Covid 19 – nusantara7

Waspadai Peningkatan Kasus Covid-19, Wali Kota Surabaya minta warga terapkan Prokes ketat

SEPUTAR JATIM·June 21, 2022

Nusantara7.com,Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta warga Kota Pahlawan, Jawa Timur, mewaspadai adanya risiko peningkatan kasus Covid-19.

“Kami imbau untuk menjaga Kota Surabaya tetap berada dalam level 1 sesuai dengan indikator transmisi komunitas pada indikator yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri),” kata Wali Kota Eri Cahyadi di Surabaya, Senin (20/6).

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesiapsiagaan terhadap Risiko Peningkatan Kasus Covid-19 di Surabaya. SE Nomor 443.33/10413/436.7.2/2022 yang ditandatangani Wali Kota Eri pada 19 Juni 2022 itu sudah disebar kepada para Kepala Perangkat Daerah (PD), Camat, dan juga Lurah se-Surabaya.

Dalam SE tersebut, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa dalam upaya peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit Covid-19 maka diimbau untuk tetap konsisten meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko peningkatan kasus Covid-19 di Kota Surabaya.

Eri juga meminta meningkatkan percepatan vaksinasi di seluruh wilayah, khususnya anak usia 6-11 tahun, lansia, kelompok masyarakat rentan serta booster lansia dengan target 50 persen.

Selain itu, meningkatkan Active Case Finding (ACF) pada kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah secara rutin setiap satu bulan sekali, melaporkan kasus Covid-19 secara rutin dan terpadu melalui aplikasi Lawan Covid-19 Surabaya serta mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo di wilayah masing-masing.

Kemudian, melakukan testing secara masif terhadap sasaran prioritas yaitu suspek, probable, kontak erat dan pelaku perjalanan di fasilitas pelayanan kesehatan/puskesmas terdekat. Lalu, melakukan tracing kasus konfirmasi Covid-19 beserta kontak eratnya secara terintegrasi dalam waktu kurang dari 48 jam.

Warga Surabaya juga diimbau juga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dan disiplin dengan pendekatan 5M saat melakukan kegiatan di luar rumah, yaitu memakai masker, pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup seluruhnya, mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan di tempat keramaian.

Tidak hanya itu, Eri juga meminta untuk mengoptimalkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi serta melakukan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi Peduli Lindungi yaitu di fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya.

“Semua ini dilakukan guna melindungi keluarga dan lingkungan tempat tinggal dari penyebaran Covid-19. Jadi, ayo bersama-sama dijaga kota ini supaya terhindar dari Covid-19. Saya yakin warga Surabaya bisa mengetatkan prokes kembali, karena kita sudah pernah melawan ini secara bersama-sama,” kata dia.(jp)

Ratusan Dokter Terpapar Covid-19, salah satunya peserta PPDS

KESEHATAN·February 12, 2022

Nusantara7.com, Kenaikan kasus Covid-19 juga berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar. Salah satunya dari angka penularan pada residen atau peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Meski begitu, Kementerian Kesehatan menilai bahwa angka Covid-19 pada nakes masih dalam batas wajar.

Menurut catatan Tim Bantuan Residen Tim Mitigasi IDI, mulai 31 Januari hingga 9 Februari, tercatat ada 521 residen yang positif Covid-19. Residen dari Universitas Indonesia yang terbanyak terpapar. Jumlahnya mencapai 175 residen. Untuk data harian kemarin (11/2), ada tambahan 40.489 kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia.

Koordinator Tim Bantuan Residen Tim Mitigasi IDI Jagaddhito Probokusumo menyebutkan, belum ada penelitian yang bisa menyatakan di mana seseorang tertular Covid-19. Metode penelitiannya pun tidak ada. Hal itu juga terjadi pada residen dan nakes lain yang bisa saja tertular di fasilitas kesehatan atau tempat lain. ’’Sama-sama berisiko,’’ katanya.

Selain itu, fasilitas untuk nakes belum dirasakan merata. Misalnya, tempat isolasi yang bekerja sama antara Kementerian Kesehatan dan Kemenparekraf. ’’Belum ke seluruh Indonesia,’’ ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengatakan, angka positivity rate nakes pada awal lonjakan kasus Omicron mencapai 35 persen. Hal tersebut, menurut dia, disebabkan jumlah sampel yang diperiksa masih sedikit. Saat ini di rumah sakit vertikal atau milik Kemenkes, positivity rate-nya tinggal 10 persen. Itu diketahui setelah 90 persen nakes dites Covid-19. ’’Kami wajibkan rumah sakit untuk skrining seluruh nakes,’’ bebernya.

Kadir memastikan, belum ada nakes yang meninggal pada saat gelombang Omicron. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah adanya vaksin Covid-19 yang diterima nakes. Vaksinasi ditengarai dapat mengurangi keparahan dan kematian akibat Covid-19.

Kemenkes juga menyiapkan tempat untuk isolasi mandiri bagi nakes. Fasilitasnya disediakan bekerja sama dengan Kemenparekraf berupa hotel dan tempat penginapan. Nakes yang bertugas bisa tinggal di tempat tersebut. ’’Sehingga tidak bawa virus ke rumah,’’ ucapnya. (jps)

Antisipasi omicron, Polres Madiun cegah kerumunan saat malam Tahun Baru 2022

SEPUTAR JATIM·December 31, 2021January 7, 2022

Nusantara7.com, Madiun – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Madiun, Jawa Timur, mengantisipasi sejumlah lokasi yang rawan terjadi kerumunan saat malam pergantian Tahun Baru 2022 sebagai upaya mencegah gelombang penularan ketiga COVID-19, utamanya varian baru Omicron.

Kapolres Madiun AKBP Jury Leonard Siahaan mengatakan sejumlah lokasi yang menjadi fokus perhatian jajarannya di antaranya adalah Alun-Alun Caruban, tempat perbelanjaan, tempat wisata lokal, dan beberapa gereja yang menggelar ibadah dalam rangka tahun baru.

“Seperti diketahui, tahun-tahun sebelum pandemi, Alun-Alun Caruban selalu menjadi lokasi kegiatan perayaan malam pergantian tahun baru. Kali ini, lokasi tersebut sesuai instruksi Bupati Madiun akan kami tutup untuk menghindari kerumunan,” ujar AKBP Jury saat memimpin Apel Kesiapan Pengamanan Tahun Baru 2022 di wilayah Kabupaten Madiun di Mapolres Madiun, Jumat sore.

Tak hanya alun-alun dan pusat belanja, pihaknya juga meminta jajarannya di tingkat polsek untuk fokus dan mengantisipasi potensi kegiatan perayaan pergantian malam tahun baru di wilayahnya.

“Saya minta rekan-rekan Kapolsek dipetakan lagi di masing-masing wilayahnya dan memaksimalkan petugas Babinkamtibmas. Saya yakin, di tiap kecamatan atau desa terdapat sejumlah titik yang sering digunakan masyarakat untuk berkumpul dan berkegiatan bersama. Hal itu agar diantisipasi karena sesuai kebijakan pemerintah, tahun ini tidak ada perayaan old and new. Tidak ada perayaan yang menggunakan musik ataupun kembang api,” ujarnya.

Jury menambahkan dalam rangka pengamanan Tahun Baru 2022 di wilayah Kabupaten Madiun, Polres Madiun akan menyiagakan sebanyak 400 personelnya. Jumlah tersebut masih ditambah oleh kekuatan di masing-masing polsek sehingga totalnya mencapai 600-an personel.

Pihaknya bersama dengan Forkopimda juga menggelar patroli di titik pos pengamanan dan pelayanan guna memantau dan memastikan semua berjalan lancar sesuai aturan.

Pos pengamanan dan pelayanan yang akan dipantau di antaranya di Pos Terpadu Gerbang Tol Dumpil Madiun, Pos Pengamanan Nampu Saradan, Pos Pelayanan Taman Asti Caruban, Pos Pengamanan Gerbang Tol Krapyak Caruban, dan Pos Terpadu di Gedung Kampung Pesilat Caruban.

Pihaknya juga mengantisipasi aksi konvoi massa dengan menggunakan motor berknalpot “brong” yang menimbulkan kerumunan dan kebisingan.

Ia menambahkan, pelarangan kegiatan perayaan pada malam tahun baru yang dapat memicu kerumunan massa di masa pandemi COVID-19 telah diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 62 Tahun 2021.

Ia menegaskan, jika dalam penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 ada temuan pelanggaran maka polisi akan melakukan pembinaan hukum.

Pihaknya mengimbau masyarakat mematuhi aturan pemerintah dan disiplin melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Utamanya membatasi mobilitas dan kerumunan, serta merayakan tahun baru 2022 di rumah saja bersama keluarga. (ant)

Penyebaran cepat Omicron redupkan prospek permintaan bahan bakar

EKONOMI BINIS·December 21, 2021January 4, 2022

Nusantara7.com, New York – Harga minyak merosot tajam pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena melonjaknya kasus varian virus corona Omicron di Eropa dan Amerika Serikat memicu kekhawatiran investor bahwa pembatasan baru untuk memerangi penyebarannya dapat mengurangi permintaan bahan bakar.

Minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari tergelincir dua dolar AS atau 2,7 persen, menjadi menetap di 71,52 dolar AS per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari kehilangan 2,63 dolar AS atau 3,7 persen, menjadi ditutup di 68,23 dolar AS per barel.

Brent sempat jatuh ke terendah sesi di 69,28 dolar AS per barel, sementara WTI merosot ke 66,04 dolar AS per barel, keduanya level terendah sejak awal Desember.

“Ini adalah reaksi spontan terhadap proliferasi virus dan ketakutan bahwa penguncian dapat menyebar dengan cepat,” kata Andrew Lipow dari Lipow Oil Associates di Houston.

Belanda melakukan penguncian pada Minggu (19/12) dan kemungkinan lebih banyak pembatasan COVID-19 diberlakukan menjelang liburan Natal dan Tahun Baru membayangi beberapa negara Eropa.

Pejabat kesehatan AS mendesak warga Amerika pada Minggu (19/12) untuk mendapatkan suntikan penguat COVID-19, memakai masker dan berhati-hati jika mereka bepergian selama liburan musim dingin, dengan varian Omicron mengamuk di seluruh dunia dan akan mengambil alih sebagai jenis yang dominan di Amerika Serikat.

Harga minyak turun meskipun Moderna mengumumkan pada Senin (20/12) bahwa dosis booster vaksin COVID-19 tampaknya melindungi terhadap Omicron dalam pengujian laboratorium.

Sementara itu, kepatuhan OPEC+ terhadap pengurangan produksi minyak mencapai 117 persen pada November, naik satu poin persentase dari bulan sebelumnya, dua sumber dari kelompok tersebut mengatakan kepada Reuters, karena produksi terus tertinggal dari target yang disepakati.

Di Amerika Serikat, perusahaan energi menambahkan rig minyak dan gas alam selama dua minggu berturut-turut.

Jumlah rig minyak dan gas, indikator awal produksi masa depan, naik tiga riga menjadi 579 dalam seminggu hingga 17 Desember, mewakili angka tertinggi sejak April 2020, perusahaan jasa energi Baker Hughes Co mengatakan dalam laporannya yang diikuti dengan cermat pada Jumat (17/12). (ant)

Antisipasi Varian Omicron, Pemerintah diminta lebih waspada di Bandara

KESEHATAN·December 18, 2021December 21, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan dalam rangka menjaga akses masuk ke Indonesia khususnya di berbagai bandara, dalam rangka mengantisipasi merebaknya kasus COVID-19 varian Omicron.

“Varian ini sekarang kan sudah ada di Indonesia. Sudah sepatutnya kewaspadaan ditingkatkan. Terutama pintu masuk ke Indonesia, khususnya bandara-bandara internasional,” kata Saleh Partaonan Daulay dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.

Saleh menyoroti masih ditemukannya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang terdeteksi varian Omicron, sehingga TKA tersebut harus dikarantina dan diisolasi secara ketat. Ia menegaskan agar harus dipastikan TKA itu tidak menyebarkan virus tersebut ke warga lainnya.

Dirinya mengaku merasa heran bahwa di tengah situasi penyebaran virus seperti ini, masih tidak sedikit TKA asal China yang masuk ke Indonesia. Untuk itu, ujar dia, pemerintah diminta untuk menghentikan sementara izin masuk TKA ke Indonesia, paling tidak, selama masa berkembangnya Omicron ini.

“Kalaupun ada (TKA) yang harus masuk, itu adalah tenaga expert (pakar) yang keahliannya tidak bisa digantikan pekerja lokal,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendesak pemerintah segera bertindak cepat merubah kebijakan pada libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, menyusul telah ditemukannya varian baru Omicron, di Tanah Air.

Rahmad mengatakan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya langkah drastis yang akan dilakukan pemerintah dalam menyikapi temuan varian Omicron.

“Kita berharap libur Nataru dimana banyak warga yang melakukan perjalanan keluar kota dan pulang kampung tidak menjadi momentum penyebaran varian Omicron,” katanya.

Ia berpendapat bahwa larangan mudik bisa menjadi salah satu kemungkinan dalam rangka mengantisipasi agar varian Omicron tidak menyebar. Lebih lanjut, Rahmad juga meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik, dan mengimbau untuk tetap menjaga prokes yang ketat.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura (AP) I menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Kimia Farma Tbk terkait rencana kerja sama pemanfaatan ruang untuk peningkatan layanan farmasi dan kesehatan di seluruh bandara kelolaan AP I.

“Sebagai salah satu komitmen kami kepada penumpang dan pengguna jasa angkutan udara untuk memberikan layanan terbaik, kami akan menambah layanan kesehatan di bandara dengan terobosan kerja sama yang akan dilakukan oleh Angkasa Pura I dan Kimia Farma ini,” kata Direktur Utama AP I (Persero) Faik Fahmi dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Rabu (15/12).

Faik mengatakan sinergi AP I dan Kimia Farma akan memberikan nilai tambah dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan penumpang di bandara-bandara milik AP I .

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah terkait rencana pemanfaatan ruang untuk kegiatan farmasi dan layanan kesehatan lainnya di seluruh bandara AP I yang akan dikelola anak perusahaan Kimia Farma, yaitu Kimia Farma Apotek.

Ia mengungkapkan pandemi global COVID-19 menyebabkan perubahan khususnya transportasi udara di mana ada beberapa penyesuaian persyaratan penerbangan, terutama terkait dokumen kesehatan.

“Untuk itulah, saya menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman dengan Kimia Farma ini. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk selalu memberikan layanan prima kepada penumpang dan pengguna jasa bandara,” ujarnya.(ant)

Komisi IX Minta Menkes Perhatikan Umat Muslim Hanya Menggunakan Vaksin Halal

KESEHATAN·December 18, 2021December 21, 2021

Nusantara7.com, Wakil Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengambil langkah kebijakan secepatnya untuk penggunaan vaksin yang halal dan bersih bagi umat muslim dalam vaksinasi booster yang rencananya dimulai pada awal Januari 2022.

Permintaan ke Menkes itu disampaikan sekaligus menanggapi imbauan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj kepada umat Islam agar menggunakan vaksin yang halal dan menjauhi vaksin yang tidak halal.

“Kepentingan umat muslim di Indonesia harus benar-benar diperhatikan dan dilindungi, apalagi saat ini sudah tersedia vaksin Covid 19 yang sudah memiliki sertifikat 100 persen halal dan bersih,” ujar Melki dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/12).

Menurut legislator Partai Golkar itu, vaksin halal sudah melalui serangkaian uji di Majelis Ulama Indonesia. Dan, dalam catatannya dari data yang ada, saat ini ada dua merek vaksin Covid 19 yang sudah mendapatkan sertifikat 100 persen halal dan bersih dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain itu, kedua merk vaksin itu juga sudah mendapatkan ijin Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) serta sudah lulus uji klinis untuk vaksin Booster. Kedua vaksin itu Sinovac dan Zivifax.

“Kedua Vaksin ini juga sudah dapat diproduksi dalam negeri, Sinovac di pabrik Biofarma dengan kapasitas 240 juta dosis per tahun dan Zifivax diproduksi di PT Biotis Pharmaceuticas Indonesia dengan kapasitas Produksi 360 juta dosis per tahun,” ucapnya

“Apabila pemerintah benar-benar mau mengoptimalkan penggunaan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, maka cukup menggunakan 2 merek ini,” tambahnya.

Penggunaan kedua vaksin tersebut sekaligus memanfaatkan produksi dalam negeri, yaitu Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih untuk booster masyarakat Indonesia.

Ia menambahkan, vaksin impor yang kategori halal dan vaksin dalam negeri bisa dipakai oleh semua kalangan dengan berbagai latar belakang. Sedangkan vaksin Covid-19 merek lain yang tidak halal bisa digunakan dan diberikan kepada masyarakat non muslim.

“Sehingga penggunaan vaksin dilakukan sesuai dengan kondisi dan keyakinan dan tidak menimbulkan kecemasan baru didalam masyarakat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengimbau umat Islam agar mulai saat ini menggunakan vaksin Covid- 19 yang halal. Imbauan kepada umat Islam dan secara khusus kepada warga nahdliyin itu disampaikan sejalan dengan terbitnya sertifikasi MUI.

“Jangan sampai kita menggunakan vaksin yang tidak halal, atau mengandung babi, yang pasti akan masuk ke dalam tubuh kita, dan itu akan sangat panjang dampaknya. Bagaimana salat kita, bagaimana ibadah kita, kecuali dalam keadaan darurat,” sebut kiai Said.

Dengan mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal, misalnya mengandung babi, kemudian masuk ke dalam tubuh maka sama saja mengingkari apa yang sudah diperintahkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW.

Berbeda misalnya jika kondisinya benar-benar darurat. Sebab kondisi sekarang sudah tidak lagi darurat dan ada pilihan untuk memilih vaksin yang halal.

“Sekarang sudah bukan lagi keadaan darurat, karena sudah ada pilihan yang halal, yaitu Sinovac dan Zifivax. Sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW ‘kita harus memilih yang halal’,” jelasnya.

“Sudah jelas yang halal mana, yang haram mana. Kita harus memilih yang halal, jangan sampai kita memilih yang haram. Saya kira itu sudah pilihan yang paling tepat, dan ketentuan yang ditentukan Nabi Muhammad SAW harus kita taati, kita ikuti, tidak boleh kita dalam kehidupan ini, berperilaku semaunya sendiri,” sambungnya. (jwp)

Menkeu waspadai varian baru cpvic 19 Omicron terhadap pemulihan RI

KESEHATAN·November 30, 2021December 3, 2021

nusantara7.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai pengaruh varian baru COVID-19 yaitu Omicron yang berasal dari Afrika Selatan terhadap pemulihan Indonesia, mengingat telah mulai menyebar ke beberapa negara baik di sejumlah negara barat maupun Asia.

“Kami sangat waspada dan mencermati apa yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk meningkatnya kasus atau mutasi Omicron,” katanya dalam acara 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 secara virtual dari Jakarta, Selasa.

Sejauh ini, Sri Mulyani mengaku optimis bahwa pemulihan dalam negeri akan terus terakselerasi seiring Indonesia yang telah berhasil melewati dua momen puncak kasus COVID-19.

Indonesia mengalami dua momen puncak kasus COVID-19 yakni pada awal 2021 sebagai dampak libur Natal dan Tahun Baru 2020 serta Juli hingga Agustus 2021 sebagai dampak kemunculan varian Delta.

Ia menuturkan keberhasilan Indonesia dalam melewati puncak kasus COVID-19 merupakan sebuah pencapaian tersendiri mengingat hingga kini masih terdapat beberapa negara yang berusaha untuk keluar dari puncak kasus.

Ia berharap kewaspadaan pemerintah akan mampu membawa ekonomi Indonesia ke dalam pertumbuhan 3,5 persen sampai 4 persen pada tahun ini.

Sementara itu, Sri Mulyani memastikan fiskal pemerintah akan terus mendukung hingga tahun depan mengingat masih adanya ketidakpastian pada perkembangan COVID-19.

Pemerintah Indonesia juga terus melaksanakan reformasi struktural karena dinilai akan menciptakan pemulihan yang lebih cepat dengan pertumbuhan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Ia mengatakan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti meningkatkan daya saing, kualitas sumber daya manusia (SDM) serta produktivitas dan inovasi.

“Segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyederhanaan iklim investasi, birokratisasi yang mendalam serta penyederhanaan regulasi juga sangat-sangat-sangat relevan,” katanya. (ant)

Hasil Penemuan Kasus Aktif di kantor Pemkot Surabaya

SEPUTAR JATIM·November 26, 2021December 2, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih terus menggelar kegiatan penemuan kasus aktif (Swab Case Finding) di lingkungan perkantoran. Pelaksanaan tersebut, menyasar pada 10 persen dari total pegawai untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara menyampaikan, hasil dari pelaksanaan tes swab tersebut, tidak ditemukan kasus baru. Artinya, selama dua hari pelaksanaan, para ASN di lingkungan Pemkot Surabaya dinyatakan negatif Covid-19.

“Tahap pertama kami mulai untuk ASN. Sebanyak 428 ASN sudah di tes swab dan Alhamdulillah hasilnya negatif semua,” kata Febri sapaan lekatnya, Jumat (26/11/2021).

Febri menerangkan, sebanyak 428 ASN tersebut, berasal dari 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni, Administrasi Pemerintahan (Adpem) sebanyak 11 orang, Bagian Hukum sebanyak 44 orang, Badan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BAPOD) sebanyak 15 orang, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) sebanyak 7 orang.

Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset (BLP2A) sebanyak 14 orang, Hubungan Masyarakat (Humas) sebanyak 4 orang, Bagian Kerjasama sebanyak 52 orang, Bagian Umum Protokol sebanyak 18 orang, Dinas Koperasi sebanyak 19 orang, dan Dinas Penanaman Modal sebanyak 2 orang.

Dinas Perdagangan sebanyak 18 orang, Dinas Perpustakaan sebanyak 43 orang, Dinas Pariwisata sebanyak 27 orang, Dispendukcapil sebanyak 19 orang, Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 17 orang, Dinas Perpustakaan dan Arsip sebanyak 3 orang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebanyak 13 orang, Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 79 orang, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) sebanyak 23 orang.

“Tahap pertama ini digelar hingga 6 Desember 2021 mendatang. Tahap kedua, yakni pada tanggal 2 Desember untuk lingkungan BUMD dan tahap ketiga pada tanggal 3 Desember untuk lingkungan BUMN, serta dilanjutkan ke perusahaan swasta,” terang dia.

Febri menjelaskan, bahwa pelaksanaan tes swab 10 persen tersebut, berdasarkan SE tentang Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Melalui Penemuan Aktif Kasus dan telah ditandatangani langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

“Kami juga memperhitungkan jumlah pegawai. Apabila, jumlah pegawai di atas 50 orang, maka akan dilakukan tes swab sebanyak 10 persen, tapi kalau itu dibawah 50 orang, maka seluruh pegawai di tempat kerja tersebut akan kami lakukan tes swab,” jelas dia.

Selain untuk mengawasi dan mengendalikan laju Covid-19 di Kota Surabaya, Febri mengatakan, bahwa pihaknya juga terus menggelar Swab Hunter dan Vaksin Hunter di tiap kelurahan di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan agar warga Kota Surabaya tidak abai dengan penerapan protokol kesehatan.

“Meskipun berdasarkan data lawancovid-19.surabaya.go.id per Kamis (25/11/2021) terdapat 9 orang positif Covid-19, maka kita tidak boleh abai dalam penerapan protokol kesehatan,” kata dia.

Disisi lain, dalam menyambut kebangkitan ekonomi tersebut, Pemkot Surabaya juga telah melaunching kawasan wisata Jalan Tunjungan dengan tagline Tunjungan Romansa. Febri menyampaikan, pihaknya juga melanjutkan dengan beberapa kegiatan, salah satunya ada penambahan aktivitas seni di beberapa titik yang telah ditentukan.

“Ini adalah kegiatan awal kebangkitan ekonomi. Harapannya dengan adanya Tunjungan Romansa ini, aktivitas perekonomian bisa kembali seperti semula. Ayo sama-sama menjaga dan terus mengetatkan penerapan protokol kesehatan,” pungkasnya. (brj)

Cetak Rekor Dua Hari Berturut-turut Kasus COVID-19 Singapura Naik Terus

KESEHATAN·September 6, 2021October 23, 2021

nusantara7.com, Jakarta – Di tengah wacana ‘berdamai’ dengan COVID-19, jumlah kasus penularan di Singapura malah melonjak belakangan ini. Dua hari berturut-turut, jumlah kasus penularan lokal mencetak rekor.

Dikutip dari Channel News Asia, Kementerian Kesehatan Singapura mencatat 253 penularan lokal COVID-19 pada Sabtu (4/9/2021). Sebanyak 116 kasus tidak terkait dengan infeksi sebelumnya, sedangkan 84 berhubungan dengan kasus sebelumnya dan berada di karantina. Continue reading →

2.453 Produk dan Jasa Cetak Kartu Vaksin Diblokir untuk Cegah Kebocoran Data

EKONOMI BINIS, HUKUM DAN KRIMINAL·August 15, 2021

Jakarta – Kementerian Perdagangan menertibkan perdagangan jasa cetak kartu vaksin COVID-19. Bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) pemerintah telah memblokir 2.453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin.

“Sejauh ini sudah dilakukan pemblokiran sebanyak 137 kata kunci (keywords) dan 2.453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono, dalam keterangannya, Sabtu (14/8/2021).

Hal itu dilakukan untuk mencegah kebocoran data pribadi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi COVID-19. Sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“Kemendag mengajak konsumen lebih hati-hati dalam bertransaksi elektronik, khususnya dalam mempercayakan data pribadi untuk mencetak kartu vaksin demi keamanan konsumen itu sendiri,” lanjutnya.

Veri mengungkap mengapa percetakan kartu vaksin itu berisiko kebocoran data pribadi masyarakat, karena masyarakat akan diminta memberikan pesan singkat yang berisikan tautan untuk membuka sertifikat vaksinasi Covid-19.

“Oleh karena penyerahan tautan pesan singkat kepada pelaku usaha pencetak kartu sudah vaksin Covid-19 akan berisiko terhadap perlindungan data pribadi konsumen,” tegas Veri.

Veri berharap masyarakat sebagai konsumen memperhatikan kelayakan dari pelaku usaha yang melakukan pencetakan kartu sudah vaksin Covid-19, khususnya untuk menjaga keamanan dan mengelola data pribadi.

Jika ditemukan adanya pelanggaran pemanfaatan data pribadi oleh pelaku pencetakan kartu vaksin COVID-19, konsumen dapat mengajukan gugatan perdata sesuai Pasal 26, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Penawaran pelaku usaha percetakan kartu sudah vaksin Covid-19, yang tidak menyebutkan risiko terhadap pembukaan data pribadi dapat dikategorikan penawaran yang menyesatkan dan mengakibatkan konsumen menyerahkan data pribadi tanpa mengetahui risiko yang dapat timbul,” jelasnya.

Pencetakan kartu vaksin memungkinkan melanggar hak konsumen. Cek halaman berikutnya.

Untuk itu, kegiatan pencetakan kartu vaksin memungkinkan melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a, Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Selain itu, juga tertuang dalam Pasal 10 huruf c UUPK yang melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ivan Fithriyanto berharap idEA dapat konsisten menjamin perlindungan konsumen dengan memastikan legalitas seluruh pedagang pada platform lokapasar dan produk yang dijual sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah disampaikan pada Surat Edaran Ditjen PKTN kepada idEA.

“Kemendag meminta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah. Apabila ditemukan penggunaan data pribadi konsumen yang tidak sesuai, Ditjen PKTN tidak segan untuk menindak sesuai ketentuan,”pungkas Ivan

(dtk)