https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

ksp moeldoko – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

KSP Moeldoko Apresiasi Keputusan Baleg DPR RI soal RUU TPKS

KSP Moeldoko Apresiasi Keputusan Baleg DPR RI soal RUU TPKS

Nusantara7.com, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Moeldoko mengapresiasi keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang telah menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi inisiatif DPR.

“Baleg DPR telah berhasil menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat serta menerjemahkan realita dan data seputar kekerasan seksual kedalam komitmen yang kuat untuk mencegah dan memberantas kekerasan seksual,” kata Moeldoko sebagaimana keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (11/12).

Seperti diketahui, sebelumnya Rapat Pleno Baleg DPR RI menyetujui RUU TPKS menjadi inisiatif DPR, Rabu (8/12). Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pleno Baleg setelah mendengarkan pendapat sembilan fraksi.

Agar pembahasan RUU TPKS di DPR berlangsung efektif dan segera dapat diundangkan, KSP menginisiasi pembentukan gugus tugas lintas kementerian/lembaga percepatan RUU TPKS, yang beranggotakan KSP, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Agung, dan Polri.

“Gugus tugas melibatkan stakeholders dari berbagai unsur, mulai masyarakat sipil, akademisi, hingga media. Semoga RUU TPKS ini dapat terus disetujui di langkah-langkah formil berikutnya dan menjadi harapan, jawaban, dan sandaran bagi para korban,” tutur Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani yang juga Wakil Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan pemerintah melalui Gugus Tugas akan mengawal pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang, dengan melakukan koordinasi di seluruh tingkat.

Sebagai informasi, RUU TPKS diusulkan sejak 2016. Namun karena terjadi pergulatan dan kekuatan yang tidak seimbang di DPR RI, maka RUU TPKS sempat mengambang hingga akhirnya masuk kembali Prolegnas pada Januari 2021. (jwp)

Moeldoko Puji Keberhasilan Bangkalan Tangani Lonjakan Covid-19.

Moeldoko Puji Keberhasilan Bangkalan Tangani Lonjakan Covid-19.

Nusantara7.com, Bangkalan –  Staf Presiden (KSP) Moeldoko melakukan kunjungan kerja sekaligus bersilaturahim dengan para ulama dan pengurus Pondok Pesantren di Kabupaten Bangkalan, Rabu (15/9/2021). Kedatangan Moeldoko disambut langsung Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron didampingi Wakil Bupati Bangkalan Drs Mohni MM serta Forkopimda di Pendopo Agung Bangkalan.

Agenda kunjungan kerja KSP ini selain bertemu dengan para ulama, juga untuk membahas penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan. Moeldoko memuji keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dalam penanganan lonjakan kasus Covid-19.

Pada bulan awal Juni hingga Juli Bangkalan menghadapi hebatnya lonjakan kasus Covid-19. Lonjakan virus itu mulai berangsur normal sejak bulan Agustus hingga sekarang.

Keberhasilan itu membuat KSP Moeldoko mengapresiasi Satgas Covid-19 Kabupaten Bangkalan yang telah berkolaborasi dengan semua pihak dalam memutus rantai sebaran virus.

“Apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah, para ulama’ dan kiai atas kolaborasi besarnya dalam penanganan Covid-19 yang pada akhirnya membuahkan hasil yang sangat baik,” kata Moeldoko.

Meski begitu, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu tetap mengingatkan kewaspadaan pemerintah daerah agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 kembali. Menurut dia diterapkan kebijakan PPKM Darurat yang membatasi semua kegiatan masyarakat, sangat tidak nyaman.

“PPKM Darurat itu tidak enak, jangan sampai kita memasuki PPKM darurat lagi,” imbuhnya.

Selain itu Moeldoko mendorong Pemkab Bangkalan untuk melakukan akselerasi kegiatan vaksinasi, sehingga tercapai herd immunity yang dicita-citakan pemerintah. Kemudian juga mengajak masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan terutama dalam penggunaan masker.

“Ternyata masker ini sangat utama agar terhindar dari penularan varian-varian baru Covid 19,” lanjutnya.

Selain itu, Moeldoko juga membawa komitmen Presiden tentang dana abadi untuk pesantren. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

“Jadi, hadirnya pemerintah akan memberikan bentuk konkrit terhadap pondok pesantren dalam penyelenggaraan pondok pesantren,” pungkasnya.

Sementara itu Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, kunjungan KSP ke Bangkalan, memberikan arahan dan menerima masukan dari para ulama, khususnya terkait munculnya Perpres 82 tahun 2021, yakni tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Dijelaskan oleh Bupati, masukan yang disampaikan oleh para ulama agar dengan lahirnya Perpres tersebut nantinya bisa selektif dan jangan sampai salah sasaran.

“Yang dikhwatirkan, dengan adanya dana abadi untuk ponpes ini nantinya kalau tidak selektif, malah muncul ponpes-ponpes baru yang tidak memiliki santri dan hanya ingin menikmati dana abadinya saja,” turur Bupati.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan ada beberapa permintaan khusus kepada KSP, salah satunya terkait infrastruktur yang anggarannya banyak di refokusing.

“Kami sampaikan bukan hanya infrastruktur tapi juga terkait pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi ini,” tandasnya. (yus/igo/her)