NASIONAL – Page 21

Presiden kembali ke Tanah Air, setelah kunjungan kerja tiga negara

NASIONAL·November 6, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri lawatan kerja ke luar negerinya selama tujuh hari sejak Jumat (29/10) hingga Kamis (4/11) dan dijadwalkan tiba di di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat pagi.

Presiden Jokowi dan rombongan bertolak dari Bandara Internasional Al Maktoum, Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia berkode GIA-1 pada Kamis (4/11) malam waktu setempat, berdasarkan keterangan pers dari Biro Pers Sekretariat Presiden, diterima di Jakarta, Jumat pagi.

Selama di Dubai, Presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri (PM) sekaligus Emir Dubai PEA Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (MBR). Presiden Jokowi bersama Pangeran MBR menyaksikan pertukaran sejumlah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam berbagai bidang. Presiden Jokowi juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Paviliun Indonesia di Dubai Expo.

PEA merupakan negara ketiga yang dikunjungi Kepala Negara setelah sebelumnya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok 20 (G20) di Roma, Italia, pada 30-31 Oktober 2021, dan menghadiri KTT Pemimpin Dunia mengenai Perubahan Iklim (COP26) di Glasgow, Skotlandia pada 1-2 November 2021.

Setelah dari KTT COP26 Glasgow, Skotlandia, Presiden bertolak ke Abu Dhabi PEA untuk melakukan kunjungan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed (MBZ) Al Nahyan, dan dilanjutkan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) sekaligus Emir Dubai PEA Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (MBR) di Dubai.

(ant)

KTT G20 di Bali Indonesia, Presiden Jokowi undang Pangeran Mohammed Bin Zayed

NASIONAL·November 4, 2021November 6, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo berencana mengundang Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ), untuk hadir sebagai tamu pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali tahun 2022 mendatang saat Indonesia memegang presidensi G20.

Hal tersebut diutarakan oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral dengan Pangeran MBZ yang digelar di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Rabu (3/11).

“KTT G20 tahun depan akan diselenggarakan di Bali 30-31 Oktober 2022. Saya telah berencana mengundang Yang Mulia sebagai tamu presidensi Indonesia tahun depan. Saya sangat berharap Yang Mulia dapat menerima undangan saya ini,” ujar Presiden Jokowi sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis dini hari.

Di hadapan Pangeran MBZ, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa presidensi G20 Indonesia tahun 2022 akan mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Selama presidensi, Indonesia juga akan memberikan perhatian terhadap sejumlah isu yaitu digitalisasi dan transisi energi untuk memastikan ketersediaan teknologi bersih yang terjangkau bagi semua, keuangan inklusif khususnya bagi UMKM, perempuan, dan kelompok marginal, serta investasi untuk ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya di Hotel Emirates Palace menyampaikan bahwa Putra Mahkota menyambut baik undangan Presiden Joko Widodo tersebut.

“UAE akan menjadi salah satu tamu undangan untuk KTT G20 di bawah presidensi Indonesia,” ujar Menlu.

Menlu juga menjelaskan bahwa pertemuan yang dilakukan antara kedua pemimpin berlangsung cukup lama, sekitar 2,5 jam. Selain soal G20, kedua pemimpin juga membahas berbagai macam isu termasuk masalah kerja sama di bidang energi terbarukan, pembangunan ibu kota baru, investasi, dan perdagangan.

Isu lain yang dibahas kedua pemimpin yakni mengenai travel corridor arrangement (TCA). Indonesia telah memiliki TCA dengan PEA sejak 29 Juli 2020 yang merupakan salah satu TCA pertama yang dimiliki Indonesia pada masa pandemi. Menurut Menlu, dengan adanya vaksin dan platform-platform perlindungan, maka TCA ini harus diperkuat.

“Oleh karena itu, kedua belah pihak telah sepakat untuk memperkuat TCA dengan saling pengakuan sertifikat vaksin dan juga integrasi platform perlindungan perjalanan,” jar Menlu.

Presiden Jokowi dan Putra Mahkota MBZ juga berkomitmen memperkuat kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan ibu kota baru. Kedua pemimpin sepakat untuk menindaklanjuti secara intensif berupa pertemuan-pertemuan pada tingkat teknis.

“Beliau mengarahkan untuk terus diintensifkan khusus membahas mengenai pembangunan ibu kota baru,” jelasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Pangeran MBZ yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk PEA Husin Bagis. (ant)

Menko Marves Luhut : Tak Ada Keuntungan Pribadi Didapat dari Bisnis GSI

NASIONAL·November 3, 2021November 5, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi menerangkan, partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekannya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain untuk membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar. Bantuan melalui perusahaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal.

“Kenapa bukan menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia adanya dari perusahaan. Dan, memang tidak ada yang kita sembunyikan di situ,” tegas Jodi Mahardi, Juru Bicara Menko Luhut, Rabu (3/11/2021).

Seperti diketahui, pada masa-masa awal pandemi tahun lalu, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat. GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham. Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis.

Hingga saat ini, tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya. Keuntungan GSI justru banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan, termasuk di Wisma Atlet.

Menko Luhut selama ini juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan, sehingga menjadi semakin terjangkau untuk masyarakat. Ketika kasus menurun, ia juga menjadi pihak yang mendorong penggunaan tes antigen. GSI juga tidak pernah kerjasama dengan BUMN maupun mendapatkan dana dari pemerintah. Justru mereka berinisiatif melakukan genome sequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan.

“Partisipasi dari Pak Luhut di GSI ini adalah bagian dari upaya yang bisa dilakukan untuk membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal dulu, selain juga berbagai donasi pemberian alat-alat tes PCR dan reagen yang diberikan kepada fakultas kedokteran di beberapa kampus,” lanjut Jodi.

Jodi menambahkan, Menko Luhut selama ini memang kerap memberikan bantuan untuk berbagai kepentingan pengembangan Sumber Daya Manusia serta Research and Development di berbagai bidang. Seperti yang juga dilakukannya untuk Nusantic, salah satu startup di bidang bioscience, untuk mengembangkan reagen PCR buatan anak bangsa yang saat ini telah mulai diproduksi oleh Biofarma.

Menko Luhut dan rekan-rekan lainnya juga mengumpulkan donasi untuk kemudian menyumbangkan fasilitas test PCR kepada setidaknya tujuh fakultas kedokteran di Indonesia, terdiri dari fakultas kedokteran UI, Unpad, Undip, UGM, Unair, Udayana, dan USU. Nilai donasi ini mencapai lebih dari Rp 60 miliar.

“Pak Luhut tidak pernah mau membuka hal-hal yang sifatnya sumbangan seperti ini. Tapi silakan saja dicek. Ini terpaksa kami buka supaya bisa menjadi pelajaran, karena kita tidak ingin ke depan ketika ada orang-orang di negeri ini yang berniat tulus untuk membantu jadi berpikir dua kali karena takut mendapat tuduhan macam-macam seperti ini,” pungkasnya. [brj]

Militer AS dan Militer Indonesia latihan bersama di Surabaya

NASIONAL·November 1, 2021November 5, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Personel militer Amerika Serikat dan Indonesia memulai latihan militer bersama atau Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) di Surabaya, Jawa Timur, Senin.

CARAT Indonesia adalah wadah sempurna bagi AS dan Indonesia untuk mengatasi masalah keamanan maritim bersama sekaligus memperluas kerja sama di Asia Tenggara.

“Hubungan kuat dibangun atas dasar kepercayaan, dan dikembangkan melalui tindakan yang diwujudkan, serta diskursus konsisten dan bijaksana. Hubungan yang kuat ini adalah fondasi tempat keamanan, stabilitas, dan kemakmuran berkembang,” ujar Komodor AL Destroyer Squadron (DESRON) 7 Captain Tom Ogden.

Latihan militer bersama selama 11 hari tersebut memusatkan pada spektrum penuh kemampuan angkatan laut dan menampilkan evolusi kooperatif yang menyoroti kemampuan AS dan Indonesia.

Selain itu, juga kerja sama dalam mencapai tujuan bersama guna memastikan keamanan kawasan maritim Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Rangkaian latihan dilaksanakan di Laut Jawa, dan aset-aset Angkatan Laut AS akan bergabung dengan kapal dan pesawat milik TNI AL untuk pelatihan kemitraan yang berfokus pada pembangunan interoperabilitas dan penguatan hubungan.

Kapal dan pesawat Angkatan Laut AS mencakup kapal perang litoral varian Independence USS Jackson (LCS 18) dan helikopter MH-60S Seahawk dari Skuadron 23 Helicopter Sea Combat (HSC).

Selain itu, kapal angkut cepat ekspedisi kelas Spearhead USNS Millinocket (T-EPF 3) dan pesawat P-8A Poseidon yang ditugaskan kepada Komandan Gugus Tugas (CTF) 72.

Latihan ini, kata dia, juga penampilan di laut yang kompleks menunjukkan kemampuan pasukan bilateral untuk bekerja sama melalui berbagai aktivitas, termasuk taktik-taktik divisi sebagai upaya peningkatan komunikasi saat kapal berlayar bersama dalam manuver kompleks.

Di samping itu juga mencakup pelacakan yang bertujuan meningkatkan kemampuan kedua angkatan laut melacak dan mengejar target melalui penyebaran kapal permukaan dan pesawat patroli maritim yang terkoordinasi.

Area fokus lainnya, termasuk perang permukaan, lalu latihan penyergapan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penguasaan kapal (VBSS).

Berikutnya, latihan menyelam dan penyelamatan bergerak, latihan menembak, operasi patroli maritim, dan pertukaran personel teknisi Penjinak Alat Peledak (EOD).

Sementara itu, Kepala Staf Komando Armada II Laksamana Pertama TNI AL Rachmad Jayadi menjelaskan bahwa CARAT 2021 merupakan wadah kerja sama antarmiliter, khususnya program bilateral TNI AL dan Armada Ketujuh Amerika Serikat.

“Latihan bersama ini untuk meningkatkan kemampuan personel AL dalam bidang peperangan dan wadah berbagi ilmu serta meningkatkan keterampilan perang AL serta interoperabilitas, lalu menghadapi tantangan keamanan maritim di kedua negara,” katanya. (ant)

Pelaksanaan Umroh Masih Tunggu Sinyal dari Arab Saudi

NASIONAL·October 30, 2021November 1, 2021

Nusantara7.com, Sampang – Kerajaan Arab Saudi belum memberikan sinyal penerimaan calon jamaah umrah dari negara Indonesia.

“Belum ada surat edaran tentang pelaksanaan atau menerima calon jamaah umrah,” ujar Fathorrahman, Kasi Haji dan Umrah, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sampang, Sabtu (30/10/2021)

Hal serupa juga terjadi di Kementerian Agama (Kemenag) RI yang belum menerima surat resmi tentang regulasi, mekanisme dan syarat untuk jamaah umrah yang bisa berangkat ke Arab Saudi.

Fathorrahman mengakui, pemerintah tetap menunggu kabar secara resmi terkait regulasi dan teknis dari Arab Saudi untuk calon jamaah umrah dari Indonesia. Termasuk penerapan protokol kesehatan (Prokes) guna mencegah penyebaran Coronavirus Diesase 2019. “Misal, syarat calon jamaah umrah divaksin dan menjalani karantina,” tegasnya.

Data calon jamaah umrah di Kabupaten Sampang, pihaknya menyebut berada pada tanggung jawab dan menjadi kewenangan setiap travel sebagai penyedia jasa perjalanan. “Data untuk calon jamaah umrah, ada pada kewenangan treval yang menerima pendaftaran. Bukan hak kewenangan kami, karena mereka bukan mendaftar di Kemenag,” tandasnya. [brj]

Kemendagri : Rakor Percepat Pelaksanaan Program Pertashop, Kolaborasi Kemendagri dan PT Pertamina

NASIONAL·October 27, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Program Pertashop Kerja Sama Kemendagri dengan PT Pertamina (Persero) di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (27/10/2021).

Dalam laporannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, acara diselenggarakan berkaitan dengan kebijakan Pertashop, yang merupakan kolaborasi antara Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemdes dengan PT Pertamina (Persero).

Berdasarkan data dan laporan dari PT Pertamina per Agustus 2021, secara faktual saat ini telah terbentuk sebanyak 3.055 Pertashop di daerah. Dari jumlah itu, sebanyak 2.353 Pertashop sudah siap beroperasi. Namun demikian, keberadaan Pertashop, baik yang sudah beroperasi maupun siap beroperasi, saat ini belum mendapatkan perizinan secara resmi melalui Online Single Submission (OSS).

Hal ini disebabkan belum operasionalnya sistem perizinan di OSS, khususnya terkait Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), serta izin bangunan yang diperlukan untuk Pertashop.

“Di sisi lain keberadaan Pertashop memerlukan legalitas untuk dapat beroperasi secara aman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Yusharto pada kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan melalui channel TV Bina Pemdes tersebut.

Sebelumnya, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 117/2704/SJ tanggal 30 April 2021 Hal Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Pertashop di Desa. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program tersebut pada tahun 2021, melalui surat itu telah dimintakan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar memberikan dispensasi perizinan Pertashop di daerah. Hal itu dilakukan sambil menunggu perizinan melalui OSS settle.

Namun demikian, mengingat dispensasi itu akan berakhir pada 30 Oktober 2021 mendatang, kemudian diterbitkan kembali Surat Mendagri Nomor 117/5955/SJ tanggal 21 Oktober 2021. Tujuannya, agar dispensasi dapat dilanjutkan untuk 1 tahun ke depan. “Secara substansi, dalam surat tersebut disampaikan beberapa hal yaitu terkait perizinan Pertashop yang berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan 1 tahun ke depan,” ujar Yusharto.

Yusharto menambahkan, Rakor ini merupakan wujud pembinaan pemerintah kepada Pemda. Dengan demikian, pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, diharapkan memberikan perizinan Pertashop sementara sesuai dengan Petunjuk Teknis Pertashop dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini dilakukan dalam rangka kehadiran Pertashop untuk menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di sekitarnya. Hal inilah yang menjadi semangat terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” urai Yusharto.

Adapun Rakor tersebut dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kemendagri Nomor 193/1536A/SJ dan PT Pertamina Nomor SD-06/C00000/2020-SO tentang Dukungan Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Peningkatan dan Pengembangan Program Pertashop di Desa.

Sedangkan peserta yang hadir yaitu: secara daring diikuti oleh gubernur, bupati/wali kota, dan secara tatap muka diikuti oleh pejabat tinggi madya di lingkungan Kemendagri, pejabat tinggi pratama di lingkungan Ditjen Bina Pemdes, jajaran PT Pertamina, serta kepala dinas terkait. [brj]

Menteri Agama Klarifikasi Pernyataan Soal Kemenag Hadiah untuk NU hanya Motivasi

NASIONAL·October 26, 2021

Nusantara7.com – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pernyataannya tentang Kementerian Agama (Kemenag) hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU) disampaikan dalam forum internal keluarga besar NU. Harapannya dapat lebih untuk memotivasi para santri dan pesantren.

“Itu saya sampaikan di forum internal. Intinya, sebatas memberi semangat kepada para santri dan pondok pesantren. Ibarat obrolan pasangan suami-istri, seperti dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos, karena itu disampaikan secara internal,” ungkap Yaqut dalam keterangannya, Senin (25/10).

“Memberi semangat itu wajar. Itu forum internal. Saya juga tidak tahu sampai keluar lalu digoreng ke publik. Itu forum internal, konteksnya untuk menyemangati,” sambung dia.

Karena itu dirinya memastikan bahwa Kemenag tidak diperuntukkan hanya untuk NU. Buktinya, Kementerian Agama (Kemenag) memberikan afirmasi kepada semua agama.

“Semuanya diberikan hak secara proporsional. Ormas juga tidak hanya NU saja. Bahkan di Kemenag ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, itu kader Muhammadiyah. Ada juga Irjen Kemenag yang bukan dari NU,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini mengatakan, bahwa Kemenag adalah hadian negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau umat Islam saja.

“Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau, meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan,” terang dia.

(jwp)

Evaluasi Korpus BEMNUS Beri Rapor Merah untuk Kementerian Dikbudristek, BUMN, dan Kesehatan

NASIONAL·October 25, 2021October 26, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Dua tahun kinerja Kabinet Indonesia Maju ditanggapi tegas oleh mahasiswa melalui Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara atau BEMNUS. Mereka menilai ada beberapa kementerian yang masih menjadi pekerjaan rumah. Diantaranya kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan Riset, Kementerian BUMN, dan Kementerian Kesehatan.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset (Kemdikbud Ristek) diberi rapor merah lantarana program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang terus digaungkan belum menunjukkan perkembangan yang jelas. Kemdikbud Ristek juga belum serius untuk segera melakukan pembelajaran tatap muka.

“Untuk kementerian BUMN dibawah pimpinan Erick Thohir saat ini kami rasa cukup konyol. Pasalnya bukan untung yang didapat, malah kerugian terus membengkak. Ada pula kementerian Kesehatan yang dipimpin Budi Gunadi Sadikin terang tidak serius untuk pemerataan vaksinasi. Kemenkes seolah menjadikan tolak ukur angka penurunan covid-19 sebagai keberhasilan. Padahal di lapangan masih banyak yang belum melakukan vaksin,” ungkap Eko Pratama Koordinator pusat (Korpus) BEM Nusantara.

Di samping itu, Ahmad Faruuq sebagai koordinator daerah Jawa Timur menyatakan dua tahun kinerja Jokowi-Ma’ruf ini tidak ada perkembangan. “Sudah dua putaran Jokowi sebagai presiden. Kini di periode kedua genap dua tahun menjalankan roda pemerintahan. Namun, kami belum merasakan perubahan yang berarti. Jokowi saya rasa perlu untuk bertatap muka dengan mahasiswa agar bisa peka pada kondisi Indonesia saat ini,” terang Ahmad Faruuq.

BEM Nusantara melalui Korpus Eko Pratama memberikan beberapa rekomendasi terkait beberapa hal yang dikritisi. Pada Kementerian BUMN, Korpus BEM Nusantara mengimbau adanya proses transformasi yang jelas dan konkrit. BUMN mestinya perhatian pada internalnya yang banyak dihuni pemegang jabatan ganda.

“Untuk dunia pendidikan sendiri, mas Menteri Nadiem Makarim memang perlu untuk segera restrukturisasi kementerian. Perjelas kembali orientasi dan tujuan dari program MBKM yang semestinya bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, Kemdikbud Ristek segera serius untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan kondisi yang sudah sangat memungkinkan ini,” terang Korpus, Eko Pratama.

Sementara dari segi kesehatan yang juga cukup vital Eko mengharap proses vaksinasi yang masif. Untuk promosi vaksin memang perlu melibatkan semua pihak. Tapi untuk vaksinasinya sendiri Kemenkes harus memperkuat tenaga, fasilitas, dan penunjang kesehatan sendiri. [brj]

PLN catat rekor beban puncak tertinggi listrik di Jawa-Bali bukti pemulihan ekonomi

NASIONAL·October 24, 2021October 26, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – PT PLN (Persero) mencatatkan rekor beban puncak listrik tertinggi sejak 2019-2021, yakni terjadi pada Kamis, 14 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB, dengan beban puncak mencapai 28.093 MW, kata pejabat PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jatim.

General Manager PLN UID Jawa Timur, Adi Priyanto di Surabaya, Minggu mengatakan, kondisi itu lebih baik daripada beban puncak tertinggi sepanjang 2019 yang sebesar 27.973 MW, dan untuk beban puncak siang sepanjang 2021 tertinggi terjadi pada Rabu 13 Oktober 2021, yakni tercatat mencapai 27.740 MW.

“Di tengah pandemi, PLN berupaya keras untuk turut andil dalam memulihkan perekonomian, melalui pemanfaatan listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi biaya,” kata Adi.

Tingginya beban puncak menunjukkan konsumsi listrik yang naik, dan membuktikan pemulihan ekonomi sudah terasa.

“Aktivitas industri dan perekonomian sudah kembali pulih. Diharapkan, kondisi ini terus membaik dan akan mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang positif,” katanya.

Untuk penjualan tenaga listrik di Jatim hingga September 2021 mencapai 29,166 GWh atau naik 4,1 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pada September 2021 sektor industri juga tumbuh 9,02 persen, sektor bisnis mengalami tumbuh 1,28 persen dibandingkan Juli 2021, sementara sektor rumah tangga mengalami kenaikan dengan pertumbuhan 1,01 persen.

“Kunci dari kenaikan konsumsi listrik yakni kami mendorong beragam sektor yang bertahan bahkan tumbuh di tengah pandemi seperti Farmasi, Consumer Goods, Makanan & Minuman. PLN pun mengekstensifkan program Electrifying Agriculture, Aquaculture potensi 3.249 pelanggan, dieselisasi dengan potensi 1.128 pelanggan, dan akuisisi captive power,” jelas Adi.

PLN mengintesifkan Electrifiying Lifestyle dengan membangun membangun komunitas EV (PLN, Mitra kerja & masyarakat), membangun komunitas pengguna kompor induksi, mengimplementasi MOU Bank pada UMKM/IKM, dan menggiatkan beragam program kemudahan.

“Program PLN pun banyak diminati masyarakat Jawa Timur, terhitung hingga 21 Oktober 20201 promo tambah daya Super Dahsyat yang diminati 12.251 pelanggan dan program promo bundling internet, Electrinet Lifestyle sebanyak 177 pelanggan,” katanya. (ant)

Mendagri Tito Karnavian Terima Penghargaan Alumni Terhormat dari NTU Singapura

NASIONAL·October 23, 2021October 26, 2021

Nusantara7.com, Singapura – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan alumni terhormat dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura. Tito yang meraih gelar doktor pada 2013 dinilai menjadi alumni yang memberikan kebanggaan kepada almamater.

Penghargaan alumni terhormat diserahkan Menteri Pendidikan Singapura Chan Chun Sing pada malam penghargaan di NTU, Sabtu (23/10). Acara penyerahan penghargaan dilangsungkan secara hybrid karena beberapa alumni tidak bisa datang ke Singapura akibat pandemi covid-19.

Menteri Chan Chun Sing menilai Tito sebagai sosok polisi yang memberikan kontribusi besar kepada penciptaan keamanan di kawasan. “Apa yang telah disumbangkan Bapak Tito sungguh luar biasa termasuk bagi Singapura,” kata Menteri Chan.

Secara khusus Chan memaparkan peran Tito saat menangani terorisme. Tito Karnavian menjalankan tugasnya dengan sangat luar biasa baik saat memimpin Detasemen Khusus 88, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut Chan, peran alumni adalah mengaplikasikan ilmu yang didapat di universitas dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

“Ada sebuah pepatah Tiongkok yang menyebutkan: kita tidak boleh melupakan sumber air yang memberikan kehidupan kepada kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada para alumni yang tidak melupakan almamaternya,” kata Menteri Pendidikan Singapura.

Mendagri memanfaatkan kesempatan ke Singapura untuk membahas kerja sama dan peningkatan hubungan dengan Menteri Pendidikan Chan Chun Sing. Terutama bagi peningkatan kapasitas tentang kebijakan publik baik untuk para kepala daerah dan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Menteri Chan mendukung ide yang disampaikan Mendagri. Ia langsung menugaskan Wakil Rektor NTU Prof Ling San untuk menyiapkan program untuk itu karena pernah memberikan pelatihan untuk kebijakan publik kepada para kepala daerah China. [brj]