https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

NASIONAL – Page 19 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

PPKM Jawa-Bali diperpanjang meski kasus terjaga di level rendah

PPKM Jawa-Bali diperpanjang meski kasus terjaga di level rendah

Nusantara7.com,Jakarta  – Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali selama dua minggu ke depan atau hingga 13 Desember 2021 kendati secara umum kasus Covid-19 masih terjaga di level rendah.

“Penerapan PPKM yang masih terus dilakukan di Jawa-Bali menunjukkan tren yang cukup stabil,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Hal itu dibuktikan dengan jumlah kasus Covid-19 yang terus terjaga pada tingkat yang cukup rendah. Kasus konfirmasi terus ditekan dan penurunannya ada di angka 99 persen sejak puncak kasus bulan Juli lalu.

Walaupun tren Covid-19 di Jawa-Bali cenderung stabil, Luhut juga menjelaskan bahwa saat ini terjadi peningkatan nilai Rt (penambahan kasus aktif nasional). Khusus di Jawa-Bali, peningkatannya terjadi 4 hingga 5 hari berturut-turut pada periode awal munculnya varian delta.

Berdasarkan hasil asesmen pada 27 November 2021 terdapat penambahan 23 kabupaten/kota yang masuk ke dalam level 2 dan sebanyak 8 Kabupaten Kota yang masuk ke dalam level 1.

Ada pun berdasarkan asesmen dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 10 kabupaten/kota yang kembali ke level 2 diantaranya berada di wilayah Jabodetabek yang terjadi akibat turunnya angka tracing anggota aglomerasi di wilayah Jabodetabek.

Luhut juga memaparkan tentang perkembangan kasus varian Omicron yang telah menyebar di beberapa negara, seperti Afrika Selatan, Botswana, Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hong Kong.

Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang telah diumumkan sebelumnya dan akan terus mengevaluasi kebijakan setiap saat untuk meminimalisasi dampak dari masuknya varian baru ini.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan hasil survey Google Mobility Jawa-Bali dan Indeks Belanja Masyarakat yang menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat sudah cukup signifikan dibandingkan data pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020 dan mendekati periode libur Idul Fitri 2021.

“Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap indikasi adanya kenaikan kasus dan mobilitas, terutama menghadapi periode Nataru supaya tidak terulang pembatasan sosial yang ketat,” pintanya.

Menurut Luhut, kemungkinan itu harus dijadikan sebagai pengingat untuk lebih taat protokol kesehatan dan 3T, bukan untuk menimbulkan kepanikan.

“Saat ini, jumlah testing dan tracing kita pun sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan November tahun lalu. Tingkat vaksinasi kita juga sudah di atas 60 persen dibandingkan dengan tahun 2020 di saat program vaksinasi belum berjalan,” sebutnya.

Selain itu, Luhut juga meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah memiliki aplikasi yang terintegrasi PeduliLindungi yang perlu untuk terus ditegakkan penggunaannya.

Akhir kata, Luhut meminta agar masyarakat tidak panik karena varian Omicron. Ia ingin agar masyarakat tetap taat protokol kesehatan agar peningkatan kasus secara signifikan pada bulan Juli lalu tidak terjadi kembali.

“Kita hanya perlu waspada dan berjaga-jaga dengan kembali mengetatkan penerapan protokol kesehatan yang sudah mulai terlihat abai ini,” tegasnya. atn

27 PWNU dukung Rais Aam gelar muktamar 17 Desember 2021

27 PWNU dukung Rais Aam gelar muktamar 17 Desember 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Jajaran syuriyah dan tanfidziyah dari 27 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) seluruh Indonesia mendukung Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar sekaligus menegaskan siap mengikuti Muktamar Ke-34 NU pada 17 Desember 2021 di Lampung

Dukungan dan penegasan itu disampaikan ketika mereka menemui Rais Aam di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat, Senin.

Tampil sebagai juru bicara rombongan dalam pertemuan itu adalah Katib Syuriyah PWNU Jawa Timur K.H. Syafruddin.

Sejumlah 27 PWNU itu meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah,Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Sementara itu, Ketua Panitia Daerah Muktamar NU di Lampung dan sekaligus Ketua NU Lampung Prof. Dr. K.H. Moh Mukri menyatakan pihaknya siap melaksanakan muktamar.

“Kami selaku Panitia Daerah sekaligus Pimpinan Wilayah NU bersama 27 Wilayah Provinsi, siap mendukung dan melaksanakan Muktamar Ke-34 NU pada 17-19 Desember 2021 sesuai instruksi Rais Aam PBNU,” tuturnya.

Bahkan, lanjut Prof. Mukri, sejak tahun 2020, PWNU Lampung sudah siap menjadi tuan rumah dan menyiapkan segala daya dukung dan fasilitas untuk menyelenggarakan muktamar.

“Apalagi tahun 2021. Tentu dengan tetap menerapkan prokes sesuai aturan pemerintah,” ujar Rektor UIN Lampung itu.

Menurut dia, sebelum ada pertemuan dengan para Pimpinan Wilayah NU, panitia daerah sudah memantapkan koordinasi.

“Hasil koordinasi terakhir dengan Kapolda, Danrem, dan Gubernur Lampung, semuanya menyatakan siap, termasuk Gubernur Lampung yang sudah menyiapkan dukungan sarana, fasilitas, maupun pendanaan,” ucap dia.

Mantan Ketua PW GP Ansor Lampung ini menampik adanya berbagai spekulasi seakan pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU mustahil dilakukan di Lampung.

“Seluruh fasilitas penginapan di sejumlah hotel maupun pelaksanaan muktamar, baik pembukaan, persidangan, maupun penutupan, kami tegaskan sangat siap untuk menyukseskan muktamar,” ujarnya.

Menanggapi kedatangan para pimpinan NU dari berbagai wilayah, Rais Aam memberi jawaban yang melegakan mereka.

Ketua PWNU Sumatera Selatan Amiruddin Nahrawi saat dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa Rais Aam menegaskan muktamar harus dilaksanakan 17 Desember 2021.

“Beliau mengatakan bahwa muktamar tetap harus diselenggarakan tanggal 17 Desember 2021. Itu persis Surat Perintah Rais Aam yang ditujukan kepada Panitia Muktamar beberapa hari lalu,” kata Amiruddin.

Selain itu, lanjut Amiruddin, Rais Aam juga mengingatkan agar muktamar dilaksanakan sesuai dengan aturan, tidak menabrak AD/ART, serta penuh kedamaian dan persaudaraan. ant

Gus Muhaimin Bertemu Kardinal Suharyo, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Gus Muhaimin Bertemu Kardinal Suharyo, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

nusantara7.com, Jakarta  – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyambangi kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang berada di Jalan Cikini II, Jakarta Pusat, Senin, 29 November 2021. Kedatangan Gus Muhaimin disambut langsung oleh Ketua KWI sekaligus Uskup Agung Keuskupan Agung Jakarta, Mgr Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo.

“Saya bersyukur dan berterimakasih kepada bapak Kardinal yang telah memberikan waktu kepada kami untuk bisa bersilaturahmi dan menyampaikan berbagai hal. Sudah lama sebetulnya kami ingin bersilaturahmi tapi karena pandemi tertunda-tunda,” kata Gus Muhaimin.

Ada tiga agenda dan tujuan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyambangi KWI. Pertama, Gus Muhamin mengundang Kardinal Suharyo beserta jajaran KWI lainnya untuk menghadiri undangan Refleksi Natal dan Tahun Baru yang akan digelar PKB pada 21 Desember mendatang.

“Tujuan kami pertama mengundang Bapak Kardinal dan bapak-bapak dari KWI untuk bisa membantu menyukseskan acara Refleksi Natal. Setidaknya jika bapak Kardinal bisa hadir sangat membahagiakan,” tutur Gus Muhaimin.

Menurut Gus Muhaimin, pihaknya bakal mengundang berbagai tokoh bangsa untuk turut menghadiri refleksi Natal dan Tahun Baru tersebut. Dia berharap refleksi tersebut menjadi media untuk mempererat tali persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai latar agama, suku maupun budaya.

“Sudah lama kami ingin mengundang para tokoh-tokoh agama unetuk bersama-sama refleksi hubungan antar agama, antar keyakinan, dan penguatan semangat kebangsaan. Ujian demi ujian yang telah menimpa kita sebagai suatu bangsa semakin mematangkan kita sebagai kekuatan yang saya yakin dan optimis persatuan dan kesatuan kita semakin natural, fungsional, mengakar dan tidak mudah tergoyahkan,” ujarnya.

Kedua, Gus Muhaimin hadir di KWI untuk mendiskusikan ragam isu kebangsaan, salah satunya terkait kekerasan di Papua. Dia secara khusus meminta sumbang saran dari Kardinal Suharyo untuk bersama-sama mencari solusi terbaik bagi kedamaian dan keteduhan papua.

“Banyak sekali yang dating ke kami juga, kami juga sudah ke sana (Papua), peran KWI sangat penting untuk memajukan Papua sekaligus membawa papua yang damai dan sejahtera,” tutur Gus Muhaimin.

Ketiga, Gus Muhaimin juga menyampaikan salam hangat dan keinginannya bertemu secara langsung dengan Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus di Vatikan. “Sebetulnya saya dan pak Daniel (Daniel Johan) sudah beberapa kali ke sana, tapi masih di luaran. Kita ingin bisa bertemu secara langsung. Tentu ini bagian dari harapan kami ingin menjadi bagian dari langkah-langkah mewujudkan kedamaian dan ketentraman, khususnya di Indonesia,” tukasnya.

Sementara itu, Kardinal Suharyo menyambut baik kedatangan Gus Muhaimin bersama rombongan. Dia juga mengapresiasi inisiatif Gus Muhaimin mengadakan Refleksi Natal dan Tahun Baru. Menurutnya inisiatif tersebut adalah wujud dari toleransi dan upaya menimba kebijakan, pesan, khidmat dari berbagai macam agama di Indonesia.

“Saya kira PKB tidak hanya akan menyambut Natal dengan refleksi, tetapi juga agama-agama lain pasti juga akan mendapat kesempatannya,” tutur Kardinal Suharyo.

Menanggapi persoalan di Papua, Kardinal Suharyo menyatakan membangun dan merawat semangat cinta Tanah Air adalah tanggungjawab seluruh warga bangsa. “Sikap gereja Katolik yang resmi terhadap masalah Papua itu sangat jelas, yaitu mendukung sikap pemerintah, apapun itu, karena dijamin undang-undang internasional,” tutur Kardinal Suharyo.

Dalam kesempatan itu Gus Muhaimin hadir didampingi anggota DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan, jajaran DPP PKB antara lain Yucundianus Lepa, Ketua Panitia Refleksi Natal dan Tahun Baru Ardy Susanto, serta Sekjen Garda Bangsa Muhammad Rodli Kaelani. [brj]

Polda hingga Kodam Jaya Gelar Rapat dengan Panitia Reuni Aksi 212

Polda hingga Kodam Jaya Gelar Rapat dengan Panitia Reuni Aksi 212

Nusantara7.com, Jakarta – Ketua Panitia Reuni Aksi 212, Eka Jaya mengungkapkan pihaknya akan menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya hingga Kodam Jaya pada hari ini, Senin (29/11).
Rapat itu untuk membahas mengenai rencana Reuni Aksi 212 pada 2 Desember 2021 mendatang di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

“Benar Rapat dengan Pemprov DKI hari ini bersama Polda dan Kodam,” kata Eka , Senin (29/11).

Eka menjelaskan salah satu topik yang akan dibahas dalam rapat tersebut terkait izin dan rekomendasi dari Gugus Tugas Covid-19. Sebab, gelaran aksi tersebut membutuhkan izin dari Gugus Tugas Covid-19.

Eka menjelaskan rapat tersebut akan digelar secara daring lewat zoom meeting.

Lebih lanjut, Eka berjanji akan menggelar Reuni 212 dengan super damai. Ia pun sudah menyatakan pihaknya akan mematuhi pelbagai protokol kesehatan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah saat aksi itu digelar.

Diketahui, Polda Metro Jaya menyatakan hingga saat ini belum mengeluarkan izin terkait acara Reuni 212 tersebut.

Aksi 212 merupakan aksi massa yang digelar di Lapangan Monas Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016 silam. Aksi perdana digelar menyusul pernyataan calon gubernur petahana dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dianggap menistakan Islam.

Setelah aksi perdana 212 pada 2016, PA 212 rutin menggelar acara bertajuk Reuni Aksi 212 pada tahun-tahun setelahnya. Tercatat, PA 212 kerap menggelar acara Reuni 212 di Monas dengan mengundang massa besar-besaran sejak tahun 2017 hingga 2019. cnn

 

Syarat Karantina dan Vaksin untuk Jemaah Umrah RI

Syarat Karantina dan Vaksin untuk Jemaah Umrah RI

Nusantara7.com, Jakarta – Kementerian Agama membenarkan bahwa pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah mengeluarkan regulasi syarat-syarat kedatangan jemaah umrah bagi jemaah luar negeri termasuk Indonesia.
Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama M. Noer Alya Fitra atau Nafit membenarkan bahwa calon jemaah asal Indonesia yang sudah melakukan vaksinansi Covid-19 dua dosis lengkap yang diakui WHO tak perlu suntik booster.

Hal itu berlaku bagi calon jemaah yang sudah disuntik vaksin asal China seperti Sinovac dan Sinopharm.

Meski demikian, Nafit memastikan bahwa jemaah yang sudah divaksin Sinovac dan Sinopharm wajib menjalani karantina selama 3 Hari. Lalu, Setelah 48 Jam karantina akan dilakukan tes swab PCR. Bila hasil negatif, langsung diperbolehkan melaksanakan umrah.

“Betul tak perlu booster dan perlu karantina 3 hari,” kata Nafit , Senin (29/11).

Tak hanya itu, Kementerian Haji Saudi turut mengeluarkan aturan bahwa jemaah umrah dari luar negeri telah disuntik vaksin sebanyak dua dosis dengan vaksin yang diakui oleh otoritas Arab Saudi bisa langsung diperbolehkan melaksanakan umrah.

Diketahui, terdapat empat vaksin yang telah diakui otoritas Saudi di antaranya Astrazeneca, Moderna, Johnson and Johnson dan Pfizer.

Bagi jemaah umrah yang sudah vaksinasi lengkap menggunakan empat jenis vaksin tersebut tidak diberlakukan karantina. Mereka akan bisa langsung melaksanakan umrah.

“Kita memastikan kesehatan, ketertiban, dan keamanan jemaah umrah,” kata Nafit.

Sebelumnya, Arab Saudi telah mencabut larangan terbang atau suspend penerbangan dari Indonesia terhitung mulai 1 Desember 2021 tanpa harus transit ke negara ketiga. Selain Indonesia, lima negara lainnya itu termasuk Pakistan, Brasil, Vietnam, Mesir, dan India.

Pengumuman ini dikeluarkan berdasarkan pembaruan terhadap situasi Covid-19 Saudi dan global, termasuk di enam negara tersebut

Larangan terbang telah diberlakukan oleh Arab Saudi terhadap Indonesia dan sejumlah negara lain sejak Februari 2021. Ketentuan ini sempat diperbarui pada akhir Agustus 2021, namun hanya berlaku bagi orang yang memiliki izin tinggal di Arab Saudi. cnn

 

 

Erick Thohir Berencana buat sentra kuliner Indonesia di luar negeri

Erick Thohir Berencana buat sentra kuliner Indonesia di luar negeri

Nusantara7.com, Jakarta  – Menteri BUMN, Erick Thohir memiliki cita-cita untuk membuat sentra (hub) yang memperkenalkan kuliner Indonesia di luar negeri.

“Salah satu cita-cita saya ialah membuat hub untuk memperkenalkan kuliner Indonesia di luar negeri, agar cita rasa Indonesia semakin dikenal dunia,” ujar Erick Thohir, dikutip akun resmi Twitter-nya @erickthohir di Jakarta, Senin.

Menurut Erick, cita-cita itu juga didasari karena kuliner Indonesia begitu kaya akan rasa, bahkan sudah diakui hingga ke mancanegara.

Ia juga mengajak masyarakat serta warganet untuk menyarankan kuliner apa yang akan menjadi andalan.

“Ada saran makanan apa yang akan jadi andalan?” katanya.

Sebelumnya Erick mengajak pelaku kreatif bersama-sama membuat peta jalan atau roadmap industri kreatif pasca-COVID-19.

Erick mengatakan Indonesia Creative Cities Network (ICCN) bersama BUMN akan merekrut konsultan terkait industri-industri apa saja yang masih bertahan ke depan pasca-COVID.

Ia melihat banyak peluang dalam industri kreatif pasca-COVID seperti industri konten akan menjadi lokomotif. Kemudian untuk sektor makanan, sekarang ini konsumen berlomba-lomba berpikir mengenai makanan sehat dan cara menanamnya pun harus sehat.

Pemetaan ini harus dibuat bersama-sama. Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN siap mendukung bagaimana BUMN dan pelaku ekonomi kreatif membuat roadmap ini saat COVID-19 atau ke depannya ada harapan pasca-COVID

Erick yang merupakan penggemar olahraga basket itu menambahkan, roadmap industri kreatif ini juga dalam rangka membantu BUMN berinvestasi kepada pelaku kreatif dan startup. Namun, Erick memastikan startup yang dibantu investasinya merupakan perusahaan rintisan asli Indonesia. atr
 

Kemendagri Pantau Pelaksanaan Pilkades di Jember dan Sumenep Secara Virtual

Kemendagri Pantau Pelaksanaan Pilkades di Jember dan Sumenep Secara Virtual

Nusantara7.com, Jakarta   – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di empat kabupaten, yakni Dairi, Jember, Sumenep, dan Halmahera Timur. Keempat kabupaten ini melangsungkan Pilkades pada Kamis (25/11/2021).

Pada kesempatan itu, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Aferi S. Fudail mencatat, secara umum Pilkades di empat daerah tersebut sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

“Kami memantau Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Desa Parsanga Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dan Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur,” ujar Aferi melalui pernyataan tertulisnya, Jumat (26/11/2021).

Selain itu, Aferi juga berpesan, agar keempat kabupaten tersebut dapat terus disiplin menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkades, baik saat penghitungan suara maupun pelantikan kepala desa terpilih.

“Semoga seluruh kepala desa yang terpilih merupakan pilihan terbaik sesuai hati nurani masyarakat, profesional, berintegritas dan amanah serta semakin memajukan desa sekaligus mendukung visi misi kepala daerah,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, hadir melaporkan pelaksanaan di daerah masing-masing secara virtual, yakni Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman, Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Leonardus Sihotang.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, Pilkades di empat daerah tersebut berlangsung dengan kondisi beragam. Misalnya, di Kabupaten Dairi yang melaksanakan Pilkades di 106 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Ajang ini diikuti oleh 277 calon kepala desa (Cakades) dengan jumlah pemilih sebanyak 116.152 orang yang tersebar di 262 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berbeda dengan Dairi, Kabupaten Jember melangsung Pilkades di 59 desa yang berada di 25 kecamatan. Gelaran ini diikuti oleh 213 Cakades dengan jumlah pemilih sebanyak 409.452 orang yang tersebar di 908 TPS. Sedangkan Kabupaten Sumenep melaksanakan Pilkades di 84 desa pelaksana yang tersebar di 27 kecamatan. Pilkades ini diikuti oleh 242 Cakades dengan jumlah pemilih sebanyak 223.959 orang yang tersebar di 661 TPS.  (brj)

39 Pemda Masuk Nominator IGA Tahun 2021

39 Pemda Masuk Nominator IGA Tahun 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Sebanyak 39 pemerintah daerah (Pemda) masuk Nominator Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021. Adapun ke 39 Pemda tersebut telah dibagi ke dalam beberapa klaster, yakni 7 Pemerintah Provinsi, 12 Pemerintah Kota, 12 Pemerintah Kabupaten, 5 Pemda di daerah perbatasan, serta 3 Pemda di daerah tertinggal.

“Pemerintah daerah yang menjadi nominator dalam tahapan presentasi kepala daerah tahun 2021 adalah sebanyak 39,” kata Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro, Selasa (23/11/2021).

Adapun nominator pada klaster provinsi adalah Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jambi. Sementara nominator pada klaster kabupaten yaitu Banyuwangi, Wonogiri, Bogor, Muara Enim, Lampung Barat, Tabalong, Indragiri Hilir, Tanggamus, Musi Rawas, Tegal, Hulu Sungai Selatan, dan Bojonegoro.

Sedangkan nominator pada klaster kota, yaitu Singkawang, Surabaya, Padang Panjang, Cimahi, Yogyakarta, Tangerang, Mojokerto, Probolinggo, Pariaman, Bandung, Pekanbaru, dan Makassar. Kemudian, nominator pada klaster daerah perbatasan yakni Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Berikutnya, nominator pada klaster daerah tertinggal yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Belu, serta Kabupaten Nabire. Diketahui, secara umum penilaian inovasi daerah dan pemberian penghargaan IGA ini dilakukan melalui empat tahapan, yakni tahapan penjaringan, tahapan pengukuran, tahapan penilaian, validasi lapangan, hingga penetapan dan pemberian penghargaan.

Sebelumnya, Pemda melakukan pelaporan atas inovasi yang dilakukan selama 2 tahun terakhir secara online, realtime dan transparan melalui laman https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/. Hingga 17 September 2021 telah terhimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil sementara pengukuran mandiri, sebanyak 126 Pemda masuk dalam kategori sangat inovatif, yang terdiri dari 13 provinsi, 79 kabupaten, dan 34 kota.

Eko menambahkan, untuk menjaga objektivitas, akuntabilitas, dan kualitas pengukuran inovasi daerah, dilakukan quality control dengan melibatkan pihak eksternal yang bekerja secara independen. Proses peninjauan kembali atau quality control tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kualitas inovasi berdasarkan bukti pencapaian program atau inovasi daerah.

“Pada tahap presentasi kepala daerah ini, kepala daerah nominator hasil validasi dan quality control memaparkan penerapan inovasi yang dilakukan dalam kurun waktu dua tahun terakhir,” ujar Eko.

Tak hanya itu, kepala daerah juga akan mempresentasikan inovasinya di hadapan tim penilai yang berasal dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, KemenPAN RB, BRIN, Bappenas, LAN RI, UI, dan kemitraan partnership. “Tahap presentasi kepala daerah dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 23 hingga 25 November 2021,” tambahnya.

Sebagai informasi, penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan IGA Tahun 2021 ini didasarkan pada sejumlah regulasi yang berlaku, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; serta Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. (brj)

Perusahaan BUMN masuk pemeringkatan laporan keberlanjutan Asia 2021 dari NCSR

Perusahaan BUMN masuk pemeringkatan laporan keberlanjutan Asia 2021 dari NCSR

Nusantara7.com, Surabaya  – Sejumlah perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) masuk pemeringkatan laporan keberlanjutan Asia (Asia Sustainability Report Rating/ASRRAT) 2021 dari National Center for Sustainability Reporting (NCSR).

Ketua NCSR, Dr Ali Darwin, dalam siaran persnya di Surabaya, Jumat mengatakan, laporan pemeringkatan diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah membuat laporan keberlanjutan dan mendorong peningkatan baik kuantitas maupun kualitas laporan.

Ali mencatat, dalam ASRRAT 2021 terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang memperoleh peringkat platinum, termasuk dari perusahaan BUMN, yaitu dari lima perusahaan meningkat menjadi tujuh tahun ini.

Ketujuh perusahaan peringkat Platinum tersebut masing-masing PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk (Bank BJB), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Indonesia Power, PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Pupuk Kalimantan Timur.

Kriteria untuk peringkat platinum menurut Eko, antara lain laporan keberlanjutan disusun sesuai dengan standar GRI opsi komprehensif dan telah dilakukan assurance (audit) serta memperoleh nilai 93 hingga 100.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan BRI, A Solichin Lutfiyanto mengatakanbahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen BRI dalam menjalankan prinsip keuangan yang berkelanjutan.

“BRI memandang bahwa bisnis yang berkelanjutan memiliki arti penting bagi perseroan, dimana hal tersebut tidak terlepas dari kelangsungan usaha dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup,” katanya.(ant)

Presiden akan paksa pihak swasta siapkan pusat nursery di daerah pertambangan

Presiden akan paksa pihak swasta siapkan pusat nursery di daerah pertambangan

Nusantara7.com, Jakarta  – Presiden Joko Widodo menyebut ia akan memaksa pihak swasta untuk ikut menyiapkan pusat persemaian bibit (nursery center) demi mengurangi kerusakan lahan dan memperbaiki lingkungan.

“Saya juga akan memaksa, mengharuskan semua perusahaan kelapa sawit, perusahaan pertambangan untuk juga menyiapkan ‘nursery-nursery’ seperti ini sehingga juga terjadi perbaikan-perbaikan di lingkungan di mana pertambangan itu ada, di mana kebun sawit itu ada,” kata Presiden Jokowi di Persemaian Modern Rumpin di Kecamatan Rumpin, Bogor, Jumat.

Dalam peninjauan tersebut, sejumlah duta besar (dubes) negara sahabat juga akan turut serta. Para dubes tersebut turut bergabung sejak dari Istana Bogor.

“Kita akan membikin dalam 3 tahun ke depan, kurang lebih 30 seperti ini dari pemerintah,” tambah Presiden.

Tujuan pendirian pusat persemaian tersebut adalah untuk mengurangi kerusakan lingkungan di hulu.

“Kita harapkan di bulan Januari (2022), bibit-bibit ini sudah mulai keluar untuk ditanam di tempat tempat yang sering banjir, yang sering longsor, yang memerlukan rehabilitasi untuk lahan-lahan kritis,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi pun menunjukkan sejumlah bibit yang sudah dikembangkan di pusat persemaian tersebut antara lain bibit akasia, sengon, eukaliptus, jati, hingga bibit mahoni.

“Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak dari perubahan iklim dan kita tunjukkan ini ‘nursery center’ ini yang setahun bisa memproduksi kurang lebih 12 juta bibit,” tegas Presiden.

Para dubes yang hadir antara lain Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim, Duta Besar Kanada untuk Indonesia Cameron MacKay, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.

Di Persemaian Modern Rumpin, Presiden dan para dubes akan meninjau sejumlah fasilitas seperti area rumah perkecambahan, area rumah produksi, hingga kolam air dan sedimen.

Pusat Sumber Benih dan Persemaian Rumpin berdiri di atas lahan seluas 159,58 hektare yang terdiri atas zona perbenihan, zona kelola masyarakat, zona diklat, dan zona koridor pengembangan usaha dengan kapasitas produksi sekitar 16 juta bibit. (ant)