Jawa dan Bali lumayan masih meningkat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Nadiem mengatakan 63% sekolah yang berada di daerah PPKM level 1 hingga 3 bisa melaksanakan sekolah tatap muka secara terbatas, yakni melakukan protokol kesehatan dan hybrid.

“Jadi sekarang, bapak-ibu anggota Komisi X, 63% dari sekolah kita sudah bisa melaksanakan PTM. Ini suatu hal yang mungkin mengejutkan, tapi ini adalah hasil perjuangan kita bahwa pada saat angka-angka mulai menurun, kita bilang semua level 1 sampai 3 harus boleh melakukan tatap muka,” ucapnya.

Vaksinasi Bukan Kriteria Pembukaan Sekolah

Selain itu, masih dalam penjabaran yang sama, Nadiem menegaskan bahwa vaksinasi bukan syarat untuk sekolah tatap muka. Syarat sekolah tatap muka adalah level PPKM di sebuah daerah.

“Vaksinasi itu bukan pra kondisi atau kriteria pembukaan sekolah. Saya ulangi sekali lagi, vaksinasi itu bukan keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah. Kondisinya untuk membuka sekolah adalah dia adalah ada di level 1 sampai 3, itu saja. Level 1 dan 3, semua sekolah di level 1 dan 3 boleh melaksanakan tatap muka,” sebut Nadiem.

Vaksinasi guru ditegaskan Nadiem syarat untuk membuka sekolah tatap muka. Jika guru di daerah PPKM level 1 hingga 3 sudah divaksinasi, sekolah wajib melakukan sekolah tatap muka.

“Tapi vaksinasi guru menjadi kondisi kewajiban membuka tatap muka. Jadi bukan vaksinasi dulu baru tatap muka, tapi gurunya sudah vaksinasi, dia wajib memberikan opsi tatap muka. Ini sangat berbeda, karena banyak di masyarakat banyak berpendapat ‘oh, berarti harus vaksinasi dulu’, tidak,” ucap Nadiem.

“Malah kalau sudah divaksinasi gurunya lengkap, itu diwajibkan, kalau di level 1 dan 3,” imbuhnya. (dtk)