PPP: Harap Kenaikan PAD Jember Lewat Pajak dan Retribusi Daerah Tidak Bebani Rakyat

PPP: Harap Kenaikan PAD Jember Lewat Pajak dan Retribusi Daerah Tidak Bebani Rakyat

Nusantara7.com, Jember – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jember, Jawa Timur, mendukung rencana kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

“Tapi kami berharap agar peningkatan target pajak daerah dan retribusi daerah ini tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat lapis bawah yang terkena dampak dari pandemi dan mengalami krisis ekonomi hingga saat ini,” kata Sugiyono Yongki, juru bicara Fraksi PPP.

PPP juga mendukung langkah strategis bupati yang telah melantik direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan sebagai salah satu badan usaha milik daerah (BUMD). “Pelantikan ini meningkatkan dan menggairahkan kualitas kinerja guna meningkatkan PAD,” kata Sugiyono.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap nakhoda baru akan membuat PDP Kahyangan lebih berkembang dan produktif. Juru bicara PKS Mangku Budi meminta Pemerintah Kabupaten Jember mengawal reformasi perkembangan PDP Kahyangan menjadi BUMD yang mandiri dan menjadi percontohan  petani kopi.

Bupati Hendy Siswanto mengatakan, Perumdam Tirta Pandalungan Jember sudah menyetorkan PAD sebesar Rp 1 miliar pada 2021. “Sedangkan untuk PDP Kahyangan saat ini belum bisa memberikan kontribusi PAD, mengingat kondisi perusahaan yang belum memungkinkan. Tentunya ke depan PDP Kahyangan didorong juga untuk dapat memberikan kontribusi PAD dengan perbaikan manajemen perusahaan,” katanya. [brj]

Ketua DPRD Surabaya : Jelang Tutup Tahun, UMKM Fokus Utama Pemulihan Ekonomi

Ketua DPRD Surabaya : Jelang Tutup Tahun, UMKM Fokus Utama Pemulihan Ekonomi

Nusantara7.com, Surabaya – Jelang tutup tahun 2021, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mendorong Pemkot segera melakukan pemulihan ekonomi dan percepatan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menempatkan pemulihan ekonomi sebagai salah satu pos prioritas dengan 2,16 persen anggaran atau sebesar Rp 224.856.253.590 dari total kekuatan belanja sebesar Rp 10.405.185.113. “Diharapkan realisasi akselerasi bisa mulus melaju sejak awal tahun 2022 mendatang,” kata Adi Sutarwijono, Sabtu (13/11/2021).

Dia menyebut unit-unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap jadi fokus utama yang harus mendapatkan akses permodalan.

Apa lagi melalui BUMDnya, yakni PT BPR Artha Surya Pemkot Surabaya telah mengeluarkan pinjaman lunak dengan bunga 3 persen, melalui program Puspita. “Itu dipakai oleh pelaku UMKM di Surabaya untuk menggerakkan ekonominya, jadi saya kira pemkot juga akan memberikan akses modal,” ucapnya.

Selanjutnya, akses promosi semakin terintegrasi dengan memanfaatkan ranah teknologi dan informasi. Begitu juga penyediaan sarana akses bimbingan bagi pelaku UMKM. “Bagaimana mendisain packaging, terus mendisain promosi dengan efektif itu harus dijalankan oleh pemkot,” terangnya.

Sebab, gencarnya promosi bisa memperkuat branding UMKM yang ada di Kota Surabaya sehingga akan mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk membeli produk-produk hasil tangan pelaku usaha.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menambahkan, ketika berbicara UMKM ada 3 aspek penting yang harus benar-benar dicermati jika ingin perbaikan ekonomi masyarakat bisa berjalan sesuai rencana. “Karena UMKM itu dimana pun kan masalahnya ada 3, yaitu akses modal, akses bahan baku, dan pasar,” tandasnya.(brj)

KPK Dorong Pejabat BUMD sebagai Instansi Peringkat Keempat Serahkan LHKPN

KPK Dorong Pejabat BUMD sebagai Instansi Peringkat Keempat Serahkan LHKPN

Nusantara7.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, berdasarkan data penanganan perkara yang ditangani KPK pada periode 2004 hingga Maret 2021 tercatat 93 dari 1.145 tersangka atau 8,12 persen merupakan jajaran pejabat BUMD.

“Data tersebut menempatkan BUMD sebagai instansi peringkat keempat setelah pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan pemerintah provinsi,” kata Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati dalam pernyataan tertulisnya hari ini.

Dia menambahkan, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2020 terdapat total 1.094 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari data tersebut, KPK mencatat sayangnya baru 202 atau sekitar 18,46 persen BUMD yang telah terdaftar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN)

“Karena itu, KPK mengimbau kepada pejabat BUMD untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK,” ujar Ipi.

Dia menambahkan, dari 202 BUMD yang terdaftar, sebanyak 87 BUMD telah membentuk Unit Pengelola LHKPN (UPL) mandiri. Sedangkan, sisanya bergabung bersama UPL pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Ipi memaparkan, sesuai dengan Penjelasan UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jajaran direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/D) merupakan pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara dan rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk mendorong kepatuhan LHKPN dari jajaran BUMD, lanjut Ipi, tahun ini KPK menyelenggarakan rapat koordinasi dengan melibatkan 219 BUMD di lima provinsi, yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Untuk tiga provinsi pertama kegiatan telah terselenggara pada 1 – 4 November 2021 di Kota Yogyakarta. Sedangkan, untuk dua provinsi berikutnya kegiatan akan diselenggarakan di Kota Surabaya pada 8 – 11 November 2021.

Dalam rakor tersebut, menurut Ipi, KPK mengingatkan tentang kewajiban LHKPN bagi pejabat BUMD. KPK juga mendorong penyusunan regulasi internal tentang LHKPN yang diharmonisasikan dengan Peraturan KPK No. 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN yang di dalamnya mencantumkan tentang jumlah wajib lapor, tata cara pelaporan, dan penerapan sanksi. Selain itu, untuk memastikan kepatuhan, kelengkapan, dan validasi data wajib lapor, KPK mendorong BUMD untuk membentuk UPL mandiri atau mengkoordinasikannya dengan pemda terkait.

Seperti diketahui, LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dengan membuka informasi tentang harta kekayaan penyelenggara negara, pasangan, dan anak yang masih dalam tanggungan yang meliputi sumber penerimaan, pengeluaran, dan hutang. (brj)

BUMD Pemkot Surabaya Kucurkan Pinjaman Modal Usaha untuk UMKM melalui program PUSPITA

BUMD Pemkot Surabaya Kucurkan Pinjaman Modal Usaha untuk UMKM melalui program PUSPITA

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19 ini. Komitmen ini diwujudkan melalui produk PUSPITA yang dikeluarkan salah satu BUMD pemkot, yakni PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, di samping upaya penanggulangan Covid-19, fokus utama pemkot saat ini adalah bagaimana menggerakkan dan meningkatkan perekonomian UMKM.

“Fokus saat ini adalah bagaimana meningkatkan dan menggerakkan ekonomi umat, serta meningkatkan taraf hidup warga Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Senin (4/10/2021).

Eri menyatakan dukungannya kepada BPR Surya Artha Utama yang berinovasi menggerakkan perekonomian UMKM Surabaya. Namun demikian, ia juga menginginkan adanya pendampingan terhadap setiap pelaku UMKM tersebut.

“Kalau sudah ada pinjaman, teman-teman UMKM harus didampingi terus. Posisinya jangan sampai dia (pelaku UMKM) jadi lemah, jatuh. Kita harus menguati,” ujarnya.

Eri menilai, apabila ada UMKM Surabaya yang memanfatkaan program PUSPITA, artinya mereka mempunyai semangat untuk berubah. Akan tetapi, yang paling penting adalah bagaimana pendapatan mereka harus lebih meningkat.

“Kalau dia (sebelum pinjam) untung Rp200 ribu, maka kalau sudah pinjam untungnya harus Rp300 ribu atau Rp 400 ribu. Jangan sampai, kalau ada pinjaman tapi tidak ada peningkatan pendapatan,” terangnya.

Karenanya, ia juga menginstruksikan kepada Perangkat Daerah (PD) terkait untuk melakukan pendampingan kepada mereka. Jangan sampai, pendapatan mereka justru merugi, karena kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan.

“Nanti kita dampingi terus. Kita pantau berapa pendapatannya, perkembangannya. Kita support alat-alatnya juga. Dan mereka bisa pinjam dana untuk beli bahan-bahannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama, Renny Wulandari menjelaskan, bahwa sebagai salah satu BUMD milik pemkot, pihaknya juga berkomitmen mendukung pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat.

“Kami optimalkan di masa pandemi ini untuk meningkatkan ekonomi UMKM. Jadi, kami mengeluarkan produk PUSPITA. Yakni, Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh. Yang mana, bunganya ringan, setahun hanya 3 persen,” kata Renny.

Renny menjelaskan, bahwa program ini fokus utamanya adalah untuk membantu UMKM Surabaya. Bahkan, program yang telah dilaunching pada 31 Mei 2021 hingga sekarang, sudah membiayai pinjaman kepada 419 pelaku UMKM Surabaya. “Sejak dilaunching sampai bulan Agustus 2021, kami sudah membiayai 419 UMKM yang tersebar di Surabaya. Nilainya, lebih dari Rp1 miliar,” ungkap dia.

Pihaknya menyatakan, bakal terus memprioritaskan program PUSPITA agar dapat menyasar kepada para pelaku UMKM Surabaya. Hal ini sebagaimana instruksi Wali Kota Eri Cahyadi yang menginginkan adanya program pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya bagi UMKM.

“Kami upayakan terus sesuai arahan Pak Wali Kota sampai dengan 2022. Kami harapkan UMKM bisa eksis, bangkit lagi dari dampak pandemi,” katanya.

Upaya menggerakkan perekonomian UMKM yang dilakukan BPR Surya Artha Utama, rupanya diganjar penghargaan berupa Top Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Awards 2021. Tak hanya itu, penghargaan ini juga diberikan kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

“Kami juga mendapat kan award, penghargaan salah satu BUMD yang terbaik. Dan Pak Wali Kota sebagai pembina BUMD juga mendapat award itu,” ungkap dia.

Khusus pada program PUSPITA, Renny menerangkan, bahwa BPR Surya Artha Utama telah menyiapkan total pinjaman Rp2 miliar. Hingga saat ini, ada sekitar 419 UMKM yang telah memanfaatkan program tersebut dan ditargetkan dapat terserap seluruhnya hingga akhir tahun 2021.

“Kami ada dana yang bisa diserahkan ke PUSPITA ini sebesar Rp2 miliar. Sekarang terserap Rp1 miliar lebih. Jadi, kami bergerak terus, dan kami optimis sampai akhir tahun capai target (Rp2 miliar),” tandasnya. [brj]