Nusantara7.com, Gresik – Menjelang tutup tahun 2021, Dewan Gresik menggelar rapat paripurna secara marathon untuk mensahkan APBD sebesar Rp 3,4 triliun. Ada tiga rapat sekaligus yang dituntaskan dalam satu hari. Rapat itu diantaranya, penetapan beracara di DPRD, Propemperda, dan laporan badan anggaran (Banggar).
Kendati digelar di akhir pekan, namun beberapa anggota dewan tetap meluangkan waktunya mengikuti rapat paripurna yang digelar tiga kali sekaligus. Ada 42 orang anggota dewan yang hadir, serta 19 orang perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengikuti secara daring.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Nur Saidah, dan Nur Hamim serta Ketua Dewan Abdul Qodir. Pada rapat pertama menyampaikan penetapan beracara di DPRD. Sebagai juru bicara adalah Abdullah Munir dari Fraksi Gerindra.
“Di sesi ini kami menitikberatkan pada kode etik yang telah ditentukan bersama. Bagaimana menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat, melakukan sidak, dan kunjungan kerja. Sedang tata beracara Badan Kehormatan, berkaitan dengan penyampaian pengaduan. Baik dari masyarakat, pimpinan atau anggota DPRD,” ujarnya, Sabtu (27/11/2021).
Usai menuntaskan rapat tersebut, kemudian dilanjut program pembentukan peraturan daerah (Propemperda). Juru bicara dalam penyampaian ini. Yakni, Didin Nurhudi dari Fraksi Nasdem. Politisi tersebut, menyampaikan usulan 18 ranperda yang nantinya ditetapkan menjadi perda.
“Ranperda ini merupakan usulan dari fraksi dan telah dibahas bersama untuk mendukung pembangunan Kabupaten Gresik,” tuturnya.
Di pembahasan terakhir, Ketua Dewan Abdul Qodir yang memimpin rapat laporan badan anggaran (Banggar) dengan juru bicara Jumanto lebih menekankan pada kekuatan APBD 2022 sebesar Rp 3,4 triliun.
“Kekuatan APBD itu terdiri dari pendapatan ai daerah Rp 1,2 triliun. Kemudian pendapatan dari transfer Rp 2,2 triliun serta lain-lain Rp 17 miliar,” katanya.
Menanggapi hal itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) mengikuti rapat via daring menyatakan terkait dengan itu semua. Pihaknya bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) segera mengoptimalkan kekuatan APBD tahun 2022.
“Meski pembahasan ini ada dinamika tapi hal itu tidak ada masalah. Sebab, mengarahnya tetap ke pembangunan buat Kabupaten Gresik. Saran dan masukan dari fraksi dewan sangat diharapkan demi kemajuan bersama,” pungkasnya. [brj]
