https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

ksp – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Tag: ksp

Kantor Staf Presiden : Jokowi perintahkan segera bayar biaya pasien COVID-19 Rp25 triliun

Kantor Staf Presiden : Jokowi perintahkan segera bayar biaya pasien COVID-19 Rp25 triliun

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·

Nusantara7.com, Jakarta  – Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajarannya agar biaya perawatan pasien COVID-19 sebesar Rp25,1 triliun segera dibayarkan ke rumah sakit.

Presiden meminta agar biaya perawatan COVID-19 sebesar Rp25,1 Triliun bisa segera dibayarkan kepada rumah sakit yang telah melayani masyarakat. KSP akan mengawal proses ini dan menjamin keterbukaan terhadap masukan dan kritik penerima klaim untuk biaya pasien, kata Tenaga Ahli Utama KSP dr Noch T Mallisa dalam siaran pers KSP di Jakarta, Minggu.

Mallisa menyampaikan KSP akan memastikan rumah sakit tetap memberikan pelayanan dengan baik dan tidak terbebani dengan tunggakan klaim.

Di samping itu, Mallisa juga mendorong pihak rumah sakit untuk terus proaktif meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan untuk melengkapi data dan memenuhi syarat pelunasan klaim.

Dikutip dari siaran pers KSP, Kemenkes pada pekan lalu mengakui terdapat kewajiban pembayaran klaim kepada rumah sakit untuk pelayanan pasien COVID-19 sebesar Rp25,1 triliun. Tunggakan tersebut merupakan sisa utang pemerintah kepada rumah sakit pada 2021.

Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, pelunasan klaim Rp25,1 triliun tersebut belum dapat diselesaikan karena belum semua rumah sakit (RS) menyerahkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) kepada Kemenkes, yang merupakan syarat pembayaran klaim biaya perawatan COVID-19.

Sub Koordinator Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Budhi Suryadharma mengatakan saat ini Kemenkes sedang mempercepat penyelesaian klaim biaya penanganan pasien COVID-19.

“Kami mohon kerja sama dari pihak rumah sakit agar merespon cepat dalam melengkapi berkas klaim yang diminta BPJS Kesehatan dan Kemenkes, serta memperhatikan batasan waktu pengajuan klaim yang sudah ditentukan untuk menghindari klaim kadaluarsa,” kata Budhi dalam audiensi Percepatan Pembayaran Klaim Pelayanan COVID-19 di Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (25/2), sebagaimana keterangan KSP. (atr)

Moeldoko Berdayakan Peran Pesantren Cegah Radikalisme, JAMMI Dukung Imbauannya

Moeldoko Berdayakan Peran Pesantren Cegah Radikalisme, JAMMI Dukung Imbauannya

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com,– Pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menyatakan radikalisme dan intoleransi yang menyusup di tengah masyarakat dan lembaga pendidikan, direspons oleh banyak kalagan. Salah satunya Jaringan Mubalig Muda Indonesia (JAMMI).

Moeldoko juga menilai, pentingnya pendidikan dan pembentukan karakter secara komprehensif dan kolaboratif, di antaranya dengan melibatkan peran pondok pesantren (Ponpes).

Koordinator nasional JAMMI, Irfaan Sanoesi mengatakan, pernyataan Moeldoko tersebut harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Misalnya temuan Badan Intelejen Negara (BIN) di lembaga pendidikan tingkat perguruan tinggi yang menemukan 39 persen mahasiswa terpapar paham radikalisme.

Irfaan juga menambahkan penelitian terbaru Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta pada tahun 2021 mengungkap 30,16 persen mahasiwa memiliki sikap toleransi yang rendah.

“Embrio paham radikalisme kan sikap intoleransi. Tidak bisa menerima perbedaan, dan memaksakan kehendak,” terangnya, .

“BIN menemukan sekitar 39 persen mahasiswa terpapar paham radikalisme. Sementara itu, embrionya, sikap intoleransi diungkap oleh riset PPIM UIN Jakarta pada tahun 2021. Mereka menemukan 30,16 persen mahasiswa memiliki sikap toleransi yang rendah,” sambungnya.

Oleh karena itu, menurut JAMMI, imbauan KSP Moeldoko ini mesti menjadi perhatian bersama bagi pemerintah maupun kalangan elemen masyarakat.

“Ini alarm dini bagi semua pihak agar mewaspadai gerakan dan paham terorisme yang menyusup di tengah masyarakat,” kata Irfaan.

Lebih lanjut, JAMMI mengajak semua anak bangsa bahu membahu melakukan upaya preventif terbaik agar paham intoleransi dan radikalisme ini tidak merusak integrasi bangsa.

“Saya kira salah satu upaya itu, seperti yang Pak Moeldoko singgung saat di Pesantren Lirboyo, perlunya revitalisasi peran pesantren sebagai pusat pembangunan karakter. Tentu memerlukan dukungan dan political will pemerintah agar dapat melibatkan pesantren dalam tiap program upaya preventif, deradikalisasi maupun counter-narasi paham radikalisme apalagi terorisme,” jelasnya.

Pihaknya juga meyakini jejaring pesantren berkontribusi besar dalam meng-counter narasi-narasi paham keagamaaan yang rigid dan kaku. JAMMI misalnya menyebut peran pesantren yang biasa belajar kitab kuning bercorak ahlus sunnah wal jama’ah an-nahdiyah yang membentuk pola pikir yang inklusif, moderat, dan mencintai tanah air.

Begitu juga kontribusi jejaring alumni pesantren yang menyebarkan paham agama wasatiyah (moderat) yang mematahkan paham radikalisme sehingga paham itu tidak laku di tengah masyarakat. Sementara
di perguruan tinggi, JAMMI berharap agar pemerintah dapat membuka lebar gerbang perguruan tinggi negeri maupun swasta bagi kalangan santri. Jauh lebih baik jika pemerintah menyediakan beasiswa.

“Santri masuk kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) itu udah biasa, tapi kalau masuk PTN seperti UI (Universitas Indonesia), UGM (Universitas Gadjah Mada), ITB (Institut Teknologi Bandung), IPB (Institut Pertanian Bogor) dan sebagainya itu ‘kan jarang banget. Barangkali mahasiswa yang terpapar itu belum pernah berkenalan dengan kitab-kitab kuning sehingga mudah terdoktrin paham radikalisme,” pungkasnya.

(jwp)