Kemendagri Pantau Pelaksanaan Pilkades di Jember dan Sumenep Secara Virtual

Kemendagri Pantau Pelaksanaan Pilkades di Jember dan Sumenep Secara Virtual

Nusantara7.com, Jakarta   – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di empat kabupaten, yakni Dairi, Jember, Sumenep, dan Halmahera Timur. Keempat kabupaten ini melangsungkan Pilkades pada Kamis (25/11/2021).

Pada kesempatan itu, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Aferi S. Fudail mencatat, secara umum Pilkades di empat daerah tersebut sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

“Kami memantau Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Desa Parsanga Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dan Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur,” ujar Aferi melalui pernyataan tertulisnya, Jumat (26/11/2021).

Selain itu, Aferi juga berpesan, agar keempat kabupaten tersebut dapat terus disiplin menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkades, baik saat penghitungan suara maupun pelantikan kepala desa terpilih.

“Semoga seluruh kepala desa yang terpilih merupakan pilihan terbaik sesuai hati nurani masyarakat, profesional, berintegritas dan amanah serta semakin memajukan desa sekaligus mendukung visi misi kepala daerah,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, hadir melaporkan pelaksanaan di daerah masing-masing secara virtual, yakni Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman, Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Leonardus Sihotang.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, Pilkades di empat daerah tersebut berlangsung dengan kondisi beragam. Misalnya, di Kabupaten Dairi yang melaksanakan Pilkades di 106 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Ajang ini diikuti oleh 277 calon kepala desa (Cakades) dengan jumlah pemilih sebanyak 116.152 orang yang tersebar di 262 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berbeda dengan Dairi, Kabupaten Jember melangsung Pilkades di 59 desa yang berada di 25 kecamatan. Gelaran ini diikuti oleh 213 Cakades dengan jumlah pemilih sebanyak 409.452 orang yang tersebar di 908 TPS. Sedangkan Kabupaten Sumenep melaksanakan Pilkades di 84 desa pelaksana yang tersebar di 27 kecamatan. Pilkades ini diikuti oleh 242 Cakades dengan jumlah pemilih sebanyak 223.959 orang yang tersebar di 661 TPS.  (brj)

Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu pada 15 November

Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu pada 15 November

Nusnatara7.com,Surabaya – Kemendagri mengadakan acara Sosialisasi Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 di Provinsi Jawa Timur.

Acara sosialisasi di Jatim ini diadakan di Hotel Aria Centra Surabaya, Jumat (12/11/2021). Acara dibuka oleh Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim, Heru Wahono Santoso.

Heru menyampaikan harapannya agar melalui seleksi calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI, dapat terpilih figur-figur yang tepat dalam mengemban tugas dalam penyelenggaraan pemilu, yang akan menghasilkan para pemimpin bangsa di masa mendatang.

“Kami berharap melalui seleksi ini dapat menghasilkan figur-figur terbaik bangsa yang dapat mengemban tugas dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemilu, dan harapannya akan ada perwakilan Komisioner KPU dan Bawaslu dari Provinsi Jawa Timur,” kata Heru.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Pemaparan Materi Sosialisasi Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Calon Anggota Bawaslu RI, yang disampaikan oleh Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Polpum Kemendagri, Drajat Wisnu Setyawan.

Dalam pemaparannya, dia menyampaikan apa saja persyaratan-persyaratan dalam proses administrasi, sehingga para peserta dapat mengikuti tahap selanjutnya. Dijelaskan juga tahapan seleksi serta jadwal dari setiap tahapan.

“Kami sebagai bagian dari tim sekretariat seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu berharap, meskipun dalam Undang-undang, anggota KPU dan Bawaslu harus independen dan mandiri, namun anggota KPU dan Bawaslu harus juga memiliki sifat-sifat kenegarawanan, dan karakter Pancasila. Ini agar bisa bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah dan masyarakat untuk mendukung proses pelaksanaan demokrasi bangsa,” ujar Drajat.

Penerimaan pendaftaran seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu akan ditutup pada 15 November 2021. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan tahapan seleksi tertulis dan makalah, tes psikologi, tes kesehatan dan wawancara. Pada akhirnya nanti, Tim Seleksi akan memilih 14 calon anggota KPU RI dan 10 calon anggota Bawaslu RI yang akan diserahkan kepada Presiden. [brj]

Kemendagri : Rakor Percepat Pelaksanaan Program Pertashop, Kolaborasi Kemendagri dan PT Pertamina

Kemendagri : Rakor Percepat Pelaksanaan Program Pertashop, Kolaborasi Kemendagri dan PT Pertamina

Nusantara7.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Program Pertashop Kerja Sama Kemendagri dengan PT Pertamina (Persero) di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (27/10/2021).

Dalam laporannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, acara diselenggarakan berkaitan dengan kebijakan Pertashop, yang merupakan kolaborasi antara Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemdes dengan PT Pertamina (Persero).

Berdasarkan data dan laporan dari PT Pertamina per Agustus 2021, secara faktual saat ini telah terbentuk sebanyak 3.055 Pertashop di daerah. Dari jumlah itu, sebanyak 2.353 Pertashop sudah siap beroperasi. Namun demikian, keberadaan Pertashop, baik yang sudah beroperasi maupun siap beroperasi, saat ini belum mendapatkan perizinan secara resmi melalui Online Single Submission (OSS).

Hal ini disebabkan belum operasionalnya sistem perizinan di OSS, khususnya terkait Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), serta izin bangunan yang diperlukan untuk Pertashop.

“Di sisi lain keberadaan Pertashop memerlukan legalitas untuk dapat beroperasi secara aman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Yusharto pada kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan melalui channel TV Bina Pemdes tersebut.

Sebelumnya, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 117/2704/SJ tanggal 30 April 2021 Hal Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Pertashop di Desa. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program tersebut pada tahun 2021, melalui surat itu telah dimintakan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar memberikan dispensasi perizinan Pertashop di daerah. Hal itu dilakukan sambil menunggu perizinan melalui OSS settle.

Namun demikian, mengingat dispensasi itu akan berakhir pada 30 Oktober 2021 mendatang, kemudian diterbitkan kembali Surat Mendagri Nomor 117/5955/SJ tanggal 21 Oktober 2021. Tujuannya, agar dispensasi dapat dilanjutkan untuk 1 tahun ke depan. “Secara substansi, dalam surat tersebut disampaikan beberapa hal yaitu terkait perizinan Pertashop yang berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan 1 tahun ke depan,” ujar Yusharto.

Yusharto menambahkan, Rakor ini merupakan wujud pembinaan pemerintah kepada Pemda. Dengan demikian, pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, diharapkan memberikan perizinan Pertashop sementara sesuai dengan Petunjuk Teknis Pertashop dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini dilakukan dalam rangka kehadiran Pertashop untuk menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di sekitarnya. Hal inilah yang menjadi semangat terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” urai Yusharto.

Adapun Rakor tersebut dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kemendagri Nomor 193/1536A/SJ dan PT Pertamina Nomor SD-06/C00000/2020-SO tentang Dukungan Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Peningkatan dan Pengembangan Program Pertashop di Desa.

Sedangkan peserta yang hadir yaitu: secara daring diikuti oleh gubernur, bupati/wali kota, dan secara tatap muka diikuti oleh pejabat tinggi madya di lingkungan Kemendagri, pejabat tinggi pratama di lingkungan Ditjen Bina Pemdes, jajaran PT Pertamina, serta kepala dinas terkait. [brj]

 

Wanti-wanti Kemendagri, Ikoy-ikoy Arief Muhammad Disorot Buntut Foto KTP

Wanti-wanti Kemendagri, Ikoy-ikoy Arief Muhammad Disorot Buntut Foto KTP

Jakarta – Arief Muhammad mendapat sorotan karena ikoy-ikoyan yang digagasnya. Arief disorot buntut Instagram Story soal foto KTP para pemenang ikoy-ikoyan.

Sorotan itu disampaikan sejumlah netizen di media sosial. Ada netizen yang membagikan ulang tangkapan layar Instagram Story dari Arief Muhammad.

“Nggak berasa udah ribuan orang kita bantu dan kita bikin happy diikoy-ikoyan. Semua terpilih langsung ditransfer, realtime,” tulis Arief di Instagram-nya sambil menampilkan foto KTP para pemenang Ikoy-ikoy.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arief Fakhrullah buka suara terkait hal itu. Arief mengingatkan agar potensi masalah dari penyebaran data pribadi dihindari.

“Mestinya kita mengurangi potensi-potensi masalah yang mungkin terjadi karena menyebar data pribadi. Semua pihak agar tidak meminta data pribadi yang bisa dibaca oleh publik,” ucap Zudan saat dihubungi, Rabu (18/8/2021).

Zudan menyarankan agar verifikasi data para pemenang dilakukan secara tertutup. “Menurut saya kalau mau verifikasi untuk memberi hadiah, dilakukan verifikasi data secara tertutup,” katanya.

Ikoy-ikoyan adalah membagi-bagikan uang lewat direct message kepada pengikut atau followers di Instagram. Asal-muasal kata Ikoy sendiri adalah dari nama staf atau karyawan Arief Muhammad bernama Rizqi Fadillah yang dipanggil Ikoy.

Melalui Ikoy-lah Arief awalnya memberikan hadiah berupa uang, makanan, vitamin, hingga ponsel kepada pengikut di Instagram.

(dtk)