Bintang Pos, Surabaya – Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan kemungkinan tidak akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Jumat 12 April besok. Hal itu terjadi karena masih ada fraksi di DPR yang menolak pengesahan RUU Ormas tersebut. Menurut Sekretaris Fraksi PPP M Arwani Thomafi, alasan pihaknya meminta penundaan pengesahan RUU Ormas, karena masih ada penolakan dan kritik dari masyarakat terhadap RUU Ormas tersebut. Continue reading →
NASIONAL
Cegah KTP Palsu, Puskesmas Bakal Pasang Scanner
Bintang Pos, Surabaya – Upaya untuk memperbaiki program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dari sisi administrasi terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati menyebutkan akan membekali petugas Puskesmas sebuah alat pemindai. “Tujuannya untuk mencegah penggunaan KTP palsu,” ucap Dien, Rabu 10 April 2013 Continue reading →
Polisi Ikut Atasi Pengangguran Dinilai Melenceng
Bintang Pos, Surabaya – Komisi Kepolisian Nasional menilai program Kepolisian Daerah Metro Jaya ikut mengentaskan warga dari pengangguran melenceng dari tugas pokok kepolisian. Lewat program Polisi Peduli Pengangguran, yang kini masih berjalan, kepolisian merekrut orang yang tidak punya pekerjaan untuk dilatih keterampilan dan menyalurkannya ke sejumlah perusahaan. »Kalau mengentaskan (warga dari) kemiskinan itu masuk ranah pemerintah daerah,” kata Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrachman Rabu, 10 April 2013. Continue reading →
Utang Rp 1,44 Triliun PDAM akan Diputihkan
Bintang Pos, Surabaya – Badan Anggaran hari ini menyetujui restrukturisasi utang lima Perusahaan Daerah Air Minum senilai Rp 1,44 triliun. Utang tersebut merupakan utang non-pokok alias utang yang berasal dari denda dan bunga. Continue reading →
Yenny Wahid Ditawari Posisi Strategis
Bintang Pos, Surabaya – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengakui bergabungnya putri mantan Presiden KH Abdurahman Wahid, Yenny Wahid, akan mendapat tawaran posisi strategis di DPP Partai Demokrat. Continue reading →
Ini alasan KPU larang kepala desa nyaleg
Bintang Pos, Surabaya – Peraturan KPU Pasal 19 huruf i angka 4 menyatakan bahwa kepala daerah aktif dilarang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Hal ini yang dinilai diskriminatif, sebab pejabat setingkat menteri justru diperbolehkan mencalonkan diri sebagai caleg. Continue reading →
LPSK belum tentukan teknis perlindungan saksi kasus Cebongan
Bintang Pos, Surabaya – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan menentukan secara teknis upaya perlindungan terhadap para saksi kasus penyerangan Lapas Cebongan pada 23 Maret 2013 lalu. Selain dari LPSK, Denpom IV/2 Yogyakarta juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi, setelah berkas pemeriksaan dari penyidik Polda DIY diserahkan ke Denpom untuk pemeriksaan lebih lanjut. Continue reading →
Tiga pesawat pertama Indonesia hasil sumbangan rakyat Sumatra
Bintang Pos, Surabaya – TNI Angkatan Udara (AU) identik dengan pesawat terbang. Anda mungkin sering melihat atraksi pesawat terbang ketika peringatan hari ulang tahun (HUT) TNI AU digelar. Misalnya HUT ke 67 pada 9 April sekarang ini. Tahukah Anda, bila pesawat angkut setelah masa kemerdekaan dulu merupakan hasil sumbangan rakyat Sumatra? Continue reading →
Indonesia Tolak Dijadikan Pasar oleh Negara Maju
Bintang Pos, Surabaya – Deputi Bidang Jaringan IPTEK Kementerian Riset dan Teknologi RI Amien Subandrio menekankan pentingnya alih teknologi, karena negara berkembang seperti Indonesia menolak dijadikan pasar atau tempat investasi oleh negara maju. Continue reading →
Gerindra: Pasal Larangan Penghinaan Presiden Perlu Dibuat
Bintang Pos, Surabaya – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, menilai perlu untuk memasukkan pasal tentang delik pidana penghinaan presiden dalam draf perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 265. Continue reading →