Jakarta – Komisi II DPR akan mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Selasa, 25 April 2017, untuk membahas persiapan pemilihan kepala daerah atau pilakda 2018. Berdasarkan agenda, tahapan pilkada serentak 2018 akan dimulai September 2017.
Menurut anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi, rapat dengan KPU dan Bawaslu hari ini merupakan rapat perdana dengan komisioner baru. “Ini untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak 2018,” katanya di Jakarta.
Baidowi menjelaskan, persiapan pilkada 2018 diawali dengan mengevaluasi pelaksanaan pilkada 2017, yang secara umum sudah cukup bagus. Politikus PPP tersebut punya beberapa catatan, yakni ditemukannya persoalan di 30 daerah, yang pola penanganannya di KPU tidak sama.
“Padahal memiliki kasus yang sama, bahkan sebagian berujung pada pencoretan pasangan calon dan sebagian lain tidak berimplikasi pada pencoretan paslon, sehingga hal itu jangan sampai terulang pada pilkada 2018,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah diharapkan jangan telat mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk keperluan pilkada 2018. Sebab, kalau telat, dikhawatirkan dapat mempengaruhi tahapan pilkada yang dimulai sekitar September 2017.
Baidowi menilai, seharusnya sejak awal, sebelum pelaksanaan pilkada 2018, NPHD harus dicairkan karena akan digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK).
“Diharapkan NPHD cair sebelum Agustus 2017 supaya ketika tahapan pilkada dimulai pada September 2017, NPHD sudah cair,” katanya. Baidowi meyakini komisioner KPU dan Bawaslu mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menyukseskan pilkada serentak 2018 karena mereka memiliki pengalaman. temp
