POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Page 8

Pendapatan APBD 2023 Probolinggo ditargetkan wali kota Rp798 miliar

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 20, 2022September 20, 2022

N7, Probolinggo – Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menargetkan pendapatan daerah pada Raperda APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp798 miliar lebih yang disampaikan dalam rapat paripurna nota keuangan APBD 2023 di DRPD Kota Probolinggo, Jawa Timur, Senin.

“Rinciannya pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp201 miliar lebih serta pendapatan transfer pemerintah pusat dan antardaerah sebesar Rp597 miliar lebih,” katanya dalam rapat paripurna di DPRD Kota Probolinggo.

Ia berharap pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2023 bisa berjalan lancar, tertib dan selesai sebelum tahun anggaran 2022 berakhir, sehingga dapat tepat waktu.

“Apa yang sudah saya sampaikan menjadi bahan untuk dijadikan pembahasan-pembahasan di komisi maupun di badan anggaran. Mudah-mudahan pembahasan sesuai dengan tahapan-tahapan, sehingga sebelum masa akhir anggaran 2022 sudah selesai,” tuturnya.

Sementara Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib mengatakan agenda paripurna adalah penyampaian nota keuangan Wali Kota Probolinggo terhadap pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2023 yang diikuti 23 orang anggota dewan.

“Kami akan dalami program prioritas yang diusulkan Pemkot Probolinggo di pembahasan komisi-komisi. Tentunya nanti akan ada perbaikan dan saran dalam APBD 2023,” tuturnya.

Setelah rapat paripurna nota keuangan APBD tahun anggaran 2023, maka masing-masing fraksi di DPRD Kota Probolinggo akan menyampaikan tanggapan terhadap nota keuangan tersebut.

Sebelumnya Wali Kota Probolinggo dengan pimpinan DPRD kota setempat sudah mengesahkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp1,25 triliun dengan rincian belanja operasional dianggarkan Rp927 miliar lebih, belanja modal dianggarkan sebesar Rp307 miliar lebih serta belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp17,8 miliar. ant

Fenomena Bjorka diklaim pakar hukum Unair akibat kacaunya pengelolaan sistem

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 20, 2022September 20, 2022

N7, Surabaya – Hacker Bjorka muncul dengan klaim membocorkan data pribadi para pejabat pemerintahan dan data-data negara di Indonesia. Pro kontra pun muncul di tengah masyarakat. Ada yang menganggapnya bak pahlawan, namun ada juga yang tidak setuju dengan caranya yang dinilai melanggar privasi.

Pakar Hukum Siber Fakultas Hukum Universitas Airlangga Masitoh Indriani menanggapi fenomena tersebut dengan menekankan tentang urgensi pengelolaan cyber security system di Indonesia. Dosen yang mendalami isu perlindungan data pribadi itu mengatakan munculnya peretasan tersebut menandakan kekacauan dalam pengelolaan cyber security system di Indonesia.

“Apakah ini sebagai bentuk protes? Bjorka mungkin melihat abainya para stakeholder dan kurang seriusnya dalam pengelolaan cyber security system,” kata Masitoh dalam keterangan yang diterima beritajatim.com, Senin (19/9/2022).

“Sehingga dengan sistem yang vulnerable, terjadilah peretasan-peretasan dan pelanggaran terhadap data pribadi itu. Namun, perlu dilihat juga aspek yang lain, tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Dan, yang paling penting adalah materi dari regulasi itu sendiri,” imbuhnya.

Masitoh menambahkan, penyebaran data pribadi itu jelas melanggar privasi yang dilindungi konstitusi dan merupakan tindak pidana cyber crime. Berdasar hukum Indonesia, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap privasi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Cyber crime ini tindak pidana yang unik karena bersifat transnasional. Pengungkapan tindak pidana ini effort-nya sangat tinggi karena bersinggungan dengan kerja sama internasional dan kemampuan sumber daya manusia di Indonesia yang mungkin juga terbatas,” ungkapnya.

Masitoh menjelaskan bahwa Indonesia sudah lama menyusun payung hukum berupa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun, hingga saat ini belum disahkan juga.

“RUU PDP adalah salah satu unsur penting dalam pengelolaan cyber security system di Indonesia agar menjadi lebih baik. Ruang lingkup RUU PDP ini mencakup definisi data pribadi dan data sensitif, hak dan kewajiban bagi pengendali dan pemroses data, hak dan kewajiban subjek data, adanya DPO (Data Protection Officer, red) dan DPA (Data Protection Authority, red), serta mekanisme penyelesaian sengketa data pribadi,” terangnya.

Khusus untuk keamanan negara, ujar Masitoh, dapat dibuat undang-undang lain tentang cyber security system, selain RUU PDP. Masitoh menekankan bahwa jangan sampai pemerintah Indonesia menggunakan paradigma konvensional pada era digital seperti saat ini.

“Siapa yang paling bertanggung jawab tentang kasus kebocoran data seperti ini sebenarnya kita perlu melihat dua hal. Apakah dari sisi PSE (orang atau badan usaha yang mengoperasikan sistem elektronik, Red) atau murni ada serangan dari luar. PSE sendiri nanti harus dilihat siapa yang melakukan pengendalian dan pemrosesan data,” katanya.

“Kalau serangan dari hacker luar, harus dicek apakah karena ada kelalaian PSE mengelola sistemnya sehingga ada hole untuk diserang? Atau memang murni serangan dari hacker? Ini penting sekali untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab,” tambahnya.

Masitoh juga menegaskan bahwa data dianggap sebagai the new oil dalam konteks ekonomi digital sebagai salah satu hak yang fundamental bagi warga negara. Menurutnya, akan ada banyak kerugian fatal yang terjadi apabila cyber security system di Indonesia tidak dibenahi dengan segera.

“Intinya, cyber security system di Indonesia masih sangat lemah. Karena itu, kita harus memperkuat regulasinya, seriusi implementasi dan penegakan hukumnya, serta dorong dan perbaiki sumber daya manusia dan infrastrukturnya,” tutup Masitoh.Surabaya (beritajatim.com) – Hacker Bjorka muncul dengan klaim membocorkan data pribadi para pejabat pemerintahan dan data-data negara di Indonesia. Pro kontra pun muncul di tengah masyarakat. Ada yang menganggapnya bak pahlawan, namun ada juga yang tidak setuju dengan caranya yang dinilai melanggar privasi. bjm

Pendaftaran calon Panwaslu Surabaya telah dibuka

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 19, 2022September 19, 2022

N7, Surabaya – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya membuka pendaftaran Calon Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan untuk persiapan menghadapi Pemilu Serentak 2024.

Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar, di Surabaya, Senin, mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat dengan Nomor: 038/KP.01.00/JI-38/09/2022 terkait pendaftaran Panwaslu kecamatan yang dimulai pada 21-27 September 2022.

“Kami mengajak warga Surabaya menjadi bagian dari pelaksanaan Pemilu 2024 dengan ikut mendaftar sebagai Panwaslu kecamatan,” kata Agil.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2019, atas kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017, dibuka kesempatan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu kecamatan.

Sejumlah persyaratan di antaranya WNI, berusia paling rendah 25 tahun, setia kepada Pancasila, UUD, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Selain itu, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar.

Kemudian, tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun.

Lalu, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih, bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih dan lainnya.

“Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi,” kata Agil.

Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diunduh di laman Bawaslu Kota Surabaya atau Bawaslu provinsi, media sosial, atau Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya.

Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 21-27 September 2022 pukul 09.00 WIB-17.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kota Surabaya, Jalan Tenggilis Mejoyo No. 1, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya.

Dokumen pendaftaran dapat dikirim secara daring ke alamat email rekrutmenpanwascam.sby@gmail.com atau melalui pos kilat dan disampaikan secara langsung ke Sekretariat Bawaslu Surabaya. ant

Pemkab Jember raih peringkat 14 secara nasional upaya pencegahan korupsi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 16, 2022September 16, 2022

N7, Jember – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini menempatkan Pemerintah Kabupaten Jember di peringkat 14 secara nasional dan perungkat 7 di Jawa Timur untuk upaya pencegahan korupsi.

Pemkab Jember memperoleh nilai 79 poin dalam MCP atau Monitoring Center for Prevention dari sebelumnya 73 poin. MCP adalah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Ini cukup membanggakan. Tapi perlu ada peningkatan lagi, agar kita bisa masuk lima besar pada tahun berikutnya. Dengan adanya peningkatan ini, tata kelola pemerintahan kita semakin bagus. Semakin efektif bagaimana kita memberantas korupsi,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto, Kamis (15/9/2022).

Aplikasi program MCP (Monitoring Centre for Prevention) ini mengintervensi delapan area, yakni perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, manajemen aparatur sipil negara, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerag, dan tata kelola keuangan desa. Pemerintah Kabupaten Jember diharuskan melengkapi dokumen terkait delapan area intervensi tersebut untuk kemudian dinilai.

Hendy berjanji akan melaksanakan arahan dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Jatim. “Kami akan teruskan kepada masyarakat Jember, terutama ASN (Aparatur Sipil Negara) agar bisa mengelola anggaran sebaik-baiknya, melayani masyarakat sebaik-baiknya, Tidak ada korupsi. sehingga Jember bisa lebih baik lagi dan lebih cepat menyejahterakan masyarakat,” katanya. bjm

Hadiri rembuk tani di Malang, Gus Muhaimin minta Kapolri brantas para mafia pupuk

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 14, 2022

N7, Malang – Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar berjanji, akan menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perihal sulitnya petani mencari pupuk bersubsidi.

“Saya akan menemui Kapolri secepatnya. Bisa hari ini, malam ini, atau besok, secepatnya saya harus sampaikan bahwa para mafia yang bermain pupuk dan merugikan petani, harus segera di berantas,” teriak Gus Muhaimin, dihadapan ribuan petani se Malang Raya, Rabu (14/9/2022) siang.

Muhaimin hadir dalam Rembuk Tani di Dome Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Rembuk Tani, digagas Gus Muhaimin yang juga mencalonkan diri sebagai Presiden RI 2024 mendatang.

Rembuk Tani digelar untuk menampung serta melihat dari dekat kondisi para petani ditengah naiknya sejumlah komoditi pangan. Melalui Rembuk Tani, Gus Muhaimin berharap kedaulatan pangan negara Indonesia, bisa menopang kekuatan bangsa dari sisi pangan. Serta, mengangkat harkat ekonomi para petani di seluruh wilayah Indonesia.

Gus Muhaimin menjelaskan, mafia pupuk sudah sangat merugikan dan membuat nasib petani semakin terpuruk. “Keluhan pupuk bagi petani ini sudah berkutat bertahun tahun, saya secepatnya akan menemui Kapolri, menteri pertanian, menteri perdagangan dan menteri BUMN untuk segera membahas rentetan masalah pupuk yang tidak bisa diatasi ini,” tegasnya.

Ia melanjutkan, dari seluruh wilayah di Indonesia, soal pupuk baik dari segi cara subsidinya, seluruh petani di Malang mengindikasi ada mafia pupuk. “Dari rembuk Tani ini, seluruh petani di Malang Raya mengindikasikan ada mafia pupuk. Dan tidak hanya petani di Malang saja, seluruh petani juga mengindikasikan itu, ada mafia pupuk,” kata Gus Muhaimin.

“Kami minta Kapolri dan instansi terkait untuk segera bertindak, ada mafia subsidi pupuk,” tambahnya.

Gus Muhaimin menambahkan, dirinya mendapat utusan dari petani agar permasalahan pupuk bersubsidi segera ditangani. “Kami mendorong pemerintah dari yang paling atas hingga paling bawah untuk melakukan pengawasan terhadap mafia pupuk ini,” pungkasnya. bjm

Puan Maharani minta pemerintah segera atasi kebocoran data

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 13, 2022September 13, 2022

N7, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera bertindak mengatasi kebocoran data milik kementerian/lembaga maupun sejumlah tokoh, menanggapi banyaknya kebocoran data oleh peretas belakangan ini.

“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Puan pun mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan ke publik terkait peretasan data-data milik kementerian/lembaga. Ia berharap BSSN dan kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” ujarnya.

Puan menyayangkan disrupsi digital yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE). Hal ini, katanya, sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia.

“Seharusnya PSE melakukan pengamanan, termasuk dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat. Kebocoran data yang dialami kementerian maupun lembaga negara tentu berdampak besar,” ucapnya.

Kebocoran data pribadi, lanjut Puan, juga dikhawatirkan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik itu pelaku kejahatan siber, maupun pihak yang memanfaatkan keadaan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menilai tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi, di mana layanan dan transaksi secara digital akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik.

“Maka perlu segera dilakukan pembenahan sistem di kementerian dan lembaga negara terkait keamanan siber,” tutur mantan Menko PMK itu.

Di sisi lain, ujar dia, DPR RI terus berupaya mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah selesai dalam pembahasan tingkat I.

“DPR RI terus berkomitmen mengawal agar RUU PDP bisa segera disahkan sebagai undang-undang sehingga hak sipil warga negara terkait privasi atas data pribadinya, dapat dilindungi dan dijamin oleh negara,” kata Puan. ant

Mas Dhito wujudkan wisata inklusi di Kediri

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 12, 2022

N7, Kediri – Bupati Hanindhito Himawan Pramana mendorong terwujudnya wisata inklusi di Kabupaten Kediri dengan menyediakan sarana prasarana yang ramah bagi disabilitas.

“Tempat wisata di Kediri ini harus ramah disabilitas, contoh kecilnya fasilitas toilet atau WC itu pasti masih banyak yang belum ramah disabilitas, termasuk juga akses jalan,” katanya Minggu (11/9/2022).

Dorongan bupati muda yang akrab disapa Mas Dhito ini sebagai wujud perhatian pemerintah daerah dalam memberikan hak yang sama bagi warganya untuk menikmati pariwisata di Bumi Panjalu.

Untuk mewujudkan pariwisata inklusif itu, Mas Dhito meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dapat menyediakan sarana prasarana ramah disabilitas di kawasan objek wisata.

Sebagai langkah awal, Mas Dhito meminta dimulai dari satu objek wisata. Ketika nantinya satu objek itu berhasil dibuat ramah disabilitas, baru kemudian bergeser ke objek wisata lain.

“Kita bisa mulai dari Gunung Kelud, apa yang dibutuhkan teman-teman disabilitas. Harapan saya Gunung Kelud nanti merupakan destinasi wisata yang ramah terhadap disabilitas,” ungkapnya.

Penataan satu objek wisata menjadi ramah disabilitas itu berjalannya waktu diakui mesti butuh proses penyempurnaan. Pun demikian, langkah awal untuk mewujudkan wisata inklusi itu perlu untuk segera dilakukan.

Pencanangan tempat wisata ramah terhadap disabilitas itu, dilakukan Mas Dhito menindaklanjuti harapan yang disampaikan penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri terhadap pembangunan wisata inklusi.

Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) Umi Salamah sebelumnya dalam pertemuan dengan bupati menyampaikan, sejumlah kegiatan dilakukan PDKK termasuk melakukan diskusi bersama penyandang disabilitas dengan mengundang narasumber dari instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dihadapan Mas Dhito, Umi membeberkan, salah satu diskusi pernah dilakukan di lereng Gunung Kelud dan membahas terkait wisata inklusi.

“Di lereng Gunung Kelud itu banyak teman-teman disabilitas dan kami berharap bagaimana wisata di Kabupaten Kediri ini inklusi kepada disabilitas dalam pembangunannya,” ucapnya. bjm

Ratu Elizabeth II wafat, Jokowi sampaikan belasungkawa

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 9, 2022September 9, 2022

N7, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Ratu Elizabeth II.

“I am deeply saddened by the passing of Queen Elizabeth II, a widely admired and beloved queen (Saya sangat berduka atas meninggalnya Ratu Elizabeth II, seorang ratu yang sangat dikagumi dan dicintai),” kata Presiden Jokowi melalui akun twitter resminya @jokowi pada hari Jumat.

Ratu Elizabeth II mengembuskan napas terakhir di Istana Balmoral, Aberdeenshire, Skotlandia, Jumat. Kondisi kesehatan Ratu Elizabeth II memburuk usai dirawat pada bulan Oktober 2021.

“My deepest sympathy and heartfelt condolences to the Royal Family, the government, and the people of the UK (Saya sampaikan simpati dan belasungkawa yang tulis kepada keluarga kerajaan, pemerintah dan rakyat Britania Raya,” tambah Presiden.

Ratu Elizabeth II adalah pemimpin yang paling lama memerintah dalam sejarah Inggris meninggal pada usia 96 tahun dengan damai di Balmoral.

Pada Kamis (8/9) pagi, pihak keluarga kerajaan mengumumkan para dokter khawatir tentang kesehatan Ratu dan menempatkannya di bawah pengawasan medis.

Suami Ratu Elizabeth II, Pangeran Philip juga telah meninggal dunia pada bulan April 2021 pada usia 99 tahun.

Elizabeth dan Philip menikah selama lebih dari 70 tahun dan memiliki empat anak: Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward.

Ratu Elizabeth II adalah kepala negara Inggris yang paling banyak bepergian dan ratu Inggris yang paling lama menikah.

Ia telah memerintah lebih lama daripada raja lainnya dalam sejarah Inggris, menjadi sosok yang sangat dicintai dan dihormati selama pemerintahannya beberapa dekade.

Sang Ratu mencapai tonggak sejarah 70 tahun di atas takhta pada tanggal 6 Februari 2022, merayakan dengan Platinum Jubilee pada bulan Juni untuk menandai kesempatan tersebut.

Elizabeth meninggalkan empat anak, delapan cucu, dan 12 cicit. Putra sulungnya, Charles (73), segera naik takhta Inggris setelah kematiannya.

Pangeran Harry, Pangeran William, Pangeran Andrew, dan lainnya bertolak menuju Balmoral di Skotlandia untuk berada di samping Ratu.

Setelah wafatnya Ratu, putra sulung Ratu, Charles, menjadi Raja Inggris Raya dan Persemakmuran Inggris, dan istrinya Camilla Parker Bowles mendapat gelar Queen Consort. ant

Cegah informasi bohong ke pelajar, Kominfo Bojonegoro gelar literasi digital

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 9, 2022September 9, 2022

N7, Bojonegoro – Perkembangan teknologi dan informasi salah satu dampaknya adalah kerentanan menerima informasi bohong. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar acara Peningkatan Literasi Digital Generasi Milenial dengan tema Pencegahan informasi bohong, Kamis (8/9/2022).

Plt Kepala Dinas Kominfo Nanang Dwi Cahyono menyampaikan acara ini diselenggarakan guna penangkalan hoax atau informasi bohong, sekaligus untuk membekali para siswa agar mengetahui dan mampu membentengi diri dari informasi bohong yang beredar melalui internet.

“Kegiatan ini akan dilakukan di 8 titik. Pada kesempatan pertama ini diikuti oleh 270 siswa kelas XII yang nantinya sangat dibutuhkan sebagai agen informasi penangkal hoax di tengah masyarakat,” ujarnya saat menggelar acara di SMA Negeri 1 Bojonegoro.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah berpesan agar para siswa bisa membantu pemerintah, baik dalam skala nasional maupun di Bojonegoro untuk menanggulangi dan mencegah adanya informasi bohong. “Saat ini banyak sekali konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya harap anak-anak bisa membantu pemerintah khususnya kabupaten Bojonegoro,” harapnya.

Para pelajar diharapkan lebih selektif dalam memilih informasi, terlebih di era banjir informasi ini pelajar bisa memilih konten yang mampu menunjang ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, bupati yang kerap disapa Buk e tersebut juga berpesan agar para siswa kerap melakukan diskusi ilmiah dan membantu membrantas hoax. Sebab hoax bisa menumbuhkan rasa benci, tidak simpatis dan bisa hopeless.

“Jika sudah tumbuh rasa hopless, akan menjadi malas mengejar pendidikan, maka lakukanlah diskusi positif bersama untuk hal positif juga,” ujarnya.

Bupati Anna juga menyampaikan saat ini Pemkab Bojonegoro sedang menyiapkan Dana Abadi Pendidikan berkelanjutan, dimana proses penyusunan Perda dana abadi pendidikan tersebut kini dibawa ke provinsi dan akan dibawa ke kementerian. “Dana Abadi Pendidikan tersebut, sangat cukup untuk kita gunakan di sektor perguruan tinggi,” ungkapnya.

“Semua memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan manfaatnya. Dana abadi pendidikan ini akan segera diselesaikan guna meningkatkan indek pembangunan manusia (IPM),” pungkasnya. bjm

MenpanRB Azwar Anas janji benahi layanan publik

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 8, 2022September 8, 2022

N7, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas telah menyiapkan sejumlah gebrakan untuk melanjutkan estafet perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, usai resmi dilantik.

Dalam jangka pendek, Azwar akan fokus pada tiga prioritas, yaitu digitalisasi struktur, digitalisasi kompetensi, dan budaya digital.

“Dulu ATM dimana-mana, sekarang orang sudah tidak menggunakan ATM karena beralih jadi cashless. Kedepan birokrasi juga sama, digital birokrasi itu menjadi pilihan. Inilah yang akan kami teruskan dari ide pandangan dari Prof. Mahmud MD, Pak Tjahjo Kumolo, dan arahan Presiden,” ujarnya dalam Serah Terima Jabatan Menteri PANRB dari Mahfud MD kepada Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Azwar menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah menitipkan sejumlah mandat untuk diselesaikan saat menunjuk dirinya sebagai Menteri PANRB. Peningkatan kualitas pelayanan publik utamanya yang ada di struktur pemerintahan terbawah seperti kelurahan dan kecamatan, harus segera digenjot.

Mantan Bupati Banyuwangi ini juga siap bekerja sama dengan pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian PANRB maupun instansi paguyuban untuk dapat mewujudkan cita-cita Presiden membangun birokrasi yang cekatan dan tidak berbelit-belit.

“Selama saya menjadi Bupati Banyuwangi, jajaran Kementerian PANRB ini memaksa saya untuk berpikir lebih cepat, kreatif, dan terukur. Kedepan kami berharap dapat terus memberikan guidance pada pemerintah daerah atau pusat dalam membangun pelayanan publik yang prima,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD menyampaikan dukungannya pada Menteri Azwar.

Menurutnya, Azwar Anas adalah sosok yang tepat untuk memimpin beragam pembenahan di bidang pelayanan publik, SDM Aparatur, maupun akuntabiltas pemerintah.

“Hari ini saya menyerahkan jabatan Menteri PANRB kepada Bapak Abdullah Azwar Anas yang menurut saya sangat tepat karena beliau ini muda, enerjik, kreatif, dan inovatif. Pengalamannya juga sudah banyak, sehingga punya modal untuk menjawab berbagai tantangan,” ungkapnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan dirinya melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.

Menurut Presiden, Abdullah Azwar Anas adalah figur yang memiliki rekam jejak yang jelas dan inovatif saat memegang jabatan sebagai Bupati Banyuwangi.

Hal tersebut diungkapkan Presiden dalam keterangannya selepas acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 7 September 2022.

“Ya kita semua tahu Pak Azwar Anas ini kan track record-nya jelas. Waktu memegang birokrasi di Banyuwangi banyak sekali yang saya lihat, saya langsung melihat ke sana saat itu inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, inovasi-inovasi di urusan KTP, urusan perizinan yang dilakukan bisa di pasar, di mal. Saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu. Track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Azwar Anas,” jelas Presiden.

Kepala Negara juga berpesan agar reformasi birokrasi bisa digarap dengan cepat sehingga menjadi birokrasi yang melayani serta memiliki kedisiplinan yang tinggi. “Saya kira beliau enggak usah diberi pesan-pesan sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Sangat ngerti, bukan ngerti,” tuturnya.

Sementara itu, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pihaknya akan menjabarkan dan mendukung visi misi Presiden Jokowi, terutama untuk menyelesaikan target-target prioritas. Beberapa target prioritas tersebut misalnya bagaimana birokrasi terlibat dalam penanganan kemiskinan, stunting, dan sebagainya.

“Ini kalau kita bagi habis kan bisa selesai. Intinya kami akan bekerja sesuai arahan Bapak Presiden, tadi termasuk birokrasi yang melayani,” ujarnya.

Selain itu, Abdullah Azwar Anas juga ingin agar ke depannya birokrasi bisa naik tingkat melalui digitalisasi pada tiga bidang, yaitu struktur, budaya, dan kompetensi. Menurutnya hal tersebut sangat penting dan mendasar.

“Digitalisasi di tiga sektor ini tentu akan sangat mendasar dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, apalagi sudah ada SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan kalau ini bisa dikoneksikan tentu hasilnya insyaallah akan maksimal,” tandasnya. bjm