Jakarta – Partai Amanat Nasional menolak tawaran untuk merapat ke kubu partai koalisi pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo. Sikap serupa diambil oleh Partai Golkar. »Kami akan jalan masing-masing saja,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN, Tjatur Sapto Edi, di Jakarta, Senin, 1 September 2014.
Peluang koalisi sempat terbuka setelah wakil sejumlah partai Koalisi Merah Putih membangun komunikasi dengan partai Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori PDI Perjuangan. Sejumlah partai anggota Koalisi Merah Putih, seperti Demokrat, PAN dan PPP dikabarkan telah menjajaki kemungkinan tersebut. Namun, tak semua berjalan mulus.
Menurut Tjatur, penolakan untuk berkoalisi merupakan proses yang alamiah dalam ajang kompetisi. »Kalau kalah, ya, kita akan mengawal. Naturalnya kan begitu,” kata dia.
Meski demikian, sikap itu tak menghilangkan peran PAN dalam menentukan arah bangsa. »Kami akan tetap menjalankan check and balances,” ujarnya.
Untuk itu, kata Tjatur, partai pengusung Koalisi Merah Putih akan terus mengkonsolidasikan diri agar dapat memaksimalkan fungsi pengawasan di parlemen.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan hal serupa. »Koalisi Merah Putih sudah solid. Kami sepakat mendeklarasikan sebagai penyeimbang,” katanya.
Saat berada di luar pemerintahan, Golkar menjamin bahwa fungsi pengawasan akan berjalan sesuai dengan azas hukum. »Tentu ada aturan main yang harus kita taati,” kata dia.
Golkar juga menjamin akan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara faktual dan rasional. »Fungsi pengawasan itu harus faktual dan rasional,” kata Idrus.tmp