https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

masyarakat – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Cegah Omicron, Kapolda Nico imbau masyarakat tahun baru di rumah saja

Cegah Omicron, Kapolda Nico imbau masyarakat tahun baru di rumah saja

Nusantara7.com, Surabaya  – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta mengimbau masyarakat merayakan pergantian malam Tahun Baru 2022 di rumah saja karena saat ini Indonesia sedang mewaspadai mutasi baru COVID-19 varian Omicron.

“Varian baru Omicron ini,   sudah ada 49 (orang terpapar), dan kemungkinan bertambah. Ini penting untuk kita masyarakat dengan seluruh stakeholder bekerja sama laksanakan prokes dulu, jangan bepergian kalau tidak penting. Mending di rumah nonton TV,” kata Irjen Nico di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu.

Irjen Nico menyebut pihaknya akan melakukan rangkaian pengamanan untuk mencegah kerumunan. Salah satunya, menyiapkan 163 titik pos pengamanan dan 50 pos pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Jatim.

“Untuk tahun baru kami melaksanakan kegiatan pengamanan ada 163 titik pospam dan ada 50 posyan yang akan melakukan pengamanan titiknya pertama adalah pergerakan masyarakat, yang kedua tempat, yang ketiga adalah orang,” katanya.

Selain itu, jenderal bintang dua tersebut juga memaparkan ada sejumlah upaya yang dilakukannya dalam menekan pergerakan masyarakat.

“Untuk pergerakan masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan perayaan tahun baru. Berikutnya orang melengkapi dirinya dengan aplikasi PeduliLindungi, kemudian vaksin kedua dan patuh terhadap prokes,” ujarnya.

Selanjutnya, Polda Jatim juga akan melakukan Operasi Yustisi. Ia mengatakan anggota di lapangan tak akan jengah mengingatkan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

“Untuk pengamanan orang ini akan dilakukan Operasi Yustisi, mengingatkan orang pakai masker. Kemudian jika ada yang belum divaksin kedua kita vaksin,” imbuhnya.

Sementara untuk tempat wisata atau ruas jalan yang dikhawatirkan menjadi titik kerumunan, Irjen Nico akan menerjunkan anggotanya untuk mencegah kerumanan tersebut.

“Lalu yang ketiga masalah tempat. Terkait tempat keramaian, tempat wisata, akan ada anggota yang bekerja mengamankan tempat tersebut agar tidak terjadi kerumunan,” katanya.(ant)

10 Parpol Hadir dalam Pertemuan dengan Eri Cahyadi Jelang Penetapan RAPBD Surabaya 2022

10 Parpol Hadir dalam Pertemuan dengan Eri Cahyadi Jelang Penetapan RAPBD Surabaya 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan pimpinan 10 parpol menjelang penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Senin.

“Jadi, APBD yang kami sepakati harus bisa menyentuh langsung kepada masyarakat dan itu bisa mengurangi kemiskinan. Fokusnya ke pendidikan dan pelayanan kesehatan serta mengurangi kemiskinan di Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri.

Sesui rencana DPRD Surabaya akan menjadwalkan penetapkan RAPBD Surabaya 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2021. 

Adapun 10 pimpinan parpol yang hadir adalah Adi Sutarwijono (Ketua PDIP Surabaya), Sutadi (Ketua Gerindra Surabaya),  Arif Fathoni (Ketua Golkar Surabaya), Johari Mustawan (Ketua PKS Surabaya), Mahsun Jayadi (Ketua PAN Surabaya), Robert Simangunsong (Ketua Nasdem Surabaya), Buchori Imron (Ketua PPP Surabaya), Musyafak Rouf (Ketua PKB Surabaya), Erick Komala (PSI Surabaya) dan Junaedi (Sekretaris Demokrat Surabaya).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan pertemuan ini membahas bagaimana APBD 2022 yang akan disahkan bersama harus benar-benar bermanfaat bagi umat dan harus menyentuh langsung kepada masyarakat. Mereka berharap tidak hanya ada kegiatan di awalnya saja, tapi harus berkelanjutan.

Menurutnya, salah satu yang diusulkan oleh para pimpinan parpol itu adalah aset pemkot yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, tidak jadi aset diam. Ia pun menegaskan bahwa ke depan aset pemkot harus dipastikan pemanfaatannya bagi masyarakat, karena itu sudah perintah Presiden dan juga Menteri Keuangan.

“Alhamdulillah dengan seluruh pimpinan parpol yang hadir hari ini, kami memiliki visi yang sama untuk menggerakkan seluruh aset pemkot untuk kepentingan umat di Kota Surabaya,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Surabaya Sutadi yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, pertemuan ini para ketua partai ingin memastikan apa yang telah diprogramkan oleh Wali Kota Surabaya dan jajaran pemkot benar-benar didukung oleh semua stakeholder Kota Surabaya. 

Selain itu, lanjut dia, partai juga mendorong untuk memaksimalkan aset yang ada dan mendorong kerjasama dengan pihak ketiga, seperti BUMN dan lainnya.

“Kami juga sampaikan soal zonasi sekolah dan Pak Wali menyiapkan diri untuk memperbaiki programnya ke depan, karena ini masalah yang sangat sensitif soal pendidikan. Beliau berpikir untuk memaksimalkan sekolah swasta adalah salah satu solusinya,” kata Sutadi.

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni menambahkan, para pimpinan partai ini melanjutkan tradisi silaturahminya yang sudah berjalan sebelumnya. Bahkan, mereka juga ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa seluruh stakeholder di Kota Surabaya bergotong-royong untuk melakukan berbagai upaya demi kepentingan masyarakat Surabaya yang lebih besar.

“Karena ini menjelang pengesahan APBD 2022, maka kami semua ketua parpol yang hadir pada hari ini berkomitmen untuk mendukung pengesahan APBD pada tanggal 10 November mendatang. Sebab, proses yang sangat sakral ini disahkan di Hari Pahlawan, sehingga diharapkan APBD 2022 ini bisa menjadi instrumen pemulihan ekonomi di Kota Surabaya,” ujarnya.

Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono sekaligus Ketua DPRD Kota Surabaya juga menjelaskan bahwa silaturahmi ini merupakan tradisi yang sangat baik untuk mempertemukan berbagai pikiran. Terutama dalam rangka membangun Kota Surabaya ke depannya.

“Wali Kota Surabaya sudah mengajak bicara kami untuk kali kedua. Kami berharap APDB Surabaya dapat disahkan tanggal 10 November, tepat di Hari Pahlawan, karena ini sebagai kado istimewa bagi Kota Surabaya,” katanya. (ant) 

Pemberantasan Distribusi Rokok Ilegal dengan  Gandeng Masyarakat Melalui Kegiatan Sosialisasi

Pemberantasan Distribusi Rokok Ilegal dengan Gandeng Masyarakat Melalui Kegiatan Sosialisasi

Nusantara7.com, Kediri– Pemerintah Kota Kediri sosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan kepada Pemuda-Pemudi Muhammadiyah terkait bea dan cukai dengan menggandeng Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Kota Kediri, Senin (27/9/2021).

“Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi produk hukum terkait dengan cukai, yang terlaksana dengan menggandeng ikatan pemuda-pemudi Muhammadiyah. Mengingat situasi saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19, panitia membagi kegiatan ke dalam dua hari, yakni hari Senin dan Rabu. Senin untuk pemuda, dan Hari Rabu untuk pemudi dengan topik kajian mengenai cukai,” papar Ardi Handoko, Kepala Bagian Kesra Kota Kediri.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Surya tersebut bertujuan untuk menghimpun pemuda-pemudi Muhammadiyah guna membangun wawasan serta membedah topik-topik kajian tertentu. Hal tersebut penting dilakukan demi mewujudkan sumber daya manusia yang kritis dan unggul untuk kemajuan kelompok maupun organisasi.

“Dengan adanya kegitan dari Bea dan Cukai ini, khususnya cukai rokok, Kami sangat mendukung kegiatan ini agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan pemerintah, terutama di bidang cukai, seperti rokok ilegal maupun minuman tanpa pita cukai jangan sampai beredar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu perku adanya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat demi memerangi permasalahan tersebut,” imbuh Ardi.

Pada kesempatan yang sama, Hendratno Agus Sasmito, Kepala Sub Seksi Layanan Informasi Bea Cukai Kediri menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kediri merupakan salah satu pemerintah yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), oleh karena itu harus mengikutsertakan dari pihak Bea Cukai untuk memberikan pemahaman, penelaahan, tentang perundang-undangan Bea dan Cukai, penjelasan cukai, edukasi mengenai rokok ilegal, serta cara menangkal dan mempersempit peredaran rokok ilegal.

“Kalau masyarakat sudah paham mengenai cukai dan rokok ilegal tersebut, bisa sangat membantu kami dalam mengumpulkan penerimaan negara di sektor cukai,” jelas Hendratno. Pihaknya menambahkan bahwa cukai merupkan sektor yang komprehensif, jadi meskipun negara sedang digempur pandemi Covid-19 tetap dapat mencapai target yang telah dibebankan oleh pemerintah.

Sebelum mengakhiri materi, Hendratno mengimbau kepada masyarakat untuk turut serta dalam memberantas peredaran rokok ilegal. “Apabila menemukan barang ilegal tanpa cukai, yang harus dilakukan pertama, membeli produk tersebut. Setelah membeli diharapkan untuk melapor kepada aparat terkait, bisa aparat desa maupun kepolisian. Atau bisa menghubungi langsung nomor informasi DJBC Kota Kediri di nomor 081335672009,” terangnya.

Pemuda-pemudi Muhammadiyah melalui Nico Perlambang Agung, Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Kediri mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Kediri khususnya melalui Bagian Kesra dan DJBC Kota Kediri karena berkat terselenggaranya kegiatan ini. “Kami semakin tercerahkan mengenai materi peraturan perundang-undangan, selain itu kami juga mendapatkan materi yang menarik mengenai pemuda dalam bingkai Islam dan Indonesia,” tambah Nico.

“Kami belum banyak mengetahui informasi mengenai cukai. Berkat informasi yang disampaikan narasumber dari DJBC Kota Kediri, kami semakin paham bahwa masalah cukai itu kompleks dan tidak sesederhana yang kita kira. Selama ini kita hanya tahu di permukaannya saja, tanpa mengetahui fungsi cukai dan landasan dalam membuat perundang-undangan mengenai cukai,” ungkapnya.

Pihaknya juga siap membantu pemerintah dalam memerangi peredaran rokok ilegal di masyarakat. “Kita sebagai masyarakat harus membantu pemerintah, khususnya dalam hal sosialisasi, termasuk melakukan edukasi kepada masyarakat, karena apa yang dilarang dalam perundang-undangan cukai juga menjadi bagian larangan dalam agama yang menjadi misi dakwah Muhammadiyah. Jadi di sini ada kesamaan visi dalam menegakkan undang-undang, baik undang-undang pemerintahan maupun syariat,” ungkap Nico.

Menurutnya, Pemkot merupakan mitra kerja, pengayom masyarakat, serta pelindung organisasi seperti salah satunya Muhammadiyah, tentunya harus saling menjaga bersinergi. Ia menilai kegiatan ini merupakan langkah awal yang baik dalam menjalin sinergi antara Pemkot dengan Muhammadiyah. “Kami berharap semoga pada kesempatan-kesempatan berikutnya dapat diadakan kegiatan yang menjangkau masyarakat luas,” tandasnya. [brj]