Jatim masuk kategori sangat baik pada “Anugerah Meritokrasi 2021” yang digelar KASN

Jatim masuk kategori sangat baik pada “Anugerah Meritokrasi 2021” yang digelar KASN

Nusantara7.com, Surabaya – Provinsi Jawa Timur masuk dalam kategori sangat baik pada acara Anugerah Meritokrasi 2021 yang digelar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Surabaya, Selasa.

Jawa Timur masuk dalam kategori provinsi sangat baik bersama Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Bali.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan menjadi sebuah kebanggaan karena Jatim menjadi salah satu instansi yang mendapatkan penghargaan sistem merit kategori sangat baik.

“Tentu kami berharap penghargaan ini akan menjadi motivasi dalam transformasi tata kelola pemerintahan yang saat ini telah kita lakukan melalui penyempurnaan terhadap talent pool, rencana suksesi, dan telah memiliki kebijakan pola karier instansi juga penyederhanaan organisasi,” ucap Emil.

Wagub berharap, ke depannya penerima penghargaan Anugerah Meritokrasi akan makin bertambah banyak di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Pada acara Anugerah Meritokrasi tahun 2021, terdapat 45 instansi yang memperoleh kategori pelaksanaan sistem merit sangat baik dan 77 instansi dengan predikat baik.

Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, sebanyak 81 instansi ditetapkan mendapat kategori sangat baik dan baik.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan secara daring menyebut acara ini menjadi bukti konsistensi penegakan atas pengawasan meritokrasi di instansi pemerintah sesuai amanat Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN.

Iktikad baik tersebut diyakini dapat mengakselerasi tercapainya reformasi ASN Indonesia yang merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai reformasi birokrasi.

Wapres turut mendorong sistem merit harus diterapkan secara konsisten mulai dari sistem rekrutmen ASN, penggajian dan reward, pengukuran kinerja, promosi jabatan, hingga pengawasan.

Dalam rangka akselerasi dan optimalisasi penerapan sistem merit, ia menjabarkan dibutuhkan beberapa langkah strategis.

“Pertama, kembangkan dan perkuat implementasi manajemen talenta dalam manajemen ASN. Hal ini penting untuk mempersiapkan kader penerus dengan talenta terbaik yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Wakil Presiden.

Di samping itu, baik instansi pemerintah maupun SDM perlu meningkatkan agility dan kemampuan adaptif untuk menghadapi tantangan dan dinamika perubahan di tingkat nasional.

Wapres kemudian mengajak seluruh ASN di Tanah Air untuk mengerahkan profesionalitas dan tekad mereka untuk mewujudkan ASN berkelas dunia.

Sementara itu, Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai penerapan sistem merit kategori baik dan sangat baik merupakan buah kerja keras serta komitmen seluruh jajaran di instansi pemerintah dalam memperbaiki manajemen ASN.

“Kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap seluruh instansi pemerintah yang telah berkomitmen untuk menerapkan sistem merit serta ikut dalam penilaian penerapan sistem merit dan kami berharap pula agar prestasi kali ini menjadi pemicu untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam manajemen ASN di instansi pemerintah,” katanya.

Di tengah keberhasilan tersebut, Agus menyatakan akan tetap konsisten mempercepat implementasi sistem merit melalui penguatan pengawasan, asistensi, kolaborasi serta kerja sama dengan lebih banyak instansi pemerintah demi mendorong perbaikan manajemen ASN secara berkelanjutan.

Hadirnya Anugerah Meritokrasi juga diharapkan dapat memotivasi lebih banyak instansi pemerintah untuk berkomitmen menerapkan sistem merit dengan lebih baik. (ant)

BKN Award 2021, Pemprov Jatim Raih Dua Kategori Penghargaan

BKN Award 2021, Pemprov Jatim Raih Dua Kategori Penghargaan

nusantara7.com, Surabaya – Pemprov Jatim mendapatkan dua penghargaan pada ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2021. Jatim mendapatkan peringkat pertama pada dua kategori.

Dua penghargaan itu, yakni Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun dan Peringkat 1 Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala BKN RI, Dr Ir Bima Haria Wibisana, dan diterima oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (26/11/2021).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemprov Jatim untuk semakin meningkatkan kinerja kepegawaian, mulai dari perencanaan, pengawasan, dan seterusnya.

“Ini akan menjadi bagian penting untuk melompat berikutnya, yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BKN, bagaimana efektivitas, efisiensi, dan kinerja yang makin meningkat, dengan lompatan lompatan sesuai dengan percepatan transformasi digital,” tegasnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga tampak senang, lantaran bukan hanya Jatim yang mendapatkan penghargaan, tetapi sejumlah kabupaten/kota juga menerima penghargaan BKN Award dari beberapa kategori.

“Saya rasa kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa, kebetulan banyak kepala daerah yang hadir secara langsung. Jadi, akan menjadi referensi bagi seluruh kepala daerah untuk melakukan peningkatan, efektivitas, efisiensi dan kinerja, yang terus lebih meningkat,” katanya.

“Sehingga, seluruh proses yang kita lakukan ini, yang harus terus melakukan improvement, inovasi, bagaimana meningkatkan kreatifitas, terutama ada proses di semua stakeholder, dari mulai pimpinannya juga I have to open mind, yang dibawa juga,” imbuhnya.

Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana ditemui usai memberikan penghargaan di Grahadi mengatakan, BKN sangat menghargai dan mengapresiasi pencapaian yang ditunjukkan oleh Provinsi Jatim.

Menurutnya, penghargaan tersebut adalah bukti ikhtiar dan upaya dari masing-masing instansi. “Baik provinsi dan kabupaten, untuk bisa meningkatkan kinerja pemerintahan. Dan, kinerja pemerintahan itu bisa meningkat, kalau ASN-nya juga tidak perlu memikirkan administrasinya,” ujarnya.

Bima Haria berharap, pemberian penghargaan ini, dapat memacu daerah daerah lain, juga provinsi lain, dan juga kabupaten/kota lain di Jatim, untuk lebih meningkatkan kinerja dari pemerintahan.

“Pemerintah itu kan bukan hanya pemerintah pusat saja, tapi juga provinsi dan kabupaten/kota. Itu juga perlu bersama-sama meningkatkan kinerjanya agar kinerja nasional itu bisa terbangun dan meningkat,” tambahnya.

“Jadi, kami sekali lagi perlu mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota di Jawa Timur, yang telah berusaha sungguh-sungguh untuk membangun birokrasi,” pungkasnya.

Berikut rincian daftar penerima penghargaan: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peringkat 1 Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

Pemerintah Kabupaten Kediri, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Peringkat 3 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Kota Madiun, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Kota Surabaya, Peringkat 3 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Pemerintah Kabupaten Gresik, Peringkat 1 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT Pemerintah Kabupaten Lumajang, Peringkat 3 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Peringkat 2 Kategori Penilaian Kompetensi. Pemerintah Kota Probolinggo, Peringkat 3 Kategori Penilaian Kompetensi. Pemerintah Kabupaten Lamongan, Peringkat 2 Kategori Implementasi Penilaian Kinerja. (brj)

Perhutanan Sosial Paling Tinggi di Pulau Jawa diperoleh Jatim

Perhutanan Sosial Paling Tinggi di Pulau Jawa diperoleh Jatim

Bintangpos.com, Surabaya – Provinsi Jawa Timur menempati posisi puncak dalam capaian perhutanan sosial di Pulau Jawa. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, persentase luasan yang telah terealisasi yakni sebesar 65,19 persen atau seluas 176.962,08 hektare area.

Jawa Timur juga menempati posisi teratas dalam hal jumlah surat keputusan (SK) yang telah terbit yakni sebanyak 348 unit SK atau 54,46 persen dari total capaian di Pulau Jawa. Dari 348 unit SK perhutanan sosial, sebanyak 303 unit merupakan SK Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) atau sebesar 32,48 persen dari total capaian SK Kulin KK Nasional dan Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak memperoleh SK Kulin KK.

Jumlah petani penggarap Jawa Timur menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa yakni sebanyak 119.576 kepala keluarga atau 68,17 persen dari total capaian di Pulau Jawa.

Sebagai perbandingan, capaian perhutanan sosial Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,85 persen, Jawa Barat sebesar 13,56 persen, Banten sebesar 6,82 persen dan DIY sebesar 0,58 persen. Sedangkan dalam hal penerbitan SK, Provinsi Jawa Barat mencapai sebesar 20,34 persen, Jawa Tengah sebesar 13,77 persen, DIY sebesar 7,04 persen dan Banten sebesar 4 persen.

Adapun dalam hal jumlah petani penggarap, Jawa Barat sebesar 11,66 persen, Jawa Tengah sebesar 11,13 persen, Banten sebesar 6,20 persen dan DIY sebesar 2,85 persen.

“Perhutanan sosial ini membawa dampak besar bagi masyarakat sekitar hutan. Tidak hanya dampak ekonomi, namun juga berkontribusi dalam pengurangan peristiwa kebakaran, pembalakan liar, pencurian kayu, dan konflik lahan,” kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Wana Wisata Pantai Sowan Tuban.

Khofifah mengatakan, melalui Perhutanan Sosial, masyarakat diberikan akses lahan di kawasan hutan, untuk digunakan sebagai modal kegiatan ekonomi produktif. Karenanya, Khofifah berharap akses tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Lewat program ini, kami berupaya mendorong agar perekonomian warga sekitar kawasan perhutanan sosial ikut membaik, termasuk juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar maupun luar anggota kelompok usaha,” imbuhnya.

Khofifah menerangkan, saat ini dari 348 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), telah terbentuk 489 Kelompok Usaha Perhutanan sosial (KUPS) atau sebesar 45,78 persen dari total KUPS di Pulau Jawa. KUPS-KUPS tersebut telah menjalankan usaha produksi, terdiri dari komoditas agroforestri, buah-buahan, ekowisata, wisata alam, kayu-kayuan, madu, kayu putih dan hasil hutan bukan kayu lainnya.

Sedangkan, Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Kabupaten Tuban sendiri saat ini berjumlah 29 dan telah terbentuk 47 KUPS dengan komoditas Jagung, Kacang, Cabe, Singkong, Ekowisata, Silvopastura, dan hasil hutan lainnya. Untuk KUPS dengan komoditas Kacang secara Nasional terdapat 76 KUPS, sebanyak 52,17 persen berasal dari Jawa Timur dan baru Kabupaten Tuban yang memiliki KUPS dengan komoditas Kacang berkelas KUPS Emas.

“Saya optimistis jika komoditi-komoditi hasil perhutanan sosial ini diolah dan dikemas lebih baik lagi maka nilai ekonominya akan semakin besar. Bukan tidak mungkin pula bisa menjadi komoditas unggulan daerah yang bisa dijual ke pasar luar,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Khofifah juga menyampaikan SK Perhutanan Sosial kepada 10 kelompok yang telah diberikan secara simbolis oleh Bapak Presiden RI kepada LMDH Sekar Jati, LMDH Jenggolo Manik, LMDH Wana Bangkit, LMDH Wana Bima dari Kabupaten Tuban, LMDH Wono Joyo, LMDH Andhe Andhe Lumut, LMDH Wono Jalasi dari Kabupaten Lamongan dan LMDH Jati Murni, LMDH Jati Arum serta LMDH Mekar Jati dari Kabupaten Bojonegoro.

Khofifah juga memberikan bantuan Hibah Sarana Prasarana Ekonomi Produktif bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berupa Mesin Penyulingan Minyak Atsiri dan Kendaraan Roda 3, Gazebo, Toilet dan tempat ibadah, alat pipil jagung mobile roda tiga, Mesin pembuat kompos, timbangan elektrik dan alat pencacah rumput, bak frementasi, kereta dorong dan handsprayer.

Tidak hanya itu, kepada Kelompok Tani Hutan, Khofifah juga memberikan hibah benih porang sejumlah 800 kg kepada empat kelompok di Kabupaten Lamongan yaitu Kelompok Tani Milenial ‘Putramu’, Kelompok Masyarakat ‘Fasko’, Kelompok Masyarakat ‘Cahaya Al-Khoirot’ dan LMDH ‘Wono Jalasi’. [brj]

Emil Wagub Jatim apresiasi Satgas COVID-19 Situbondo Masuk zona oranye

Emil Wagub Jatim apresiasi Satgas COVID-19 Situbondo Masuk zona oranye

Madura9, Situbondo  – Tren persebaran COVID-19 di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, terus mengalami penurunan dan angka kesembuhan pasien terpapar virus corona juga melebihi jumlah kasus baru. Bahkan, sejak dua hari terakhir “Kota Santri” itu sudah berada di zona oranye atau tingkat penularan kategori sedang.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Situbondo, karena dalam lima hari terakhir angka kesembuhan pasien cukup signifikan dan melebihi angka kasus baru.

“Kami mengapresiasi Satgas COVID-19 Situbondo. Tentunya juga harus dibarengi dengan konsistensi dalam melakukan pendataan kontak erat (tracing) dengan menggunakan tes antigen,” kata Wagub Emil Dardak usai menyerahkan bantuan dua unit konsentrator oksigen di RSUD Besuki Situbondo, Sabtu.

Ia menjelaskan indikator kasus COVID-19 di Situbondo sudah membaik, mulai kasus baru menurun dan tren angka kematian menurun.

Namun demikian, satgas tidak boleh lengah karena kabupaten lain (tetangga) yang berdekatan dengan Situbondo, kasus sembuhnya di bawah kasus terkonfirmasi baru.

“Tetap jangan lengah karena kabupaten tetangga lima hari terakhir kasus sembuhnya di bawah konfirmasi baru. Jadi, berhati-hatilah dengan kondisi ini, jangan lengah. Perlu diketahui juga angka kematian bukan mencerminkan kasus hari ini, tapi kasus 10 hari yang lalu,” katanya.

Menurut Emil, perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Timur fluktuatif karena masing masing kabupaten/kota kecenderungan kasusnya tidak sama.

Pemprov Jatim terus memantau penangan COVID-19 di tiap daerah, termasuk memberikan bantuan seperti yang diberikan ke Situbondo, yakni dua unit konsentrator oksigen untuk memasok kebutuhan oksigen.

“Pertimbangan memberikan dua unit konsentrator oksigen karena melihat Situbondo lokasinya jauh dari pusat penyediaan oksigen cair yang ada di wilayah Surabaya Raya, maka tentunya keberadaan alat konsentrator oksigen menjadi penting,” tuturnya.

Emil Dardak mengatakan, tren kasus COVID-19 di Jawa Timur bervariasi. Beberapa daerah ada yang tren kasusnya menurun, ada juga yang naik, dan stagnan.

“Surabaya, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gersik, bahkan Mojokerto relatif baik kondisinya. Sedangkan di Mataraman, Trenggalek, Tulungagung, Madiun, dan Kediri, masih kurang baik. Angka kematian masih tinggi, termasuk kasus baru COVID-19,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi menyampaikan terima kasih kepada Wagub Jatim Emil Dardak karena telah memberikan bantuan dua unit konsentrator oksigen.

“Bantuan alat konsentrator oksigen ini tentu sangat membantu dalam penanganan COVID-19 di Situbondo,” kata Bung Karna, sapaan bupati. ant

Khofifah : Jawa Timur ekspor komoditas pertanian senilai Rp1,3 triliun

Khofifah : Jawa Timur ekspor komoditas pertanian senilai Rp1,3 triliun

Madura9 , Surabaya  – Provinsi Jawa Timur mengekspor komoditas pertanian senilai Rp1,3 triliun melalui Terminal Peti Kemas, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

“Jatim menyumbang ekspor Rp1,3 triliun ke sejumlah negara. Artinya, masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat kinerja ekspor Jatim,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di sela kegiatan Merdeka Ekspor di Surabaya, Sabtu.

Ia menjelaskan dari total ekspor yang dikirimkan Jatim terdapat beberapa subsektor, seperti hortikultura sebanyak 3,2 juta kilogram dengan nominal senilai Rp133,135 miliar, perkebunan sebanyak 49,5 juta kilogram dengan nominal senilai Rp820,549 miliar, peternakan sebanyak 3,03 juta kilogram dengan nilai Rp144,154 miliar.

Kemudian, dari subsektor tanaman pangan sebanyak 1,38 juta kilogram dengan nilai Rp99,157 miliar, serta subsektor lain-lain sebanyak 34,4 ribu kilogram dengan nilai Rp111,086 miliar.

Khofifah menegaskan kegiatan ini sejalan dengan semangat Pemprov Jatim untuk terus mendorong percepatan peningkatan transaksi perdagangan luar negeri, serta menambah devisa melalui ekspor guna menyeimbangkan neraca perdagangan setempat.

Menurut dia, sejumlah strategi terus diupayakan untuk meningkatkan ekspor di Jatim, salah satunya dengan memberikan stimulus kepada pelaku usaha, baik di sektor pertanian, industri maupun perdagangan.

Sementara itu, pada kegiatan tersebut Gubernur Khofifah didampingi pejabat Forkopimda Jatim seperti Kapolda Jatim Irjen Polisi Nico Afinta, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, dan Pangkoarmada II Laksda Iwan Isnurwanto, serta jajaran eksportir maupun pelaku usaha.

Hadir pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan proses pelepasan ekspor dilakukan secara virtual oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pelepasan ekspor komoditas pertanian dilaksanakan serentak di 17 pintu ekspor sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19, sekaligus untuk memperingati HUT Ke-76 RI.

Ia berharap ke depannya terus mendorong ekspor produk pertanian melalui Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks).

“Kami rencanakan kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahun. Tahun 2024 ditargetkan ekspor pertanian tiga kali lipat melalui peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah,” ujarnya. ant