https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

korupsi – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Ketua KPK Firli : korupsi ancaman nyata kedaulatan negara suatu bangsa

Ketua KPK Firli : korupsi ancaman nyata kedaulatan negara suatu bangsa

Nusantara7.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan korupsi merupakan ancaman nyata kedaulatan negara pada suatu bangsa.

“Melihat betapa destruktif-nya korupsi terhadap suatu negara, dapat kita simpulkan bahwasanya korupsi adalah ancaman nyata kedaulatan negara suatu bangsa,” kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang jatuh pada 1 Maret.

Ia mengatakan korupsi juga merupakan kejahatan kemanusiaan nyata yang dampaknya dapat menghancurkan tujuan bernegara suatu bangsa.

“Bukan hanya sendi perekonomian semata, jika dibiarkan berurat akar di seluruh lini dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan dan masa depan negara tersebut akan luluh lantak oleh korupsi,” ujar Firli.

Menurut dia, tidak sedikit contoh negara yang hancur dan jatuh miskin setelah korupsi “menggurita” sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban melindungi, menghidupi apalagi memakmurkan rakyatnya. “Karena korupsi telah merusak seluruh tatanan kehidupan di negara tersebut,” ucapnya.

KPK, lanjut Firli, memandang langkah Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara sangat tepat, mengingat penegakan kedaulatan negara adalah hal utama yang sifatnya fundamental untuk senantiasa ditanam, dirawat, dan dijaga oleh seluruh elemen bangsa dan negara.

“Penting bagi segenap anak bangsa di negeri ini untuk memandang lebih luas dan melihat lebih dalam agar dapat menempatkan posisi penegakan kedaulatan negara, di tengah situasi dan kondisi global yang saat ini yang sangat rentan membuat bangsa-bangsa di dunia terfragmentasi,” tuturnya.

Menurut dia, tidak sedikit contoh negara-negara dunia yang terlibat konflik terkait penegakan kedaulatan negaranya masing-masing di mana hampir sebagian besar memilih perang sebagai cara untuk menyelesaikan konflik tersebut.

“Dalam pandangan kami, perang bukan lah cara bangsa yang beradab dalam menyelesaikan sebuah konflik, mengingat peperangan hanya menyuguhkan teror terhadap nilai-nilai kemanusiaan, bagi dari pihak yang menang maupun yang kalah dalam peperangan,” ucap Firli.

Atas nama lembaga maupun pribadi, ia pun mengimbau kepada negara-negara yang saat ini tengah berperang akibat konflik untuk segera menghentikan peperangan dan secepatnya mengambil langkah dialog sebagai solusi atas penyelesaian konflik.

“Selamat memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara, mari kita jaga tegakan kedaulatan NKRI dari ancaman korupsi agar negeri ini dapat mewujudkan cita-cita, tujuan dan arah masa depan bangsa yang gemilang, Indonesia Maju, Indonesia Makmur, Indonesia Aman, Damai dan Sejahtera, dari Sabang sampai Merauke mulai Miangas hingga Pulau Rote,” kata Firli. (atr)

Pemkab Pamekasan lakukan kontrak kerja cegah korupsi di kalangan ASN

Pemkab Pamekasan lakukan kontrak kerja cegah korupsi di kalangan ASN

Nusantara7.com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, berupaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkab setempat melalui kontrak kerja antara pimpinan masing-masing organisasi perangkat daerah dengan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.

“Selain untuk mencegah kemungkinan terjadinya praktik korupsi, kontrak kerja dengan pimpinan masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan ini juga untuk meningkatkan kinerja di masing-masing OPD,” kata Bupati Pamekasan Baddrut Tamam di Pamekasan, Kamis.

Sebanyak 32 pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, Kamis, melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan Bupati Pamekasan pada acara apel pagi di halaman Nagara Bhakti di depan Mandhepa Agung Ronggosukowati Pamekasan.

Salah satu isinya, mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Pamekasan yang dicanangkan oleh Pemkab Pamekasan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Menurut Bupati, Pemkab Pamekasan memprioritaskan program pembangunan pada lima hal, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, reformasi birokrasi dan peningkatan infrastruktur.

Upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan peningkatan layanan pelayanan pemerintah kepada masyarakat menurut dia masuk dalam poin keempat, yakni reformasi birokrasi.

Untuk itu, perlu adanya perubahan paradigma di kalangan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Pamekasan.

“Jika sebelumnya ASN itu bertumpu pada pandangan bahwa mereka adalah pejabat, saat ini harus diubah. ASN adalah pelayanan masyarakat, atau pelayan umat, Maka, untuk memaksimalkan peran sebagai pelayan masyarakat, diperlukan upaya-upaya yang mendukung,” katanya.

Bupati menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Pamekasan dalam mewujudkan perubahan cara pandang itu, perlu dilakukan kontrak kerja.

“Jadi, ASN yang mau jadi kepala dinas tertentu, harus kontrak, program yang akan dijalankan, target capaian dan bersungguh-sungguh mengabdi untuk kepentingan masyarakat dan sanggup untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi,” katanya.

Intinya, sambung dia, kontrak kerja dengan OPD itu sebagai bentuk komitmen dan penegasan kesiapan pimpinan di masing-masing OPD tersebut untuk mundur dari jabatannya apabila tidak sukses melaksanakan program sesuai target yang telah dicanangkan.

“Semangat yang ingin bangun dari kontrak kerja dengan masing-masing OPD ini adalah semangat fastabiqul khairot atau berlomba-lomba dalam kebaikan,” kata bupati muda ini.

Mantan anggota DPRD Jatim ini lebih lanjut menjelaskan, situasi pandemi dan revolusi industri menuntut para abdi negara bekerja lebih serius, dituntut untuk membuat program yang kreatif, inovatif, serta cepat.

“Karena dalam situasi yang tidak normal itu cara bekerja ASN harus tidak normal pula. Maka dari ini, Pak asisten dan bu asisten, mulai nanti malam tolong pelototi satu-satu semua kegiatan. Tujuan akhirnya kontrak ini adalah berlomba-lomba menuju kebaikan. Jangan hanya berpikir takut jadi staf,” katanya menjelaskan.

Akademisi dari Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan Ahmad Asir menilai, cara Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengikat para ASN untuk berkinerja baik, cepat dan inovatif melalui kontrak kerja itu, sangat efektif dalam menyukseskan program prioritas yang dicanangkan Pemkab Pamekasan.

“Dengan cara itu, kami yakin hasilnya akan lebih optimal. Yang perlu diperhatikan apa yang dilakukan Pemkab Pamekasan adalah pada komitmen dan niat baiknya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya praktik korupsi,” kata Asir. (atr)

 

KPK Fokus usut dugaan korupsi tes “PCR” saran Pakar hukum

KPK Fokus usut dugaan korupsi tes “PCR” saran Pakar hukum

Nusantara7.com, Jakarta  – Pakar hukum tata Negara Refly Harun menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus untuk mengusut dugaan korupsi tes PCR yang melibatkan oknum menteri dari pada kasus formula E.

“Mesti prioritaskan kasus seperti bisnis ‘PCR’, ada angka yang jelas serta aktor yang diduga terlihat jelas,” kata Refly di JaKarta, Minggu.

Refly juga meminta, agar KPK tidak bertindak sebagai auditor dalam kasus Formula E. Hal itu lantaran wilayah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lebih baik, kata Refly, KPK memprioritaskan mengusut kasus-kasus yang sudah lebih jelas dugaan kerugian Negara dan siapa aktornya yang terlibat.

“Ini kok terkesan KPK seperti sedang melakukan audit sebuah kegiatan, bukan melakukan investigasi kasus korupsi. Soal audit itu kan ranahnya BPK, dan setahu saya BPK sudah melakukan audit dan sudah ada hasilnya,” ungkap Refly.

Refly pun memahami jika KPK tentu menerima banyak laporan masyarakat terkait sejumlah kasus atau persoalan, baik yang memiliki indikasi korupsi maupun karena faktor lain. Namun demikian, jangan sampai memunculkan anggapan publik soal Formula E.

“Jangan sampai memunculkan anggapan publik bahwa ini untuk mengincar Gubernur DKI. Saya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan, namanya imajinasi publik, bisa muncul kapan dan apa saja, ucap dia.

Dia menjelaskan politik sangat berkelindan dengan penegakan hukum. Sehingga dapat membahayakan proses demokrasi.

“Karena lawan politik itu bisa dihabisi dengan proses hukum. Kini KPK bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). KPK bisa sewaktu-waktu menetapkan orang menjadi tersangka, dan kemudian di-SP3. Ini dugaan spekulasi yang saya tidak bisa benarkan dan salahkan, kita inginkan 2024 itu ‘fair’ pilpresnya,” ujar Refly menegaskan. (ant)