NASIONAL

PPKM diperpanjang, semua daerah tetapkan berada di level 1

PPKM diperpanjang, semua daerah tetapkan berada di level 1

NASIONAL·

Nusantara7.com – Pemerintah memutuskan kembali memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Langkah kebijakan ini diperlukan untuk mengantisipasi potensi naiknya kasus Covid-19 di Indonesia.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor (Inmendagri) Nomor 38 Tahun 2022 untuk pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali yang berlaku pada 2-15 Agustus 2022, serta Inmendagri Nomor 39 Tahun 2022 untuk PPKM di luar Jawa dan Bali yang berlaku pada 2 Agustus – 5 September 2022.

Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA mengatakan, pelaksanaan PPKM kembali diperpanjang mengingat adanya peningkatan kasus Covid-19 di beberapa minggu terakhir. Namun, dipastikan seluruh wilayah di Indonesia masih terkendali.

“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa PPKM kembali diperpanjang mengingat kondisi belakangan ini kasus aktif menunjukkan peningkatan dikarenakan subvarian baru dari Omicron yang dikenal dengan istilah BA.4 dan BA.5. Walaupun begitu, pelaksanaan PPKM di seluruh daerah tetap menunjukan penanganan pandemi yang terus terkendali,” kata Safrizal dalam keterangannya, Selasa (2/8).

Merujuk pada terkendalinya kasus Covid-19 di seluruh daerah, baik itu di wilayah Jawa dan Bali maupun di Luar Jawa dan Bali, tetap berada di Level 1. Hal ini berdasarkan pertimbangan dari para pakar dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.

“Kenaikan jumlah kasus Covid-19 memang terjadi, namun hal penting yang secara paralel harus kita lihat adalah terkait dengan tingkat keterisian rumah sakit (BOR) yang masih rendah, hal ini menunjukkan fatality rate dari virus Covid-19 saat ini terkendali sehingga masyarakat tidak perlu panik tetapi tetap menjaga disiplin protokol kesehatan, khususnya di tempat tertutup dan tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan,” ucap Safrizal.

Selain itu, pada Inmendagri kali ini ada beberapa perubahan di antaranya terkait dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penambahan pintu masuk bagi pelaku perjalan luar negeri (PPLN) juga dilakukan terhadap 6 bandar udara yaitu Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Bandar Udara Minangkabau, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandar Udara Adi Sumarno, Bandar Udara Syamsudin Noor, dan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan.

Lebih lanjut, penggalakan program vaksinasi khususnya meningkatkan capaian pemberian dosis ketiga (booster) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya agar pandemi dapat terus terkendali.

“Diminta kepada para Kepala Daerah untuk terus melakukan dukungan percepatan pelaksanaan booster secara proaktif, terfokus, dan terkoordinir sebagai wujud preventive action terhadap varian baru yang muncul,” ujar Safrizal.

Melalui penguatan kerjasama antara jajaran Forkopimda, Pemerintah Daerah maupun aparat kewilayahan untuk terus mengintensifkan pemantauan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, dan penggunaan aplikasi pedulilindungi di area-area publik. Sehingga masyarakat tetap waspada dan memperhatikan disiplin prokes.

“Mengingat sesaat lagi akan banyak kegiatan-kegiatan perayaan HUT RI atau 17an yang selama dua tahun belakangan ini tidak dapat diselenggarakan,” pungkas Safrizal ZA.jp

Istana Kepresidenan gelar perayaan secara terbuka pada HUT ke-77 RI

Istana Kepresidenan gelar perayaan secara terbuka pada HUT ke-77 RI

NASIONAL·

N7,Jakarta – Istana Kepresidenan akan menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan RI secara terbuka dengan mengundang masyarakat secara terbatas pada 17 Agustus 2022 ke Kompleks Istana Kepresidenan. Hal ini dikatakan Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, dalam konferensi pers mengenai Bulan Kemerdekaan 2022 yang ditayangkan kanal Youtube Sekretariat Presiden dipantau di Jakarta, Senin (1/8).

“Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan tahun ini kami di lingkungan Istana akan menyelenggarakan peringatan 17 Agustus sudah mulai terbuka,” kata Heru.

Menurut dia, Istana Merdeka akan mengundang sekitar 2.000-3.000 masyarakat untuk mengikuti langsung peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI.“Kita tambahkan pada tahun ini juga kita mengundang masyarakat terbatas, masih terbatas, kurang lebih 1.000-2.000 orang, kurang lebih 2.000 pada pada pagi hari (Upacara Penaikan Bendera Merah Putih), dan 2.000-3.000 pada sore hari (upacara penurunan Bendera Merah Putih),” katanya.

Istana Kepresidenan juga akan mengundang jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, para ketua lembaga negara, dan juga sejumlah perwira tinggi di TNI dan Polri. Hal ini berbeda dengan peringatan HUT RI dua tahun sebelumnya yang diselenggarakan dengan jumlah peserta sangat terbatas, karena penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Adapun tema perayaan HUT RI pada tahun ini adalah “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Pada tahun ini Indonesia menjadi ketua G20.

“Di mana kita sudah melampaui kondisi Covid-19,” ujar dia.

Meski menyelenggarakan secara langsung, Istana juga tetap menyiarkan peringatan HUT RI secara virtual melalui berbagai kanal.

Menurut dia, masyarakat bisa mendapat undangan untuk menghadiri langsung peringatan HUT RI di Istana dengan cara melakukan pendaftaran. Sistem yang digunakan adalah memprioritaskan pendaftar tercepat.

“Di luar itu, mungkin secara otomatis sistem itu tertutup sehingga mulai hari ini (jika) di daftar sudah sampai di posisi dua ribu undangan, maka undangan untuk masyarakat sudah selesai, maksudnya sudah habis karena keterbatasan tempat,” kata dia.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, menjelaskan, masyarakat dapat mendaftar melalui situs pandang.istanapresiden.go.id setelah situs tersebut diluncurkan.

“Silahkan masyarakat mendaftar, dan nanti masyarakat yang terpilih secara offline. Nanti setelah launching (situs pendaftaran), silahkan mendaftar, kami akan informasikan siapa yang ke Istana,” kata dia.jp

Anggaran belanja Kemenag belum sesuai target yang ditetapkan

Anggaran belanja Kemenag belum sesuai target yang ditetapkan

NASIONAL·

Nusantara7.com – Kementerian Agama (Kemenag) mencatat realisasi anggaran belanja sampai 27 Juli 2022 mencapai Rp 37,22 triliun atau 55,55 persen dari total anggaran Kemenag sebesar Rp 67,1triliun. Realisasi ini masib jauh dari target yang ditetapkan.

“Realisasi anggaran tersebut masih jauh dari target realisasi 31 Juli 2022, yaitu sebesar 75 persen,” kata Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar di Jakarta, Jumat (29/7).

Menurut Nizar, rendahnya realisasi ini disebabkan oleh salah satunya adalah karena proses revisi Automatic Adjustments (AA) pada sumber dana Rupiah Murni fungsi Agama terjadi blokir anggaran sehingga terjadi kesulitan pelaksanaan kegiatan.

“Alokasi Automatic Adjustment belanja Tahun 2022 untuk Kementerian Agama sebesar 3.1 Triliun,” jelas Nizar.

“Dengan kebijakan AA ini diharapkan pelaksanaan anggaran tidak lagi di bayangi ketidakpastian terutama bayangan akan adanya refocusing dan relokasi anggaran sebagaimana yang terjadi pada tahun 2021,” tambahnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pada bulan Juli tahun ini sudah terlihat satuan kerja sudah berupaya melakukan percepatan pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan tahun 2021.

“Rencana penarikan dana bulan Juni tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,37% dari tahun 2021,” pungkasnya.jp

Nakes dapat vaksin booster dua kali demi perlindungan tubuh

Nakes dapat vaksin booster dua kali demi perlindungan tubuh

NASIONAL·

Nusantara7.com – Pemerintah mulai melaksanakan pemberian vaksin booster dua kali (kick off) hari ini, Jumat (29/7) untuk para tenaga kesehatan. Pemberian booster vaksin dua kali pada nakes penting di tengah mutasi varian Covid-19 yang kian bertambah.

Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan vaksin booster kedua penting untuk tenaga kesehatan karena beberapa alasan. Ia mengutip fakta berdasarkan data di berbagai negara di mana booster dua kali melindungi nakes dari keparahan dan kematian.

Di Israel, booster dua kali diberikan untuk mereka berusia 60 tahun maka akan memberikan 74 persen perlindungan dari kematian dan 68 persen dari keparahan dari varian Omicron. Di Swedia, usia 60 tahun ke atas diberikan booster dua kali, maka memberikan 60 persen perlindungan dari kematian. Di AS, usia 50 tahun ke atas diberikan booster dua kali maka akan mengurangi kematian dari BA.2 dan Omicron lainnya. Di Israel, usia pertengahan 80an diberikan booster dua kali, melindungi seseorang dari keparahan perawatan dengan ventilator di RS.

“Penting ya (nakes diberi booster dua kali. Itu karena kita harus memastikan layanan kesehatan tak terganggu. Kita tahu situasi masih pandemi, masih rawan, sehingga adanya proteksi maksimal optimal harus diperlukan. Perlu untuk proteksi diri,” jelas Dicky kepada JawaPos.com, Jumat (29/7).

Kekebalan Turun Usai 6 Bulan
Dicky mengungkapkan alasan nakes perlu diberi booster dua kali. Menurutnya, nakes masuk dalam kondisi berisiko tinggi, berhadapan langsung dengan pasien, berhadapan langsung dengan yang menular, berisiko tinggi di lokasi yang banyak pasien.

“Perlindungan booster kedua bukan hanya bermanfaat untuk nakes tetapi penting untuk masyarakat agar pelayanan kesehatan tak terganggu. Nakes akan bekerja dalam kondisi sehat,” katanya.

Alasan kedua, orang yang divaksin booster dua kali meski terinfeksi, maka jumlah virus (viral load) di dalam tubuhnya akan lebih sedikit. Maka walaupun masih bisa menulari tetapi tak berpotensi menjadi super spreader atau penyebar super.

Alasan ketiga, booster dua kali dapat mencegah keparahan dan kematian di tengah varian baru yang terus bermunculan. Apalagi rata-rata tingkat kekebalan vaksin menurun setelah 6 bulan.

“Vaksin yang ada saat ini, selain cegah keparahan dan kematian tetapi punya kelemahan, yaitu durasi kekuatannya tak sampai 1 tahun. Rata-rata 4-6 bulan menurun. Sehingga kita tahu, di dalam nakes juga ada kelompok lansia, ada komorbid juga. Mereka kan boosternya awal-awal, sudah lebih dari 6 bulan. Wajar kalau diberikan proteksi lagi. Selain tentu pada gilirannya semua masyarakat akan dapat,” tegasnya.

“Di Aussie, sejak 3 bulanan lalu ya nakes sudah dapatkan dosis keempatnya, walaupun tak semua nakes. Mereka yang diberi booster dua kali adalah nakes terpilih terutama yang berhadapan dengan pasien dan komunitas serta mereka yang lansia dan komorbid,” tutup Dicky.jp

Maming datangi KPK usai jadi DPO dan kalah Praperadilan

Maming datangi KPK usai jadi DPO dan kalah Praperadilan

NASIONAL·

Nusantara7.com – Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming mendatangi gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 14.03 WIB. Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu terlihat memakai kemeja hijau dibalut jaket berwarna biru gelap.

Dalam kesempatan ini, Maming menyesalkan KPK yang menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO). Padahal, dirinya sudah mengirimkan surat akan mendatangi KPK, Kamis (28/7).

“Hari Selasa saya dinyatakan DPO, padahal sudah mengirimkan surat dan koordinasi dengan tim penyidik bahwa saya akan hadir tanggal 28 Juli 2022,” kata Mardani Maming di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/7).

Mardani Maming juga terlihat didampingi tim kuasa hukumnya saat tiba di markas lembaga antirasuah. Dia akan menjalani proses pemeriksaan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di Kalimantan Selatan.

Kedatangan Mardani Maming ke KPK, setelah dirinya kalah mengjukan upaya hukum praperadilan melawan KPK. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan status DPO menjadi pertimbangan hakim menolak praperadilan tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan, kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin pertambangan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, murni penegakan hukum. Dia memastikan, tidak ada unsur bisnis dalam perkara itu. “Kami tegaskan bahwa tidak ada kepentingan lain, selain murni penegakan hukum,” tegas Ali beberapa waktu lalu.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyatakan, para tersangka dalam perkara ini terjerat berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup. Karena itu, KPK memastikan semua proses hukum sudah sesuai dengan aturan.

Selain itu, KPK juga menyayangkan tim kuasa hukum Mardani Maming memainkan opini dalam melakukan upaya hukum praperadilan.

“Kami menyayangkan adanya pihak-pihak yang mencoba menggiring opini substansi perkara ini tanpa berdasarkan argumentasi hukum yang tepat,” ujar Ali.

Oleh karena itu, KPK meminta kepada tim kuasa hukum Mardani Maming untuk tidak sembarang melontarkan pernyataan. Argumentasinya itu diharapkan bisa dibuktikan dalam langkah praperadilan di pengadilan.

“Sama-sama kita ikuti uji keabsahan syarat formil proses penyidikan perkara ini di depan persidangan yang terbuka untuk umum dimaksud,” pungkas Ali.jp

Bos Duta Palma Surya Darmadi jadi DPO KPK dan Kejaksaan Agung

Bos Duta Palma Surya Darmadi jadi DPO KPK dan Kejaksaan Agung

NASIONAL·

Nusantara7.com – Bos PT Duta Palma Group atau PT Darmex Group Surya Darmadi sedang menjadi perbincangan hangat setelah tiga kali mangkir dari panggilan tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Surya Darmadi juga masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK, dalam kasus alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014.

Kejaksaan Agung sendiri saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group di wilayah Riau. Tim penyidik Kejagung pada Selasa (26/7) kemarin, telah memeriksa mantan Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto (YA).

“Saksi yang diperiksa yaitu YA selaku mantan Bupati Indragiri Hulu Tahun 2011, diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Rabu (27/7).

Keterangan Yopi dianggap penting untuk menguatkan alat bukti penyidikan dugaan korupsi penyerobotan lahan yang diduga dilakukan PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu. Korps Adhyaksa menduga, lahan yang dikelola secara melawan hukum itu seluas 37.095 hektare, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 600 miliar.

“PT Duta Palma telah membuat dan mendirikan lahan seluas itu tanpa dilandasi oleh hak yang melekat atas perusahaan itu. Jadi dia ada lahan, tapi lahannya tanpa ada surat apa-apa,” ucap Ketut.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya menyatakan, pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi saat ini masih berstatus buron KPK. Menurut Burhanuddin, pengelolaan lahan tersebut selama ini menguntungkan pemilik perusahaan PT Duta Palma. Operasional lahan tersebut diduga mengalir kepada Surya Darmadi yang saat ini masih menjadi buronan.

“Pemiliknya adalah atau yang disebutkan dalam PT Duta Palma ini. pemiliknya dalam posisi DPO oleh KPK, selama dia melakukan perbuatan ini, bahkan selama DPO perusahaan ini menggunakan profesional, tapi keuangannya langsung dikirim, di mana DPO itu berada,” ungkap Burhanuddin.

Terpisah, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri memastikan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam mengejar Surya Darmadi. Mengingat saat ini, Surya Darmadi menjadi buronan KPK sejak 2014 lalu.

Dalam kasus alih fungsi hutan di Riau, Surya Darmadi diduga bersama orang kepercayaannya, Suheri Terta menyuap Gubernur Riau saat itu Annas Maamun sebesar Rp 3 miliar. “KPK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Kejaksaan Agung,” ucap Ali.

KPK, lanjut Ali, mengapresiasi Kejaksaan Agung yang juga mengusut dugaan korupsi yang melibatkan PT Dulta Palma atau Darmex Group. Oleh karena itu, KPK akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dalam meringkus Surya Darmadi yang diduga saat ini sedang berada di Singapura.

“KPK mengapresiasi progres penanganan perkara tersebut dan mendukung penuh upaya penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung,” pungkas Ali.jp

Kriteria Capres-Cawapres ideal disampaikan Ma’ruf Amin di Milad MUI

Kriteria Capres-Cawapres ideal disampaikan Ma’ruf Amin di Milad MUI

NASIONAL·

Nusantara7.com – Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin menyampaikan kriteria Capres dan Cawapres ideal. Dia menekankan MUI jangan sampai mengarahkan masyarakat untuk memilih kandidat tertentu dalam gelaran Pilpres 2024 nanti.

Dia mengatakan MUI ormas-ormas keagamaan Islam tidak terlibat dalam menentukan calon Presiden maupun Wakil Presiden. “Sebagi mitra pemerintah, menjaga keutuhan bangsa, terutama dalam menghadapi pemilu yang akan datang ini. Jangan sampai terjadi pilihan yang berbeda itu menimbulkan konflik di kalangan bangsa, juga di kalangan umat Islam,” kata Ma’ruf dalam milad ke-47 MUI di Jakarta pada Selasa (26/7) malam.

Ma’ruf menegaskan yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik atau gabungan partai politik. Untuk itu dia meminta MUI tidak perlu ikut ribut capres dan cawapres.

“Kalaupun kita nanti menentukan itu, hanya mengarahkan supaya memilih yang terbaik daripada calon presiden dan wakil presiden,” tutur dia.

Ma’ruf mengatakan sejumlah kriteria dalam mengangkat pemimpin, termasuk capres atau cawapres. Yaitu afhdal, alyaq, dan ashlah. Ma’ruf mengatakan pemimpin harus mempunyai kapasitas, kapabilitas, intergritas, dan akhlak yang mulia.

“Itu saya kira Majelis Ulama Indonesia mengarahkan kepada umat seperti itu. Bukan berdasarkan suka atau tidak suka, tapi al-afdhal, al-ashlah dan al-alyaq, yang terbaik,” jelasnya. Ma’ruf menekankan tugas Majelis Ulama Indonesia dalam mengarahkan umat ke arah kriteria-kriteria pemimpin ideal. Bukan mengarahkan pilih A atau B, ini dan itu.jp

Pemerintah wajibkan vaksin booster sebagai syarat berangkat umrah

Pemerintah wajibkan vaksin booster sebagai syarat berangkat umrah

NASIONAL·

Nusantara7.com – Mulai 30 Juli, Arab Saudi kembali membuka akses kedatangan jamaah umrah. Termasuk rombongan dari Indonesia.

Pemerintah mewajibkan para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) usia 18 tahun ke atas, termasuk jamaah umrah, sudah divaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 22/2022 yang terbit beberapa waktu lalu.

Di dalam SE tersebut dinyatakan sertifikat vaksin dosis ketiga wajib tertera dalam sertifikat fisik atau digital di aplikasi PeduliLindungi. Ketentuan itu dikecualikan untuk beberapa alasan. Seperti PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki komorbid.

Sejumlah asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) merespons kebijakan tersebut. Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada menegaskan, mereka keberatan dengan aturan tersebut.

”Aturan tersebut berdampak terhadap pelayanan penyelenggaraan umrah. Khususnya kepada calon jamaah umrah yang belum mendapatkan vaksin booster atau dosis ketiga,” tutur Wawan.

Menurut dia, di daerah-daerah tertentu, untuk mengakses vaksin dosis ketiga tidak gampang. Aturan kewajiban booster atau dosis ketiga itu diharapkan untuk ditinjau ulang. Apalagi pemerintah Arab Saudi tidak mewajibkan ketentuan vaksinasi booster.

Suara serupa disampaikan Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syah Resfiadi. ’’Kami memahami aturan itu dibuat demi keselamatan bangsa,’’ kata Syam Resfiadi Selasa (26/7).

Tetapi dia mengatakan, pemerintah harus terus menggencarkan program vaksinasi dosis ketiga. Melihat statistik vaksinasi Covid-19 saat ini, jumlah yang sudah mendapatkan dosis ketiga masih jauh di bawah dosis kedua atau pertama.

Data sampai 26 Juli menyebutkan, ada 54,9 juta masyarakat mendapatkan dosis booster. Sementara itu, untuk dosis pertama ada 202 juta jiwa dan dosis kedua ada 169 juta jiwa.

’’Tentunya kebijakan ini (wajib booster) akan mengganggu perjalanan umrah,’’ kata Syam.

Dia mengatakan, sampai saat ini, Arab Saudi tidak mewajibkan kedatangan jamaah umrah sudah di-booster. Pemerintah harus meningkatkan kegiatan vaksinasi dosis ketiga di pelosok Indonesia. ”Sehingga umat Islam yang ingin berumrah bisa terbang ke Arab Saudi,” ucap Syam.jp

Kemenag luncurkan program Inkubasi Wakaf Produktif dan KUA Percontohan

Kemenag luncurkan program Inkubasi Wakaf Produktif dan KUA Percontohan

NASIONAL·

Nusantara7.com – Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam secara resmi meluncurkan program Inkubasi Wakaf Produktif dan KUA Percontohan Ekonomi Umat. Program ini merupakan upaya Kemenag dalam rangka meningkatkan perekonomian warga Muslim melalui pemberdayaan dana zakat dan pengembangan harta benda wakaf.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, kedua program tersebut merupakan agenda pemerintah yang harus diwujudkan secara serius dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

“Program Inkubasi Wakaf Produktif akan mendorong para nazir untuk lebih kreatif, inovatif, dan visioner dalam membaca potensi tanah wakaf,” ujar Zainut, Selasa (26/7).

Sementara itu, program KUA Percontohan Ekonomi Umat memperkuat tugas dan fungsi KUA di bidang zakat dan wakaf yang berprinsip kepada aktivitas proaktif, edukatif, kolaboratif, empowering, dan akuntabel.

Secara terpisah, Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan, Inkubasi Wakaf Produktif merupakan program bantuan dana stimulus bagi para pengelola wakaf (nazir) untuk mengembangkan tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi secara produktif.

Sedangkan, program KUA Percontohan Ekonomi Umat bertujuan untuk menjadikan KUA sebagai etalase Kemenag di tingkat Kecamatan dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat berbasis komunitas/keluarga melalui pemanfaatan dana APBN/APBD, serta dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Sasaran program KUA Percontohan Ekonomi Umat, imbuhnya, meliputi keluarga muda atau calon pengantin, pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19, kaum duafa yang memiliki potensi ekonomi, serta kelompok binaan Penyuluh Agama Islam.

“Saat ini, sudah terdapat 36 lokasi KUA Percontohan Ekonomi Umat yang tersebar di seluruh Indonesia. Masing-masing penerima manfaat diberi bantuan modal sebesar 10 juta rupiah, serta diberikan pendampingan dan pelatihan dari BAZNAS, LAZ, dan para Penyuluh Agama Islam untuk mengembangkan usaha mereka,” pungkasnya.jp

Jokowi kunjungan kerja ke China, Jepang dan Korsel

Jokowi kunjungan kerja ke China, Jepang dan Korsel

NASIONAL, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·

N7,Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana Joko Widodo bertolak menuju Beijing, China, Senin, untuk memulai rangkaian kunjungan luar negeri ke tiga negara Asia Timur, yakni China, Jepang, dan Korea Selatan.

“Ketiga negara tersebut juga merupakan mitra penting ASEAN dan mitra penting dalam konteks G20,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seperti dikutip dalam keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden diterima di Jakarta, Senin.

Ketiga negara tersebut, kata Retno, juga merupakan mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa Presiden Jokowi akan bertemu dengan pemimpin dari ketiga negara tersebut untuk membahas sejumlah isu mulai dari isu global hingga kerja sama di pelbagai aspek, seperti perdagangan hingga infrastruktur.

“Berbagai isu dari kerja sama perdagangan, investasi, kesehatan, infrastruktur, perikanan, hingga isu kawasan dan dunia akan dibahas dengan para pemimpin ketiga negara tersebut,” kata Menlu.

Dengan Pesawat Garuda Indonesia (GIA-1), Presiden beserta rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, sekitar pukul 14.00 WIB.

Kepala Negara beserta Ibu Iriana akan menempuh penerbangan menuju Beijing Capital International Airport, China selama kurang lebih tujuh jam dan diperkirakan tiba pada Senin malam.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara dalam penerbangan menuju Beijing, China, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, dan Kepala Protokol negara Andy Rachmianto.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berada di Beijing untuk mempersiapkan kunjungan Presiden.

Tampak melepas keberangkatan Presiden Jokowi di bandara adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar RRT untuk Indonesia Lu Kang, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksmana TNI Yudo Margono, dan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar.ant