Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron didampingi Ketua TP PKK, Kepala Dinas KBP3A, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Perwakilan Bappeda menghadiri acara Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (Ran Pasti) Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Hotel Vasa, Jl HR Muhammad Surabaya, Rabu (2/3/2022).
Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) digelar BKKBN di Surabaya,Rabu (2/3/2022).Sosialisasi untuk lebih memperkuat koordinasi dan kesepahaman tentang mekanisme tata kerja, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan skenario pendanaan stunting di daerah. Dalam hal ini BKKBN diberi tugas Presiden Jokowi sebagai “pengendali” pencegahan stunting di tanah air.
Sosialisasi ini menghadirkan Kepala BKKBN Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)., selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Dra. Maria Ernawati, M.M., serta para wakil ketua dari unsur Sekretariat Wakil Presiden, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Kemendagri, serta Kemenkes.
Hasto dalam kesempatan ini menyampaikan, Jawa Timur menjadi kontributor utama dari penurunan stunting secara nasional jika semua kalangan bertekad dan berjuang bersama-sama untuk mengatasi persoalan yang masih kita temui di lingkungan kita.
“Saya yakin Jawa Timur bisa karena pemerintah pusat secara serius menangani persoalan stunting dari sektor hulu hingga hilir. Peran pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan hingga desa harus kita gerakkan untuk menurunkan angka stunting di masyarakat,” urai Hasto.
Tendesi penurunan angka stunting secara nasional menjadi 24, 4 persen di tahun 2021 setelah sebelumnya di 2019 sempat menyentuh angka 27,7 persen adalah suatu hal yang harus disyukuri di tengah masih berkecamuknya pandemi Covid-19.
Diharapkan, di tahun 2023 nanti trend penurunan angka stunting bisa berada di angka 16 persen dan akhirnya di tahun 2024 nanti bisa menurun lagi menjadi 14 persen. Target nasional angka stunting tersebut, tidak saja menjadi target dan cita-cita Presiden Joko Widodo saja tetapi menjadi tekad semua pemangku kepentingan, termasuk di Jawa Timur.
BKKBN dengan 200.000 Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari unsur Bidan, PKK dan Kader KB atau kader pembangunan lainnya telah ada di Desa. Dengan demikian jumlah ini setara dengan 600.000 orang. Mereka akan dilatih dan mendampingi Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu hamil, Ibu dalam masa interval kehamilan, serta anak usia 0 – 59 bulan.
“Sosialisasi RAN PASTI ini menjadi penting mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting. Peran Tim Pendamping Keluarga di daerah-daerah begitu penting karena menjadi garda terdepan. RAN PASTI menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan lainnya,” terang Hasto.
Acara sosialisasi ini menjadi strategis Indikator penurunan stunting akan menjadi salah satu parameter keberhasilan kepala daerah dalam mensejahterakan warganya dan memacu kemajuan pembangunan daerah, mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting.
“Peran Tim Pendamping Keluarga di daerah-daerah begitu penting karena menjadi garda terdepan. RAN PASTI menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan lainnya,” pungkas Hasto.
Sementara itu, Terhadap rencana pemerintah yang akan menjadikan indikator penurunan stunting sebagai salah satu parameter keberhasilan kepala daerah dalam mensejahterakan warganya, Bupati Bangkalan Abdul Latif menyambut positif hal tersebut. Hal ini sebagai pemicu semangat dan berfokus untuk menurunkan angka stunting di Bangkalan.
Kepala Dinas KBP3A Bangkalan Amina Rahmawati mengatakan, acara tersebut dalam rangka menurunkan angka stunting. Sebagai tindak lanjutnya Bupati selaku Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang terdiri dari Dinas KBP3A, Kepala Dinas Kesehatan, Bappeda dan TP PKK meminta keempat lembaga tersebut untuk segera melakukan aksi.
“Jadi empat lembaga ini yang akan bergerak ke desa-desa untuk melakukan penekanan agar stunting dapat dicegah,” tuturnya.
Saat ini, kata Amina TPPS sudah terbentuk di 18 kecamatan. “Kita tinggal menunggu instruksi pemerintah pusat untuk pelaksanaanya,” katanya. pemk
