NASIONAL – Page 23

Presiden Jokowi nyatakan Batik bagian gaya hidup Indonesia yang mendunia dan diakui PBB

NASIONAL·October 4, 2021

Nusantara7.com,Jakarta – Presiden RI Joko Widodo mengatakan batik telah menjadi bagian gaya hidup Indonesia yang mendunia dan telah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai warisan budaya.

Hal itu disampaikan Presiden melalui unggahan di media sosial Instagram @jokowi dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

“Batik telah menjadi bagian dari gaya hidup Indonesia yang mendunia,” kata Presiden dalam unggahan media sosialnya.

Kepala Negara menyampaikan 12 tahun lalu batik diakui oleh PBB sebagai warisan dunia. Tapi jauh sebelumnya, batik telah menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia.

Dia menyampaikan batik dengan segala corak, simbol, dan filosofinya telah hadir dalam setiap tahap kehidupan manusia Indonesia, dari gendongan bayi, pakaian anak-anak, sampai busana orang dewasa.

“Saya bangga mengenakan batik di setiap kesempatan,” ujar Presiden.

Melalui gambar di dalam unggahannya tersebut, Presiden juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Batik Nasional. (ant)

Kunjungan Kerja Jokowi resmikan Pos Lintas Batas Negara Sota di Merauke Papua

NASIONAL·October 3, 2021October 4, 2021

Nusantara7.com,Jakarta – Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Merauke, Papua, di sela hari kedua kunjungan kerjanya di Papua, Minggu.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan harapan agar PLBN Sota dapat memberikan pelayanan yang baik dan nyaman kepada masyarakat yang hendak melintas menuju Papua Nugini.

“Saya berharap PLBN Sota akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih nyaman kepada masyarakat kita Indonesia yang melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua Nugini,” ujar Presiden dalam sambutannya pada peresmian PLBN Sota yang disiarkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden Jokowi menyampaikan kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus dibangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia dan membanggakan seluruh masyarakat.

Jokowi menambahkan sejak 7 tahun terakhir telah memerintahkan untuk membangun kembali PLBN di berbagai titik di seluruh tanah air.

“Dengan wajah baru, dengan tampilan baru dan juga yang paling penting dengan cara-cara pelayanan yang baru, yang lebih baik, yang menjadi cerminan komitmen kita untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan,” ujarnya.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN kedelapan yang dibangun di perbatasan-perbatasan Indonesia, serta merupakan PLBN kedua yang dibangun di Papua setelah PLBN Skouw di Jayapura.

Kepala Negara melihat PLBN Sota dibangun dengan konsep terintegrasi dan memiliki fasilitas lengkap, antara lain bangunan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, mes pegawai, tempat ibadah, pasar, jalan pedestrian, area parkir, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Ia berharap PLBN Sota dapat meningkatkan pelayanan di wilayah perbatasan serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra perekonomian baru dan membuat masyarakat di perbatasan makin cinta dan bangga terhadap Indonesia.

“Dengan mengucap bismillahirohmanirohim dan dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pos Lintas Batas Negara Terpadu Sota saya nyatakan diresmikan,” ujar Presiden.

Peresmian ditandai dengan pemukulan alat musik Tifa dan penandatanganan prasasti.

Turut hadir dalam peresmian tersebut antara lain Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

(ant)

KPK Tegaskan Pria Ngaku Eks Satpam Sengaja Sebarkan Hoaks soal Bendera HTI

NASIONAL·October 2, 2021

Nusantara7.com, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, adanya penyebaran foto berupa bendera Hizbut Tahrir Indonesia di lantai 10 Gedung Merah Putih KPK adalah berita bohong alias hoaks. Hal ini setelah pihak KPK memeriksa sejumlah saksi mengenai adanya informasi tersebut.

“Dalam persitiwa penyebaran foto bendera mirip HTI di salah satu ruang kerja Gedung KPK Merah Putih pada September 2019, tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, bukti dan keterangan lain yang mendukung,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (1/10).

Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menegaskan, pria yang mengaku mantan personel keamanan atau satpam di Gedung Merah Putih KPK itu dinilai sengaja menyebarkan berita bohong alias hoaks.

“Sehingga disimpulkan bahwa yang bersangkutan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi tidak benar (bohong) dan menyesatkan ke pihak eksternal. Hal tersebut kemudian menimbulkan kebencian dari masyarakat yang berdampak menurunkan citra dan nama baik KPK,” sesal Ali.

Dia menyampaikan, perbuatan tersebut
dikategorikan pelanggaran berat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 huruf s Perkom Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.

“Perbuatan yang bersangkutan juga melanggar Kode Etik KPK sebagaimana diatur Perkom Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK,” papar Ali.

Dia menyampaikan, pernyataan ini juga
dinilai melanggar integritas, untuk memiliki komitmen dan loyalitas kepada komisi serta mengenyampingkan kepentingan pribadi/golongan dalam pelaksanaan tugas, melaporkan ke atasan, Direktorat Pengawasan Internal, dan/atau melalui whistle blowing apabila mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan Komisi, tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Komisi.

“Yang bersangkutan juga melanggar nilai profesionalisme, untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis,” tegas Ali.

Sedangkan bagi pegawai yang memasang bendera tersebut, terbukti tidak memiliki afiliasi dengan kelompok/organisasi terlarang. Sehingga tidak terdapat peraturan yang melarang atas perbuatannya.

“Namun KPK mengingatkan seluruh insan komisi, demi menjaga kerukunan umat beragama, insan KPK harus menghindari penggunaan atribut masing-masing agama di lingkungan kerja KPK kecuali yang dijadikan sarana ibadah,” pungkas Ali.

(jwp)

Presiden Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja ke Papua untuk membuka PON XX

NASIONAL·October 2, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo bertolak ke Provinsi Papua untuk melakukan kunjungan kerja, membuka Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, dan meresmikan sejumlah infrastruktur.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Kepala Negara beserta rombongan berangkat melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Presiden Jokowi dan rombongan akan langsung bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Papua, antara lain Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin, serta Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar.

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua akan dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi, Sabtu (2/10). Multieven olahraga ini mempertandingkan 37 cabang olahraga.

(ant)

Aktivis Reformasi ’98 Aven Januar Harapkan Jangan Ada Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

NASIONAL·October 1, 2021October 2, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Menjelang tujuh tahun kepemimpinan Jokowi, Jaringan Aktivis Reformasi ’98 menggelar diskusi dan konsolidasi nasional mengkritisi kepemimpinan Presiden Jokowi. Rekomendasi konsolidasi nasional yang dijaring dari puluhan aktivis akan disampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi.

Penggagas Jaringan Aktivis Reformasi ’98 yang sekaligus menjadi Host dalam kegiatan ini, Aven Januar menyatakan, bahwa rekomendasi ini penting untuk mengawal bersama kepemimpinan Joko Widodo dalam masa jabatan yang tersisa kurang lebih 2,5 tahun.

“Kondisi Republik Indonesia saat ini sedang menuju masa transisi, dari pandemi menuju endemi, yang mana banyak prasyarat yang harus dipenuhi menuju berakhirnya pandemi. Yakni, persoalan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Aven Januar kepada media, Jumat (1/10/2021).

Pada kesempatan pertama untuk menyampaikan gagasannya adalah Yordan M Batara Goa, Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga mantan Aktivis Reformasi 1998 dari elemen GMKI Surabaya.

Yordan memaparkan bahwa beban berat sejarah aktivis reformasi ’98 adalah mengawal serta mengkritisi setiap periode kepemimpinan presiden pascareformasi. Dibutuhkan energi yang besar bagi para aktivis untuk tetap terlibat dalam mengawal agenda reformasi menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik.

“Dalam konsolidasi nasional ini dibutuhkan pemikiran yang alternatif dan kritis, tapi tetap solutif bagi bangsa Indonesia. Aktivis ’98 memiliki daya kritis tersebut mengingat sejarah pergolakan di era penurunan Soeharto waktu itu yang menempa pemikiran kritis para aktivis,” tukasnya.

Iwan Dwi Laksono , Ketua Umum DPP Jaman yang juga mantan Ketua Umum LMND Pusat di era pasca reformasi memaparkan, bahwa saat ini Jokowi beserta jajarannya harus dengan cepat melakukan gerakan pemulihan ekonomi nasional. Beberapa sektor ekonomi yang harus dibenahi adalah dukungan pusat pada sektor UMKM.

Selain itu, terkait krisis politik, Iwan berharap tidak ada lagi upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

“Salah satu amanat reformasi adalah mencegah terjadinya potensi kekuasaan yang semakin korup. Jokowi hari ini sudah baik, tapi jika diperpanjang masa jabatannya akan menimbulkan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi kembali,” tegas Iwan.

Anto Kusumayuda, Ketua Umum PPJNA 98 yang juga aktivis Pijar di era reformasi ’98 berpendapat saat ini Jokowi memiliki kepemimpinan yang baik, tetapi tidak didukung anggota kabinet yang mumpuni. Untuk itu, Jokowi harus mengganti menteri-menteri yang merupakan kepanjangtanganan oligarki orde baru.

“Jokowi harus mampu menggiatkan kembali para menterinya khususnya yang leading sektor ekonomi, dalam hal ini bisa mendukung perbaikan ekonomi nasional,” papar Anto.

Pada kesempatan yang terakhir, Henky Kurniadi, anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi PDI Perjuangan memaparkan, bahwa aktivis ’98 harus fokus kembali dengan terlibat aktif dalam gerakan sektoral rakyat dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional Presiden Jokowi beserta jajarannya.

“Aktivis harus mulai terlibat dalam sektor Koperasi Rakyat dan UMKM, bahu membahu membantu rakyat yang kesulitan dalam membangun koperasi dan UMKM yang berkinerja baik. Catatan penting adalah saat krisis ekonomi 1998 yang paling survive adalah sektor UMKM,” tutur Henky Kurniadi.

Ketua Panitia Kegiatan Diskusi dan Konsolidasi Nasional Jaringan Aktivis Reformasi ’98, Aven Januar akan mendokumentasikan dan mengirim kepada Presiden Jokowi dengan tujuan menjadi masukan bagi agenda pemulihan ekonomi nasional.

“Hari ini, kegiatan ini telah diikuti 60 orang dari berbagai elemen aktivis dari berbagai kota. Ada dari Surabaya, Gresik, Malang, Sidoarjo, Bojonegoro dan Jember. Kegiatan ini akan rutin terselenggara setiap dua bulan sekali di Jatim,” pungkas Aven. (brj)

Komisi III DPR Sarifuddin Suding Pertanyakan Rencana Kapolri Rekrut 56 Pegawai KPK

NASIONAL·September 30, 2021

Nusantara7.com,– Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bakal merekrut 56 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN di Polri.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR Sarifuddin Suding menyambut baik langkah yang dilakukan oleh Kapolri Sigit tersebut. Hal ini memang perlu dilakukan untuk menghindari kegaduhan terkait polemik TWK ini.

“Saya kira itu langkah bijak ya, paling tidak untuk menghindari kegaduhan terhadap 56 pegawai KPK yang diberhentikan oleh institusinya. Persoalannya, apakah Novel menerima itu atau tidak. Tapi paling tidak ada satu solusi yang ditawarkan institusi kepolisian,” ujar Suddin kepada wartawan, Rabu (29/9).

Namun demikian, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini mempertanyakan kenapa 56 pegawai nonaktif tersebut diterima untuk menjadi pegawai oleh Polri. Namun ditolak oleh lembaga antirasuah.

“Sehingga yang jadi pertanyaan, batasan atau parameter dalam TWK ini apa?. Ini yang saya herankan, ini sebetulnya parameter dan untuk mengukur apa? ini kan ada dua institusi penegak hukum yang sama-sama dalam konteks sebagai aparat pemberantasan korupsi,” katanya.

“Di satu sisi KPK menyatakan tidak lolos dalam konteks itu, tapi di sisi lain kepolisian menerima, sehingga muncul pertanyaan ini parameter apa yang digunakan,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Sudding mengaku pihaknya bakal mengkonfirmasi Kapolri Sigit pada rapat kerja dengan Komisi III DPR ini. Hal supaya ada penjelasan rinci terkait polemik 56 pegawai nonaktif KPK yang tidak lolos TWK.

“Paling tidak supaya ini tidak samar-samar dan ada satu penjelasan yang betul-betul terang benderang, itu diungkapkan saja ketika nanti kita rapat dengan KPK dan kepolisian,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada 27 September 2021 lalu. Sigit memohon kepada Jokowi agar 56 pegawai tak lolos TWK bisa direkrut menjadi ASN Polri.

Sigit mengatakan surat itu telah mendapatkan balasan dari Presiden Jokowi. Pada prinsipnya kepala negara ini merestui usulan dirinya. Surat balasan itu disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Oleh sebab itu, Sigit mengaku saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses perekrutan 56 pegawai nonaktif KPK untuk menjadi ASN Polri.

Adapun, 56 orang pegawai nonantif KPK akan resmi dipecat karena tidak lolos TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN. Mereka akan resmi dipecat pada 30 September 2021 ini.

Para pegawai nonaktif KPK itu sudah memperjuangkan hak mereka ke Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dua lembaga itu menyatakan ada permasalahan dalam proses peralihan kepegawaian KPK lewat TWK ini. (jwp)

Polri Selamatkan 56 Pegawai KPK Jadi ASN Polri Bukan Bertugas Penyidik

NASIONAL·September 30, 2021

nusantara7.com,– Polri “menyelamatkan” 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) di korps Bhayangkara tersebut. Meski begitu, para ASN dari KPK itu dipastikan tidak ditugaskan sebagai penyidik.

Ketentuan itu berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. “Kalau mendasari Undang-Undang Kepolisian sih enggak (jadi penyidik) ya, karena penyidik, penyidik pembantu maupun penyelidik itu anggota Polri bukan ASN Polri,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Rabu (29/9). Dengan demikian, kendati 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri, tetapi mereka tidak ditugaskan sebagai penyidik.

Saat ini Polri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB); serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih membahas teknis alih status 56 pegawai KPK tersebut. “Ikuti saja prosesnya,” jelas Agus.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 56 pegawai KPK menjadi ASN di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Tawaran itu merupakan solusi dari Sigit atas tidak dilantiknya para pegawai KPK itu sebagai ASN di lembaga antirasuah tersebut.

“Kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dites dan tak dilantik ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian dan rekrut jadi ASN Polri,” kata Sigit kepada wartawan, Selasa (28/9).

Sigit mengaku usulan itu sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan Presiden Jokowi sudah membalas suratnya melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada 27 September 2021.

“Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri,” imbuhnya.

Dalam surat tersebut Jokowi memberikan petunjuk untuk Polri berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN. Saat ini proses mekanisme perekrutan masih dibahas bersama. (jwp)

Presiden hormati putusan MK dan MA terkait polemik TWK pegawai KPK

NASIONAL·September 30, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman menyampaikan Presiden Joko Widodo menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai polemik tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan Fadjroel saat ditanya mengenai sikap Presiden Jokowi terhadap desakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang meminta Kepala Negara turun tangan mengatasi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

“Presiden sudah sampaikan kepada media massa bahwa beliau ingin menghormati kesopanan di dalam ketatanegaraan, jadi beliau menghormati apa yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi dan apa yang sudah diputuskan Mahkamah Agung tentang persoalan yang terjadi di KPK,” jelas Fadjroel kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Fadjroel menyampaikan Presiden Jokowi mengetahui bahwa KPK adalah lembaga independen. Walaupun berada dalam rumpun eksekutif, tetapi KPK, termasuk juga Komnas HAM atau KPU, merupakan lembaga otonom dan berhak melaksanakan aktivitas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

“Jadi, Presiden, beliau mengatakan ‘saya menghormati kesopanan dalam ketatanegaraan’, jadi beliau menghormati putusan yang sudah diambil MK maupun MA,” kata Fadjroel.

Fadjroel mengatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan BEM SI di KPK menunjukkan bahwa kritik tetap tumbuh di dalam masyarakat Indonesia. Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah mengatakan tanpa kritik maka demokrasi tidak akan bisa berkembang.

“Nah, akan tetapi beliau selalu mengingatkan selain memakai Pasal 28 UUD 1945, tapi juga harus mengikuti Pasal 28 J di mana harus mengikuti undang-undang, kemudian juga terkait dengan aturan agama dan lain-lain. Tapi, terkait undang-undang, selama mahasiswa mengadakan demonstrasi atau siapa pun, termasuk yang terakhir misalnya, yang melakukan demo ketika Presiden dalam perjalanan ke wilayah-wilayah, itu dilindungi UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi yang diajukan Muh Yusuf Sahide selaku Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia.

Dalam putusan uji materi Nomor 34/PUU-XIX/2021, MK menyatakan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mengatur soal peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara, berlaku bukan hanya bagi pegawai KPK yang tidak lolos TWK, melainkan untuk seluruh pegawai KPK, atau tidak bersifat diskriminasi sehingga tetap konstitusional.

Mahkamah Agung juga menolak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Perkom 1/2021).

Uji materiil Perkom 1/2021 tersebut diajukan dua orang pegawai KPK, yaitu Yudi Purnomo dan Farid Andhika. (ant)

Annisa Pohan: Perempuan Rentan Alami KDRT Selama Pandemi

NASIONAL·September 28, 2021

Nusantara7.com,– Pada masa pandemi ini, beban perempuan sebagai manajer rumah tangga menjadi berlipat ganda. Pasalnya, kata Ketua Umum Srikandi Demokrat Annisa Pohan Yudhoyono, seluruh anggota keluarga yang ada melakukan kegiatan serempak di rumah.

“Beban ganda ini berpotensi memicu ketidakharmonisan rumah tangga dan membuat perempuan makin rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga,” ujar Annisa saat membuka Webinar Nasional Srikandi Demokrat di Jakarta (25/9).

Mengutip UN Women survey, Annisa mengungkapkan, 82 persen wanita di seluruh dunia mengalami penurunan pendapatan yang signifikan serta kehilangan pekerjaan. Karena itu, perempuan harus memiliki daya saing baik secara individual maupun komunal.

“Daya saing adalah bagaimana meningkatkan nilai diri kita, mengembangkan keunggulan diri dalam usaha apapun yang kita lakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengungkapkan, selama masa pandemi perempuan dibayang-bayangi resiko kesehatan yang lebih tinggi, baik mental maupun fisik. Tapi ia mengaku optimistis kalau perempuan itu selalu mampu keluar dari situasi-situasi yang paling pelik.

“Kita lihat pada masa-masa konflik dan kerusuhan. Perempuan itu seperti legenda burung Phoenix, selalu bisa hidup dari wreckage, bangkit dari abu kerusakan,” papar Andy.

Psikolog keluarga dan praktisi konseling kesehatan mental, Ita D. Azly mengungkapkan cara agar perempuan bisa menjadi tangguh. Karena itu perempuan harus membangun kesadaran diri, sebagai dasar untuk mengembangkan diri sendiri.

“Kita perlu membangun kompetensi diri dan kemudian kompetensi sosial,” imbuhnya.

Diketahui, webinar nasional ini dihadiri juga Ketua Persaudaraan Istri Anggota (PIA) Fraksi Partai Demokrat DPR RI Aliya Rajasa Yudhoyono, anggota F-PD DPR RI Hj. Meilani Suharli dan ketua panitia Dr. Susilawati. (jwp)

Menko Luhut : tidak terlibat bisnis tambang di Papua

NASIONAL·September 27, 2021September 28, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam bisnis tambang di Papua.

“Saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua, sama sekali tidak ada. Apalagi itu dibilang pertambangan-pertambangan. Itu kan berarti jamak, saya tidak ada,” kata Luhut di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan Luhut usai menjalani klarifikasi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Luhut melaporkan keduanya lantaran unggahan video berjudul ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya’ yang diunggah di akun Youtube Haris Azhar.

Video tersebut membahas laporan sejumlah organisasi termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua.

Meski demikian Luhut enggan berbicara banyak soal tudingan tersebut dan mengatakan pembuktian bahwa dirinya tidak terlihat dalam bisnis tambang di Papua akan dilakukan di pengadilan.

“Jadi, biarlah dibuktikan di pengadilan, nanti kalau saya salah ya dihukum, nanti kalau yang melaporkan itu salah ya dia dihukum, kita kan sama di mata hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut Luhut mengungkapkan bahwa pihaknya sudah dua kali melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia.

Namun, keduanya hingga kini tak kunjung menyampaikan permintaan maaf hingga akhirnya perkara tersebut dibawa ke ranah hukum.

“Saya sudah minta mereka untuk minta maaf, dua kali somasi tidak dipenuhi. Saya sudah lakukan semua prosedur hukum, sudah saya ikuti, saya juga diperiksa di Polda Metro Jaya saya ikuti, tidak ada yang tidak saya ikuti,” tambahnya.

Laporan Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah diterima dan terdaftar dengan nomor laporan polisi: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 22 September 2021.

(ant)