https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

komunikasi – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Gubernur Khofifah Lantik Komite Komunikasi Digital, demi Perangi Hoaks

Gubernur Khofifah Lantik Komite Komunikasi Digital, demi Perangi Hoaks

Nusantara7.com,Surabaya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membentuk Komite Komunikasi Digital (KKD) Provinsi Jatim. Dibentuknya komite tersebut guna memerangi berita hoaks, misinformasi dan ujaran kebencian, di tengah disrupsi informasi sekaligus memperkuat edukasi dan literasi.

Gubernur Khofifah melantik beberapa orang yang dipercaya untuk menjalankan tugas tersebut di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (30/6/2022) malam.

Mereka yang dilantik ialah Kadiskominfo Jatim Dr. Hudiyono, M.Si, sebagai Ketua Umum, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim, Dr. Arief Rahman, ST,. MM, sebagai Ketua Harian, Akademisi Unair Surabaya, Dr. Drs. Suko Widodo, M.Si, sebagai Wakil Ketua Harian, Dosen Komunikasi Ubhara Surabaya, Dr. Fitria Widiyani Roosinda, S.Sos., M.Si, sebagai Sekretaris dan Sekretaris AMSI Jatim, Dra. Saptini Darmaningrum sebagai Wakil Sekretaris.

Ketua Umum KKD Provinsi Jatim, Hudiyono menyampaikan, perkembangan teknologi yang pesat membuat masyarakat mudah mendapatkan informasi yang bisa mempengaruhi perilaku individu maupun sosial.

“Diseminasi informasi melalui media berbasis internet dan media sosial yang sangat cepat dan masif membawa dampak negatif. Contohnya, banjir misinformasi dan disinformasi, kabar bohong atau hoaks serta ujaran kebencian. Adanya komite ini untuk memerangi hal tersebut,” katanya usai pelantikan.

Sementara itu, Ketua Harian KKD Jatim, Arief Rahman menambahkan, nantinya komite ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui literasi digital. Edukasi tersebut merupakan langkah strategis supaya masyarakat tidak mudah terkecoh dengan informasi yang tidak valid.

“Efek negatif tersebut perlu diantisipasi dengan upaya-upaya klarifikasi, verifikasi fakta dan mendistribusikan hasilnya secara masif kepada publik, sekaligus memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat melalui komite ini,” tambah Arief Rahman

Sebagai informasi, pembina komite dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Pangkoarmada II serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim.

Sementara di jajaran pengarah terdapat Pj Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto, Kapendam V/ Brawijaya Kolonel Arm Kusdi Yuli Suhandra dan Kasipenkum Kejati Jatim, Fathur Rohman, SH, MH.

Dalam menjalankan fungsinya KKD mempunyai empat komisi. Komisi edukasi dan literasi di bawah koordinator Prof. Akhmad Muzakki, Grad. Dip. SEA, M. Phil., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Komisi Data dan Verifikasi dikoordinatori Dr. Dra. Agnes Tuti Rumiati, M.Sc, Kepala Pusat Kajian Sustainable Development Goals ITS.

Komisi ketiga, Pertimbangan, menempatkan Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya sebagai koordinator. Terakhir Komisi Sosialisasi dan Diseminasi di bawah koordinator Drs. Machmud Suhermono, M.I. Kom., M.IP., Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur. (bjm)

PWNU Jatim : PPP harus terus komunikasi dengan pengurus NU maupun pengasuh pondok pesantren

PWNU Jatim : PPP harus terus komunikasi dengan pengurus NU maupun pengasuh pondok pesantren

Nusantara7.com, Surabaya  – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menyarankan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus melakukan komunikasi dengan pondok pesantren untuk menyamakan persepsi politik.

“PPP harus terus berkomunikasi, baik dengan pengurus NU maupun pengasuh pondok pesantren, khususnya di Jatim,” ujar Wakil ketua Rois Syuriah PWNU Jatim KH Anwar Iskandar dalam siaran pers yang diterima di Surabaya, Rabu.

Selain itu, diharapkan PPP menampung para putra-putri dan dzuriyah dan kader-kader NU yang memiliki potensi dalam merealisasikan kepentingan politik.

Sedangkan, Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar menyampaikan PPP harus menyiapkan kader yang memiliki potensi bagus serta dekat dengan kalangan NU serta pondok pesantren.

“Kader ini dipersiapkan untuk pemilihan legislatif, serta meminta untuk melakukan pemetaan daerah yang memiliki peluang suara bagus untuk PPP,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Jatim Hj Mundjidah Wahab menerima masukan dari pengurus PWNU dan menegaskan pihaknya membuka peluang bagi para kader NU.

“Kami membuka pintu selebarnya untuk putra-putri pengasuh ponpes asparagus dan nawaning untuk mengambil bagian dari kepengurusan PPP di semua tingkatan baik ranting, kecamatan, kota, kabupaten maupun provinsi,” tuturnya.

Bupati Jombang itu menjelaskan, di era kepengurusannya, PPP Jatim mengambil tagline “PPP Back To Pesantren, Back To NU”.

“Karena dalam sejarah PPP tidak bisa lepas dari NU,” kata dia. (ant)