Jakarta – Tanggal 22 Oktober merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, terutama bagi kalangan pesantren, yakni dengan diperingatinya Hari Santri Nasional (HSN). HSN diambil dari momentum lahirnya Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dicetuskan K.H Hasyim Asy’ari beserta ulama lainnya.
Resolusi Jihad memberi gambaran bahwa umat Islam dengan penuh keyakinan dan kemauan siap tempur di medan laga memperjuangkan tegaknya Indonesia dari ancaman Sekutu-Belanda yang hendak kembali menguasai Indonesia.
Ihwal peran kaum pesantren jadi menarik untuk dituliskan. Selama ini kajian tentang peran pesantren (ulama-santri) masih cenderung terabaikan. Peran pesantren kecenderungannya masih dilihat dari satu sisi saja, yakni sebagai lembaga pendidikan dan pusat penyebaran agama Islam. Di luar itu, masih belum begitu banyak dikisahkannya.
Pusat Perlawanan
Hasil penelusuran sejarah Islam dan politik di Indonesia, ketika sultan-sultan sudah tidak memiliki kekuatan politik lagi karena dikalahkan penjajah, ulama sebagai sentral figur masyarakat menggantikan posisi sultan atau raja dalam menggalang kekuatan. Pusat kekuatan politik yang semula berada di keraton berpindah ke pesantren-pesantren.
Perlawanan-perlawanan yang terjadi sejak permulaan abad ke-19 pun sesungguhnya dimotori oleh kaum pesantren. Sebagaimana Geertz (Suryanegara, 1996) menyebut, antara tahun 1820-1880 di Indonesia telah terjadi empat kali perlawanan besar yang dimotori ulama-santri. Ada perlawanan santri di Sumatera Barat (1821-1828), Perang Jawa (1825-1830), Perlawanan di Barat Laut Jawa pada 1840 dan 1880, serta Perang Aceh pada 1873-1903.
Sementara di Jawa Barat, ada Perang Kedongdong (1808-1819). Perang yang terjadi di Cirebon ini melibatkan ribuan santri dalam pertempurannya. Perang ini pun dianggap cukup besar dalam sejarahnya. Bukan karena peristiwanya saja yang heroik, tetapi juga dalam perang ini Belanda pernah mengalami kekalahan hingga mengalami kerugian besar, sampai 150.000 gulden.
Tentu sebetulnya masih banyak lagi bila dikemukakan tentang kiprah ulama-santri dalam perjuangan fisik. Baik yang sudah terungkap maupun yang belum terungkap, dari yang berskala lokal maupun nasional, namun belum terdokumentasikan ke dalam catatan sejarah.
Juga, meski berbagai perlawanan yang dimotori ulama-santri dalam kurun abad ke-19 belumlah mewakili semangat keindonesiaan, melainkan masih berisfat kedaerahan. Tetapi, cukup menjadi fakta sejarah kalau ulama-santri menempati posisi penting dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Pun kiprah mereka tidak melulu menyoal ritus-ritus peribadatan saja.
Jepang Merangkul Islam
Maraknya berbagai perlawanan yang berbasis di pesantren-pesantren sejak abad ke-19 membuat pemerintah kolonial Belanda membatasi ruang gerak dan aktivitas mereka. Keluarnya ordonansi haji menjadi bukti ketakutan pemerintah Belanda terhadap kelompok Islam. Karena tak sedikit orang pribumi manakala usai berhaji dan memperdalam ilmu agama di sana, sekembalinya ke Tanah Air, mereka menyatakan permusuhan terhadap pemerintah kolonial sekaligus menjadi motor penggerak dalam perlawanannya.
Kenyataan itu kemudian dimanfaatkan Jepang untuk merangkul kelompok Islam ketika masa pendudukannya di Indonesia. Jepang memandang kelompok Islam adalah sumber kekuatan dalam melawan Belanda (barat).
Untuk itu, Jepang membangun hubungan baik dengan kelompok Islam. Misalnya, Jepang memberi ruang politik terhadap kelompok Islam melalui Masyumi. Di bidang kemiliteran, Jepang membentuk dan melatih sayap kepemudaan Masyumi sebagai pasukan paramiliter bernama Hizbullah.
Menurut Soeara Moeslimin (No. 10. 1 Mei 1945), Hizbullah didirikan 15 Desember 1944. Hizbullah menjadi alat perjuangan umat Islam dalam melawan Belanda. Beranggotakan para santri dan para pemuda Islam. Mereka mendapatkan pelatihan secara fisik dan mental-spiritual selama 3 bulan di Cibarusa, Bekasi.
Di bidang fisik dan kemiliteran, pelatihan diberikan oleh para perwira tentara Jepang dan Peta (Pembela Tanah Air), dipimpin langsung Kapten Yanagawa. Sementara itu, di bidang spiritual, pelatihan dipimpin K.H Mustafa Kamil.
Eksistensi Hizbullah kemudian dianggap penting karena menjadi kekuatan bersenjata umat Islam di Indonesia, baik dalam merebut maupun menegakkan kemerdekaan. Dari itu pula Hizbullah mampu berkolaborasi dengan tentara regular Indonesia (TNI). Bahkan pada 3 Juni 1947 ketika keluar maklumat presiden tentang peleburan tentara regular dengan badan-badan perjuangan, Hizbullah menjadi unsur di dalamnya.
Momentum Resolusi Jihad menjadi satu dari sekian banyak fakta sejarah yang melibatkan para ulama-santri (Hizbullah) di medan pertempuran. Hingga ekses lanjutan peristiwa itu sampai pada pertempuran 10 November di Surabaya, pertempuran terbesar pada permulaan revolusi kemerdekaan. Sampai-sampai pasukan Sekutu menyebut para pejuang Indonesia di Surabaya sebagai “Pasukan Neraka”.
Surabaya menjadi melting pot para pejuang dari berbagai daerah dan elemen masyarakat Indonesia, khususnya ulama-santri sebagai motor penggerak. Mereka melebur menjadi satu atas nama Indonesia. Tidak salah bila dr. Soetomo (pendiri Boedi Oetomo) menyebut pesantren adalah konservatorium patriotisme dan nasionalisme Indonesia. Andaikata tidak ada pesantren, andaikata tokoh-tokoh Indonesia hanya mendapatkan pendidikan Barat, kiranya sulit mengajak mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Oleh karena itu, tak pelak lagi, keputusan pemerintah Indonesia menetapkan momentum Resolusi Jihad sebagai landasan historis HSN adalah keputusan yang tepat. Ini mengejawantahkan apa yang terpatri dalam satu ungkapan, bangsa yang besar adalah yang mengharagi jasa para pahlawannya.
Semoga tulisan singkat yang diangkat dalam rangka memperingati HSN ini dapat menginspirasi khalayak (terutama mahasiswa Sejarah) untuk meramaikan khazanah historiografi Islam: peran ulama-santri dalam mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dalam bingkai NKRI. Hingga kisah-kisah heroik kaum pesantren tidak terhenti secara lisan dari generasi ke generasi, tetapi tertuliskan dalam lembar sejarah Indonesia. detnews
Galun Eka Gemini dosen Prodi Pendidikan Sejarah STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu, tinggal di Majalengka
