https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Page 5 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Pelantikan Pimpinan Wilayah Angkatan Muda Ka’bah (PW AMK) Jawa Timur di Ketuai Gus Ach Silahuddin

Pelantikan Pimpinan Wilayah Angkatan Muda Ka’bah (PW AMK) Jawa Timur di Ketuai Gus Ach Silahuddin

Sidoarjo, Terasberita9.com – Deklarasi dan Pelantikan Pimpinan Wilayah Angkatan Muda Ka’bah (PW AMK) Provinsi Jawa Timur, dihadiri oleh Ketua Umum PN AMK, Rendika D Harsono beserta jajaran Pengurus Nasional lainnya, Selain itu Tampak Wakil Ketua DPW PPP sekaligus Ketua OKK Bpk. K.H Mujahid Ansori di dampingi Bendahara DPW PPP sekaligus Pembina PW AMK Jatim H. Agus Mahuri. Bertempat di Hotel Luminor Sidoarjo. Sabtu (03/12/2022).
Ketua Umum PN AMK, Rendika D Harsono secara resmi melantik seluruh pengurus PW AMK Jawa Timur dengan terlebih dahulu melakukan pembacaan surat keputusan dan Pembacaan Ikrar.
Ketua PW AMK Provinsi Jawa Timur H. Ach. Silahuddin sekaligus Ketua Fraksi PPP Jawa Timur menyampaikan, berdirinya Angkatan Muda Ka’bah (AMK) ini memiliki fungsi sebagai wadah bagi pemuda untuk berkarya, tidak hanya sebatas tombak partai. Continue reading →

Presiden pastikan rekonstruksi dan penyaluran bantuan Kabupaten Cianjur

Presiden pastikan rekonstruksi dan penyaluran bantuan Kabupaten Cianjur

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengunjungi wilayah terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin, dengan menggunakan kendaraan darat guna memastikan dimulainya proses rekonstruksi dan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada seluruh korban.

Berdasarkan keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Senin, Jokowi diagendakan mengunjungi sejumlah lokasi, yakni posko penanganan bencana hingga beberapa titik terdampak gempa.

Selanjutnya, Jokowi juga meninjau lokasi pembangunan rumah khusus tahan gempa “Risha” (Rumah Instan Sederhana Sehat) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Cianjur. Usai kunjungan, Jokowi dijadwalkan kembali ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin sore.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungannya ke Cianjur ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Menurut Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam konferensi pers, Minggu (5/12), gempa bermagnitudo 5,6 SR di Cianjur yang terjadi pada Senin (21/11) menyebabkan korban 334 korban meninggal dunia dan delapan orang masih dalam pencarian.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Cecep Alamsyah menyebutkan jumlah rumah rusak berat akibat gempa mencapai 8.151 rumah, sedangkan rumah rusak sedang mencapai 11.210 unit dan rusak ringan 18.469 unit. Selain itu, kerusakan juga terjadi di 525 sekolah, 269 tempat ibadah, 14 fasilitas kesehatan, dan 17 gedung kantor. ant

Pemkab Kediri ikuti Hakordia di gedung Grahadi, komitmen berantas praktek korupsi

Pemkab Kediri ikuti Hakordia di gedung Grahadi, komitmen berantas praktek korupsi

Nusantara7.com, Kediri – Pemerintah Kabupaten ikuti Road To Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022. Dibawah kepemimpinan Hanindhito Himawan Pramana, Pemkab Kediri berkomitmen untuk memberantas segala praktek korupsi.

Inspektorat Kabupaten Kediri Wirawan, SE, MM. AK mengatakan suatu kehormatan Kabupaten Kediri diberikan kepercayaan membuka stand pada Road To Hakordia 2022.

“Keikutsertaan ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Kediri menegakkan nilai-nilai integritas anti korupsi dalam penyelengaraan pemerintahan”, tuturnya usai mengikuti pameran.

Kegiatan berlangsung selama dua hari mulai 1-2 Desember 2022 di Gedung Negara Grahadi dan Gedung Merah Putih Alun-Alun Surabaya. Pada rangkaian menuju Hakordia tahun 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Kediri mengusung visi misi menolak tegas menolak korupsi.

Disetiap dinding stand pameran Kabupaten Kediri, terpampang pesan-pesan moral anti korupsi. Dimana dengan pesan moral tersebut diharapkan seluruh masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Dalam rapat beberapa waktu yang lalu Mas Bupati menekankan kepada seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus bisa dikelola dengan transparan akuntabel bersih bebas dari korupsi”, lanjutnya.

“Melalui kegiatan ini, dapat ditunjukan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kami akan terus berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih melayani dan bebas korupsi”, terangnya

“Banyak hal yang sudah ditempuh, salah satunya program seluruh layanan keuangan dengan menggunakan Transaksi Non Tunai (TNT),”, paparnya

“Kami berpesan kepada seluruh perangkat daerah maupun perangkat desa agar benar-benar bisa melaksanakan penyerapan anggaran dengan transparan, akuntabel, tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik”, pesannya

Pada kesempatan lain, Mas Bupati Kediri melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Adi Suwignyo mengatakan bahwa Tidak pidana korupsi dapat menghancurkan segalanya, menghambat pembangunan bahkan merugikan negara.

“Mas Dhito Bupati Kediri mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghidari segala bentuk tindakan pidana korupsi, antara lain suap menyuap, merugikan keuangan negara, gratifikasi dan lain-lain”, ajaknya

“Bangun budaya anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk kabupaten kediri dan negeri. Mari satukan tekat, persepsi dengan Berani jujur itu hebat,” tutupnya. bjm

AHY lantik pengurus DPC Demokrat se-Jatim

AHY lantik pengurus DPC Demokrat se-Jatim

Nusantara7.com, Surabaya – Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik dan mengambil sumpah janji pengurus DPC PD se-Provinsi Jawa Timur masa bhakti 2022-2027. Pelantikan dilakukan secara serentak di Ballroom Singhasari Resort Batu, Minggu (13/11/2022).

AHY memimpin prosesi pengambilan sumpah janji pengurus DPC PD kabupaten/kota se-Jawa Timur, dilanjutkan penandatanganan dan penyerahan bendera pataka Partai Demokrat kepada seluruh ketua DPC PD.

“Saya serahkan bendera pataka ini untuk dikibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh kabupaten/kota di Jatim, do the best you can be, lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan,” tegas AHY dijawab siap oleh seluruh Ketua DPC PD kabupaten/kota se-Jatim dan Ketua DPD PD Jatim Emil Elestianto Dardak.

AHY juga mengaku senang bisa kembali ke Jatim, karena Jatim bukan hal yang asing bagi keluarga Demokrat. Sebab, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lahir di Pacitan tahun 1949 lalu, kemudian masuk militer dan menjadi politisi, serta menjadi pemimpin Indonesia dua periode.

“Salam rindu dan kangen dari Pak SBY dan doakan semoga beliau diberkahi dengan usia yang barokah. Sebab beliau adalah bapak untuk kita semua. Demokrat adalah rumah besar untuk kita semua bagi mereka yang mau berjuang untuk kemakmuran Indonesia,” kata AHY.

Menurut AHY, akar politik Partai Demokrat yang ada di masyarakat semakin kuat. Sebab, orientasi Demokrat adalah memperjuangkan perubahan dan perbaikan nasib bangsa serta kesejahteraan rakyat.

“Demokrat harus selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan Insya Allah akan semakin kuat perannya. Ini karena masyarakat menginginkan peran yang lebih dari Demokrat. Kita punya peluang dan tidak akan lama lagi waktunya, yaitu tahun 2024 melalui kontestasi pileg dan pilpres, mari  berjuang dan berdoa semoga Demokrat semakin sukses,” harapnya.

Secara khusus, AHY juga membawa dua kabar dari pusat yaitu kurang baik untuk Indonesia dan kabar baik untuk Demokrat. Indonesia bukan dalam kondisi yang baik-baik, saja karena potret dunia 2023 masih suram yang berdampak pada hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia

“Demokrat punya hak dan kewajiban moral untuk ingatkan kebijakan pemerintah supaya tepat sasaran dan tidak ugal-ugalan dalam membuat kebijakan, supaya pro rakyat. Sebagai partai oposisi, punya tugas untuk memberikan check and balance, sekaligus ini bisa dijabarkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” tuturnya.

Ia bersama SBY juga habis sepulang dari Jerman untuk mengikuti Berlin Policy Dialog diselenggarakan Club The Madrid yang beranggotakan para mantan pemimpin dunia yang demokratis.

“Isu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah masalah fundamental dunia saat ini yaitu perang Rusia dan Ukraina yang tak kunjung selesai. Sehingga, melahirkan dampak krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan global,” ujar AHY.

Sedangkan kabar baiknya, lanjut AHY dalam memperjuangkan suara rakyat ada harapan baru bagi Demokat. Ini karena masyarakat berharap Demokrat bisa mengambil peran yang lebih strategis, baik di kabupaten/kota, provinsi maupun pusat berdasarkan hasil kajian akademis.

“Rakyat ingin tempatkan posisi Partai Demokrat secara lebih terhormat. Bahkan, hasil beberapa lembaga survey Demokrat masuk tiga besar dengan perolehan dua digit yaitu 11 persen (per Juli) lalu menjadi 14 persen (per Oktober  lalu). Tapi, jangan lengah dan merasa cukup berbuat. Sebab kita bukan hanya ingin menang, tapi ingin perubahan dan perbaikan bagi rakyat,” tukasnya.

AHY menambahkan, Pulau Jawa dan Jatim juga ada peningkatan yang cukup signifikan dan menjadi nomor tiga besar dengan perolehan tingkat elektabilitas dobel digit.

“Saya minta semua dapil terisi agar bisa menjadi pimpinan dewan nantinya. Mari buktikan ‘You The Best You Can Be’. Saya yakin Jatim tidak pernah mengecewakan dan bisa lebih hebat lagi. Semoga 2024 benar-benar jadi momentum kebangkitan Demokrat Jatim dan buktikan itu,” katanya.

Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak dalam sambutannya mengatakan, bahwa pertemuan ini adalah momentum yang luar biasa untuk memastikan Jawa Timur akan lebih maju, kalau Demokrat menang di pemilu mendatang.

“Namun, perjuangan yang masih panjang itu harus dimulai lebih awal, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Sebab hasil tak akan pernah mengkhianati usaha,” jelas pria yang juga Wagub Jatim ini.

Sejumlah keberhasilan telah ditorehkan Pemprov Jatim. Di antaranya, dengan berbagai program unggulan yang konkret seperti BPOPP, Desa Membangun hingga mampu mengentaskan 320 ribu orang dari angka kemiskinan dan merupakan tertinggi nasional.

Ia juga meminta seluruh kader Demokrat semakin aktif menyapa dan menampung aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan dan dicarikan solusi melalui Partai Demokrat. Semisal, masalah kelangkaan pupuk dan kedelai mahal.

“Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus jalan 140 km/jam, jalan ngebut untuk kemenangan Partai Demokrat Jatim. Selain berikhtiar, juga harus tetap berdoa,” pesan mantan Bupati Trenggalek ini.

Pertimbangan lainnya, kata Emil, jika disurvey hari ini, lima besar calon pemimpin Indonesia ke depan adalah AHY. Sehingga, konsolidasi keluar harus lebih digencarkan. Apalagi hasil empirik lembaga survey terbaru menyatakan Partai Demokrat masuk tiga besar.

“Sejak adanya upaya perebutan paksa Partai Demokrat, saya yakin AHY akan jadi pemimpin masa depan. Sebab pelaut yang hebat, bukan lahir di laut yang tenang, tapi ombak akan semakin tinggi dan langit akan gelap, tapi hatinya selalu jernih. Semoga Allah senantiasa merestui langkah kita,” harapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekjen DPP PD Tengku Riefky Harsa, Bendahara Umum DPP PD Renville Antonio, Ketua BPOKK DPP PD Herman Chaeron, Ketum Srikandi Anisa Pohan Yudhoyono, Ketua DPD PD Jatim Emil Elestianto Dardak bersama Ketua DPD Srikandi Jatim Arumi Bachsin. Dan, sejumlah kepala daerah di Jatim yang diusung Partai Demokrat maupun anggota Fraksi Partai Demokrat baik yang ada di DPR RI, DPRD provinsi serta DPRD kab/kota. bjm

Tiga provinsi baru di Papua diresmikan Mendagri Tito

Tiga provinsi baru di Papua diresmikan Mendagri Tito

Nusantara7.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meresmikan tiga daerah otonom baru (DOB) provinsi di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

 

“Hari ini, Jumat, tanggal 11 November 2022, saya, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2022, dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2022,” kata Tito dalam peresmian tiga provinsi baru tersebut di Lapangan Plaza Gedung A Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat.

 

Peresmian itu ditandai dengan pemukulan tifa oleh Tito bersama Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan beberapa pejabat.

 

Sebelumnya, Pemerintah resmi memekarkan Papua menjadi tiga provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, setelah DPR mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) DOB Papua tersebut pada 30 Juni 2022. RUU DOB ketiga provinsi itu kemudian disahkan Presiden Joko Widodo pada 25 Juli 2022.

 

UU tersebut menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo harus mengangkat penjabat (pj) gubernur hingga pemilihan kepala daerah (pilkada) definitif dalam enam bulan setelah UU disahkan.

 

Setelah para penjabat gubernur resmi dilantik, sebagaimana diatur dalam UU pembentukan masing-masing DOB itu, maka mereka akan mengemban sejumlah tugas, yakni menyelenggarakan pemerintahan daerah serta membentuk dan mengisi perangkat daerah sesuai ketentuan UU.

 

Selain itu, para pj gubernur DOB itu pun ditugasi untuk memfasilitasi pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), memfasilitasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur definitif, serta mengelola keuangan daerah sesuai peraturan perundangan.

 

Tito mengatakan pemekaran tiga DOB di Papua cenderung memiliki banyak dampak positif dibandingkan negatif.

 

“Seperti pada Provinsi Papua Barat, cenderung mengalami kemajuan pesat, baik dari sisi birokrasi, perizinan, maupun proses administrasi lainnya,” ujar Tito.

 

Pemekaran daerah di Papua itu juga dapat memotong birokrasi panjang dan rumit yang mengakibatkan roda pemerintahan berjalan lamban. ant

6.000 STB TV di bagikan secara gratis ke warga kota Blitar

6.000 STB TV di bagikan secara gratis ke warga kota Blitar

Nusantara7.com, Blitar – Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah resmi memberhentikan siaran TV Analog sejak beberapa hari lalu. Warga pun kini dituntut untuk menggunakan TV Digital untuk menikmati semua siaran stasiun televisi.

 

Meski demikian tidak semua masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, mampu membeli TV Digital atau alat Set Top Box (STB) yang merupakan alat untuk mengubah siaran TV analog ke digital. Untuk itulah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar mengusulkan sebanyak 6.000 lebih warganya agar memperoleh STB TV secara Gratis dari pemerintah pusat.

 

“Kami sudah mengusulkan lebih dari 6.000 warga untuk memperoleh SBT TV gratis dari pemerintah pusat,” Kata Mujianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Blitar, Rabu (9/11/2022).

 

Adapun penerima STB TV gratis yang diusulkan oleh Kominfo Kota Blitar adalah warga kurang mampu dan sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. Total lebih dari 6.000 warga yang termasuk dalam data DTKS Kemensos kini telah diusulkan untuk memperoleh bantuan alat Set Top Box. “Data yang kami usulkan memperoleh STB gratis ke Kominfo Pusat Berasal dari data DTKS Kemensos,” imbuhnya.

 

Sementara itu menurut Kominfo Kota Blitar, saat ini pihaknya tengah menunggu realisasi pemberian alat Set Top Box dari pemerintah pusat. Warga pun diminta bersabar karena semua data DTKS Kemensos telah diberikan ke pemerintah pusat. “Kami saat ini tengah menunggu realisasi penyaluran STB Gratis dari Pemerintah Pusat,” ujar Mujianto.

 

Nantinya, bila alat Set Top Box yang diberikan oleh pemerintah pusat ke Kominfo Kota Blitar telah sampai maka akan disalurkan melalui Kantor Pos. Pihak Kominfo juga menjamin bahwa alat STB tersebut gratis dan tidak dipungut biaya apapun.

 

Mengenai mekanisme pengambilan Set Top Box di Kantor Pos, Kominfo Kota Blitar mengetahui pasti apakah warga yang terdaftar akan diundang ke kantor, atau justru alat STB tersebut langsung dikirim ke rumah-rumah penerima.

 

“Pendistribusian STB langsung dilakukan oleh pihak Kantor Pos, jadi nanti apa warga diundang ke kantor pos atau justru alat itu langsung dikirim ke rumah warga,” pungkasnya.

 

Pemberian alat Set Top Box gratis ini merupakan program pemerintah pusat untuk mendukung migrasi dari TV analog ke digital. Pemberian alat STB ini juga hanya diberikan kepada Warga Kurang Mampu saja. bjm

Prabowo sowan ke K.H. Miftachul Achyar disuguhi nasi mandi

Prabowo sowan ke K.H. Miftachul Achyar disuguhi nasi mandi

Nusantara7.com, Surabaya – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sowan atau bersilaturahim ke kediaman Rais Aam Nahdlatul Ulama (NU) KH Miftachul Akhyar di Pondok Pesantren (Ponpes) Miftachus Sunnah Surabaya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku kedatangannya bukan urusan minta restu untuk kembali maju sebagai Calon Presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Beliau tema lama. Kita menyambung silaturahim,” kata Prabowo singkat usai pertemuan selama sekitar 60 menit yang berlangsung tertutup, Minggu (7/11) malam.

K.H. Miftach mengatakan, Prabowo sudah lama tidak berkunjung ke Ponpes Miftachus Sunnah.

“Dua kali sempat mau ke sini tapi tidak jadi. Hari ini beliau menyempatkan mampir setelah tadi dari Rembang, Jawa Tengah,” ujar dia.

Dia menyuguhi Prabowo dengan Nasi Mandi. “Itu menu masakan daging Kambing,” kata dia.

Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad menginformasikan, pertemuan antara Prabowo dengan KH Miftach berlangsung gayeng.

“Ini kan sebenarnya pertemuan yang tertunda pada saat Idul Fitri 2022 lalu. Kala itu Pak Prabowo hendak silaturahim namun belum kesampaian. Hari ini Pak Prabowo secara khusus ingin bersilaturahim dengan beliau. Tidak ada misi apa-apa selain silaturahim,” kata dia.

Menurut Sadad, Menhan Prabowo sangat menghormati K.H. Miftach.

“KH Miftach adalah tokoh NU panutan Pak Prabowo,” ujar dia. ant

Besarnya nilai APBD Bojonegoro tidak berdampak kemiskinan menurun

Besarnya nilai APBD Bojonegoro tidak berdampak kemiskinan menurun

Nusantara7, Bojonegoro – Pegiat Poverty Resource Center Initiative (PRCi) Kabupaten Bojonegoro Aw Syaiful Huda menilai, besarnya nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp7,1 Triliun yang dikelola Pemkab Bojonegoro, berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi.

 

Pada tahun 2021, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan absolut di Kabupaten Bojonegoro mencapai 166 ribu jiwa, atau sekitar 13,27 persen. Sedangkan, berdasarkan jumlah penduduk miskinnya, Bojonegoro berada di peringkat ke 10 terbanyak di Jawa Timur.

 

Menurut Aw, kemiskinan di Bojonegoro juga masih berada di zona merah, karena tingkat kemiskinannya masih berada jauh di atas rata-rata kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Timur, yakni masing-masing sebesar 9.71 persen dan 10.59 persen.

 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro lanjut Aw, harus memaksimalkan pendapatan dari sumber daya alam migas yang dalam tiga tahun ini berada masa produksi puncak dengan membuat strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warganya.

 

Diantaranya melakukan percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan publik dan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. “Kekayaan migas yang dimiliki Bojonegoro saat ini tidak lama, pasti bakal habis, jangan sampai pembangunan hanya berorientasi menghabiskan anggaran yang cukup besar ini,” ujarnya.

 

Pria asal Kecamatan Trucuk ini pun berharap agar Pemkab Bojonegoro membelanjakan sekurang-kurangnya 40 persen dari belanja barang dan jasanya kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang ada di lokal.

 

Hal itu sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021. “Jika mengacu Pasal 65 Prepres 12/2022, Pemkab Bojonegoro wajib membelanjakan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang dan jasa pemerintah kabupaten untuk para pelaku UMKM dan koperasi,” tuturnya.

 

Terbitnya Perpres 12/2021 adalah peluang besar bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi di daerah untuk terlibat dan mengambil manfaat dari besarnya APBD daerah penghasil migas terbesar di Indonesia ini melalui belanja pengadaan di lingkungan Pemkab Bojonegoro.

 

“Jika Pemkab Bojonegoro melibatkan pelaku UMKM dan koperasi dalam belanja pengadaan, maka perputaran uang dari belanja APBD Bojonegoro akan berputar di lokal daerah saja, tidak banyak ke luar daerah, sehingga dapat menciptakan multiplier efek bagi perekonomian masyarakat lokal Bojonegoro. Pun daya beli masyarakat Bojonegoro juga akan terkerek naik,” pungkasnya.

 

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro M Anwar Mukhtadlo menjelaskan, Pemkab Bojonegoro lebih dahulu melakukan pendataan mandiri terkait jumlah kemiskinan di Bojonegoro mulai Januari 2022 mendahului Inpres No 4 Tahun 2022.

 

Hasil pendataan yang dilakukan, pada 2022, Kabupaten Bojonegoro berhasil menurunkan kemiskinan 1,10 persen. Persentase ini lebih banyak daripada capaian nasional yang berhasil menurunkan 0,10 persen dan provinsi menurunkan 0,43 persen.

 

Berdasarkan data Bappeda, di 2020 angka kemiskinan ekstrem di Bojonegoro sebanyak 4,76 persen atau 59.020 jiwa. Angka kemiskinan ini diatas persentase Provinsi 4,4 persen dan nasional 3,9 persen. Pada 2021, kemiskinan ekstrem di Bojonegoro turun menjadi 36.140 jiwa atau 2,88 persen.

 

“Angka kemiskinan ekstrem ini turun kembali di tahun 2022 menjadi 22.430 jiwa atau 1,78 persen. Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga telah melakukan pendataan mandiri bersinergi dengan stakeholder terkait,” jelasnya.

 

Untuk penurunan kemiskinan itu, Pemkab Bojonegoro telah melakukan berbagai program, diantaranya bisa melalui BPNT Daerah, Universal Health Coverage (UHC), Aladin (atap, lantai, dinding), Rantang Kasih Moe yang diberikan setiap hari jumat kepada para orang tua yang sudah lanjut usia, dan program santunan duka (Sanduk). Selain itu juga Bansos Yatim serta Beasiswa pendidikan.

 

“Juga beasiswa scientist, beasiswa dua sarjana satu desa, serta bantuan beasiswa tugas akhir. Sedangkan untuk upaya peningkatan pendapatan bisa melalui revitalisasi pasar, stimulan BUMDES, KPP Mikro dan ultra mikro serta Program Petani Mandiri (PPM),” pungkasnya sesuai rilis yang diberikan Dinas Kominfo Bojonegoro. bjm

Atasi krisis global, SBY ajak para pemimpin dunia untuk bekerja sama

Atasi krisis global, SBY ajak para pemimpin dunia untuk bekerja sama

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak para pemimpin dunia untuk bekerja sama, sebagaimana dilakukan negara-negara anggota G20 pada tahun 2008 silam, demi mengatasi beragam krisis global.

 

“Kita pernah melakukan hal ini sebelumnya pada tahun 2008. Ketika dunia dilanda krisis keuangan global, negara-negara G20 berhasil menyelesaikan masalah dengan bekerja sama, bahu-membahu,” ujar SBY, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

 

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri pertemuan para mantan kepala negara yang tergabung dalam Club de Madrid (CdM) di Berlin, Senin (31/10), yang diinisiasi oleh The Yudhoyono Institute bersama CdM, Liz-Mohn Center, dan Kantor Luar Negeri Federal Jerman.

 

Lebih lanjut, SBY menyampaikan terdapat tiga krisis global yang perlu diatasi oleh para pemimpin dunia dengan bekerja sama serta menurunkan ego masing-masing. Tiga krisis tersebut adalah perang antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan, ancaman resesi ekonomi global, dan perubahan iklim yang ekstrem.

 

Kemudian, SBY juga mengajak para pemimpin dunia saat ini untuk menjawab tiga pertanyaan besar.

 

“Pertama, bagaimana kita menyelesaikan krisis multidimensi yang kompleks ini, yaitu elemen keamanan, ekonomi, kemanusiaan, lingkungan, dan politik yang saling terkait,” ucapnya.

 

Kedua, lanjut dia, para pemimpin dunia harus menjawab pertanyaan mengenai bagaimana agar mereka bisa meningkatkan ruang kerja sama antar-bangsa, termasuk antar-masyarakat sipil.

 

“Ketiga, karena tatanan dunia tampaknya memudar, bagaimana kita menyesuaikan tatanan dunia dengan realitas dan kebutuhan abad ke-21?” ujar SBY.

 

Mengakhiri pidatonya, SBY mengatakan bahwa para mantan pemimpin dunia memiliki kewajiban moral untuk menawarkan gagasan-gagasan konstruktif dalam mengatasi beragam persoalan dunia. Gagasan tersebut, lanjut dia, dapat disarankan kepada G20, Dewan Keamanan PBB, dan para pemimpin dunia saat ini.

 

“Kita mungkin bukan power holders (pemegang kekuasaan). Namun dengan niat baik dan tulus yang tidak perlu diragukan lagi, kita memiliki kewajiban moral untuk menawarkan gagasan-gagasan konstruktif, yang mungkin kita sarankan kepada G20, Dewan Keamanan PBB, dan para pemimpin dunia yang sekarang berkuasa,” ujar SBY.

 

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Club de Madrid yang juga mantan Presiden Slovenia Danilo Türk menyambut baik usulan SBY.

 

“Seperti yang baru saja dijelaskan oleh Presiden Yudhoyono, kita mungkin tidak selalu didengar, kita mungkin tidak disimak, tetapi kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk berpikir, berpikir secara serius dan mendalam, dan menawarkan solusi. Mungkin saja, kita akan didengarkan,” ucap Danilo Türk yang juga merupakan Presiden Club de Madrid itu.

 

Selain SBY dan Danilo Türk, pertemuan bertajuk “2022 Berlin Policy Dialogue: Leading in a World of Converging Crises” ini dihadiri pula oleh mantan Perdana Menteri Senegal Aminata Touré dan mantan Kanselir Austria Wolfgang Schüssel.

 

Berikutnya, hadir secara daring mantan Presiden Jerman Horst Kohler, mantan Perdana Menteri New Zealand Helen Clark, serta para mantan kepala negara lainnya, baik dari negara-negara maju maupun berkembang.

 

Sekjen PBB António Guterres juga turut memberikan sambutan dan apresiasi atas inisiatif ini yang disampaikannya secara daring. Ada pula Direktur Eksekutif TYI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). ant

Mas Dhito lakukan tes urine seluruh ASN Kediri untuk pastikan bebas narkoba

Nusantara7.com, Kediri – Memastikan seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri terbebas dari keterlibatan maupun penyalahgunaan narkoba, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melakukan tes urine kepada ratusan ASN.

 

Tes urine yang dilakukan di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG) ini bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri.

 

Bupati yang akrab disapa Mas Dhito tersebut mengungkapkan tes urine ini merupakan upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkoba bagi ASN.

 

“Tes urine ini jelas bentuk upaya kami untuk mencegah adanya pengguna hingga pengedar di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri,” kata bupati berkacamata tersebut.

 

Setelah hasilnya keluar, lanjut Mas Dhito, jika ada ASN yang terbukti memakai narkoba, pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

 

“Jika terbukti, tentunya akan kita tindak dan tidak ada toleransi bagi ASN yang menggunakan ataupun mengedarkan narkoba,” tegas Mas Dhito.

 

Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin menjelaskan tes urine ini akan dilakukan setiap tahunnya untuk memastikan ASN siap bekerja tanpa pengaruh narkoba.

 

“Ini standart bagi kita ASN, memastikan bahwa kita siap bekerja. berarti harus sehat jasmani dan rohani, tentu kita tidak berharap ada diantara ASN kita ada yang pengguna atau pengedar,” tuturnya.

Sejumlah 600 ASN, kata Solikin, telah menjalani tes urine tersebut. Menurutnya, hasil dari tes urine tersebut akan diketahui dalam minggu ini.

 

“Hasilnya menunggu dari BNN, maksimal minggu ini hasilnya akan keluar,” pungkasnya. bjm