Bintang Pos, Jakarta – PT Pos Indonesia akan menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang besarnya mencapai Rp4,2 triliun kepada masyarakat tidak mampu. Bantuan hari ini baru disalurkan ke 15 kota di Indonesia.
Menurut Direktur PT Pos, I Ketut Mardjana, pembagian pertama akan dilakukan di Jakarta, Palembang, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Denpasar, Badung, Bogor, Banjarmin, Makassar, Ambon, Malang, dan Solo.
Secara keseluruhan, bantuan yang diberikan kepada masyarakat atas kompensasi kenaikan bahan bakan minyak (BBM) ini sebesar Rp9,7 triliun.
“Khusus Bandung dan Jayapura akan diundur pada 24 Juni mendatang. Penyaluran akan dilakukan pukul 08.00 pagi hingga 17.00 sore,” kata Direktur PT Pos, I Ketut Mardjana di Gedung Menko Perekonomian semalam.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memantu penyaluran BLSM di kantor pos cabang Bogor, Jalan IR H Juanda No 5 Bogor, Jawa Barat. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II juga akan meninjau langsung pembagian BLSM.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa di Jakarta Selatan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta Pusat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Armida Alisyahbana di Bandung, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.Jero Wacik akan memantu penyaluran di Denpasar.
Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring dijadwalkan meninjau pembagian BLSM di Medan dan Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri di Makassar, dan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh di Surabaya.
BLSM ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan sangat rendah. Nilai bantuan ini Rp150.000 per bulan dan bakal dibagikan selama empat bulan.
Secara resmi Pemerintah sudah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Premium naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter dan solar dari Rp 4.500 menjadi 5.500 per liter.
“Harga berlaku serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia terhitung tanggal 22 Juni 2013 pukul 00.00 WIB. Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dilaksanakan,” ujar Menteri ESDM, Jero Wacik, saat jumpa pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat, 21 Juni 2013 malam. (viv)
