https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

BPOM – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Ratu komisi IX DPR RI tak ingin kasus gagal ginjal akut seperti wabah covid-19

Ratu komisi IX DPR RI tak ingin kasus gagal ginjal akut seperti wabah covid-19

Nusantara7.com – Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla meminta pemerintah untuk aktif menelusuri, mencari, dan memastikan keberadaan pasien Gagal Ginjal Akut (GGA) yang ada di daerah-daerah terpencil. Ratu tidak menginginkan, kejadian ini menjadi wabah terutama di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

 

“Yang sudah terkonfirmasi harus ada penanganan khusus gitu, harus gercep (gerak cepat) mereka ditangani khusus, dan tentu tidak tinggal di situ saja. Pemerintah juga harus terus mencari, jangan sampai masih ada korban-korban atau masih ada anak-anak lain yang juga terkonfirmasi hanya belum terdeteksi. Sehingga jangan sampai ini kan kita takutan menjadi wabah yang ini ya,” kata Ratu kepada wartawan, Jumat (28/10).

 

Legislator Partai NasDem itu mendorong adanya sosialisasi yang dilakukan pengampu pelayanan kesehatan di daerah. Menurutnya, pemahaman terkait GGA serta wabah-wabah yang berpotensi muncul pada masa datang harus disampaikan kepada masyarakat oleh tenaga kesehatan di lapangan.

 

“Sampai ke tingkat puskesmas, karena mereka kan yang bertemu langsung dengan masyarakat setiap hari. Masyarakat ke puskesmas tidak hanya berobat, tapi masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan yang ada di puskesmas sehingga informasi ini bisa tersampaikan,” ucap Ratu.

 

Selain itu, Ratu juga menyarankan adanya kampanye secara masif di media untuk membuka pikiran masyarakat terkait kasus GGA yang merebak. Melalui sambungan telepon, Ratu mengatakan bahwa kampanye besar-besaran diperlukan untuk meredam kegelisahan yang terjadi akibat berita yang simpang siur.

 

“Kampanye besar-besaran gitu ya, kampanye di media sehingga membuka pikiran masyarakat. Jadi, masyarakat tidak takut dan tidak gelisah terkait dengan wabah yang sedang merebak saat ini,” tambahnya.

 

Anggota dewan dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II mengharapkan, masyarakat juga diimbau agar dapat menyaring informasi yang diterima dan mengikuti informasi dari sumber yang terpercaya seperti lembaga-lembaga pemerintah. Ratu berharap, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat memberikan informasi yang jelas sehingga masyarakat tidak terkena berita hoaks yang banyak beredar.

 

“Memang harus ada satu informasi yang utuh dari Kementerian Kesehatan. Informasi yang jelas, tegas, sehingga tidak bias, karena hoax banyak beredar. Dan juga BPOM perlu memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat,” pungkasnya. jp

BPOM terus awasi penjualan obat sirup

BPOM terus awasi penjualan obat sirup

Nusantara7.com – Sebaran kasus acute kidney injury (AKI) atau gangguan ginjal akut misterius pada anak makin luas. Berdasar data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga kemarin (23/10) sore temuan kasus tersebut telah dilaporkan di 26 provinsi.

 

Ke-26 provinsi tersebut antara lain adalah Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Sumsel, Lampung, dan Bangka Belitung. Kemudian DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DI Jogjakarta, dan Bali. Lalu NTT, NTB, Kaltara, Kalteng, Kalsel, Sulsel, Sultra, Sulut, Gorontalo, dan Papua. Total ada 245 kasus AKI. Sebanyak 141 anak dilaporkan telah meninggal dunia dan 66 anak masih dirawat. Sejauh ini yang sudah dinyatakan sembuh baru 38 anak.

 

Kemenkes memberikan obat penawar (antidotum) untuk menekan peningkatan angka kematian anak-anak yang teridentifikasi penyakit gagal ginjal akut. Obat penawar yang diimpor dari Singapura itu sejauh ini cukup ampuh memulihkan anak-anak dari penyakit misterius tersebut.

 

Di luar itu, pemerintah juga memeriksa obat-obat yang berpotensi terdapat cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Dua jenis cemaran tersebut dikaitkan dengan kasus gangguan ginjal akut misterius yang mengakibatkan beberapa anak meninggal dunia.

 

Kemarin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan obat yang tidak menggunakan bahan baku yang berpotensi terdapat cemaran EG dan DEG.

 

Kepala BPOM Penny K. Lukito menyatakan, lembaganya telah menelusuri produk obat sirup dan drops. Ada 133 obat sirup yang ditemukan tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Empat bahan tersebut diduga memiliki cemaran EG dan DEG.

 

Lalu, penyelidikan pada 102 obat yang digunakan pasien AKI juga sudah diteliti BPOM. Dari jumlah tersebut, ada 23 produk yang tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Kemudian, ada tujuh produk yang dinyatakan aman digunakan meski menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. ”(Sebanyak) 69 produk masih dilakukan uji sampel,” ujarnya.

 

Penny memastikan, tidak ada propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol yang digunakan oleh industri farmasi Indonesia yang berasal dari India. Di Gambia, Afrika Barat, juga terjadi kasus AKI. Cemaran EG dan DEG dari obat yang diimpor dari India diduga menjadi biangnya.

 

Penny juga menyebutkan, ada tiga produk yang mengandung cemaran EG atau DEG yang melebihi ambang batas aman. Yakni Unibebi Cough Syrup, Unibebi Demam Drop, dan Unibebi Demam Syrup yang diproduksi Universal Pharmaceutical Industries.

 

”Untuk Konimex pada batch lain aman,” ucap dia. Sebelumnya merek tersebut masuk dalam nama produk yang mengandung cemaran EG atau DEG.

 

Penny menegaskan bahwa seluruh UPT BPOM mengawal proses penarikan peredaran obat sirup yang mengandung cemaran EG atau DEG yang melebihi ambang batas. Selain itu, BPOM melakukan patroli siber di media sosial hingga e-commerce untuk menelusuri penjualan produk yang tidak aman. ”Ada 4.922 link yang teridentifikasi melakukan penjualan obat sirup yang dinyatakan tidak aman dan akan di-take down,” tegasnya.

 

Penny meminta industri farmasi kooperatif. Salah satunya, apabila mengganti bahan baku, agar melapor kepada BPOM. Penny juga berjanji mengetatkan pengawasan obat-obatan yang beredar di Indonesia.

 

Terpisah, mantan Direktur WHO Asia Tenggara Tjandra Yoga Aditama mengatakan, setidaknya ada lima kejadian penyakit gagal ginjal akut yang dihubungkan dengan sirup obat yang terkontaminasi atau tercemar DEG di India yang mengakibatkan 80 kematian. Terjadi pada 1972 dan 2019 hingga 2020. ”Antara April dan Juni 1998, misalnya, sedikitnya ada 36 anak berumur antara dua bulan dan enam tahun meninggal akibat gagal ginjal akut di rumah sakit di daerah Delhi sesudah meminum obat yang tercemar dietilen glikol,” ungkap dia.

 

Pada rentang Desember 2019 hingga Januari 2020, 14 bayi meninggal. Bahan DEG ditemukan pada sirup obat batuk yang pernah diminum bayi itu. Di Indonesia, kenaikan kasus AKI cukup pesat. Pada 18 Oktober, Kemenkes secara resmi menyampaikan ada 206 kasus gagal ginjal akut pada anak. Lalu, 21 Oktober diumumkan jumlah kasus naik menjadi 241 anak dan angka meninggal tercatat 133 kasus.

 

Menurut Tjandra, kenaikan yang pesat dalam kurun tiga hari disebabkan dua hal. Pertama, kasus yang dilaporkan bukan kasus baru. Hanya, pencatatannya baru muncul. ”Kalau ini yang terjadi, maka bukan tidak mungkin akan ada tambahan kasus-kasus lagi dan harapannya agar proses pencatatan dan pelaporan kasus dapat terus makin intensif,” ujarnya.

 

Penyebab yang kedua, dapat juga 35 kasus memang kejadian sakit yang terjadi antara 18 dan 21 Oktober. Karena itu, Tjandra mendesak agar segera diumumkan ke publik penyebab sakit dan kematiannya. ”Penjelasan terperinci seperti ini perlu disampaikan ke publik dari waktu ke waktu agar masyarakat dapat melihat masalahnya dengan utuh dan lengkap serta mengambil sikap secara jernih,” tutur mantan Dirjen Pengendalian Penyakit Kemenkes tersebut. jp

Satgas Pangan Polri siap bantu tarik obat sirup berbahan kimia dari peredaran

Satgas Pangan Polri siap bantu tarik obat sirup berbahan kimia dari peredaran

Nusantara7.com, Jakarta – Satgas Pangan Polri siap membantu kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait untuk menarik obat sirop mengandung bahan kimia perusak ginjal dari peredaran.

 

“Polri siap membantu kementerian terkait di pusat dan daerah,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

 

Nurul menjelaskan Satgas Pangan Polri telah menginformasikan kepada kepala satuan wilayah (kasatwil) untuk membantu Pemerintah melakukan pemantauan terhadap peredaran obat sirop di wilayah.

 

“Para kasatwil sudah diinfokan untuk membantu melakukan pemantauan,” tambah Nurul.

 

Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), melarang sementara peredaran obat sirop untuk anak-anak menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

 

Pemerintah tidak melarang penggunaan paracetamol, tetapi melarang penggunaan produk obat berbentuk sirop yang mengandung zat kimia berbahaya, salah satunya ialah etilen glikol (EG). Kementerian Kesehatan menerbitkan instruksi perihal kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut pada anak pada Selasa (18/10).

 

Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan menginstruksikan kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirop sampai ada pengumuman resmi dari Pemerintah.

 

Selain itu, seluruh apotek diminta untuk sementara tidak menjual obat bebas dan/atau bebas terbatas dalam bentuk sirop kepada masyarakat sampai ada pengumuman resmi dari Pemerintah mengenai hal itu. ant